Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • DPR gelar rapat paripurna bahas RAPBN 2026 usai masa sidang dibuka

    DPR gelar rapat paripurna bahas RAPBN 2026 usai masa sidang dibuka

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, setelah tahun sidang 2025-2026 dibuka.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa pada permulaan rapat paripurna itu ada sebanyak 307 anggota yang hadir dari total 580 anggota DPR RI yang berasal dari seluruh fraksi.

    “Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankan lah kami selaku anggota dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Adapun dalam rapat paripurna itu ada dua agenda inti, yakni Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Penetapan Keanggotaan Fraksi-Fraksi pada Alat Kelengkapan DPR RI Tahun Sidang 2025-2026.

    Selain itu, Adies juga mengumumkan bahwa DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) Nomor R42/Pres/07/2025 dan R43/Pres/07/2025 pada tanggal 30 Juli 2025, dan R49/Pres/08/2025 tanggal 15 Agustus 2025, tentang Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

    “Surat tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata dia.

    Sebelumnya pada pembukaan masa sidang 15 Agustus lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa penyusunan RUU APBN 2026 perlu mempertimbangkan berbagai faktor global tersebut dalam kebijakan fiskal tahun 2026.

    Menurut dia, APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang, selalu memiliki ruang fiskal yang terbatas.

    Kebutuhan belanja negara untuk pembangunan, menurut dia, akan selalu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendapatan negara, dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat.

    “Pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja, serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien,” kata Puan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta pemerintah perbaiki tata kelola imigrasi demi sektor wisata

    Komisi VII DPR minta pemerintah perbaiki tata kelola imigrasi demi sektor wisata

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah memperbaiki tata kelola imigrasi untuk meningkatkan pariwisata nasional, imbas adanya sejumlah kasus melibatkan oknum pegawai imigrasi yang memberikan citra negatif terhadap kinerja birokrasi maupun ekosistem kepariwisataan.

    “Sepanjang tahun 2025 kita membaca pemberitaan kasus-kasus viral yang melibatkan oknum imigrasi,” kata Chusnunia di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sejumlah kasus itu mulai dari dugaan keterlibatan oknum pegawai imigrasi yang membantu gengster Rusia melakukan pemerasan dan penganiayaan, dugaan pemerasan terhadap WNI Tiongkok, hingga suap paspor dan visa untuk memudahkan pengurusan calling for visa.

    Dia menegaskan kondisi itu harus segera dibenahi agar imigrasi dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

    Di sisi lain, dia pun mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang langsung menindak tegas perilaku oknum-oknum imigrasi yang terlibat tersebut.

    Dia menilai tata kelola keimigrasian yang baik akan sangat mendukung perkembangan sektor pariwisata. Kebijakan keimigrasian yang memudahkan wisatawan asing masuk dan keluar wilayah, serta memberikan rasa aman dan nyaman, akan berdampak pada peningkatan minat kunjungan wisatawan.

    “Perbaikan sektor imigrasi dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pariwisata nasional terlebih dengan dukungan kebijakan imigrasi yang ramah wisatawan serta peningkatan kualitas layanan imigrasi di bandara dan pelabuhan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan,” katanya.

    Berdasarkan data, menurut dia, tren peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada tahun 2025 tengah mengalami fase peningkatan. Maka dari itu, pembenahan sektor imigrasi harus terus dilakukan.

    “Perjalanan wisatawan domestik juga mengalami peningkatan, memberikan dorongan positif bagi pemulihan sektor pariwisata,” katanya.

    Lewat kerja keras ekosistem pariwisata dan sinergi berbagai pihak, dia berharap pertumbuhan ekonomi akan meningkat guna akselerasi program kepariwisataan nasional.

    “Kami menaruh harapan besar agar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya citra pariwisata Indonesia di mata dunia dengan demikian diperlukan tanggung jawab kolektif dalam menjamin keamanan dan keselamatan para wisatawan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Didik J. Rachbini: Projo Jangan Menjadi Alap-alap dan Hama Demokrasi

    Didik J. Rachbini: Projo Jangan Menjadi Alap-alap dan Hama Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), di mana organisasi relawan seperti Projo disebutnya telah merusak demokrasi.

    “Di masa pemerintahan Jokowi, lembaga ekstra demokrasi dari organisasi relawan seperti Projo berfungsi mendistorsi demokrasi dan menjadikan sistem demokrasi keropos dan terdegradasi,” ujar Didik dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

    Ia pun mendorong agar Projo bertransformasi menjadi partai politik formal sebagai bentuk dukungan memajukan demokrasi dengan menjadikan dirinya sebagai partai, yang formal, legal, dan diakui oleh konstitusi.

    “Projo jangan menjadi alap-alap dan hama demokrasi yang hidup di bawah karpet dan terus menggerogoti demokrasi,” tegasnya.

    Ia berharap Pemerintahan Prabowo mutlak harus bebas dari organisasi ekstra konstitusional dan ekstra legal seperti ini. Pemerintahan Prabowo harus menutup pintu rapat-rapat terhadap organisasi relawan, yang ingin masuk sebagai penumpang yang tidak konstitusional dan mengembalikannya ke jalur yang legal konstitusional.

    Tak hanya relawan seperti Projo yang dianggap merusak demokrasi, Didik juga menyoroti ruang publik politik yang semakin dijejali oleh buzzer yang bekerja di luar sistem formal demokrasi.

    Menurutnya, jika ruang publik, yang bersifat fisik atau common property, dikonsumsi atau dipakai secara tidak terbatas, maka ruang publik tersebut akan rusak dan hancur.

    “Selama 10 tahun ini, teknologi AI ini secara sengaja dan sistematis dipakai oleh negara untuk kepentingan politik yang sempit untuk membungkam demokrasi melalui buzzer-buzzer dan relawan,” paparnya.

  • Megawati Satu-satunya Presiden yang Tidak Hadir di Upacara HUT RI di Istana, Hasto Ungkap Alasannya

    Megawati Satu-satunya Presiden yang Tidak Hadir di Upacara HUT RI di Istana, Hasto Ungkap Alasannya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri upacara HUT ke-80 RI di Istana. Hal itu jadi sorotan, mengingat ia satu-satunya presiden yang tak hadir.

    Belakangan, hal itu diklarifikasi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan Presiden RI ke-5 itu merayakan HUT RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Itu, kata Hasto dilakukan sejak tahun lalu. Bahkan sudah menjadi tradisi.

    “Ya sejak tahun lalu Ibu Mega sudah merayakan di sekolah partai ini. Sebelumnya, partai selalu merayakan di sekolah partai ini, sehingga ini merupakan suatu tradisi yang telah dibangun sejak PDI Perjuangan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

    Meski begitu, Hasto bilang bukan berarti tak acuh dengan perayaan HUT RI di Istana. Sebelumnya, Megawati sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Tidak hanya itu, Megawati juga sempat mengikuti pengukuhan Paskibraka.

    “Kemarin, Ibu Megawati kan menghadiri ya di dalam pengukuhan Paskibraka sehingga di situ juga beliau berdialog cukup lama dengan Menteri Sekretaris Negara,” jelasnya.

    Di sisi lain, Hasto mengatakan Megawati menitip salam ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Dan juga menyampaikan berbagai pesan-pesan sebagai Presiden ke-5 tentang arah dan masa depan bangsa dan negara ini. Dan juga salam kepada Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.
    (Arya/Fajar)

  • Megawati Tak Hadiri Perayaan HUT RI di Istana, Chusnul Chotimah Singgung Jokowi dan Malin Kundang

    Megawati Tak Hadiri Perayaan HUT RI di Istana, Chusnul Chotimah Singgung Jokowi dan Malin Kundang

    Fajar.co.id, Jakarta — Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara pada Minggu, 17 Agustus 2025.

    Ibu kandung dari Puan Maharani ini lebih memilih ikut upacara di Sekolah Partai PDIP.

    Terkait ketidakhadirannya di Istana, muncul dugaan kuat bahwa Megawati kini tak nyaman duduk bareng Jokowi. Banyak yang menyebut penyebabnya karena Jokowi telah mengkhianati Megawati.

    Hal itu juga dibenarkan pegiat media sosial yang diketahui sebagai loyalis Ganjar pada Pilpres 2024 lalu, Chusnul Chotimah.

    “Dibantu jadi walikota saat ga ada partai yang mau mendukung. Dibesarkan dari ga ada yang kenal sampai dikenal dunia, dari tukang kayu sampai jadi presiden,” tulis Chusnul Chotimah, dilansir dari unggahan di media sosialnya.

    Dia menambahkan bahwa Jokowi selama 20 tahun dibela dan dilindungi oleh Megawati dari musuh-musuh politiknya.

    “Tapi Jokowi membalas dengan mengkhianati dan mau menghancurkan PDIP, ” tegas Chusnul, dikutip Selasa (19/8/2025).

    “Kalo ibu Mega ga hadir karena ga mau bertemu Jokowi, itu masih terlalu kecil. Lihat ibu Malin Kundang, cuma ga diakui, dia kutuk anaknya jadi batu,” tutup Chusnul.

    Sebagai tambahan informasi, Ketua DPR RI Puan Maharani membawa pesan dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang tidak hadir dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana. Dia menyebut bahwa Megawati mengirimkan pesan untuk memajukan negara.

    “(Pesan Bu Mega) Gimana kita sama-sama berjuang memajukan negara, agar menjadi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat,” beber putri kandung Megawati ini. (bs-sam/fajar)

  • Politik kemarin, TNI terjunkan logistik Gaza hingga IGK Manila wafat

    Politik kemarin, TNI terjunkan logistik Gaza hingga IGK Manila wafat

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (18/8). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. TNI terjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza pada HUT Ke-80 RI

    TNI melalui Satgas Garuda Merah Putih-II berhasil mendaratkan bantuan logistik dengan metode air drop atau menjatuhkan dari pesawat untuk warga di Jalur Gaza, Palestina tepat pada perayaan HUT Ke-80 RI pada Minggu (17/8).

    “Keberhasilan ini menjadi catatan bersejarah, sekaligus hadiah istimewa bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. DPD RI: Astacita harus sampai wilayah 3T agar pemerataan nyata

    Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyampaikan Astacita harus diturunkan sampai tingkat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia agar pemerataan nyata dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

    Menurut dia peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai momentum mempertegas makna kemerdekaan sejati bahwa kemerdekaan bukan sekadar lepas dari penjajahan, tetapi tercapainya keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Ketua MPR: Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Hari Konstitusi Ke-80 yang diperingati pada Senin (18/8) mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan.

    Dia menjelaskan Hari Konstitusi diperingati karena Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa kala itu, satu hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Tokoh olahraga dan Partai NasDem IGK Manila tutup usia

    Tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem, Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila meninggal dunia di Jakarta, Senin.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Menurut dia, jenazah IGK Manila wafat di Rumah Sakit Bunda dan akan diberangkatkan menuju ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Surya Paloh pimpin prosesi penghormatan terakhir IGK Manila

    Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh memimpin prosesi penghormatan terakhir dan persemayaman tokoh olahraga yang merupakan purnawirawan militer dan pengurus di Partai NasDem Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila.

    “Jenazah orang yang paling kita sayangi, kita kasihi, yang telah mendedikasikan semua dirinya untuk memberikan sesuatu yang amat berarti bagi satu proses pendidikan berbangsa dan bernegara dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Akademi Bela negara sekaligus sebagai Sekretaris Majelis tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem,” kata Surya Paloh.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945 

    Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945 

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memberikan sambutan pada pembukaan pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Pameran teknologi penanggulangan bencana menjadi forum kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat sipil, guna memperkuat ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana berlangsung dari 13-15 Agustus. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz (ANTARA FOTO/FAH)

    Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8).

    “Kita semua tahu dari berbagai pidato yang beliau sampaikan bahwa penghormatan dan komitmen Bapak Presiden Prabowo kepada konstitusi sudah sangat jelas dan sangat tegas,” kata Pratikno membacakan pidato sambutan mewakili Presiden Prabowo yang berhalangan hadir.

    Hal tersebut, kata dia, bisa dilihat dari pidato-pidato yang disampaikan Presiden Prabowo dan program-program pemerintah tahun ini maupun yang direncanakan bersama DPR untuk program tahun depan.

    “Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden juga memberikan amanat yang tegas untuk kembali mendalami makna dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 bagi masa depan bangsa Indonesia secara konsisten,” ujarnya.

    Pratikno pun menyatakan Presiden Prabowo menolak pandangan sebagian elit yang menganggap pemikiran para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta sudah tidak relevan, sebagaimana pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus lalu.

    Sebab, kata dia, Bung Karno-Bung Hatta dan para tokoh generasi 1945 adalah arsitek kemerdekaan yang menyusun rancang bangun konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

    “Bapak Presiden menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran yang menganggap para founding fathers sudah tidak relevan lagi adalah keliru,” ucapnya.

    Presiden, lanjut dia, juga telah mengkaji Pasal 33 UUD 1945 secara mendalam dan menilai pasal-pasal tersebut sebagai pertahanan ekonomi negara sehingga cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

    “Sekali lagi saya bacakan langsung kalimat Bapak Presiden Prabowo, ‘Kekuatan suatu negara terletak pada bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaannya. Karena itu, kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru’,” katanya.

    Dia pun mengatakan komitmen tersebut telah diwujudkan Presiden Prabowo melalui kebijakan nyata, termasuk pengalihan lebih dari Rp300 triliun dana APBN ke sektor produktif, misalnya swasembada pangan, Sekolah Rakyat dan
    Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, hingga memperkuat bantuan sosial.

    “Semua ini bukan sekadar program. Ini adalah amanat konstitusi. Ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan: merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, dan merdeka dari kebodohan,” katanya.

    Pratikno juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa ekonomi Indonesia harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat tidak meninggalkan yang lemah dan menolak penjualan sumber daya secara murah kepada asing.

    “Bapak Presiden Prabowo juga meyakini, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompas kita. Pancasila adalah bintang penunjuk jalan kita. Para pendiri bangsa, para proklamator, adalah teladan kita. Dan rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan kita,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Menko PMK: UUD 1945 masih relevan hingga sekarang

    Menko PMK: UUD 1945 masih relevan hingga sekarang

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, mengatakan, Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia, masih relevan hingga saat ini. Hal tersebut dikatakan dalam acara Peringatan Hari Konstitusi, di Gedung DPR RI Jakarta, Minggu (18/8). (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan

    Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR RI yakni Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan AM Akbar Supratman saat konferensi pers Hari Konsitusi dan Hari Ulang Tahun Ke-80 MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Ketua MPR: Hari Konstitusi ingatkan UUD adalah sumbu semua aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 Agustus 2025 – 22:18 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Hari Konstitusi Ke-80 yang diperingati pada Senin (18/8) mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan.

    Dia menjelaskan Hari Konstitusi diperingati karena Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa kala itu, satu hari setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan RI.

    “Sejak itu Indonesia memiliki kompas bagi perjalanan arah Indonesia merdeka sampai sekarang,” kata Muzani usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami proses perubahan atau amandemen oleh MPR RI selama empat kali sejak reformasi, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2022.

    Meskipun memiliki kewenangan untuk mengubah dasar negara tersebut, dia memastikan bahwa MPR RI akan bersikap hati-hati jika hendak menggelar amandemen.

    “Karena itu partisipasi dari semua pihak, pandangan, saran tentu saja kami sangat harapkan,” kata dia.

    Namun sejauh ini, dia menganggap bahwa UUD yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali adalah sudah merupakan konstitusi terbaik bagi Republik Indonesia.

    “Kita berharap semua lembaga negara bisa menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut Undang-Undang Dasar 1945,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Seknas Indonesia Maju: Pembangunan harus selaras kebutuhan rakyat

    Seknas Indonesia Maju: Pembangunan harus selaras kebutuhan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah sukarelawan pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Seknas Indonesia Maju (SIM) mengatakan pembangunan yang berjalan harus diselaraskan dengan kebutuhan rakyat.

    Dalam Peringatan HUT Ke-80 RI yang diinisiasi oleh SIM di Jakarta, Senin, Ketua Umum Seknas Indonesia Maju Monisyah menyebutkan hal tersebut seiring dengan keinginan Presiden Prabowo agar rakyat Indonesia lebih sejahtera.

    “Program yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Subianto harus tepat sasaran dan berdampak luas kepada rakyat Indonesia,” ujar Monisyah, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Untuk memastikan hal tersebut, dia mengatakan bahwa Seknas Indonesia Maju siap terus mengawal berbagai program Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, peran organisasi masyarakat (ormas) sangat penting dalam mengawal, memberi dukungan, dan mengimplementasikan setiap program pemerintah.

    “Kami akan terus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga paripurna,” kata Wakil Ketua Seknas Indonesia Maju Teddy Mulyadi menegaskan.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Seknas Indonesia Rimhot Turnip mengatakan bahwa mengacu pada tema HUT Ke-80 RI, yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, bisa dilihat betapa keinginan Presiden Prabowo untuk menciptakan kesatuan dan kedaulatan bangsa.

    “Pemerintahan Prabowo begitu antusias untuk menciptakan kedaulatan pangan, energi, dan sebagainya,” tutur Rimhot dalam kesempatan yang sama.

    Dengan demikian, kata Rimhot, hal tersebut harus didukung bersama, bukan mencederainya dengan berbagai hal yang tidak baik.

    Menurut dia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu upaya memperkuat kedaulatan bangsa.

    Ia menegaskan Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki kemampuan untuk menjadi negara maju.

    Melalui kepemimpinan Presiden Prabowo, kata dia, Indonesia mau membuktikan kepada dunia bahwa bisa bersaing di kancah global.

    Adapun perayaan HUT RI di Sekretariat Seknas Indonesia Maju turut dihadiri oleh sejumlah ormas, antara lain Formas Agama Cinta, Jaga NKRI, Horas Bangso Batak, dan IMA.

    Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT Ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.