Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Sekjen Liga Muslim nilai Prabowo miliki pengaruh kuat di dunia Islam

    Sekjen Liga Muslim nilai Prabowo miliki pengaruh kuat di dunia Islam

    “Beliau menyampaikan bahwasanya Indonesia, dalam hal ini kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, itu memiliki pengaruh yang sangat kuat di tengah dunia Islam terutama, dan juga di kancah global,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki pengaruh yang kuat di tengah dunia Islam.

    Hal itu disampaikan Dahnil usai mendampingi Presiden Prabowo bertemu Syekh Mohammed di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    “Beliau menyampaikan bahwasanya Indonesia, dalam hal ini kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, itu memiliki pengaruh yang sangat kuat di tengah dunia Islam terutama, dan juga di kancah global,” kata Dahnil saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Menurut Dahnil, Syekh Mohammed memberikan sejumlah catatan mengenai posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, termasuk pandangan bahwa pengaruh Indonesia semakin menonjol baik di dunia Islam maupun di tingkat global.

    Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran Indonesia dalam upaya penanganan situasi dan dorongan perdamaian di Gaza dan Palestina, yang dinilai mendapat perhatian tidak hanya dari negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga dari negara-negara Barat.

    Sekjen Liga Muslim Dunia berharap Indonesia, melalui kepemimpinan Presiden Prabowo, dapat tampil sebagai salah satu wajah utama dunia Islam.

    Peran yang ditunjukkan Indonesia saat ini dinilai memberi ruang bagi harapan tersebut, termasuk dalam upaya mendorong lahirnya perdamaian bagi dunia Islam.

    “Peran-peran dan kepemimpinan Presiden Prabowo hari ini itu sangat memiliki pengaruh yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kiblat perdamaian dunia Islam itu bisa dibawa oleh Presiden Prabowo melalui Indonesia,” ucap Dahnil.

    Sebelumnya, Syekh Mohammed menegaskan bahwa Indonesia merupakan contoh terbaik bagi negara-negara muslim di dunia dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

    Dia mengatakan Indonesia berhasil menjalankan peran strategisnya dalam mempromosikan toleransi di dunia, meski memiliki beragam agama, suku, dan budaya.

    “Indonesia adalah role model, contoh yang sangat bagus dan menginspirasi negara-negara Islam, terkait dengan bagaimana Indonesia dapat menjaga kerukunan di tengah keberagaman agama dan juga keberagaman suku yang sangat luar biasa,” ujar dia.

    Ia menambahkan bahwa Indonesia dan Liga Muslim Dunia memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat sekaligus memperkuat solidaritas umat.

    Menurutnya, sinergi ini sangat krusial untuk menyiarkan pesan Islam yang damai kepada seluruh dunia.

    Pertemuan Presiden Prabowo dengan Sekjen Liga Muslim Dunia juga membahas berbagai isu, termasuk tantangan yang dihadapi oleh umat muslim di seluruh dunia.

    Syekh Mohammed mengatakan umat muslim di dunia harus menyerukan soal perdamaian dan keharmonisan.

    Selain itu, dia juga menyampaikan belasungkawa atas bencana yang sedang dialami oleh Indonesia. Liga Muslim Dunia menyatakan siap meringankan beban Indonesia atas musibah yang terjadi.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polemik Jual Beli Pokir Surabaya: Kontraktor Tantang Anggota DPRD Buktikan Uang Rp195 Juta Masuk Kas Partai

    Polemik Jual Beli Pokir Surabaya: Kontraktor Tantang Anggota DPRD Buktikan Uang Rp195 Juta Masuk Kas Partai

    Surabaya (beritajatim.com) – Polemik dugaan praktik jual beli proyek pokok pikiran (pokir) yang menyeret anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya berinisial AGM memasuki babak baru. Pihak kontraktor, HH, secara terbuka menantang AGM untuk membuktikan klaim bahwa uang senilai Rp195 juta yang telah diserahkan adalah dana bantuan sosial untuk partai, mengingat bukti transfer justru mengarah ke rekening pribadi sang legislator.

    Tantangan ini dilontarkan HH menyusul pernyataan AGM yang sebelumnya berdalih bahwa dana tersebut merupakan sumbangan sukarela. HH menegaskan bahwa aliran dana tersebut memiliki jejak digital yang jelas.

    “Kalau uang yang saya berikan ke AGM diakui sebagai bantuan sosial dan masuk partai, maka buktikan. Saya transfer ke rekening atas nama AGM. Dalam menyerahkan uang tunai pun, saya juga memberikan langsung,” kata HH, Kamis (4/12/2025).

    HH mengakui bahwa dalam kesepakatan awal memang tidak terdapat kontrak tertulis (hitam di atas putih). Kepercayaan tersebut terbangun karena adanya hubungan relasi antara dirinya, AGM, dan seorang perantara berinisial SL yang juga merupakan kader PDI Perjuangan Kota Surabaya.

    “Saya juga sebenarnya mau ada kesepakatan resmi hitam di atas putih (tertulis). Namun, karena ada relasi antara kami bertiga maka saya percaya membeli proyek pokir yang ditawarkan AGM,” imbuhnya.

    Indikasi adanya transaksi jual beli proyek semakin kuat dengan kesesuaian nominal angka yang disetor. Menurut HH, uang Rp195 juta tersebut adalah commitment fee sebesar 10 persen untuk mendapatkan paket proyek pokir senilai total Rp1,95 miliar.

    Hingga saat ini, HH mengaku baru mendapatkan realisasi pekerjaan senilai Rp600 juta, sementara sisa janji paket proyek senilai Rp1,3 miliar macet sejak akhir 2020.

    “Kalau kami tidak ada relasi, tidak ada kesepakatan, saya kan tidak mungkin menyerahkan uang dengan nominal sebesar itu. Saya transfer ke rekening AGM langsung. Lalu, dari nominal tersebut saya sudah mendapatkan pekerjaan proyek sebesar 600 juta. Kalau tidak ada kesepakatan kenapa saya diberi pekerjaan?,” jelasnya.

    Selain masalah aliran dana, HH juga menampik klaim AGM yang menyebut telah mengirim tim utusan ke rumahnya untuk penyelesaian masalah. HH menyatakan hanya pernah dihubungi oleh seseorang yang mengaku pengacara, namun ia menolak melayani karena tidak ada kontak langsung dari AGM.

    “Ga ada datang ke rumah. Memang ada yang nelpon pengacara. Saya tidak langsung percaya. Kan bisa saja orang yang mengaku-ngaku. Jadi saat itu saya sampaikan jika memang mau diselesaikan, silahkan AGM menghubungi saya sendiri,” tegas HH.

    Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Yordan M Batara Goa, terkait status dana Rp195 juta tersebut belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD Jatim tersebut belum memberikan respons mengenai apakah dana dari HH benar-benar tercatat sebagai pemasukan resmi partai atau tidak.

    Kasus ini mencuat setelah dokumen bukti transfer beredar, menunjukkan enam kali transaksi dari HH ke rekening AGM dalam kurun waktu November 2020 hingga Maret 2021. AGM sendiri sebelumnya tidak menampik menerima uang tersebut, namun membantah adanya perjanjian jual beli proyek.

    “Terkait uang, itu adalah sumbangan atau bantuan kepada partai. Semacam bantuan sosial. Kalau dapat (proyek) ya alhamdulillah, kalau tidak ya bagaimana?” dalih AG saat dikonfirmasi sebelumnya. [ang/beq]

  • CFD di Jalan Suroyo Disoal, FKUB Audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo

    CFD di Jalan Suroyo Disoal, FKUB Audiensi dengan DPRD Kota Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pelaksanaan Car Free Day (CFD) atau Pasar Minggu di Jalan Suroyo kembali menuai sorotan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD, Kamis (4/12/2025). Audiensi membahas dampak kegiatan tersebut terhadap aktivitas peribadatan gereja di kawasan itu.

    Ketua FKUB, Ahmad Hudri mengungkapkan adanya keluhan dari perwakilan gereja yang berada di sepanjang Jalan Suroyo. “Ada penyampaian dari perwakilan gereja terkait kondisi yang mereka alami,” ujarnya.

    Menurut Hudri, sejumlah gereja mengalami penurunan jumlah jemaah hingga 40 persen saat peribadatan Minggu. Penurunan itu disebut terjadi akibat sulitnya akses menuju gereja serta potensi gangguan dari kegiatan CFD yang digelar Pemerintah Kota Probolinggo.

    Di Jalan Suroyo sendiri terdapat tiga gereja: GPIB Immanuel (Gereja Merah), Gereja Katolik Maria Bunda Karmel, serta GKT Sola Gratia.

    “Fakta pengurangan jemaah ini jelas harus menjadi evaluasi mendalam bagi Pemkot Probolinggo,” tegas Hudri.

    FKUB juga mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kerukunan Umat Beragama. Hudri menilai regulasi tersebut mendesak sebagai landasan harmonisasi sosial dan pencegahan potensi konflik. Perda itu nantinya mengatur mekanisme pendirian rumah ibadah, perlindungan hak beribadah, hingga langkah mitigasi saat terjadi gesekan di lapangan.

    “Perda ini penting sebagai panduan teknis, termasuk jika terjadi konflik, bagaimana mekanismenya dan sanksinya,” tambahnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, mengakui adanya potensi kerawanan akibat CFD di Jalan Suroyo. Ia menyebut minimnya evaluasi selama tiga bulan pelaksanaan pasar minggu tersebut sebagai pemicu utama.

    “Belum terjadi konflik terbuka, tapi potensi itu sudah terlihat. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang jelas,” ujar politisi NasDem tersebut.

    Komisi I sendiri menyatakan siap memfasilitasi usulan Raperda Kerukunan Umat Beragama. Sebab hingga kini, aspek teknis terkait kerukunan belum memiliki payung hukum daerah.

    “Soal Raperda, tentu kami fasilitasi. Penyusunannya akan kami tindak lanjuti,” tegas Sibro. (ada/but)

  • Pemerintah berkomitmen berantas judi online di Jawa Barat

    Pemerintah berkomitmen berantas judi online di Jawa Barat

    “Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kominfo, Ariefin Sjarief berkomitmen untuk memberantas aktivitas memberantas aktivitas judi online di Jawa Barat.

    Komitmen itu, kata Ariefin dibangun melalui rapat bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan agenda Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital Tentang Bahaya Konten Negatif di Provinsi Jawa Barat, Kamis.

    Dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Ariefin mengatakan seluruh elemen masyarakat perlu terlibat dalam upaya pemberantasan praktik judi online.

    “Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring,” kata Ariefin dalam rapat tersebut.

    Hal tersebut menurut Ariefin harus dilakukan karena judi online sudah merambah ke seluruh masyarakat dari beragam latar belakang dan kelas ekonomi.

    Di Provinsi Jawa Barat saja, Ariefin menyampaikan berdasarkan data PPATK terdapat 2,6 juta pemain judi daring sepanjang tahun 2025. Dia melanjutkan kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang menjadi wilayah dengan dengan jumlah pemain judi online tertinggi.

    Bahkan, kata Ariefin, sebagian dari para pemain judi online merupakan penerima bantuan sosial. Hal tersebut menandakan masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menggantungkan diri kepada judi online.

    Menurut Ariefin, masyarakat seharusnya tidak hanya memanfaatkan teknologi digital sebagai ajang wadah perjudian saja melainkan untuk meningkatkan kewirausahaan demi perbaikan taraf perekonomian.

    “Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi digital tidak malah dimanfaatkan pihak-pihak yang merusak tatanan sosial masyarakat termasuk masyarakat Jawa Barat,” jelas dia.

    “Agenda ini sejalan dengan visi kita membangun ruang digital Indonesia yang beretika, berkeadilan, dan terpercaya bagi semua lapisan masyarakat,” tambah Ariefin.

    Ariefin berharap dengan adanya rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki langkah yang seirama dalam mengikis praktik judi online di Jawa Barat.

    Dia juga berharap rapat ini bisa menghasilkan terobosan baru untuk dijadikan metode pemberantas praktik judi online yang efektif di Jawa Barat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala desa di Purwakarta ikuti retret

    Kepala desa di Purwakarta ikuti retret

    Kabupaten Purwakarta (ANTARA) – Para kepala desa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti retret bertema Peningkatan Karakter dan Bela Negara Aparatur Desa di Saung Hibar, kawasan perbukitan di Kecamatan Wanayasa.

    Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Kamis, menyebutkan retret yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Purwakarta
    sebagai sebuah oase refleksi bagi para pemimpin desa untuk merenungkan makna bela negara di era modern ini.

    Kabupaten Purwakarta memiliki 183 desa dan 9 kelurahan yang tersebar di 17 kecamatan.

    Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengatakan retret yang diisi peningkatan karakter dan bela negara aparatur desa diharapkan dapat menjadi pengingat bagi para kepala desa tentang esensi bela negara yang sesungguhnya.

    “Bela negara tidak hanya berarti melindungi dari ancaman eksternal, tetapi juga dari ‘musuh’ yang bersemayam dalam diri kita sendiri, hawa nafsu, keserakahan, dan kebiasaan buruk. Kita harus berani melawan kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak fondasi negara,” kata Bupati.

    Ia menekankan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian integral dari bela negara.

    Bupati menyoroti pentingnya disiplin dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan.

    Kesadaran lingkungan dan tindakan nyata untuk menjaga keseimbangan alam menjadi kunci. Penebangan pohon harus dilakukan secara bertanggung jawab, disertai dengan upaya penanaman kembali.

    “Alam telah memberikan segalanya dengan setia, menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlangsungan hidup kita. Jika kita memperlakukan alam dengan baik, ia akan memberikan lebih banyak manfaat. Namun, jika kita merusaknya, alam pun akan memberikan balasan yang setimpal,” katanya.

    Bupati mengimbau para kepala desa untuk menghentikan alih fungsi lahan.

    Tata ruang wilayah telah diatur sedemikian rupa untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, mulai dari investasi hingga pertanian.

    “Kita telah kehilangan banyak lahan sawah dalam beberapa tahun terakhir. Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal beras tanpa mengetahui bagaimana padi ditanam,” katanya.

    Bupati juga menyampaikan harapan agar program retret dan peningkatan karakter bela negara dapat diperluas, melibatkan tidak hanya kepala desa, tetapi juga istri-istri mereka.

    Dengan pemahaman yang sama, diharapkan seluruh elemen pemerintahan desa dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

    Ketua DPC Apdesi Kabupaten Purwakarta Denden Pranayuda yang juga Kepala Desa Sindangpanon memandang retret ini sebagai momentum penting untuk merefleksikan makna bela negara.

    Denden menekankan bahwa kepala desa memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam di wilayah masing-masing.

    Retret ini menjadi wadah untuk mengingatkan para kepala desa akan tanggung jawab tersebut.

    “Di sini juga diingatkan bahwa kades adalah garda terdepan untuk menjaga alam di desa masing-masing,” katanya.

    Pewarta: Mutia Mellani/Budi Setiawanto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Badan Pengkajian MPR bahas peningkatan kualitas demokrasi Indonesia

    Badan Pengkajian MPR bahas peningkatan kualitas demokrasi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengkajian MPR RI membahas upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama pakar ilmu politik, ahli hukum tata negara, hingga pakar kajian manusia (human studies).

    Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pembahasan FGD berfokus pada penilaian para pakar mengenai kondisi demokrasi Indonesia.

    “Kita harus mencari format yang betul-betul baik untuk proses demokrasi kita karena ini dalam perangkat rekrutmen politik, ya,” ucapnya saat memimpin forum FGD yang dilaksanakan di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Rabu (3/12).

    Menurut Yasonna, kualitas demokrasi nasional menunjukkan tren penurunan. Hal itu tidak hanya terlihat dari hasil riset dan survei, tetapi juga dari dinamika politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

    Dia menilai, penurunan kualitas demokrasi berkaitan dengan persoalan rekrutmen politik dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif.

    Selain itu, Yasonna menyoroti pentingnya memperkuat kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor undang-undang serta mempertegas mekanisme check and balances antara parlemen dan pemerintah.

    “Semakin kuat check and balances dalam sistem pemerintahan, semakin baik pula kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kecenderungan kritik atau keluhan masyarakat didengar setelah viral. Sejumlah pakar dalam FGD mengusulkan agar lembaga perwakilan membuka kanal resmi media sosial sebagai sarana penyerapan aspirasi.

    “Hal ini perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi masukan langsung bagi DPR maupun pemerintah,” kata Yasonna.

    Dia menekankan, setelah lima kali pemilu pascareformasi, demokrasi Indonesia seharusnya semakin matang tidak hanya secara prosedural, tetapi juga substantif. Namun, menurut dia, perkembangan yang ada justru menunjukkan perlunya koreksi dan penguatan kembali.

    FGD ini turut menyinggung kemungkinan perlunya kajian mendalam terhadap sistem ketatanegaraan, termasuk evaluasi atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika diperlukan.

    Pakar ilmu politik UIN Jakarta sekaligus Pendiri Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan penyebab utama kemunduran demokrasi bukan hanya budaya politik, melainkan melemahnya prinsip checks and balances.

    Untuk itu, dia menegaskan pentingnya menjaga checks and balances serta menghormati kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi.

    Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Mohammad Novrizal mengatakan penguatan demokrasi hanya dapat dicapai apabila negara memberi ruang lebih besar bagi partisipasi publik yang bermakna, baik dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan.

    Dia menekankan perlunya pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi, yakni hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan secara layak dalam pembentukan undang-undang.

    “Dengan kondisi yang ada sekarang, saya lihat memang kalau kita cuman prosedural, ya, sudah, hasilnya seperti ini. Padahal, sebetulnya, demokrasi itu benar-benar diniatkan untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemaslahatan semua rakyat,” ucapnya.

    Di sisi lain, pakar human studies sekaligus dosen Universitas Islam 45 Bekasi Rasminto mengatakan tujuan amandemen UUD 1945 periode 1999–2002 belum sepenuhnya tercapai karena masih ada permasalahan substansial, baik dalam praktik ketatanegaraan maupun implementasi hukum.

    Menurut dia, masyarakat masih menghadapi kesenjangan literasi politik. Hal itu dapat diatasi dengan penguatan bab kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 agar demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pusat tata kelola pemerintahan, termasuk penegasan norma partisipasi publik dalam legislasi.

    Selain itu, dia menilai, perlu pembenahan sistem pemilu dan partai politik, khususnya terkait keseimbangan antara derajat keterwakilan dan stabilitas pemerintahan, termasuk transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik agar tidak membuka ruang bagi oligarki.

    “Tujuan utama bernegara adalah memakmurkan rakyat maka konstitusi harus memastikan negara berjalan secara simetris, adil, dan tidak elitis,” tegas Rasminto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi Reformasi minta Kapolri kaji ulang penindakan ribuan demonstran

    Komisi Reformasi minta Kapolri kaji ulang penindakan ribuan demonstran

    “1.038 orang yang ditangkap dan diproses. Dari sekian ini, tadi disepakati, di komisi kami minta, kami rekomendasikan kepada Kapolri untuk mengkaji ulang,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Percepatan Reformasi Polri meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengkaji ulang penindakan ribuan demonstran dalam unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu.

    “1.038 orang yang ditangkap dan diproses. Dari sekian ini, tadi disepakati, di komisi kami minta, kami rekomendasikan kepada Kapolri untuk mengkaji ulang,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

    Diungkapkan Jimly, pihaknya meminta adanya pengkajian ulang karena jumlah tersebut terlalu besar.

    Komisi pun merekomendasikan agar kepolisian mempertimbangkan meringankan penegakan hukum pelaku perempuan, anak-anak dan difabel, baik disabilitas fisik maupun mental, agar jumlah tersebut bisa berkurang.

    “Kami minta supaya diberi pertimbangan sehingga kalaupun tidak bisa dikeluarkan dari statusnya, itu paling tidak ada penangguhan, ditangguhkan,” ucapnya.

    “Jumlahnya berapa ini akan dikaji oleh Kapolri dengan internal. Nanti akan diumumkan pada waktunya,” imbuhnya.

    Dalam konferensi pers pada September 2025 lalu, Polri mengumumkan bahwa Bareskrim Polri dan 15 polda jajaran menangani 246 kasus terkait peristiwa kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia yang terjadi pada 25 Agustus–31 Agustus lalu.

    Dari jumlah tersebut, total terdapat 959 tersangka yang diamankan yang terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak.

    Polda yang paling banyak mengamankan tersangka orang dewasa adalah Polda Metro Jaya, yakni sebanyak 200 tersangka. Sementara itu, polda yang paling banyak mengamankan tersangka anak adalah Polda Jawa Timur (Jatim) yang sebanyak 140 anak.

    Lalu, dari 295 anak berhadapan hukum (ABH) yang diamankan oleh 11 polda jajaran, total terdapat 68 anak yang telah diproses melalui mekanisme diversi atau tidak melalui jalur hukum.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temuan 357 Data Anomali, Bawaslu Blitar Desak KPU Segera Koreksi Daftar Pemilih

    Temuan 357 Data Anomali, Bawaslu Blitar Desak KPU Segera Koreksi Daftar Pemilih

    Blitar (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar secara resmi melayangkan surat Saran Perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar, Kamis (4/12/2025). Langkah tegas ini diambil setelah pengawas pemilu menemukan ratusan ketidaksesuaian data dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menjelang Rapat Pleno Triwulan IV.

    Surat bernomor 89/PM.00.02/K.JI-03/12/2025 tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil uji petik dan pengawasan melekat di lapangan. Bawaslu mendesak KPU untuk segera menindaklanjuti temuan dinamika kependudukan yang berpotensi mencederai validitas daftar pemilih jika tidak segera dikoreksi.

    Berdasarkan data hasil pengawasan, tercatat total 357 poin temuan yang meliputi berbagai kategori perubahan status pemilih. Rinciannya terdiri dari 240 pemilih baru, 73 pemilih yang telah meninggal dunia, 25 pemilih pindah keluar, dan 13 pemilih pindah masuk. Selain itu, ditemukan pula perubahan status dari anggota aktif menjadi sipil, yakni 4 pensiunan TNI dan 2 pensiunan Polri.

    “Penyampaian saran perbaikan ini merupakan bagian penting dari fungsi pencegahan Bawaslu dalam menjaga validitas daftar pemilih sejak masa non-pemilihan,” tegas Jaka Wandira, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar, Kamis (4/12/2025).

    Jaka menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama integritas demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu meminta KPU Kabupaten Blitar untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) serta pemerintah desa setempat guna memverifikasi temuan tersebut.

    Dalam saran perbaikan itu, Bawaslu juga mengingatkan KPU untuk disiplin menjalankan regulasi. Hal ini mencakup penerapan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang prosedur pembaruan data rutin, serta Pasal 18 terkait mekanisme pencocokan dan klarifikasi berbasis bukti kependudukan yang sah.

    Sebelum menerbitkan surat resmi ini, Bawaslu mencatat telah memberikan peringatan awal melalui surat imbauan pada 30 Oktober 2025 lalu. Langkah bertingkat ini dilakukan untuk memastikan KPU memiliki waktu yang cukup dalam menyusun Model A – Daftar Perubahan Pemilih PDPB yang presisi.

    “Pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Temuan kami bersumber dari hasil pengawasan di lapangan, sehingga penting untuk segera ditindaklanjuti demi menjaga integritas proses demokrasi,” tutupnya. [owi/beq]

  • Sekjen Liga Muslim sampaikan duka ke Prabowo terkait bencana banjir

    Sekjen Liga Muslim sampaikan duka ke Prabowo terkait bencana banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Prabowo Subianto terkait bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kami juga membicarakan sejumlah isu lainnya, terutama menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia dan seluruh rakyat Indonesia atas musibah banjir yang menyakitkan yang terjadi,” kata Syekh Mohammed di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Syekh Mohammed menyampaikan lembaganya siap untuk mendukung upaya meringankan dampak dari bencana tersebut.

    “Atas nama Rabithah Al-Alam Al-Islami (Liga Muslim Dunia), kami juga menyatakan kesiapan kami untuk mendukung Republik Indonesia dalam upaya meringankan penderitaan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh banjir ini,” ucap dia.

    Dalam pertemuan itu, Sekjen Liga Muslim Dunia mengatakan terdapat sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama, termasuk tantangan yang dihadapi umat Islam.

    Dia menekankan pentingnya peran umat Islam dalam menjelaskan nilai-nilai ajaran yang mendorong perdamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat.

    Dia juga menyinggung mengenai pengalaman Indonesia dalam membangun koeksistensi di tengah keberagaman agama dan etnis, yang dinilai sebagai model yang berharga bagi dunia.

    “Kami menganggap model ini sebagai contoh yang kita banggakan dalam kerangka keislaman kita. Model ini juga merupakan inspirasi bagi seluruh dunia, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh sejumlah negara dalam mencapai koeksistensi yang ideal,” ucapnya.

    Dia menilai pengalaman tersebut menunjukkan nilai-nilai yang dipegang masyarakat Indonesia dalam menyikapi keragaman, serta mencerminkan kesadaran peradaban yang bersumber dari tradisi luhur masyarakat.

    “Melalui kesadaran rakyatnya dan kepemimpinan yang bijak, Indonesia telah membuktikan nilai-nilai yang harus kita pegang teguh dalam menyikapi keragaman ini. Dengan nilai-nilai luhurnya, rakyat Indonesia telah menerjemahkan bahwa mereka mewakili kesadaran peradaban yang bersumber dari nilai-nilai mereka sendiri,” katanya.

    Dalam pertemuan dengan Syekh Mohammed, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seleksi Perangkat Desa Wilayah Kecamatan Jenu Tuban, 7 Peserta Lolos

    Seleksi Perangkat Desa Wilayah Kecamatan Jenu Tuban, 7 Peserta Lolos

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, telah merampungkan asesmen seleksi perangkat desa di lima desa, yakni Sekardadi, Suwalan, Temaji, Socorejo, dan Mentoso. Dari proses seleksi tersebut, terpilih tujuh peserta dengan nilai terbaik untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong.

    Ketua Komisi II Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, yang turut mengawal proses seleksi dari awal hingga akhir, menyebut seluruh tahapan berjalan jujur, adil, dan transparan.

    “Syukur Alhamdulillah asesmen perangkat desa di lima desa berjalan baik. Terima kasih kepada kampus Unair,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

    Fahmi menjelaskan, pelaksanaan asesmen diawasi langsung oleh jajaran Universitas Airlangga—di antaranya Prof. Dr. Nurul selaku Ketua ACC dan Dr. Erna sebagai Wakil Dekan—serta PMD Dinsos Tuban, Inspektorat, Camat Jenu, TNI/Polri, hingga para kepala desa.

    “Kami semua mengawasi pelaksanaan dari awal sampai akhir. Semua berlangsung transparan, jujur, adil, dan profesional,” tegas Fahmi.

    Tes seleksi perangkat desa yang dilaksanakan di kampus Unair Surabaya.

    Ia berharap kerja sama antara Pemkab Tuban dan Unair terus berlanjut, baik dalam asesmen perangkat desa maupun bidang lain. Kepada peserta yang lolos, Fahmi berpesan agar menjalankan amanah jabatan secara profesional demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Untuk yang belum lolos jangan berkecil hati. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Semoga tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya. [dya/but]

    Daftar Peserta Lolos Asesmen Perangkat Desa Kecamatan Jenu

    1. Desa Temaji untuk mengisi Sekretaris Desa : Peserta Muhamad Nasrullah Huda dengan nilai 81,30. Sedangkan, Kasi Pemerintahan peserta Ridhon Safa’at dengan nilai 57,65.

    2. Desa Suwalan untuk mengisi Kaur Keuangan peserta Yulia Pangestuty dengan nilai 66,60.

    3. Desa Mentoso untuk mengisi jabatan Kasi Kesra peserta Ahmad Baihaqi dengan nilai 58,35. Sedangkan, Kasi Pelayanan peserta Lisa Dahlia dengan nilai 58,60.

    4. Desa Sekardadi untuk mengisi Kaur Perencanaan peserta Rizky Teguh Saputro dengan nilai 76,85.

    5. Desa Socorejo peserta Muhammad Afif Hidayat dengan nilai 66,75 sebagai Kaur Keuangan.