Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Komisi VII: Perlu kebijakan tepat untuk atasi ketertinggalan industri

    Komisi VII: Perlu kebijakan tepat untuk atasi ketertinggalan industri

    Saya cukup penasaran tentang garam industri. Di mana Indonesia yang lautnya luas, kepulauan, tapi bertahun-tahun persoalan garam industri ini kok enggak selesai-selesai

    Cilegon (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti ketertinggalan pertumbuhan industri Indonesia yang semakin signifikan dibandingkan Vietnam sehingga perlu adanya kebijakan yang tepat.

    Pernyataan ini disampaikan nya saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke PT Chandra Asri Pacific Tbk di Kota Cilegon, Banten, Jumat. Ia menegaskan perlunya kebijakan terobosan untuk menyelesaikan persoalan industri yang telah berlarut-larut agar Indonesia tidak terus tertinggal dalam persaingan global.

    Dalam dialognya, Chusnunia mengungkapkan kegelisahannya terhadap masalah-masalah klasik sektor industri yang tak kunjung menemukan solusi.

    “Saya cukup penasaran tentang garam industri. Di mana Indonesia yang lautnya luas, kepulauan, tapi bertahun-tahun persoalan garam industri ini kok enggak selesai-selesai,” ujar Chusnunia.

    Salah satu isu konkret yang diangkat adalah polemik impor garam. Menurutnya, ada dilema antara pemenuhan kebutuhan industri yang mendesak dan upaya mendorong produksi garam dalam negeri yang seolah menemui jalan buntu.

    “Kita perlu diskusi ulang tentang pembatasan impor garam. Jadi oke lah, kita penuhi kebutuhan impor karena ini untuk industri. Tapi produksinya tuh kayak nya agak menemui jalan buntu,” tegasnya.

    Chusnunia memaparkan data perbandingan yang menunjukkan bagaimana Vietnam berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kedua negara hampir setara, dengan Vietnam di angka 5,05 persen dan Indonesia 5,03 persen. Namun, Vietnam diproyeksikan melesat jauh di tahun-tahun berikutnya.

    “Masuk setahun kemudian, Vietnam melompat di 7,09 persen, kita di 5,11 persen. Setahun kemudian hari ini 2025, Vietnam di 7,39 persen, kita di 5,12 persen. Kelihatan kan akhirnya ada ketertinggalan,” ungkap politisi yang akrab disapa Nunik itu.

    Ia menambahkan, meski Indonesia masih unggul dibandingkan beberapa negara lain, ketertinggalan dari Vietnam dalam hal industri dan ekonomi secara umum sudah sangat nyata.

    “Kalau sama Vietnam, kita kalah jauh. Dan hal apa yang DPR bisa aspirasikan kemudian dari pemerintah juga memperjuangkan agar bisa kita eksekusi bersama. Sehingga kebijakan yang keluar untuk kebutuhan industri,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Legal dan Hubungan Eksternal Chandra Asri, Edi Riva’i, memaparkan bahwa proyek strategis nasional Chandra Asri Alkali yang akan berproduksi pada awal 2027 sangat bergantung pada garam industri berkualitas tinggi.

    “Karena itu kami perlu dukungan dari DPR untuk relaksasi peraturan yang ada supaya merilekskan terkait garam industri ini, mengingat garam ini memerlukan kemurnian yang tinggi dan impuritas yang sangat rendah,” katanya.

    Selain itu, sejumlah tantangan lainnya yang menghambat operasional dan ekspansi industri petrokimia saat ini adalah kelangkaan pasokan gas.

    “Kemarin kita dapatnya 48 persen dari kuota 100 persen, tentu itu menghambat jalannya operasional pabrik. Kita harapkan ini ada upaya pemerintah segera dapat mengatasi masalah ini dan kuota nya dapat kembali sepenuhnya 100 persen,” jelasnya.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Revisi UU Pemilu dibahas mulai awal 2026

    Komisi II: Revisi UU Pemilu dibahas mulai awal 2026

    istilah demokrasi bisa direct dan indirect, keduanya itu sama-sama demokrasi. Sama dengan kita ada perwakilan di DPRD, jangan salah mereka itu dipilih oleh masyarakat artinya di jabatan mereka ada suara masyarakat

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyampaikan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk opsi pemisahan pemilu nasional dan daerah serta usulan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dimulai pada awal 2026.

    “Soal pembahasan revisi paket politik terkait UU Pemilu itu insya Allah baru akan dimulai pada awal 2026,” kata Khozin di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

    Khozin menjelaskan dibukanya masa pembahasan revisi UU tersebut pada tahun depan karena saat ini pihaknya masih membahas beberapa undang-undang lain.

    “Beberapa diantaranya UU ASN dan UU BUMD yang sedang berjalan,” ujarnya.

    Meski demikian, Khozin menyatakan hingga saat ini Komisi II DPR RI sudah mulai melakukan beberapa tahapan untuk mempersiapkan pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu.

    “Yang pasti 2026 harusnya sudah mulai running, kalau saat ini sebenarnya sudah mulai tahapan, seperti rapat dengar pendapat dan forum group discussion terkait kepemiluan,” ucapnya.

    Ia menyampaikan juga telah melakukan penguatan kelembagaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    “Bahkan kemarin kami juga melakukan penguatan kelembagaan Bawaslu di Madura. Artinya, proses sudah jalan, tetapi ofisialnya insya Allah 2026,” ucapnya.

    Selain itu, Khozin menyebut usulan kepala daerah, yakni bupati, wali kota, dan gubernur yang dipilih oleh DPRD tetap sesuai dengan demokrasi.

    “Kita mengenal istilah demokrasi bisa direct dan indirect, keduanya itu sama-sama demokrasi. Sama dengan kita ada perwakilan di DPRD, jangan salah mereka itu dipilih oleh masyarakat artinya di jabatan mereka ada suara masyarakat,” ucapnya.

    Ia memastikan nantinya pembahasan soal revisi UU Pemilu akan berjalan dengan adil, yakni melihat mafsadat dan manfaatnya atau plus minus dari penerapan regulasi soal kepemiluan.

    “Pemerintah berkewajiban mencari dampak paling kecil untuk mencari kemaslahatan yang paling besar,” kata dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Noel terjaring OTT KPK, Kaesang: Ikuti proses hukumnya

    Noel terjaring OTT KPK, Kaesang: Ikuti proses hukumnya

    aparat penegak hukum akan bertindak secara profesional dalam pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kami percaya Bapak Presiden, program beliau adalah untuk salah satunya pemberantasan korupsi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengimbau kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk patuh terhadap hukum serta mengikuti proses hukumnya.

    Hal tersebut disampaikan Kaesang saat dimintai komentar soal Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ya semuanya, apapun yang tersangkut dengan kasus hukum ya, kita harus ikuti proses hukumnya,” kata Kaesang di Jakarta Selatan, Jumat.

    Kaesang percaya aparat penegak hukum akan bertindak secara profesional dalam pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami percaya Bapak Presiden, program beliau adalah untuk salah satunya pemberantasan korupsi,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) sebagai salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni salah satunya IEG,” ujar Ketua Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

    Setyo mengatakan selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap Wamenaker untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus-10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih

    Lebih lanjut, dia mengatakan tersangka IEG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah capai 78 persen

    Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah capai 78 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah capai 78 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Hasil survei terbaru Indonesian Social Survey (ISS) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 78 persen.

    “Secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap sesama dan lembaga negara. Namun, aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar,” ungkap Direktur Eksekutif ISS Whinda Yustisia dalam diskusi publik bertajuk “80 Tahun Kemerdekaan Indonesia: Bagaimana Kualitas Hidup Manusia Indonesia Saat Ini?” yang digelar di Jakarta, Kamis dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Untuk diketahui, ISS merilis survei nasional terbaru yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    Hasil survei tersebut menunjukkan potret masyarakat yang semakin optimis, dengan tingkat kebahagiaan dan rasa aman yang tinggi, meskipun tantangan di sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

    Whinda menyampaikan bahwa indeks kualitas hidup nasional berada di angka 65 dari 100, yang dikategorikan sebagai “cukup baik”.

    Survei dilakukan pada Juli 2025 terhadap 2.200 responden dari 38 provinsi, dengan mengukur tujuh aspek utama kualitas hidup: kesejahteraan psikologis (67,3), kesehatan (70,1), keamanan (72,3), kepercayaan sosial dan institusi (70,2), partisipasi politik (69,7), kesejahteraan ekonomi (42,6) serta kualitas lingkungan (62,9).

    Meskipun skor kesejahteraan ekonomi menjadi yang terendah, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah justru tinggi mencapai 78 persen.

    ISS menemukan bahwa kepuasan itu lebih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar.

    Dari 39 indikator yang diukur, hanya delapan yang signifikan dalam menjelaskan tingkat kepuasan terhadap pemerintah, di antaranya kepuasan hidup, fasilitas pendidikan, rasa aman, serta kepercayaan terhadap presiden, wakil presiden, menteri, TNI, dan jalannya demokrasi.

    “Kepercayaan terhadap Presiden bahkan mencapai angka tertinggi sejak era reformasi, yaitu 90,9 persen,” sebut Whinda.

    Salah satu program pemerintah yang mendapat respons paling positif, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu diingat spontan oleh 67 persen responden, dikenal oleh 89 persen, dan dinilai bermanfaat oleh 82 persen responden.

    Kendati demikian, sebagian masyarakat merasa manfaat MBG masih terbatas dan belum sepenuhnya meringankan beban ekonomi rumah tangga.

    Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal yang turut hadir dalam diskusi itu mengatakan MBG merupakan salah satu intervensi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat, khususnya dari sisi pengeluaran keluarga.

    “Meski tidak menambah pendapatan langsung seperti bantuan tunai, MBG membantu mengurangi beban belanja harian. Misalnya, dua anak sekolah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp600.000 per bulan,” jelas Fithra.

    Hingga Agustus 2025, program MBG telah menjangkau antara 12 hingga 20 juta penerima manfaat serta menyerap sekitar 290 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan, termasuk renovasi 800 madrasah, 11.686 sekolah, dan peningkatan kualitas guru.

    Fithra menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

    “Pertumbuhan industri akan sia-sia jika masyarakat tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Maka dari itu, pembangunan harus menyiapkan manusia Indonesia agar siap menghadapi era society 5.0,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Komisi V DPR RI bantu penataan kawasan kumuh di Kubu Raya

    Komisi V DPR RI bantu penataan kawasan kumuh di Kubu Raya

    Pontianak (ANTARA) – Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan kawasan kumuh sekaligus penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.

    “Ini akan kita masukan dalam program penataan kawasan kumuh pada APBN 2025. Kita anggarkan Rp20 miliar, namun daya serap dengan kondisi yang ada sekitar Rp8,7 miliar,” kata Ketua Komisi V DPR RI dari dapil Kalbar, Lasarus di Sungai Raya, Jumat.

    Menurut dia, fokus penataan diarahkan pada lingkungan, bukan rumah warga, mengingat sebagian besar rumah berdiri di atas lahan sewa yang sudah ditempati puluhan tahun.

    “Lingkungannya yang kita tata, bukan rumahnya. Mudah-mudahan setelah ditata lebih layak dan humanis,” tuturnya.

    Selain penataan lingkungan, Lasarus juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih yang masih minim. Ia menilai, masalah tersebut berdampak langsung terhadap Pasar Sejati yang tidak berfungsi maksimal karena pedagang enggan menempati kios tanpa akses air bersih.

    “Ini juga akan kita tindaklanjuti agar pasar bisa difungsikan. Dengan begitu, pedagang yang berjualan di depan rumah atau pinggir jalan bisa dipindahkan ke pasar ini,” katanya.

    Lasarus menambahkan, dari sembilan kecamatan di Kubu Raya, enam kecamatan hingga kini masih belum terlayani akses air bersih sama sekali. Kondisi ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera ditangani melalui program pembangunan infrastruktur dasar.

    “Kabupaten Kubu Raya ini daerah penyangga, tapi masih banyak daerah kumuhnya. Dan dari sembilan kecamatan, masih ada enam kecamatan yang pelayanan air bersihnya nol persen. Ini PR besar yang harus segera kita tuntaskan,” kata Lasarus.

    Dalam kunjungan tersebut, Lasarus turut didampingi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), antara lain Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Oscar Siagian. Kehadiran mereka bertujuan melihat langsung kondisi lapangan dan merespons kebutuhan infrastruktur di Kubu Raya.

    Di tempat yang sama, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyambut baik dukungan DPR RI dan Kementerian PUPR. Ia menegaskan, percepatan pembangunan di Kubu Raya hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan provinsi.

    “Seperti janji kampanye saya, saya serius berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar mereka mengambil peran sebagai booster percepatan pembangunan di Kubu Raya. Kalau tidak, pembangunan akan stagnan,” kata Sujiwo.

    Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan DPR RI, tidak hanya soal anggaran tetapi juga teknis perencanaan, data yang akurat, dan kesiapan lahan. Dengan begitu, pembangunan bisa tepat sasaran sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo berikan pembekalan guru Sekolah Rakyat di JIExpo

    Prabowo berikan pembekalan guru Sekolah Rakyat di JIExpo

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat sore, untuk memberikan pembekalan kepada ribuan guru dan kepala sekolah Program Sekolah Rakyat.

    Presiden tiba di gedung utama JIExpo sekitar pukul 16.23 WIB mengenakan pakaian safari dan didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kedatangan Kepala Negara disambut yel-yel “Bangga Bersamamu” yang disuarakan sekitar 2.000 peserta berpakaian PDL hijau tua yang telah memadati ruangan sejak siang hari.

    Para guru dan kepala sekolah rakyat ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti agenda pembekalan yang digelar pemerintah.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan arahan mengenai peningkatan kualitas pendidikan nasional, peran strategis guru dalam membentuk generasi unggul, serta dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beserta jajaran, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof Mohammad Nuh dan Pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar.

    Agenda pembekalan ini menjadi rangkaian upaya pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan, sekaligus mendorong terciptanya budaya belajar yang inklusif dan merata di seluruh pelosok tanah air.

    Kementerian Sosial melaporkan, saat ini terdapat 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah. Jumlah itu ditargetkan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 dengan kapasitas 15.895 siswa, didukung 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhmad Munir resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PWI

    Akhmad Munir resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PWI

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama LKBN ANTARA Akhmad Munir resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030, dengan misi untuk mengakhiri dinamika internal PWI yang sempat diguncang dualisme kepengurusan sejak 2024.

    “Bismillah, saya maju untuk menyatukan kembali PWI, melakukan rekonsiliasi, dan memperkuat organisasi, terutama di daerah,” kata Munir usai menyerahkan berkas pendaftaran ke Sekretariat Panitia Kongres PWI di Jakarta, Jumat

    Saat mendaftar, Munir didampingi dua tokoh penting PWI, yakni Atal Sembiring Depari (Ketua Umum PWI Pusat periode 2018–2023) dan Zulmansyah Sekedang (Ketua Umum PWI Pusat versi KLB 2024).

    Hingga saat ini, Munir telah mengantongi dukungan dari sedikitnya 20 PWI provinsi. Dukungan itu merupakan modal bagi pria kelahiran Sumenep, Madura, itu untuk menghadapi Kongres PWI yang rencananya digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi.

    Dukungan yang ia bawa merepresentasikan keinginan kuat dari daerah agar PWI kembali ke jalur organisasi yang solid.

    Beberapa ketua PWI provinsi menilai Munir sebagai sosok yang memahami problematika di daerah, mengingat pengalamannya sebagai Ketua PWI Jawa Timur dua periode dan Ketua Bidang Daerah PWI Pusat.

    “Darah saya PWI. Sejak mulai jadi wartawan tahun 1991, saya hidup bersama PWI, terutama di daerah. Saya ingin mengembalikan marwah PWI sekaligus memastikan daerah mendapat perhatian lebih besar,” kata Munir.

    Dalam visi dan misinya, Munir menempatkan konsolidasi organisasi sebagai prioritas utama.

    Selain itu, dia menjanjikan peningkatan profesionalitas wartawan dengan memperbanyak Uji Kompetensi Wartawan (UKW), pelatihan berjenjang, workshop digital, serta penguatan media lokal.

    Adaptasi terhadap teknologi, termasuk digitalisasi kelembagaan PWI dan literasi jurnalisme berbasis kecerdasan buatan (AI), juga menjadi fokusnya.

    “Seperti kita ketahui, hampir setahun ini di beberapa daerah harus kita konsolidasikan, supaya kembali bersatu,” kata Munir.

    Sementara itu, Atal S. Depari mengatakan bahwa PWI memerlukan figur pemersatu. Dalam hal itu, dia menilai Munir merupakan figur yang cocok karena memiliki kapasitas dan rekam jejak yang mumpuni.

    “Pengalamannya di daerah dan pusat menjadi modal penting untuk membawa PWI ke arah yang lebih baik,” kata Atal.

    Zulmansyah, yang sempat memimpin PWI versi KLB 2024, juga menegaskan perlunya mengakhiri konflik internal. Sudah saatnya, kata dia, PWI menatap ke depan, bukan terjebak dalam konflik.

    “Saya percaya Munir bisa merangkul semua pihak dan mengembalikan marwah PWI,” kata Zulmansyah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meski darurat, Wapres minta kegiatan belajar di Poso tetap berjalan

    Meski darurat, Wapres minta kegiatan belajar di Poso tetap berjalan

    Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kegiatan belajar-mengajar terhadap siswa korban gempa di Poso, Sulawesi Tengah, tetap berjalan meski di tenda pengungsian darurat yang difasilitasi oleh BNPB.

    Hal itu disampaikan Gibran usai meninjau posko pengungsian korban gempa di Lapangan Sepak Bola Desa Tangkura, serta SD Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat.

    “Saya sudah mendarat di Poso untuk melihat tadi ada sekolah darurat dan juga sekolah yang memang rusak pada waktu kejadian di hari minggu lalu. Yang jelas saya titip tadi ke Pak Kepala Sekolah agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan pers di SD Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Sulteng, Jumat.

    Wapres Gibran memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan normal dengan dibangunnya empat tenda sekolah darurat oleh BNPB di posko pengungsian.

    Di lokasi yang sama, ratusan warga telah mengungsi di tenda karena rumah mereka rusak berat usai diterjang gempa.

    Wapres pun mengapresiasi jajaran pemerintah daerah bersama BNPB telah merespons cepat penanganan korban gempa dengan menyediakan dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik di posko pengungsian.

    Wapres Gibran juga meminta penanganan trauma healing kepada anak-anak, serta memprioritaskan penyaluran bantuan kepada ibu hamil, difabel dan lansia.

    Yang utama, Wapres memastikan fasilitas umum, seperti puskesmas, sekolah, hingga rumah warga yang rusak dan roboh karena gempa akan diperbaiki atau dibangun ulang.

    “Tadi sudah bertemu dengan beberapa keluarga yang rumahnya rusak dan roboh. Nanti untuk rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, semuanya akan dibantu. Fasilitas-fasilitas seperti sekolah, mungkin ada puskesmas, tempat-tempat lain, fasilitas lain nanti akan kami perbaiki atau dibangun ulang,” kata Wapres.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah melaporkan sekitar 254 rumah warga mengalami kerusakan akibat dampak gempa magnitudo 5,8 mengguncang wilayah itu.

    BPBD juga melaporkan sekitar 10 unit bangunan sekolah/fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, satu diantaranya rusak berat dan sisanya rusak ringan.

    Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga hari ke lima setelah gempa besar atau Kamis (21/8) pagi, tercatat 137 kali gema susulan di Poso dengan magnitudo 3 ke atas sebanyak 126 kali guncangan, 10 kali guncangan di bawah magnitudo 3 dan satu kali guncangan magnitudo 4.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Penyusunan regulasi harus menakar dampak bagi masyarakat

    Komisi II: Penyusunan regulasi harus menakar dampak bagi masyarakat

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Komisi II DPR RI mengingatkan penyusunan sebuah regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus terlebih dahulu menakar dampak sebelum diterapkan kepada masyarakat.

    Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Muhammad Khozin di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan ketika kebijakan telah disahkan dan kemudian diterapkan, maka semestinya klir dari konflik.

    “Kami tadi meminta ke Pak Wali Kota Malang agar betul-betul dilakukan mitigasi setiap kebijakan yang akan diterapkan. Jangan kemudian kebijakan sudah diterapkan tetapi memunculkan pro kontra di masyarakat,” kata Khozin.

    Dia menyebut peristiwa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sesungguhnya harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah se-Indonesia agar memiliki pola mitigasi pelaksanaan suatu kebijakan.

    Khozin tak ingin kejadian tersebut juga terulang di kemudian hari di kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

    “Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pati. Kami tidak mau itu menjadi satu preseden yang kemudian merembet ke daerah lain,” ujarnya.

    Maka dari itu, kedatangannya di Kota Malang bukan sekadar melakukan kunjungan kerja, namun memastikan secara langsung dana transfer ke daerah (TKD) terserap dan terdistribusi secara maksimal untuk program yang disasarkan kepada masyarakat.

    “Bisa terdampak langsung ke masyarakat, terutama yang memang telah dicanangkan sebagai program prioritas Kota Malang,” ujar dia.

    Selain itu, Khozin juga membeberkan bahwa temuan hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang termasuk yang dianggap baik, lantaran postur rasio pendapatan asli daerah (PAD) ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) cukup tinggi, yakni sudah 45 persen.

    “Jadi TKD untuk 2025 yang berjalan ini berjumlah Rp1,3 triliun dari kebutuhan APBD Rp2 koma sekian triliun, berarti PAD-nya sekitar hampir Rp800 miliaran,” ucapnya.

    Sedangkan, temuan di daerah lain di pulau Jawa rasio masih ada yang dibawa Kota Malang. Bahkan terdapat rasio PAD ke APBD yang cuma di angka 10-15 persen.

    “Tentunya kalau bicara filosofi otonomi daerah, itu kan bukan dalam kebijakan saja tetapi dalam fiskal juga harus punya kemandirian,” ujar dia.

    Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan postur APBD didominasi dana transfer dari pemerintah pusat dan dengan adanya penyesuaian, maka pihaknya akan melakukan serangkaian pemetaan ulang.

    “Kami bisa melakukan kegiatan yang nanti, seperti dengan efisiensi kami bisa melakukan pergeseran,” ucapnya.

    Wahyu memastikan mekanisme pergeseran anggaran tetap dikonsultasikan agar penerapannya sesuai ketentuan, khususnya yang bersinggungan dengan program bagi masyarakat.

    “Alhamdullilah walaupun dana transfer ada dampak tetapi masyarakat patut mengetahui bahwa kondisi saat ini ada pergeseran kepada program lain yang lebih prioritas, tetapi tetap berdampak bagi masyarakat,” ujar dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XI: Tunjangan rumah DPR RI Rp50 juta sudah sesuai standar

    Ketua Komisi XI: Tunjangan rumah DPR RI Rp50 juta sudah sesuai standar

    ANTARA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, pada Jumat (22/8), menyatakan besaran tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR RI telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, mengingat banyak anggota berasal dari daerah dan tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta. Ia juga menegaskan tunjangan tersebut sudah sesuai dengan standar dan kualifikasi seorang pejabat negara. (Azhfar Muhammad Robbani/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.