Jenis Media: Politik

  • Anas Urbaningrum Respons Desakan Bubarkan DPR: Sangat Kuat

    Anas Urbaningrum Respons Desakan Bubarkan DPR: Sangat Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum menegaskan posisi DPR RI sangat kuat karena dijamin konstitusi. Hal ini untuk menanggapi adanya dorongan di media sosial membubarkan DPR.

    Anas membuka tulisannya di media sosial dengan sebuah dialog.

    Ada dialog begini :
    A : Bubarkan DPR!
    B : Itu paling tolol sedunia.

    “Apakah DPR bisa dibubarkan? Bahkan Presiden pun tidak berwenang membubarkan DPR. Posisi DPR dijamin oleh Konstitusi, sangat kuat,” kata Anas di akun X pribadinya, dikutip pada Senin (25/8/2025).

    Tetapi keadaan khusus bisa “membubarkan” DPR. Peristiwa reformasi 1998 memaksa DPR hasil pemilu 1997, yakni DPR periode 1998-2003 harus bubar di tengah jalan.

    Masa tugasnya dipotong oleh sejarah politik baru, yakni penyelenggaraan pemilu 1999. Masa berkantornya di Senayan tidak sampai 2 tahun dan digantikan periode baru 1999-2004.

    Jauh sebelum itu, Presiden Soekarno pernah membubarkan Konstituante, Dewan Pembentuk UUD.

    Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah tindakan politik Soekarno di luar norma Konstitusi yang diambil dengan alasan untuk menyelamatkan Republik.

    Konstituante yang gagal (belum berhasil) menyelesaikan mandatnya, dianggap ruwet dan bertele-tele, justru dinilai bisa membawa Indonesia ke jurang krisis politik dan Konstitusi. Presiden Soekarno ambil langkah politik “luar biasa” untuk menegaskan kembali kepada UUD 1945.

    “Kedua hal tsb adalah sekadar contoh ringkas dalam sejarah politik kita,” tuturnya.

    Lantas bagaimana cara terbaik agar DPR tidak dibubarkan?

  • Lomba digitalisasi pasar, dongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta

    Lomba digitalisasi pasar, dongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta

    Lomba digitalisasi pasar, dongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta

    Lomba digitalisasi pasar, dongkrak pertumbuhan ekonomi Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, digitalisasi menjadi kunci untuk membangkitkan kembali pasar tradisional Ibu Kota, termasuk Pasar Tanah Abang yang sempat lesu. Pernyataan itu dia sampaikan saat mengumumkan pemenang Lomba Digitalisasi Pasar Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Digitalisasi tidak bisa dihindarkan. Kalau tidak dilombakan, tidak diadu, pasarnya tidak diamati, pasti tidak akan terjadi lompatan,” ujar Pramono.

    Dia mencontohkan Pasar Santa yang transaksi digitalnya melonjak hingga 40 persen lebih setelah program digitalisasi. Menurut dia, penggunaan QRIS di 20 pasar yang dilibatkan lomba bahkan naik hampir 47 persen dan jumlah pengguna NPWP juga meningkat dari 1.720 menjadi 2.129.

    “Terbukti dari hasil penjurian, penggunaan QRIS di 20 pasar tersebut naik hingga 47 persen hanya dalam waktu 20 hari masa perlombaan,” ucapnya.

    Pramono menyebut, manfaat digitalisasi bukan hanya meningkatkan transaksi, tapi juga mengurangi kejahatan di pasar.

    “Copetnya pasti berkurang. Mau nyopet apa yang dicopet? Premanisme juga pelan-pelan berkurang,” ungkapnya.

    Dalam pidatonya, Pramono menegaskan, Jakarta tetap menjadi motor ekonomi nasional. Pada triwulan lalu, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat 5,18 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen.

    “Artinya tumbuh di atas rata-rata nasional,” katanya.

    Pramono juga mengapresiasi kolaborasi Bank Indonesia, OJK, dan Perumda Pasar Jaya. Berkat lomba digitalisasi, sejumlah bank besar seperti BRI, Mandiri, BNI, BCA, dan Bank Jakarta ikut berlomba menghadirkan layanan transaksi modern bagi pedagang.

    “Karena ini sifat manusia, kan tidak mau kalah. Maka bank-bank itu bersaing, dan hasilnya alhamdulillah maksimal,” tuturnya.

    Dia memastikan lomba digitalisasi pasar akan kembali digelar tahun depan dengan juri yang lebih bergengsi.

    “Saya akan ajak Ibu Menteri Keuangan sebagai juri. Pasti ikut lah,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menegaskan dukungan penuh terhadap program digitalisasi pasar yang tengah dijalankan Pemprov DKI. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota global.

    Ke depan, lanjut dia, seluruh pasar di Jakarta akan diperbaiki dan direvitalisasi agar lebih layak, bersih, serta nyaman. Tak hanya fisik bangunan, tetapi juga akses dan kemudahan transaksi.

    “Harapannya, pengelola, pedagang, dan pengunjung semuanya mendapat manfaat positif. Program ini akan kita lakukan secepat-cepatnya terhadap kurang lebih 144 pasar yang ada di DKI Jakarta,” ujarnya.

    “Harus kita lakukan secepat mungkin dalam rangka mengejar target Jakarta sebagai kota global,” tandasnya.

    Sebagai informasi, lomba digitalisasi pasar berlangsung 20 hari, mulai 22 Juli hingga 10 Agustus 2025, diikuti oleh 20 pasar binaan Pasar Jaya sebagai proyek percontohan. Proses penilaian lomba dilakukan dalam dua tahap, yakni Periode I pada 22-25 Juli 2025 dan Periode II pada 6-10 Agustus 2025.

    Penilaian lomba terbagi dalam dua aspek, yaitu Aspek Pasar yang dinilai oleh tim juri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Aspek Digitalisasi Perbankan yang dinilai oleh OJK dan Bank Indonesia berdasarkan laporan dari bank peserta. 

    Dua puluh pasar yang saat ini dilibatkan akan menjadi percontohan bagi pasar- pasar aktif lain yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.

    Raih Tiga Penghargaan Bank Jakarta memperoleh tiga kategori penghargaan sekaligus, diantaranya sebagai Mitra Perbankan Terbaik Kategori Pasar B (Pasar Koja) dan Pasar A (Pasar Mayestik), serta sebagai Mitra Bank Literasi Keuangan Terbaik Kedua.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Bank Jakarta. Ia juga menyampaikan bahwa Bank Jakarta menjadikan Lomba Digitalisasi Pasar ini sebagai ajang untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan.  

    “Kami memandang digitalisasi pasar tradisional sebagai bagian dari transformasi ekosistem keuangan Jakarta. Upaya ini tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi melalui QRIS dan EDC, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem keuangan formal. Bank Jakarta berkomitmen menjadikan digitalisasi sebagai fondasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” ujar Agus.

    Berikut pemenang Lomba Digitalisasi Pasar 2025:

    Aspek Pasar:

    – Pasar Digital Terbaik Tipe A: Pasar Mayestik (Mitra Bank Jakarta).

    – Pasar Digital Terbaik Tipe B: Pasar Koja Baru (Mitra Bank Jakarta).

    – Pasar Digital Terbaik Tipe C: Pasar Lenteng Agung (Mitra Bank BRI).

    Aspek Perbankan:

    – Kategori Program Literasi Terbaik & Teraktif: Juara 1 Bank Mandiri, Juara 2 Bank Jakarta.

    – Kategori Akses Keuangan Termasif: Juara 1 Bank Mandiri, Juara 2 Bank BRI.

    – Kategori Digitalisasi Keuangan Terbaik: Juara 1 Bank BNI, Juara 2 Bank BCA.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kemarin, respons Gibran soal gerbong perokok-Prabowo temui Ma’ruf

    Kemarin, respons Gibran soal gerbong perokok-Prabowo temui Ma’ruf

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (24/8), mulai dari respons Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal wacana gerbong khusus perokok hingga Presiden Prabowo Subianto menemui mantan wakil presiden K.H. Ma’ruf Amin.

    Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Soal gerbong perokok, Gibran sebut ruang laktasi bayi lebih prioritas

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi atau ibu menyusui dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta jarak jauh.

    Pernyataan Gibran tersebut menanggapi usulan dari salah satu anggota legislatif yang menilai perlunya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Gibran sebut usul gerbong perokok tak sinkron dengan program Presiden

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai usulan salah satu anggota DPR terkait adanya gerbong khusus perokok untuk perjalanan kereta jarak jauh tidak sinkron dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya bidang kesehatan.

    Sebagai pembantu Presiden, Gibran ingin memastikan program-program prioritas, visi-misi Presiden Prabowo berjalan dengan baik.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Istana sebut perpres baru segera dibuat jika RUU Haji disahkan jadi UU

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) baru mengenai Badan Penyelenggara Haji jika nantinya RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.

    “Pasti,” kata Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI, singkat saat ditanya mengenai penerbitan perpres baru mengenai BP Haji.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Mantan KSAD Dudung Abdurrahman jadi Ketum IKAL Lemhannas 20252030

    Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas (IKAL) untuk masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah Nasional IKAL.

    Dalam sambutan pertamanya sebagai ketua umum, Dudung menegaskan bahwa IKAL adalah rumah besar alumni Lemhannas yang harus selalu menjaga persatuan. Menurut dia, seluruh alumni Lemhannas adalah keluarga.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Presiden Prabowo silaturahmi temui Ma’ruf Amin, ini isi pertemuannya

    Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi menemui wakil presiden ke-13 K.H. Ma’ruf Amin di kediaman pribadinya, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (24/8) sore dan keduanya berbincang-bincang serta berdiskusi membahas sejumlah isu terkait kebangsaan dan arah pembangunan ke depan.

    Presiden Prabowo, yang mengenakan atasan safari dan juga kopiah hitam, langsung mencium tangan K.H. Ma’ruf setibanya di rumah wakil presiden pada periode kedua pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo itu.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik

    Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu (24/8/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta pihaknya seluruh desa dalam 4-5 tahun ke depan menerima akses listrik.

    “Dengan target 4-5 tahun ke depan, seluruh desa, seluruh wilayah, seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Republik ini bisa mendapatkan akses listrik yang berkelanjutan,” katanya dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu.

    Per semester I-2025, total rumah tangga yang sudah memperoleh listrik sebesar 95,53 persen dari 86,59 juta rumah tangga nasional.

    Adapun rumah tangga belum berlistrik sekitar 1,28 juta Rukun Tangga (RT) dengan lebih dari 10 ribu lokasi belum berlistrik.

    Secara keseluruhan, 99 persen akses listrik PLN (RE) diterima 17 provinsi, lalu 90-99 persen 15 provinsi, dan di bawah 90 persen ada enam provinsi. Jika dihitung dengan variabel lain, maka terdapat 5.758 desa belum berlistrik dan 4.310 lokasi berlistrik parsial.

    Mayoritas provinsi yang belum mendapatkan listrik berasal dari wilayah timur Indonesia.

    “Memang lebih banyak terfokus di wilayah Indonesia Timur. Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan beliau ini semuanya harus tuntas. Jadi dalam lima tahun ke depan, kami di Kementerian ESDM diminta untuk menyelesaikan sisa yang belum berlistrik tersebut,” ungkap Dadan.

    Dia mengungkapkan beberapa strategi penyediaan akses listrik, terutama di daerah timur Indonesia. Pertama ialah perluasan jaringan (grid extension) untuk desa yang dekat jaringan distribusi eksisting. Perluasan jaringan disebut menjadi pilihan utama untuk mengalirkan listrik ke dusun, penggantian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) maupun memberikan listrik ke desa berlistrik non PLN.

    “Mungkin ini salah satu dari Ekspedisi Patriot juga yang bisa didorong, potensi energi apa, skala kecil, barangkali kalau transmigrasi kan didesain dari awal, sehingga rumahnya juga bisa kita pastikan ada di mana, sehingga kita bisa kembangkan sistem penyediaan listrik yang terpusat, skala kecil di situ, menggunakan energi setempat,” ucapnya.

    Kementerian ESDM disebut telah banyak membangun pembangkit listrik mikro hidro 100-200 kilowatt (KW) di beberapa wilayah dengan teknologi berasal dari dalam negeri semua, dapat menghasilkan listrik 24 jam, pembiayaan menarik, dan biaya operasi tak terlalu tinggi.

    Strategi terakhir adalah penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual plus baterai melalui PLN untuk mengalirkan listrik ke lokasi yang belum berlistrik dengan masyarakat bermukim tersebar (scattered). Penggunaan strategi ini diterapkan untuk wilayah dengan rumah-rumah yang terpencar-pencar.

    “Pengalaman kami, kalau tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, tidak ada yang ngurus, ini biasanya cepat hilang, cepat rusak, cepat pindah ke pasar,” ujar Dadan.

    Sumber : Antara

  • Wapres Gibran tinjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Riau

    Wapres Gibran tinjau fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Riau

    Senin, 28 Juli 2025 14:43 WIB

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) berbincang dengan siswa usai meninjau proses belajar mengajar dan fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Pekanbaru, Riau, Senin (28/7/2025). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung fasilitas dan proses belajar mengajar di sekolah rakyat tersebut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/rwa.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) berfoto bersama dengan siswa usai meninjau proses belajar mengajar dan fasilitas Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Pekanbaru, Riau, Senin (28/7/2025). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung fasilitas dan proses belajar mengajar di sekolah rakyat tersebut. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker

    Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025). ANTARA/Fauzi Lamboka

    Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 01:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

    Usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, Bahlil ditanyai media terkait kebijakan partai dan upaya pencegahan korupsi kepada menteri dan wakil menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo-Gibran.

    Dia memilih tidak menjawab pertanyaan media dan hanya menanggapi terkait Musda Golkar Sulteng.

    Partai Golkar memiliki delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil merupakan salah seorang menteri dalam kabinet yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dalam kunjungan di Palu, Bahlil menegaskan kembali komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Dukungan ini secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” katanya.

    Dia pun menganalogikan, kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    Dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaaan, yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Doktrin itu yakni kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan dan pemerataan.

    Sumber : Antara

  • Boy Thohir ajak alumni SMA 3 Jakarta beri inspirasi siswa sekolah

    Boy Thohir ajak alumni SMA 3 Jakarta beri inspirasi siswa sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Jakarta Garibaldi Thohir alias Boy Thohur mengajak para alumni SMA Negeri 3 “Teladan” Jakarta yang saat ini sudah sukses, untuk memberi inspirasi kepada siswa-siswi yang masih bersekolah.

    Dia menyampaikan hal itu dalam reuni akbar bertajuk Seikat Selebrasi Ikatan Keluarga Alumni Teladan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu. Menurut dia, reuni tersebut bukan sekadar ajang nostalgia, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada generasi penerus.

    “Kita ingin adik-adik meniru kakak-kakaknya yang sudah sukses. Insya Allah mereka bisa menjadi teladan di masa depan,” kata Boy Thohir.

    Dalam acara itu, sejumlah tokoh publik pun hadir di antaranya politisi Aburizal Bakrie, Adhyaksa Dault, Rahmad Gobel, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Dia pun mengaku terharu dengan antusiasme para alumni yang datang dari berbagai penjuru.

    “Malam ini saya sangat merasa terharu dan bangga. Kita semua dapat berkumpul dengan seluruh sahabat-sahabat dan kakak-adik yang tercinta,” katanya.

    Menurut dia, reuni akbar itu sekaligus menjadi ajang konsolidasi alumni dalam mendukung SMA 3 Jakarta. Dia berkomitmen untuk mendukung penuh kepala sekolah guna membawa SMA 3 menjadi sekolah unggulan nasional.

    Pasalnya, dia menilai bahwa tidak ada lagi sekolah selain SMA Negeri 3 Jakarta yang memiliki soliditas keluarga alumni.

    “Kita akan support SMA 3 untuk menjadi yang terbaik di Indonesia,” katanya.

    Adapun acara reuni akbar itu berlangsung sejak pagi hingga malam, yang diisi oleh sejumlah kegiatan, mulai dari agenda olahraga hingga kuliner. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 5.000 orang.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengisian JPTP dilakukan bertahap dan selektif

    Pengisian JPTP dilakukan bertahap dan selektif

    Ilustrasi : Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melaksanakan apel pagi di balai kota setempat, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Prokopim Kota Malang)

    Wali Kota Malang: Pengisian JPTP dilakukan bertahap dan selektif
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pengisian kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan pemerintah daerah setempat dilakukan secara bertahap dan selektif.

    Wahyu di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, mengemukakan bahwa mekanisme pengisian JPTP berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi kinerja para kandidat.

    “Kami sudah melaksanakan asesmen dan nanti saya akan melihat si A, B, C, dan seterusnya ini seperti apa (kinerja),” kata Wahyu.

    Adapun JPTP yang kosong, yakni Kepala Badam Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, serta Kepala Inspektorat Kota Malang.

    Saat ini jabatan yang masih kosong dipegang oleh pelaksana tugas (Plt).

    Wahyu menyampaikan untuk evaluasi kinerja kandidat akan dilakukan setelah melewati enam bulan masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Malang.

    Dia tak menutup kemungkinan pejabat yang saat ini statusnya masih Plt bisa didefinitifkan, asalkan mereka memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan.

    “Iya bisa, kenapa tidak. Tapi apakah yang plt ini akan definitif di tempat yang sama atau tidak, akan dilihat dulu seperti apa,” ujar dia.

    Terpisah, Plt Kepala BKPSDM Kota Malang Hendru Martono mengatakan mekanisme pengisian JPTP akan melihat terlebih dahulu hasil dari pelaksanaan rotasi yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau dalam hal ini adalah wali kota sebagai kepala daerah.

    “Untuk targetnya itu kembali lagi ke PPK, asesmen sudah pada April. Nanti di proses melalui persetujuan teknis, terus tinggal menunggu,” kata Hendru.

    Pengisian JPTP disebutnya bisa melalui dua cara, yakni job fit dan seleksi terbuka (selter).

    “JPT memang pengisiannya bisa melalui dua cara, yakni uji kompetensi untuk rotasi dan seleksi terbuka (selter),” ucapnya.

    Pelaksanaan selter, kata dia, akan melihat pada jumlah instansi yang masih memiliki kekosongan JPTP, setelah dilaksanakan proses rotasi.

    “Kalau ada yang masih kosong baru dilakukan selter. Nah, untuk yang seleksi terbuka ini pendaftar bisa dari Kota Malang maupun dari luar kota,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Zulhas nilai Prabowo satu-satunya Presiden yang terapkan Pasal 33 UUD

    Zulhas nilai Prabowo satu-satunya Presiden yang terapkan Pasal 33 UUD

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan satu-satunya Presiden RI yang berani menerapkan prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengedepankan ekonomi gotong royong dan pemerataan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan bahwa hal itu merupakan prinsip yang selama ini diperjuangkan oleh PAN dan Presiden Prabowo merupakan sosok yang ditunggu-tunggu.

    “Presiden Pak Prabowo Subianto, satu-satunya Presiden yang berani menerapkan Pasal 33, pemberdayaan, pemerataan, gotong royong, ekonomi Pancasila,” kata Zulhas saat berpidato pada PAN Awards, rangkaian HUT Ke-27 PAN, di Senayan Park, Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan semangat ekonomi Pancasila yang dijalankan Presiden Prabowo harus terus didukung agar mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan perekonomian Indonesia yang menekankan prinsip demokrasi ekonomi dengan asas kekeluargaan dan gotong royong.

    Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulhas juga mendorong agar Presiden menetapkan standar harga gabah dengan terbitnya keputusan presiden.

    Hal itu menjadi bukti pemerintah berpihak kepada rakyat karena selama ini pengusaha-pengusaha besar banyak yang ikut berbisnis di wilayah yang seharusnya didominasi oleh rakyat.

    Menurut dia, dana bantuan sosial penting, tetapi yang paling penting adalah pemberdayaan rakyat.

    “Saudara-saudara sekalian, itulah perjuangan kita, yang sudah kita tunggu 15 tahun lamanya. Kita kalah terus sama Pak Prabowo, betul nggak?” katanya.

    Di sisi lain, dia pun menyoroti persoalan distribusi pupuk di Indonesia yang dinilai terlalu rumit. Dia menyebut, banyak aturan yang justru membuat pupuk sulit sampai ke tangan petani tepat waktu.

    “Pupuk semua mau ikut cawe-cawe, 148 aturan mengatur soal pupuk, maklum demokrasi mahal katanya,” katanya.

    Zulhas menambahkan proses distribusi pupuk sangat berbelit hingga membutuhkan ratusan tanda tangan sebelum pupuk diterima petani.

    Dia pun mengaku telah melaporkan masalah tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, Presiden Prabowo langsung merespons dengan langkah konkret untuk memangkas birokrasi.

    “Jadi, ada 500 tanda tangan baru pupuk sampai ke tangan petani, bayangin saudara-saudara, itu pupuk sampai ke petani kalau sudah panen,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terkait OTT Wamenaker, Ketum Golkar enggan berkomentar

    Terkait OTT Wamenaker, Ketum Golkar enggan berkomentar

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

    Usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, Bahlil ditanyai media terkait kebijakan partai dan upaya pencegahan korupsi kepada menteri dan wakil menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo-Gibran.

    Dia memilih tidak menjawab pertanyaan media dan hanya menanggapi terkait Musda Golkar Sulteng.

    Partai Golkar memiliki delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil merupakan salah seorang menteri dalam kabinet yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dalam kunjungan di Palu, Bahlil menegaskan kembali komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Dukungan ini secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” katanya.

    Dia pun menganalogikan, kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    Dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaaan, yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Doktrin itu yakni kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan dan pemerataan.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.