Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Menteri PKP: Secepatnya, pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Menteri PKP: Secepatnya, pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah maka tiga dirjen langsung datang ke sini dan meninjau sendiri lokasi pembangunan rumah bantuan itu di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan

    Wamena (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan akan dilaksanakan secepatnya.

    “Secepatnya, kami akan melakukan pembangunan. Kami akan melaporkan secara lengkap kepada Bapak Presiden mengenai progres persiapan di lapangan supaya pembangunan 2.200 unit rumah dapat segera berjalan,” kata Menteri PKP dalam keterangannya di Wamena, Senin.

    Menurut dia, keseriusan percepatan pembangunan 2.200 unit rumah sesuai permintaan langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk Papua Pegunungan dengan mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) di Kementerian PKP RI langsung ke lokasi.

    “Untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah maka tiga dirjen langsung datang ke sini dan meninjau sendiri lokasi pembangunan rumah bantuan itu di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan secara teknis mekanisme di lapangan telah dibahas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta delapan bupati.

    “Hasil kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi itulah yang akan dilanjutkan ke Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan 2.200 unit rumah di wilayah Papua Pegunungan. Secara mekanisme telah dijelaskan oleh pak Gubernur,” katanya.

    Dia menambahkan bantuan 2.000 unit rumah tipe 45 bagi masyarakat asli Papua Pegunungan dan 200 unit rumah tipe 90 untuk kepala suku merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya Papua Pegunungan.

    “Bapak Presiden melalui bantuan rumah ini, menginginkan negara hadir, negara campur tangan untuk hal yang positif dengan pembangunan perumahan di Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman

    Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman

    Presiden RI Prabowo Subianto memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 14:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto melantik delapan tokoh sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI di organisasi internasional, termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan Jerman, dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Sebanyak delapan duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Upacara pelantikan delapan duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI. Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para dubes baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

    1. Toferry Primada Soetikno, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federasi Brasil

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Persatuan Emirat Arab

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Ekuador

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA)

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa

    Beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Sigit “Pasha” Purnomo jelaskan soal tunjangan rumah Anggota DPR

    Sigit “Pasha” Purnomo jelaskan soal tunjangan rumah Anggota DPR

    ANTARA – Anggota DPR RI Sigit Purnomo atau Pasha Ungu memberikan penjelasan terkait tunjangan perumahan anggota dewan senilai Rp50 juta per bulan. Menurutnya, tunjangan itu telah dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota dewan. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan bahwa besaran tunjangan tersebut sudah melalui proses kajian.
    (Azhfar Muhammad Robbani/Ryan Rahman/Satrio Giri Marwanto/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Papua ajak warga jaga kedamaian pasca-penetapan PSU Pilgub

    Gubernur Papua ajak warga jaga kedamaian pasca-penetapan PSU Pilgub

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gubernur Papua ajak warga jaga kedamaian pasca-penetapan PSU Pilgub
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 16:35 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, mengajak masyarakat setempat untuk terus menjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban pasca-penetapan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) setempat.

    “Kami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah potensi gangguan pasca-penetapan PSU Pilgub,” katanya di Jayapura, Senin.

    Dalam menjaga stabilitas daerah itu harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

    “Ruang gugatan di Mahkamah Konstitusi masih tersedia bagi pihak yang keberatan, dan keputusan MK akan bersifat final serta mengikat,” ujarnya.

    Dia mengharapkan seluruh pihak di Papua perlu menahan diri dari tindakan provokatif dan lebih mengedepankan persatuan.

    “Marilah menjaga bersama suasana yang aman, damai, toleran, dan harmoni di Papua tercinta,” katanya lagi.

    Dia menambahkan pihaknya juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Papua.

    “Pilkada adalah bagian dari proses demokrasi. Apapun hasilnya, harus dihormati sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan kehendak Tuhan,”ujarnya lagi.

    Dia menjelaskan dengan situasi yang aman dan damai pasca-PSU, maka Papua dapat melangkah maju dalam semangat persatuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

    Sebelumnya (20/8), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak telah menetapkan pasangan Matius Fakhiri–Aryoko Rumaropen atau MARIYO sebagai pemenang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua 2025.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi dari sembilan kabupaten dan kota, pasangan nomor urut dua meraih 259.817 suara atau 50,4 persen. Pasangan nomor urut satu, BTM–CK, memperoleh 255.683 suara atau 49,6 persen dengan selisih 4.134 suara.

    Sumber : Antara

  • Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah

    Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan. Hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

     

    Dalam pidatonya, Bahlil menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk sektor pertambangan yang menjadi penopang ekonomi daerah. Namun, ia menyoroti belum optimalnya kontribusi sektor tersebut terhadap PAD.

     

    “Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi. Tapi PAD belum maksimal akibat persoalan tambang ini, betul atau tidak?” kata Bahlil di hadapan kader Partai Golkar dan pejabat daerah.

     

    Bahlil mengungkapkan, salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam adalah melalui hilirisasi tambang. Ia menyebut hilirisasi merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat daerah.

     

    “Hilirisasi adalah program andalan Bapak Presiden. Kami di Kementerian ESDM bersama Partai Golkar dan koalisi sudah mengubah Undang-Undang Minerba untuk memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

     

    Menurut Bahlil, perubahan regulasi ini juga bertujuan memberikan keadilan kepada masyarakat daerah. Ia menilai, selama ini izin usaha pertambangan (IUP) lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar yang berkantor di Jakarta, sementara masyarakat lokal kurang mendapat porsi.

     

    “Saya mantan pengusaha, saya tahu rasanya susah mengurus izin dulu. Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri,” katanya.

     

    Dalam UU Minerba yang baru, lanjut Bahlil, pemerintah memberikan prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, dan BUMD. Skema ini, kata dia, menjadi jalan bagi masyarakat daerah untuk berperan langsung dalam pengelolaan tambang.

     

    “Kita harus membangun konglo (konglomerat) konglo baru di daerah. Jangan konglonya Jakarta terus. Kita butuh sinergi, sinergitas yan besar. Jangan kota kecilkan, kita pertahankan, kita dorong. Tapi juga kita ingin untuk yang (pengusaha) yang baru muncul. Kalau tidak akan susah untuk mewujudkan pemerataan,” ucapnya. 

     

    Selain itu, Bahlil menegaskan akan menindaklanjuti persoalan perizinan yang menghambat peningkatan PAD Sulawesi Tengah. Ia mencontohkan, ada perbedaan regulasi perizinan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian yang membuat potensi pendapatan daerah tidak maksimal.

     

    “Kalau semua potensi PAD bisa kita tarik, Sulteng bisa dapat tambahan Rp2 triliun. Kalau APBD sekarang sekitar Rp5,5 triliun, tambahan Rp2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah,” kata Bahlil.

     

    Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan membawa laporan langsung kepada Presiden Prabowo. “Saya janji ini jadi tugas utama saya. Saya sudah tahu celahnya. Kita akan pastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

     

    Sebelumnya, Revisi keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara—UU Minerba—disahkan oleh DPR RI pada 18 Februari 2025 dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II di Gedung DPR RI, pada era kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

     

    Revisi UU ini merupakan inisiatif DPR RI, disetujui secara bulat oleh delapan fraksi, dan dibawa bersama Pemerintah melalui Badan Legislasi (Baleg) sebagai RUU yang diajukan oleh DPR. UU Minerba terbaru memperkenalkan skema pemberian izin tambang (WIUP/IUP) dengan mekanisme prioritas, tidak melulu melalui tender. Prioritas diberikan kepada UMKM, Koperasi, BUMD, dan ormas keagamaan. 

     

    Sementara untuk perguruan tinggi, IUP diberikan melalui penugasan kepada BUMN/BUMD/swasta dalam konteks pendanaan riset dan beasiswa alias bukan mendapatkan tambang langsung. Kemudian BUMN/BUMD/swasta yang mendapatkan IUP digunakan untuk pendalaman hilirisasi dan industrialisasi tambang, serta memperkuat nilai tambah lokal. (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komisi XIII harap kesepakatan rapat ciptakan industri musik yang sehat

    Komisi XIII harap kesepakatan rapat ciptakan industri musik yang sehat

    Dokumentasi – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

    Komisi XIII harap kesepakatan rapat ciptakan industri musik yang sehat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 13:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara berharap kesepakatan yang berhasil dicapai dalam rapat konsultasi antara DPR RI, pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan perwakilan musisi, terkait manajemen royalti pada Kamis (21/8) akan menciptakan ekosistem industri musik yang lebih sehat.

    Dia berharap pula melalui kesepakatan tersebut para pelaku usaha tidak perlu lagi khawatir memutar lagu di ruang publik komersial, asalkan mengikuti mekanisme yang berlaku.

    “Penyelesaian polemik royalti ini akan menciptakan ekosistem industri musik yang lebih sehat. Musisi mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka, sementara pelaku usaha bisa tetap berkontribusi pada industri budaya tanpa merasa terbebani,” kata Dewi Asmara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia lantas membeberkan lima kesepakatan utama yang berhasil dicapai dalam rapat konsultasi antara DPR RI, pemerintah, LMKN, musisi, dan pelaku industri pada Kamis (21/8), yakni sentralisasi penarikan royalti yang akan dipusatkan di LMKN selama dua bulan ke depan.

    “Hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sambil menunggu revisi UU Hak Cipta,” katanya.

    Kedua, audit dan transparansi distribusi royalti. Dia mengatakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) akan diaudit agar distribusi royalti dilakukan secara adil dan transparan sehingga para pencipta lagu bisa memperoleh hak ekonomi mereka dengan layak.

    Ketiga, revisi UU Hak Cipta. Dia mengatakan DPR RI bersama pemerintah berkomitmen menyelesaikan revisi UU Hak Cipta dalam dua bulan mendatang.

    “Revisi ini akan memperjelas mekanisme penarikan, distribusi, dan pengawasan royalti agar tidak lagi menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.

    Keempat, edukasi dan sosialisasi. Dia mengatakan pemerintah akan meningkatkan pemahaman publik dan pelaku usaha tentang pentingnya menghormati hak cipta serta kewajiban membayar royalti.

    Kelima, skema tarif proporsional. Dia menjelaskan tarif royalti akan disesuaikan dengan jenis usaha, luas ruangan, dan durasi pemutaran musik.

    “Skema ini akan meringankan beban pelaku usaha, namun tetap menjamin hak musisi,” ucapnya.

    Dia menambahkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dan digitalisasi sistem royalti akan menjadi kunci keberlanjutan sistem yang adil, akuntabel, dan modern. Termasuk, lanjut dia, edukasi kepada masyarakat sebagai langkah penting untuk menumbuhkan budaya menghormati hak cipta.

    “Ini bukan sekadar soal bisnis atau regulasi, tapi tentang menghargai karya anak bangsa dan memastikan industri musik Indonesia terus tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Di awal, Dewi menilai polemik royalti lagu yang sempat menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha, musisi, dan masyarakat muncul karena kesenjangan pemahaman antara pelaku usaha, pencipta lagu, dan regulator terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

    “Banyak pelaku usaha seperti restoran, kafe, hotel, hingga transportasi umum tidak menyadari kewajiban membayar royalti. Bahkan ada yang memilih berhenti memutar musik atau beralih ke lagu asing. Sementara itu, para musisi mempertanyakan transparansi distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif,” tuturnya.

    Dia kemudian melanjutkan, “Puncak dari keresahan ini terjadi ketika 29 musisi mengajukan uji materil Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi pada Maret 2025.”

     

    Sumber : Antara

  • Survei Ijazah Jokowi: Hanya 1,9 Persen Masyarakat yang Percaya Tuduhan Roy Suryo Cs

    Survei Ijazah Jokowi: Hanya 1,9 Persen Masyarakat yang Percaya Tuduhan Roy Suryo Cs

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hasil survei nasional Polling Institute mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sangat rendah. Padahal berdasarkan hasil polling, mayoritas masyarakat mengetahui kasus ini.

    Peneliti Utama Polling Institute, Kennedy Muslim memaparkan, sebanyak 73,3 persen responden mengaku pernah mendengar isu ijazah palsu Jokowi, sedangkan 26,7 persen lainnya tidak mengetahui sama sekali.

    “Artinya, isu ini memang cukup massif terdengar di ruang publik, namun pemaknaannya beragam di tengah masyarakat,” ujar Kennedy dalam paparan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara daring, Minggu (24/8/2025).

    Di sisi lain, survei tersebut mencatat sekitar 41,5 persen responden tidak percaya sama sekali bahwa ijazah Jokowi palsu, dan 25,6 persen kurang percaya.

    Sebaliknya, hanya 11,8 persen yang percaya dan 1,9 persen yang sangat percaya terhadap tuduhan tersebut. Sementara, 19,2 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Jika dilihat lebih spesifik pada kelompok responden yang tidak tahu isu ini, angkanya serupa.

    Sebanyak 43,2 persen menyatakan tidak percaya sama sekali, 27,7 persen kurang percaya, sementara yang percaya hanya 13,7 persen, dan 1,9 persen sangat percaya. Sisanya, 13,4 persen tidak menjawab.

    Menurut Kennedy, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun isu ijazah palsu Jokowi kerap diangkat dalam dinamika politik, publik secara umum menolak kebenarannya.

  • Pemkot Bogor siapkan Perwali usai tetapkan Perda kenaikan tarif PBB

    Pemkot Bogor siapkan Perwali usai tetapkan Perda kenaikan tarif PBB

    Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. ANTARA/M Fikri Setiawan

    Pemkot Bogor siapkan Perwali usai tetapkan Perda kenaikan tarif PBB
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 10:00 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi 0,25 persen.

    “Perwali nanti menyusul setelah Perda keluar. Konsepnya sudah siap agar penerapannya berjalan sejalan,” ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Bogor Deni Hendana di Bogor, Senin.

    Ia menjelaskan, perwali tersebut akan mengatur pengenaan pajak secara berjenjang sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Adanya Perwali ini untuk mengimbangi penyeragaman tarif PBB 0,25 persen, sesuai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor pada 15 Agustus lalu.

    Pengenaan pajak dalam Perwali yang sedang dirancang yaitu, 40 persen untuk NJOP Rp100–250 juta, 50 persen untuk Rp250–500 juta, 60 persen untuk Rp500 juta–1 miliar, 70 persen untuk Rp1–2 miliar, 80 persen untuk Rp2–5 miliar, 90 persen untuk Rp5–10 miliar, dan 100 persen untuk NJOP di atas Rp10 miliar.

    Melalui Perwali tersebut, Pemkot Bogor mengimbangi adanya kenaikan tarif PBB dalam Perda baru. Pada perda baru tarifnya tunggal 0,25 persen per tahun. Sebelumnya, tarif berbeda-beda mulai dari 0,10 persen untuk NJOP Rp100 juta–Rp250 juta, 0,125 persen untuk Rp250 juta–Rp500 juta, 0,15 persen untuk Rp500 juta–Rp1 miliar, 0,175 persen untuk Rp1 miliar–Rp2 miliar, 0,20 persen untuk Rp2 miliar–Rp5 miliar, hingga 0,225 persen untuk Rp5 miliar–Rp10 miliar.

    Dengan formula baru dalam Perwali yang sedang dibuat, secara matematis tidak terjadi kenaikan beban pajak.

    “Ini hanya perubahan komposisi. Yang tadinya multi-tarif dengan satu dasar pengenaan, kini menjadi satu tarif dengan multi dasar pengenaan. Hasil hitungan tetap sama,” ujar Deni Hendana.

    Ia menyebut, Perda perubahan PBB sudah disahkan melalui rapat paripurna DPRD, tinggal menunggu penomoran resmi. Sedangkan, perwali yang mengatur dasar pengenaan masih dalam tahap penyusunan dan segera diterbitkan.

    Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim membenarkan ia bersama DPRD setempat telah menyepakati adanya kenaikan tarif PBB pada Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023.

    “Benar (ada kenaikan tarif PBB dalam Perda baru). Kita juga sedang mempersiapkan formula intensifikasi pendapatan dari Pajak Pembangunan 1 (PB1) seperti pajak Restoran, Cafe, Hiburan, Hotel dan Perparkiran,” kata Dedie.

    Sumber : Antara

  • Promosikan Buku Jokowi White Paper, Dokter Tifa: Betul-Betul Bikin Meriang

    Promosikan Buku Jokowi White Paper, Dokter Tifa: Betul-Betul Bikin Meriang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Dokter Tifa memberikan sorotan tajam terkait Buku berjudul “Jokowi’s White Paper: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan” atau Jokowi’s White Paper.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dokter Tifa menyebut euforia buku ini luar biasa.

    Apalagi, untuk pihak-pihak yang benar-benar menantikan kebenaran terkait isu ijazah palsu dari mantan Presiden Joko Widodo.

    “Buku yang betul-betul bikin girang semua yang menanti kebenaran Ijazah seterang benderang,” tulisnya dikutip Senin (25/8/2025).

    “Buku yang betul-betul bikin meriang
    Semua yang terlibat dalam pembungkaman kebenaran,” jelasnya.

    Dalam buku ini disebut Dokter Tifa semakin memberikan pencerahan persoalan isu ijazah palsu ini.

    “Di sana kulit makin merah melepuh mata makin sipit makin kebanyakan steroid
    Di sini pejabat kampus bikin podcast tapi matanya pada tidak mampu menatap kamera,” paparnya.

    “Sedang kami sibuk menerima pesanan sampai pagi. Apalagi ketika disampaikan bahwa 2000 buku cetakan pertama akan dapat tandatangan asli penulisnya!,” tambahnya.

    Ia juga turut mempromosikan buku ini mengingat tinggi animo masyarakat untuk bisa memiliki dan membacanya secara langsung.

    “Wah ramainya WA admin
    Asti 081222079097
    Inda 087725980909
    Juga 9 Reseller lain dari berbagai kota,” sebutnya.

    “Pokoknya, Buku RRT ini bikin heboh sejagad raya! Ayo pesan! Sebelum keburu diborong Boss Termul buat dimusnahkan!,” tutupnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Bakamla RI terima kunjungan Coast Guard Vietnam di Tanjung Priok

    Bakamla RI terima kunjungan Coast Guard Vietnam di Tanjung Priok

    Jakarta (ANTARA) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menerima kunjungan Coast Guard Vietnam dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, Senin.

    Dalam pantauan di Dermaga Nusantara 01, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terlihat kapal Coast Guard Vietnam yakni CSB 8001 sekitar pukul 10.00 WIB.

    Kedatangan kapal tersebut langsung disambut marching band dari TNI AL dan beberapa pasukan Bakamla yang sudah berbaris di bibir pelabuhan.

    Terlihat pula Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah duduk di tenda VIP sambil menunggu jajaran petinggi Coast Guard Vietnam dan kapten kapal.

    Saat kapal tersebut bersandar, komandan kapal dan jajaran petinggi Coast Guard Vietnam keluar sambil disambut jajaran Bakamla RI.

    Hingga saat ini, prosesi penyambutan di pelabuhan masing berlangsung. Direncanakan Irvansyah akan menyambangi kapal untuk melihat ragam fasilitas dan personel yang berjaga di kapal.

    Untuk diketahui, rangkaian kegiatan kunjungan ini akan berlangsung hingga Rabu (27/8). Jajaran Coast Guard Vietnam akan menjalin pertemuan bilateral, olahraga bersama dan latihan bersama dengan Bakamla RI.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.