Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Didit Herdiawan: Otorita Pantura fokus pembangunan tanggul laut

    Didit Herdiawan: Otorita Pantura fokus pembangunan tanggul laut

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa tugas utama badan yang dipimpinnya adalah melaksanakan pembangunan tanggul laut di pantai utara Jawa.

    “Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di pantura Jawa,” kata Didit di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Didit mengatakan dirinya memiliki tugas untuk mencegah timbulnya persoalan yang berkaitan dengan ekosistem maupun masyarakat pesisir dalam pembangunan tanggul laut tersebut.

    Dia menambahkan langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta sejumlah menteri terkait.

    Terkait pendanaan, Didit menyatakan bahwa fokus pencarian investasi akan dilakukan setelah proses konsolidasi dengan pihak-pihak terkait rampung.

    “Insya Allah nanti setelah ini (mencari investasi), kita baru konsolidasi,” kata dia.

    Dalam kesempatan berbeda, AHY menyampaikan bahwa rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menggunakan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dengan badan usaha.

    “Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Menurutnya, kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai sebagai skema yang paling tepat. Adapun terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.

    Dia menambahkan sebagai Menko Infrastruktur, dirinya akan menjadi Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) guna memastikan penanganan kawasan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa.

    Dalam peran sebagai dewan pengarah, AHY menyebut pihaknya akan memberikan masukan sekaligus bersinergi dengan badan otorita dalam langkah konkret pembangunan.

    “Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan giant sea wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Pengangkatan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi, sesuai dengan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Selain Didit, Kepala Negara juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terima Bintang RI Utama, Sultan Najamudin tegaskan DPD kawal Astacita

    Terima Bintang RI Utama, Sultan Najamudin tegaskan DPD kawal Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Tanda kehormatan itu diberikan atas jasa luar biasa Sultan dalam bidang politik dan kepemudaan, khususnya melalui advokasi pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi daerah, serta kontribusinya di lembaga legislatif yang mendorong partisipasi generasi muda dan memperkuat pembangunan daerah.

    Seusai menerima penghargaan, Sultan menegaskan bahwa Bintang RI Utama bukan semata bentuk apresiasi negara terhadap dirinya, melainkan juga pengakuan terhadap peran DPD RI sebagai representasi daerah.

    “Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh anggota DPD RI, rakyat di daerah, dan juga kaum muda yang menjadi tulang punggung negara ini. Penghargaan ini menunjukkan DPD sebagai rumah aspirasi daerah, rakyat, dan kaum muda yang menjadi bagian dari arus besar pembangunan nasional,” kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta.

    Sultan menilai peran DPD RI semakin penting di tengah kebutuhan mempercepat pemerataan pembangunan.

    Sultan menekankan bahwa kebijakan nasional harus berpijak pada realitas di daerah, agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar.

    “Aspirasi dari pelosok harus hadir dalam perumusan kebijakan pusat. Dengan begitu, pembangunan benar-benar merata hingga ke desa-desa,” tuturnya.

    Sultan juga menegaskan komitmen DPD RI untuk mengawal Astacita Presiden Prabowo, delapan program prioritas pembangunan nasional.

    Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini, agenda besar tersebut hanya akan berhasil bila melibatkan daerah secara aktif dalam perencanaan maupun implementasi.

    “DPD RI siap mengawal pelaksanaan Astacita agar benar-benar menyentuh kepentingan rakyat di daerah. Sinergi pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Sultan.

    Sultan juga mendedikasikan penghargaan yang diterimanya itu untuk anak-anak muda Indonesia. Sultan menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses politik dan ekonomi.

    Sultan akan memperkuat partisipasi pemuda untuk menggelorakan legitimasi demokrasi sekaligus mempercepat transformasi sosial-ekonomi daerah.

    “Pemuda harus berani tampil di ruang politik dan ekonomi. DPD RI akan menjadi mitra strategis mereka dalam memperjuangkan aspirasi, sehingga politik dipahami sebagai jalan pengabdian,” kata Wakil Gubernur Bengkulu 2013–2015 ini.

    Penghargaan Bintang RI Utama yang diterima Sultan adalah penghargaan tertinggi di puncak penghargaan dari negara. Tanda kehormatan ini secara resmi ditetapkan pada tahun 1959.

    Selain Sultan, Presiden Prabowo juga memberikan penghargaan Bintang RI Utama juga kepada sejumlah tokoh atau pejabat negara lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo perintahkan penyelesaian Waste to Energy dalam 18 bulan

    Prabowo perintahkan penyelesaian Waste to Energy dalam 18 bulan

    Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penanganan sampah melalui skema hulu seperti TPS-3R dan TPST, serta hilir seperti Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF), dengan melibatkan pemerintah daerah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan kepada Kementerian Koordinator bidang Pangan untuk segera merampungkan seluruh program waste to energy paling lambat dalam 18 bulan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menjelaskan program ini bertujuan menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang mandek selama 10 tahun terakhir.

    “Tadi, Presiden menegur kami, 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan,” katanya.

    Pria yang karib disapa Zulhas itu menjelaskan, kontrak proyek telah selesai ditandatangani dan tinggal menunggu peraturan presiden (Perpres) yang diperkirakan turun dalam 1 hari hingga 2 hari ke depan.

    Awalnya, kata Zulhas, administrasi diproyeksikan memakan waktu 6 bulan dan masa pengerjaan selama 18 bulan, namun Presiden mendorong percepatan agar keseluruhan proyek bisa selesai lebih cepat dari target awal dua tahun.

    Dikatakan Zulhas, proyek ini sebelumnya melibatkan banyak pihak, termasuk bupati, gubernur, DPRD, kementerian, hingga PLN.

    Untuk mengejar target penyelesaian, kata Zulhas, mekanismenya akan disederhanakan: Danantara akan langsung berkontrak dengan PLN, sementara izin proyek akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

    Menurut Zulhas, perpres yang akan diterbitkan mengatur pemangkasan birokrasi panjang ini untuk mempercepat implementasi proyek.

    Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Juni 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penanganan sampah melalui skema hulu seperti TPS-3R dan TPST, serta hilir seperti Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF), dengan melibatkan pemerintah daerah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan strategi telah disusun bersama, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 33 TPA menjadi fokus konversi sampah menjadi energi.

    Menteri Investasi Rosan Roeslani menambahkan, Danantara siap berinvestasi bersama swasta dalam proyek WTE, memperkuat kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk penyelesaian persoalan sampah nasional.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkum ungkap Prabowo buat Kementerian Haji sebab ingin perkuat sistem

    Menkum ungkap Prabowo buat Kementerian Haji sebab ingin perkuat sistem

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat memberi keterangan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Menkum ungkap Prabowo buat Kementerian Haji sebab ingin perkuat sistem
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berupaya membentuk Kementerian Haji dan Umrah melalui revisi Undang-Undang (UU) tentang Haji dan Umrah, karena ingin memperkuat sistem penyelenggaraan haji.

    Menurut dia, revisi UU tersebut bukan dimaksudkan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang telah terbangun selama ini. Dengan memperkuat dan menyempurnakan sistem, Presiden berharap penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan jemaah.

    “Serta prinsip tata kelola pemerintahan yang moderen, transparan dan akuntabel,” kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Setiap tahun, menurut dia, jutaan umat Islam di Indonesia menantikan kesempatan untuk dapat melaksanakan rukun Islam ke-5 tersebut. Masyarakat pun menaruh harapan besar agar proses keberangkatan pelayanan di tanah suci hingga kepulangan berlangsung dengan tertib aman nyaman dan sesuai dengan syariat.

    Di masa mendatang, dia mengatakan bahwa kelembagaan dan tanggung jawab ibadah haji dan umrah akan terintegrasi dalam satu kementerian yang dibentuk tersebut untuk mengelola seluruh aspek ibadah itu.

    “Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan pertanggungjawaban administratif yang lebih jelas, kepada masyarakat,” kata dia.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa RUU tersebut juga menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam mewujudkan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pengaturan mengenai penyesuaian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, mengatur kuota haji reguler dan khusus, hingga pemantauan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

    “Melalui rancangan undang-undang ini, perencanaan ibadah haji dan umrah menjadi lebih matang dan terencana penyempurnaan ini menunjukkan upaya negara untuk menjaga transparansi keseimbangan antara kepentingan publik dan kebutuhan operasional,” katanya.

    Adapun RUU tersebut sudah disetujui di tingkat Komisi VIII DPR RI pada Senin ini. Selanjutnya, RUU tersebut akan diputuskan di tingkat Rapat Paripurna DPR RI yang direncanakan digelar pada Selasa (26/8).

    Sumber : Antara

  • Tanggapi demo di DPR RI, Puan: Kami minta masukan dari masyarakat

    Tanggapi demo di DPR RI, Puan: Kami minta masukan dari masyarakat

    ANTARA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa yang bergulir di sekitar kawasan DPR RI Jakarta pada Senin (25/8). Ia mengatakan DPR RI meminta juga
     menerima semua masukan serta aspirasi masyarakat dan siap berdiskusi demi perbaikan. (Aria Cindyara/Suci Nurhaliza/Rayyan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panja RUU PPRT bahas kesepakatan-tanggung jawab pemberi-penerima kerja

    Panja RUU PPRT bahas kesepakatan-tanggung jawab pemberi-penerima kerja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan membeberkan rapat panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) membahas soal kesepakatan hingga tanggung jawab pemberi kerja dan penerima kerja.

    “Yang pertama, itu kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga; yang kedua, adalah detailing apa yang menjadi tanggung jawab dan pekerjaan daripada pekerja rumah tangga,” kata Bob ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Bob mengatakan rapat Panja RUU PPRT lebih spesifik menyusun soal kesepakatan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

    “Karena di situ menjamin; pertama, persamaan kedudukan antara pemberi kerja. Jadi, sehingga pekerja rumah tangga itu memiliki satu kesetaraan karena kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian itu sudah barang pasti kedua belah pihak itu memiliki kesetaraan,” tuturnya..

    Dia pun menekankan penyusunan RUU PPRT melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk di dalamnya melibatkan International Labour Organization (ILO/Organisasi Perburuhan Internasional).

    Dia menambahkan bahwa jalannya rapat Panja RUU PPRT masih akan terus bergulir secara intensif ke depannya, termasuk rencana RDP dengan pihak aplikator yang menyediakan jasa pekerja rumah tangga (PRT) secara daring atau online.

    Meski demikian, dia memastikan proses pembahasan RUU PPRT di parlemen akan rampung sebelum tahun 2026.

    “Target rampung pokoknya akhir tahun ini jadi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa aksi DPR bawa bendera PAN, Bima Arya: PAN tak motori aksi

    Massa aksi DPR bawa bendera PAN, Bima Arya: PAN tak motori aksi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PAN Bima Arya menegaskan bahwa partainya tak memotori atau menggagas aksi unjuk rasa yang digelar di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, saat merespons adanya massa aksi yang membawa dan mengibarkan bendera PAN.

    Dia mengatakan bahwa PAN baru saja menggelar acara peringatan hari ulang tahun pada Minggu (24/8) malam di sekitar Senayan. Sehingga di sekitar DPR, kata dia, terdapat bendera PAN yang terpasang di jalanan.

    “Saya kira mungkin aksi spontan saja, karena kami melihat tadi penumpukan massa juga di titik di mana PAN kemarin melakukan peringatan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri itu usai menghadiri rapat di DPR.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menduga bahwa bendera PAN itu diambil oleh massa aksi, untuk digunakan sebagai penanda. Sejak dua hari lalu, menurut dia, PAN memang memasang sejumlah bendera di berbagai titik di Jakarta.

    Dengan begitu, dia menegaskan bahwa PAN tidak terlibat dalam aksi itu.

    “Bendera-bendera PAN yang sudah terpasang sejak beberapa hari hang lalu kemudian diambil karena berada di tengah jalan,” kata Eddy.

    Adapun sekelompok massa aksi memasuki jalan tol dalam kota di sekitar Senayan, karena akses menuju depan gedung tersebut di tutup oleh petugas setelah terjadi kerusuhan.

    Dalam momen itu, massa aksi membawa bendera PAN yang berwarna biru dan berlogo matahari putih dengan nomor 12. Peristiwa itu pun terjadi pada Senin siang, setelah massa melompati pagar dan menerobos masuk ke jalan tol.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco: Tanda kehormatan buat jadi mawas diri, banyak introspeksi

    Dasco: Tanda kehormatan buat jadi mawas diri, banyak introspeksi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai anugerah tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama membuat dirinya sebagai salah satu penerima dan penerima lainnya menjadi lebih mawas diri dan banyak berintrospeksi terutama dalam menjalankan tugasnya untuk bangsa dan negara.

    “Ya tentunya dengan penghargaan yang diterima itu membuat kami lebih mawas diri, introspeksi,” kata Sufmi Dasco menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dasco melanjutkan anugerah tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya itu juga dia persembahkan untuk keluarga dan teman-teman yang selama ini membantu dia melaksanakan tugas.

    “Tentunya, penghargaan ini adalah penghargaan bukan hanya kepada saya, tetapi juga keluarga maupun teman-teman yang selama ini ikut membantu saya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari,” sambung Dasco.

    Dasco merupakan satu dari beberapa tokoh yang mendapatkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama di Istana Negara hari ini. Sebanyak 100 lebih tokoh masyarakat, purnawirawan TNI, anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga legislatif, tokoh kehakiman dan kepolisian, musisi, sastrawan, dan budayawan menerima tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Prabowo dalam rangka peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Wakil Ketua DPR itu mendapatkan tanda kehormatan tersebut karena dianggap sangat berjasa dalam bidang politik dan kebangsaan melalui kepemimpinannya di lembaga legislatif.

    “Saya hanya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian,” kata Presiden Prabowo dalam upacara penganugerahan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Selain itu, Dasco juga dinilai berperan dalam mengawal regulasi strategi nasional, termasuk perannya dalam penguatan sistem demokrasi tanah air.

    Dalam prosesi penganugerahan, Presiden Prabowo mengalungkan selempang tanda kehormatan ke bahu yang turun sampai pinggang Dasco, kemudian mengaitkan ujung-ujung selempang, selepas itu Presiden lanjut menyematkan patra Bintang Republik Indonesia Utama di bagian dada kiri.

    Bintang Republik Indonesia Utama merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada mereka yang dianggap secara luar biasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda kehormatan itu memiliki warna dasar kuning dengan aksen beberapa garis vertikal berwarna merah.

    Beberapa tokoh yang pernah menerima tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, antara lain Jenderal Besar TNI (Purn.) A. H. Nasution, kemudian Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Yani, Abikusno Tjokrosujono, Ali Alatas, Harmoko, dan Prof. Ginanjar Kartasasmita.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan

    Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan

    Senin, 25 Agustus 2025 18:29 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Siti Hardjanti Wismoyo (kiri) usai memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan kepada 141 tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara, dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) mencium tangan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar usai memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan kepada 141 tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara, dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan penyanyi Waldjinah usai memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan kepada 141 tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara, dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada Hashim Djojohadikusumo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan kepada 141 tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara, dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo anugerahi Menlu Sugiono Bintang Mahaputera Utama

    Presiden Prabowo anugerahi Menlu Sugiono Bintang Mahaputera Utama

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menganugerahi Menteri Luar Negeri Sugiono tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama dalam upacara penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Menlu Sugiono dianugerahi tanda kehormatan berkat jasanya memperkuat politik luar negeri bebas aktif, memperluas kerja sama bilateral dan multilateral, serta melindungi kepentingan WNI di luar negeri.

    “Menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Saudara Sugiono. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang diplomasi internasional melalui kiprah sebagai Menteri Luar Negeri yang memperkuat politik luar negeri bebas aktif, memperluas kerja sama bilateral dan multilateral, serta melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri,” demikian bunyi kutipan Keputusan Presiden yang dibacakan dalam acara itu.

    Bintang Mahaputera Utama diberikan kepada tokoh yang berjasa luar biasa dalam menjaga keutuhan, kelangsungan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Penganugerahan ini diberikan kepada 141 tokoh nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73, 74, 75, 76, 77, dan 78/TK/2025.

    Presiden Prabowo menegaskan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian luar biasa para putra-putri bangsa.

    Usai upacara penganugerahan tanda kehormatan selesai, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada tokoh yang hadir dan menerima penghargaan.

    “Sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara sekalian. Semoga jasa-jasa tersebut menjadi warisan bagi generasi penerus,” kata Presiden Prabowo.

    Selain Menlu Sugiono, ada sejumlah tokoh diplomasi lain yang juga diberikan penghargaan oleh Presiden Prabowo, di antaranya Marty Natalegawa, Retno Marsudi dan Noer Hassan Wirajudaa dianugerahi Bintang Mahaputera Adipurna, serta Dino Patti Djalal dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.