Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Ahmad Doli: Tidak Ada Secara Spesifik Disinggung soal Munaslub

    Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Ahmad Doli: Tidak Ada Secara Spesifik Disinggung soal Munaslub

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan. Munaslub diwacanakan untuk mengganti Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    Bahkan, isu Munaslub itu sempat dikaitkan dengan pihak Istana. Kendati kemudian, pihak Istana dengan tegas membantah ada campur tangan istana terkait isu yang berkembang tersebut.

    Sejumlah elite Golkar termasuk Bahlil Lahadalian juga tegas membantah adanya niat dari segelintir kader untuk melaksanakan Musnaslub seperti yang berkembang di masyarakat. Salah satu alasannya karena tidak satupun kader Golkar yang tampil dan memberikan pernyataan soal desakan untuk Munaslub.

    Bantahan wacana Munaslub di tubuh Partai Golkar itu kembali dipertegas Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia.

    Hal itu disampaikan usai bersama sejumlah pimpinan DPP Partai Golkar menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8).

    Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada pembahasan mengenai Munaslub Partai Golkar bersama Presiden Prabowo Subianto. “Tidak ada secara spesifik disinggung soal munaslub,” kata Ahmad Doli.

    Diketahui, isu munaslub di tubuh Partai Golkar sempat santer terdengar beberapa waktu lalu.
    Doli membantah ada keterkaitan pihak Istana dengan isu Munaslub Partai Golkar yang selama terdengar.

    “Kalau selama ini dikaitkan ada gerakan munaslub apalagi dikaitkan dengan istana, saya kira pertemuan ini menegaskan bahwa pemerintah sangat nyaman,” ungkapnya.

  • PDIP Diminta Hentikan Slogan ‘Partai Wong Cilik’, Ini Alasannya

    PDIP Diminta Hentikan Slogan ‘Partai Wong Cilik’, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, mendadak meminta PDIP menggaungkan slogan ‘Partai Wong Cilik’.

    Bukan tanpa alasan, hal ini tidak lepas dari respons politikus PDIP, Aria Bima, mengenai tunjangan fantastis DPR.

    “Sebaiknya PDIP berhenti jual slogan partai wong cilik,” kata Herwin di X @bungherwin dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Herwin merasa bahwa sikap kritis PDIP yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran tidak lagi terlihat beberapa waktu terakhir.

    “Kalau setiap petugas partainya kompak cuma bisa jawab normatif, artinya mereka sudah buta terhadap jeritan aksi rakyat,” Herwin menuturkan.

    Ia bilang, saat ini orang-orang PDIP yang duduk di parlemen tidak lagi menjadikan teriakan orang-orang kecil sebagai pusat perhatian.

    “Yang mereka bela bukan lagi wong cilik, tapi kursi empuk plus tunjangan fantastisnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PDIP, Aria Bima, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk menyampaikan aspirasi.

    Termasuk melalui aksi demonstrasi, terkait polemik besarnya tunjangan anggota dewan.

    Menurut Aria, aksi turun ke jalan adalah bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin.

    “Didemo enggak apa-apa, biasa. Harus didemo kalau perlu,” dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Isu tunjangan DPR kembali mencuat setelah publik mengetahui adanya fasilitas tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan.

    Jika digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, penghasilan anggota DPR disebut-sebut bisa tembus lebih dari Rp 100 juta setiap bulan.

    Kondisi ini memicu gelombang protes. Ratusan massa menggelar aksi di depan pintu masuk DPR pagi tadi. Namun, Aria enggan merinci secara detail berapa total pendapatannya.

  • RI kekurangan dokter, Prabowo target buka 30 fakultas kedokteran baru

    RI kekurangan dokter, Prabowo target buka 30 fakultas kedokteran baru

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono di Jakarta, Selasa (26/8/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

    RI kekurangan dokter, Prabowo target buka 30 fakultas kedokteran baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan membuka 30 fakultas kedokteran baru di berbagai kampus di Indonesia untuk memenuhi jumlah dokter umum yang saat ini dinilai masih kurang.

    Di hadapan para dokter dan tenaga kesehatan saat peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono di Jakarta, Selasa (26/8), Presiden juga menyampaikan target pemerintah segera membuka 148 program studi (prodi) khusus pendidikan spesialis dan subspesialis pada tahun 2025.

    “Tahun ini, kita juga akan buka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran, dan juga 125 prodi ini adalah untuk spesialis, dan sisanya, 23 adalah prodi subspesialis. Saya ingin menambah fakultas kedokteran. Yang sekarang harus kita tambah, jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan,” kata Presiden Prabowo.

    “Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru. Insya Allah untuk mengejar tadi 70.000 spesialis dan dokter umum kekurangannya adalah 140.000,” kata Prabowo.

    Prabowo melanjutkan jika langkah-langkah untuk memenuhi kekurangan dokter umum dan dokter spesialis, dokter subspesialis itu segera dilakukan, maka Indonesia harus menunggu sampai 35 tahun lagi sampai akhirnya memiliki jumlah dokter yang cukup untuk merawat 280 juta lebih penduduk.

    Oleh karena itu, Prabowo menekankan pemerintah harus bekerja keras untuk mengatasi masalah kekurangan dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis itu.

    “Kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita rebutan, Eropa, Amerika, kekurangan dokter, kekurangan tenaga medis. Jadi, kita harus bekerja keras,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden menekankan harus menggunakan segala kemampuan untuk mencapai cita-cita yaitu kesehatan yang terbaik, layanannya untuk seluruh rakyat Indonesia, karena kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan.

    Kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin, dan yang tinggal di (daerah) paling terpencil berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik, ujar Presiden Prabowo.

    Presiden juga menekankan pendidikan dan kesehatan menjadi wujud dari demokrasi yang sebenarnya, karena negara yang berhasil menegakkan demokrasi, ialah negara yang dapat memberikan pendidikan dengan layanan terbaik, dan pelayanan kesehatan terbaik.

    “Pendidikan dan kesehatan adalah demokratisasi. Itu saudara-saudara. Mengapa pemerintah, siapapun yang memerintah, siapapun wajib memperjuangkan pendidikan yang terbaik, dan kesehatan yang terbaik,” kata Presiden.

    Kesehatan dan pendidikan yang baik, hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang (diperuntukkan) membeli alat-alat yang terbaik dunia harus sampai ke rakyat, dan tidak boleh ada yang merasa (lebih) di atas (daripada) golongan lain, sambung Presiden.

    Sumber : Antara

  • Pengambilan sumpah pengangkatan 1.742 PPPK Kabupaten Batang Hari

    Pengambilan sumpah pengangkatan 1.742 PPPK Kabupaten Batang Hari

    Sabtu, 23 Agustus 2025 11:59 WIB

    Foto udara sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sama (PPPK) mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pengangkatan PPPK di Alun-Alun Batang Hari, Jambi, Jumat (22/8/2025). Pemerintah Kabupaten Batang Hari melantik sebanyak 1.742 orang PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 dengan rincian formasi tenaga teknis sebanyak 1.469 orang dan tenaga kesehatan 273 orang. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/rwa.

    Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sama (PPPK) menyalakan lampu usai seremonial pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pengangkatan PPPK di Alun-Alun Batang Hari, Jambi, Jumat (22/8/2025). Pemerintah Kabupaten Batang Hari melantik sebanyak 1.742 orang PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 dengan rincian formasi tenaga teknis sebanyak 1.469 orang dan tenaga kesehatan 273 orang. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Resmikan gedung baru RSPON, Prabowo pesan agar dokter cukup istirahat

    Resmikan gedung baru RSPON, Prabowo pesan agar dokter cukup istirahat

    Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Mahar Mardjono di Jakarta, Selasa (27/8/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Resmikan gedung baru RSPON, Prabowo pesan agar dokter cukup istirahat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 27 Agustus 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto berpesan agar para dokter dapat memiliki istirahat yang cukup sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, terutama saat berjalannya operasi terhadap pasien.

    Presiden Prabowo saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Mahar Mardjono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa para menteri di Kabinet Merah Putih bekerja hingga tujuh hari dalam seminggu, bahkan pada tanggal merah. Namun, Presiden akan memberikan waktu istirahat sebelum membuat keputusan.

    “Saya akan beri saudara-saudara cukup waktu untuk istirahat. Karena yang kita butuh dari saudara adalah leadership management, the best decision. Best decision berarti saudara harus dalam keadaan segar apalagi kalau dokternya enggak segar, nanti operasinya enggak bagus. Jadi dokter-dokter juga harus cukup istirahat,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam sambutannya itu, Presiden berpesan kepada kepala rumah sakit agar para dokter harus diberi waktu yang cukup untuk istirahat.

    Adapun peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, menandai peningkatan layanan kesehatan otak di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pelayanan medis, tetapi juga pendidikan dan penelitian.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa rumah sakit ini memiliki peran strategis dalam mencetak dokter spesialis saraf sekaligus sebagai pusat riset unggulan.

    Presiden Prabowo juga mengaku terkesan dengan perkembangan fasilitas dan kualitas tenaga medis di RSPON yang dilihatnya saat peninjauan sebelum acara peresmian berlangsung. Kepala Negara menekankan bahwa rumah sakit ini tidak kalah dengan pusat kesehatan terbaik di dunia.

    “Saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik, dan secara alat, dan secara spesialis ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit-rumah sakit yang terbaik di luar negeri,” kata Presiden.

    Gedung layanan terpadu menghadirkan peningkatan kapasitas pelayanan dengan penambahan 254 bed pasien, kamar operasi, laboratorium, serta fasilitas pemeriksaan MRI berteknologi mutakhir. Selain itu, gedung ini juga akan dilengkapi pemeriksaan unggulan neurorestorasi yang lebih banyak dan lebih luas.

    Atas peningkatan tersebut, Presiden pun mengapresiasi kemampuan RSPON yang telah menguasai teknologi tinggi dalam bidang kedokteran saraf, mulai dari operasi tumor otak hingga terapi untuk penyakit degeneratif.

    Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa peresmian ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis riset dan teknologi modern.

    Turut hadir dalam acara tersebut yakni Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen, para menteri kabinet Merah Putih, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Direktur Utama RS PON Mahar Mardjono dr. Adin Nurkhasanah.

    Sumber : Antara

  • Gubernur Lemhanas berharap peserta P3N berpikir holistik

    Gubernur Lemhanas berharap peserta P3N berpikir holistik

    Pembukaan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) angkatan ke 26 Lemhanas RI, di Jakarta, Selasa (26/8/2025). Foto: Hutomo Budi

    Gubernur Lemhanas berharap peserta P3N berpikir holistik
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 21:13 WIB

    Elshinta.com – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI membuka upacara pembukaan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) angkatan ke 26 Lemhanas RI, di Jakarta, Selasa (26/8/2025). Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional angkatan 26 ini dibuka langsung oleh Gubernur Lemhanas RI Ace Hasan Syadzily. Sementara itu 90 peserta P3N ini salah satu diantaranya yakni Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji.

    Sebanyak 90 peserta P3N, terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Lembaga, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha. Gubernur Lemhanas RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa melalui proses pendidikan selama 3,5 bulan, diharapkan para peserta memahami tentang situasi geopolitik global yang mempengaruhi terhadap ketahanan nasional.

    “Hari ini Lemhanas Republik Indonesia  kembali membuka Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional Angkatan yang ke-26, tahun 2025, yang diikuti oleh 90 peserta melalui proses seleksi dari TNI, dari Polri, dari Kementerian dan Lembaga Negara, serta dari Organisasi Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha. Melalui proses pendidikan selama 3 bulan setengah, diharapkan para peserta diintegrasikan dari berbagai unsur,” tegas Ace.

    Ace Hasan mengatakan para peserta akan diberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu para peserta juga diberikan pemahaman asta cita Presiden Prabowo.

    “Mereka nanti akan diberikan pemahaman tentang astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming dan nanti diakhir akan diberikan studi strategis dalam negeri dan studi strategis luar negeri serta diakhiri dengan seminar,” ucapnya.

    Ace berharap para peserta memahami secara utuh tugas-tugas penting dari negara dalam rangka mencapai tujuan nasional dan ini juga menjadi bagian kontribusi lemhanas dalam memperkuat kepimpinan nasional untuk dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Diharapkan dari proses pendidikan ini, mereka akan memahami secara utuh bagaimana tugas-tugas penting dari negara terhadap mereka nanti dalam rangka mencapai tujuan nasional kita,” katanya.

    Melalui program P3N tersebut, peserta diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analisis, kepemimpinan, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai isu kebangsaan, ketahanan nasional, dan perubahan lanskap geopolitik maupun geostrategis.

    Selain itu para peserta juga diharapkan memiliki wawasan tentang geopolitik dan pengaruhnya terhadap kondisi dinamis suatu bangsa dalam memperkuat ketahanan nasional

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Eko Patrio Kembali Sindir Rakyat: Kalau Saya Joget Viral

    Eko Patrio Kembali Sindir Rakyat: Kalau Saya Joget Viral

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Belum reda kritikan netizen terhadap video joget-joget yang dilakukan Eko Patrio, kini sang politikus kembali dikritik.

    Dalam sebuah pernyataannya, bukannya meminta maaf, Eko justru menyindir netizen yang telah mengkritiknya.

    Sebelum memulai pidatonya, Eko mengaku takut untuk berjoget pasalnya kalau dia berjoget maka nantinya bakal viral

    “Jangan jauh-jauh, kalau jauh entar saya goyah lagi. Apalagi tadi ngelihat joget, takut joget saya. Kalau saya joget viral malah entar yah,” katanya dikutip Instagram Selasa (26/8/2025).

    Sayangnya, bukannya dinilai lucu, pernyataan Eko ini disebut menantang dan menyinggung rakyat yang menyoroti kerjanya sebagai anggota DPR RI.

    Kritikan tajam kembali dilayangkan oleh netizen kepada pria yang memulai karier sebagai komedian ini.

    “Bukannya diem malah banyak ngomong,” kata netizen.

    “Dia kira lucu,” kata lainnya.

    Sebelumnya netizen dibuat geram oleh kelakuan para legislator yang berjoget saat rapat tahunan bersama MPR pada Jumat (15/8/2025) lalu.

    Diiringi lagu Sajojo dan Fa Mi Re para legislator menikmati suasana dan ikut berjoget.

    Tindakan ini dinilai tak layak apalagi ramai-ramai pembahasan soal tunjangan untuk DPR yang semakin naik.

    Tidak sampai di situ, Eko juga sempat menyindir soal isu gaji DPR 3 juta sehari dengan cara berjoget yang semakin membuat netizen geram. (Elva/Fajar).

  • Dirujak Netizen soal Tunjangan Rumah, Nafa Urbach Dicap Pintar Cari Muka dan Sandiwara

    Dirujak Netizen soal Tunjangan Rumah, Nafa Urbach Dicap Pintar Cari Muka dan Sandiwara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan sudah terlanjut membuat masyarakat Indonesia murka. Apapun alasan atau pembelaan wakil rakyat akan tetap jadi sasaran kritik.

    Contohnya pernyataan anggota DPR Komisi IX, Nafa Urbach yang menyebut tunjangan rumah anggota dewan itu dibutuhkan karena masalah kemacetan yang setiap hari terjadi di Jakarta.

    Belum lagi, banyak anggota DPR yang berasal dari luar kota Jakarta, sehingga butuh tempat tinggal di dekat Senayan.

    Karena pernyataan itu, publik geram dan ramai-ramai bersilaturahmi ke akun media sosial pribadi Nafa Urbach. Kolom komentarnya dibanjiri kritik tajam yang dialamatkan kepadanya.

    Banyaknya kritikan di kolom komentar itu memaksa Nafa Urbach sempat menutup kolom komentarnya. Kendati dibuka kembali, dengan mengunggah foto yang memperlihatkan kebersamaan dengan ibu-ibu dan anak-anak di daerah pemilihannya.

    Meski terkesan cukup merakyat, namun unggahan itu tidak membuat netizen simpati kepadanya. Mereka tetap ramai-ramai menghujani kolom komentara Nafa Urbach dengan kritikan pedas.

    Seorang netizen mengatakan jika artis jadi pejabat negara, memang pintar untuk cari muka dan bersandiwara.

    “Setelah dirujak netizen langsung deh carmuk, pinter banget kalau artis jadi DPR, pinter bersandiwara”, tulis @trisnoatmaja90, dikutip dari akun Instagram pribadi Nafa Urbach, Senin, 25 Agustus 2025.

    Sejumlah netizen juga menyinggung harta kekayaan Nafa Urbach yang totalnya mencapai Rp20 miliar, tanpa utang.

    Harta kekayaan miliknya yang telah dilaporkan ke KPK berasal dari berbagai sumber, salah satunya 2 aset properti di Magelang yang nilainya mencapai Rp1,5 miliar.

  • Dukung Program 3 Juta Rumah Subsidi, Polri dapat penghargaan Menteri PKP

    Dukung Program 3 Juta Rumah Subsidi, Polri dapat penghargaan Menteri PKP

    Elshinta.com – Polri mendapat penghargaan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Penghargaan ini diberikan karena Polri dinilai bersinergi dan berkolaborasi secara nyata dengan Kementerian PKP dalam upaya realisasi program 3 Juta Rumah Subsidi.

    Penghargaan ini diberikan tepat di Hari Perumahan Nasional ke-75 2025 di Ruang Menteri PKP, Wisma Mandiri, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo hadir mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara ini.

    Penghargaan dari Kementerian PKP kepada Polri diberikan dalam bentuk piagam. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Komjen Dedi oleh Menteri Ara.

    “Saat ini telah terbangun sekitar 13.000 rumah subsidi. Dan target pembangunan yakni 16.000 rumah subsidi. Tentunya sesuai petunjuk Bapak Kapolri, bahwa Polri selalu siap mendukung apa yang menjadi kebijakan dan program-program strategis Bapak Presiden,” ucap Komjen Dedi.

    Bentuk dukungan Polri dalam upaya mewujudkan 3 Juta Rumah Subsidi di antaranya dari sisi pengawasan bersama kejaksaan. Polri juga membangun perumahan subsidi untuk anggota Polri, salah satunya di Karawang Timur, Jawa Barat, yakni Ayyasa Residence; dan perumahan subsidi lainnya di sejumlah provinsi.

    Diketahui pada 4 Maret lalu, Jenderal Sigit melakukan groundbreaking serentak program perumahan subsidi bagi anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Acara terpusat di Karawang dan dihadiri Menteri Ara serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pembangunan 3 juta rumah,” ujar Jenderal Sigit saat itu.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ara berterima kasih kepada Jenderal Sigit atas dukungannya. Dia mengatakan Pemerintah memberikan karpet merah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami,” tutur Ara di lokasi dalam rilis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Selasa (26/8).

  • Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji

    Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji

    Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi. ANTARA/Sumarwoto

    Pakar: Pembentukan Kementerian Haji tingkatkan pengelolaan ibadah haji
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:04 WIB

    Elshinta.com – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Slamet Rosyadi menilai rencana pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah yang mendesak untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

    “Kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia cukup besar sehingga perlu manajemen khusus. Tidak mudah untuk memobilisasi dan mengelola jumlah jamaah haji yang besar,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

    Menurut dia, pembentukan kementerian yang secara khusus menangani haji dan umrah tersebut bisa menjadi solusi untuk mengatasi isu-isu yang sering terjadi, seperti masa tunggu calon haji yang bisa mencapai 50 tahun hingga praktik-praktik penyalahgunaan visa dan kuota.

    Selama ini, kata dia, pengelolaan haji menjadi bagian dari Kementerian Agama yang ruang lingkupnya terlalu besar, sehingga banyak penyimpangan yang tidak terdeteksi atau tidak termonitor dengan baik.

    “Dengan adanya Kementerian Haji, pengelolaan haji bisa lebih profesional dan jauh dari praktik-praktik korupsi, sehingga penanganannya jadi lebih fokus,” katanya menegaskan.

    Ia mengatakan ibadah haji merupakan impian dan cita-cita hampir setiap umat Islam di Indonesia, sehingga semangat beragama itu harus dijaga dan difasilitasi dengan baik oleh pemerintah.

    Selain haji, dia juga menekankan pentingnya penataan ibadah umrah yang jumlah jamaahnya terus meningkat setiap bulan.

    “Bahkan saat sekarang, umrah bukan lagi hanya sekadar ibadah, juga dibarengi dengan wisata religi. Itu bagus sekali, daripada berwisata ke tempat yang tidak punya nilai-nilai spiritual, lebih baik ke Tanah Suci,” katanya.

    Dengan demikian, kata dia, penyelenggaraan umrah juga harus ditata dan dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang akan segera dibentuk.

    Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus memastikan biro-biro perjalanan umrah senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.

    “Dengan adanya Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia,” kata Prof Slamet.

    Komisi VII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang rencananya dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (26/8). RUU tersebut mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian.

    Dalam pemberitaan ANTARA, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengatakan pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus direalisasikan paling lambat 30 hari sejak undang-undang berlaku.

    “Alhamdulillah usulan tersebut kini telah disetujui dan disepakati bersama baik oleh DPR maupun Pemerintah. Sekarang RUU ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata HNW di Jakarta (26/8).

    Sumber : Antara