Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Demo Berujung Ricuh, Mahfud MD: Jangan Benturkan Aparat dengan Rakyat

    Demo Berujung Ricuh, Mahfud MD: Jangan Benturkan Aparat dengan Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Peristiwa demonstrasi yang berujung kericuhan di Jakarta, Jumat (29/8/2025), menyisakan duka mendalam setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia. Menanggapi tragedi tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar aparat keamanan dan masyarakat tidak dipertentangkan.

    Mahfud menegaskan, baik massa aksi maupun aparat lapangan tidak bisa serta-merta dijadikan kambing hitam. Menurutnya, persoalan sebenarnya justru bersumber dari elit yang kerap mempermainkan politik dan ekonomi demi kepentingan pribadi.

    “ Sabar dan jernih dalam melihat peristiwa. Mereka yang demo dan marah-marah tak bisa disalahkan dan ditindak secara represif karena mereka menyampaikan aspirasi dalam penegakan keadilan. Personel aparat berbarakuda di lapangan yang kemudian menabrak pendemo juga harus dikasihani. Mereka itu mungkin panik karena terjepit,” ujar Mahfud dalam unggahannya di Instagram, Sabtu (30/8/2025).

    Kericuhan bermula ketika kendaraan taktis barakuda disebut menabrak sejumlah pendemo. Affan Kurniawan, salah satu peserta aksi yang juga mitra driver ojol, menjadi korban hingga meninggal dunia. Insiden ini memicu gelombang duka sekaligus amarah dari berbagai kalangan.
    Mahfud menilai, tragedi semacam ini semestinya menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar tidak mengorbankan rakyat dan aparat lapangan hanya karena kepentingan elit politik.

    Dalam pernyataannya, Mahfud tidak segan menuding pejabat yang korup dan tamak sebagai aktor utama di balik situasi ricuh. Ia menyebut praktik “serakahnomics” – sebuah istilah sindiran untuk menggambarkan keserakahan dalam politik dan ekonomi – sebagai biang kerok masalah.

    “Yang salah adalah pejabat-pejabat korup yang memainkan politik dan ekonomi yang serakahnomics. Itu biang utamanya,” tegas Mahfud.

    Mahfud juga mengajak masyarakat luas untuk tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, menjaga kewarasan berpikir menjadi kunci agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa menambah korban jiwa.

    “Jangan benturkan aparat lapangan dengan rakyat yang menuntut dan menggunakan hak konstitusionalnya. Kendorkan saraf, kencangkan urat, sehatkan badan,” lanjutnya. [fyi/beq]

  • Gagarin Beri Bocoran Bakal Calon Ketua Golkar Pacitan, Tak Bisa Selain Kader

    Gagarin Beri Bocoran Bakal Calon Ketua Golkar Pacitan, Tak Bisa Selain Kader

    Pacitan (beritajatim.com) – Partai Golkar Pacitan akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI pada Minggu, 31 Agustus 2025, untuk memilih Ketua DPD Golkar Pacitan periode 2025–2030. Sehari sebelumnya, Sabtu (30/8/2025), pendaftaran calon ketua resmi dibuka.

    Ketua DPD Golkar Pacitan, Gagarin, menyebut Musda kali ini akan menentukan penggantinya. Ia mengungkap ada 12 nama kader yang dinilai memenuhi syarat, meski belum semuanya dipastikan mendaftar.

    “Untuk calon kemungkinan ada satu, dua, atau tiga. Kalau empat tidak mungkin,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPD Golkar Pacitan, Sabtu (29/8/2025).

    Gagarin menegaskan kursi ketua hanya diperuntukkan bagi kader internal. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, calon ketua haruslah kader minimal lima tahun dan pernah menjabat sebagai pengurus. Selain itu, masa jabatan ketua maksimal dua periode.

    “Dari luar kader tidak bisa. Semua calon harus kader dan pernah menjadi pengurus minimal lima tahun,” tegasnya.

    Sebelumnya, Gagarin telah menyatakan mundur dari kepengurusan DPD Golkar Pacitan. Keputusan tersebut memunculkan spekulasi politik, termasuk kabar dirinya akan bergabung dengan Partai Demokrat.

    “Saya pastikan resign dari kepengurusan DPD Golkar bukan sebagai jembatan. Soal isu Demokrat, saya belum bisa menjawab,” kata Wakil Bupati Pacitan tersebut. [tri/beq]

  • Eri Cahyadi Tegaskan Komitmen Gotong Royong Jelang Konfercab PDIP Surabaya

    Eri Cahyadi Tegaskan Komitmen Gotong Royong Jelang Konfercab PDIP Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga DPD PDIP Jawa Timur, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh semua calon yang memiliki tekad membesarkan partai.

    Dia menekankan bahwa dukungan tidak diberikan pada individu tertentu, melainkan pada semangat kebersamaan.

    “Bagi saya, siapapun yang berkomitmen untuk membantu masyarakat, siapapun yang siap menangis dan tertawa bersama rakyat, itulah yang akan saya dukung penuh. Usulan nama-nama calon pun, saya serahkan sepenuhnya kepada PAC,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Jumat (29/8/2025).

    Eri juga menegaskan kesiapannya untuk bergandengan tangan dengan siapapun yang nantinya diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan sebagai Ketua DPC. Baginya, keputusan dari pusat adalah amanat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

    “Siapapun yang nanti diberi mandat oleh DPP, mari kita songsong dengan semangat gotong royong, karena tujuan kita satu: bekerja untuk kesejahteraan rakyat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi.

    Lebih jauh, Eri mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas partai. Dia menilai Konfercab bukan hanya forum memilih pemimpin, tetapi juga momentum memperkuat barisan.

    “PDI Perjuangan adalah rumah besar rakyat. Mari kita jaga bersama-sama agar tetap kokoh, solid, dan mampu terus menjadi partai pelopor,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Bawaslu, Guardian of Democracy yang Terbatasi Regulasi

    Bawaslu, Guardian of Democracy yang Terbatasi Regulasi

    Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting sebagai penjaga demokrasi. Namun selama ini lembaga tersebut tak bisa berbuat banyak dalam pemilu.

    Hal ini disampaikan Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, acara penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik dan produk hukum, yang digelar Badan Pengawas Pemilu, di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jumat (30/8/2025).

    “Kalau kita baca di Undang-Undang Pemiluan kita, baik UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun UU Nomor 1 Tahun 2015 terkait pemilu dan pilkada, di sana dijelaskan bahwa Bawaslu adalah the guardian of democracy,” kata Khozin.

    Khozin menyebut tugas itu tidak sederhana. “Bawaslu adalah penjaga marwah demokrasi kita. Oleh karena itu baik buruk iklim demokrasi kita, hulunya ada di Bawaslu sebetulnya,” katanya.

    Namun, lanjut Khozin, dalam praktiknya kewenangan Bawaslu dalam menindak dibatasi regulasi. “Kita dihadapkan pada satu realitas bahwa Bahwaslu hanya menjadi lembaga pengawas saja. Cuma mengawasi atau ngomong awas-awas gitu aja. Tidak bisa kemudian punya yurisprudensi yang kokoh untuk melakukan penindakan,” katanya.

    “Kalau saya mengistilahkan, Bawaslu itu menjelma menjadi kurir kasus saja dari konteks di lapangan ke Gakkumdu (Sentra Penegak Hukum Terpadu). Selebihnya enggak bisa ngapa-ngapain. Mau ketua Bahwaslu berakrobat bagaimanapun, kalau secara regulasi terkunci, ya enggak bisa,” kata Khozin.

    Ini yang kemudian menurut Khozin memunculkan dilema politik. “Antara kemauan dan kemampuan tidak berjalan linier,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang ini.

    Khozin juga menyebut Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengakses data kependudukan. “KPU punya akses terhadap NIK (Nomor Induk Kependidikan) full, tapi Bawaslu terbatas. Logika sederhana: lantas bagaimana Bawaslu mau melakukan penindakan kepada KPU?” katanya.

    Selaim problem kewenangan, Khozin meihat Bawaslu mengalami keterbatasan sumber daya manusia. “Bawaslu secara person sampai ke tingkat desa dan sampai tingkat TPS sangat terbatas. Rasionya itu satu berbanding tujuh. Contoh: PKD (Pengawas Kelurahan dan Desa) hanya satu orang, sementara KPU bisa tujuh orang,” katanya.

    Dengan jumlah yang terbatas, menurut Khozin, jajaran Bawaslu di tingkat bawah akhirnya lebih disibukkan kerja administratif daripada substantif pengawasan. “PKD banyak disibukkan urusan pelaporan, administrasi, nge-print sana, nge-print sini, bundel sana, bundel sini. Akhirnya meaningless secara fungsi,” katanya.

    Hal ini yang kemudian membuat Khozin menyuarakan agar fungsi Bawaslu diperkuat agar bisa melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran pemilu. Dia mencontohkan lemahnya Bawaslu dalam menindak pelanggaran politik uang.

    “Secara teori itu jelas sudah. Secara praksis, saya berani taruhan, se-Indonesia berapa sih kasus money politics yang bisa diproses lebih lanjut? Apakah itu masuk dalam pidana umum, apakah itu masuk di dalam pidana kepemiluan, apakah itu masuk dalam pidana khusus lainnya, itu kan enggak jelas,” kata Khozin.

    Ketidakjelasan ini, menurut Khozin, harus diubah. “Yang insyaallah dalam waktu yang tidak lama ini, Komisi II dengan KPU dan Kemendagri secara intensif mempersiapkan perumusan paket undang-undang politik yang di dalamnya juga ada undang-undang kepemiluan kita,” katanya.

    Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya menyadari ada waktu hingga 2029 bagi lembaganya untuk berbenah. “Kami tahu kami banyak kekurangan. Makanya kami ingin berbenah lebih baik lagi agar bisa lebih kuat,” katanya. [wir]

  • Legislator DPR RI dari Jember Akui Kepercayaan Publik terhadap Kepemiluan Rendah

    Legislator DPR RI dari Jember Akui Kepercayaan Publik terhadap Kepemiluan Rendah

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, legislator DPR RI dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengakui, bahwa kepercayaan publik terhadap kepemiluan rendah. Perlu ada perbaikan sistem agar pemilu lebih berkualitas.

    “Suka atau tidak, harus kita akui, trust level masyarakat terhadap kepemiluan kita, dalam hal ini peserta pemilu maupun pelaksana pemilu, memang sangat berkurang atau ada di titik rendah,” kata Khozin, usai acara penguatan kelembahaan keterbukaan informasi publik dan produk hukum, yang digelar Badan Pengawas Pemilu, di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jumat (30/8/2025).

    Rendahnya kepercayaan ini, menurut Khozin, memicu pemerintah, DPR RI, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan sejumlah perbaikan tata kelola dan tata laksana kepemiluan.

    Pemilu masih akan dilaksanakan empat tahun lagi. “Tapi hasil yang baik dimulai dengan perencanaan dan persiapan yang baik. DPR RI sedang menyiapkan kajian-kajian dan naskah-naskah bersama pemerintah untuk memenuhi prinsip meaningful participation publik dalam hal perumusan undang-undang,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    DPR RI meminta publik memberikan masukan. “Kemudian secara kelembagaan, regulasinya kita perbaiki melalui revisi undang-undang paket politik dan undang-undang pemilu,” kata Khozin.

    Khozin menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kepemiluan. “Bawaslu ini diibaratkan wasit. KPU itu diibaratkan panitia pelaksana, partai politik diibaratkan petinjunya. Jadi kalau kemudian wasitnya baik, insyaallah itu akan men-trigger dan mendorong pesertanya ikut baik,” katanya.

    “Sebaliknya, kalau pengawasnya tidak baik, pelaksananya tidak baik, maka output yang dihasilkan juga akan tidak baik. Artinya semua sektor harus memperbaiki diri sekarang,” kata Khozin.

    Menurut Khozin, tugas pemerintah adalah memitigasi kesempatan kepada pemangku kepentingan pemilu untuk tidak melanggar dan bertindak tidak jauh dari filosofi demokrasi dan undang-undang. “Sementara masyarakat harus disadarkan untuk memiliki niat yang baik dan keyakinan yang baik,” katanya.

    Khozin mengakui politik uang menjadi isu klasik dari pemilu ke pemilu. Dia kemudian mengingatkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang memperkuat institusi partai politik dengan menaikkan dana bantuan politik “Itu jelas sudah beberapa tahun terakhir KPK sudah merekomendasikan itu,” katanya.

    “Karena jika partai politik tidak diintervensi oleh pemerintah dalam hal keuangan, itu sama halnya membiarkan partai untuk mencari sumber uang lain. Ketika itu terjadi, maka birokrasi kita yang muaranya adalah dari instrumen partai politik nantinya akan berisiko,” kata Khozin.

    Komisi II DPR RI sudah sepakat menambah bantuan keuangan untuk partai politik sesuai kemampuan keuangan negara dan rasional. “Belum sampai ke pembahasan itu, tapi spirit untuk memperkuat partai politik di antaranya dengan intervensi keuangan dari negara, kita sepakati. Bahwa nanti berapa persen hitungannya seperti apa, kita menunggu rumusan yang diajukan oleh pemerintah,” kata Khozin. [wir]

  • Terima Studi Tiru DPMPTSP Kota Batu, Pemkot Kediri Ungkap Kunci Sukses Raih WBK

    Terima Studi Tiru DPMPTSP Kota Batu, Pemkot Kediri Ungkap Kunci Sukses Raih WBK

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu (DPMPTSP) menerima kunjungan dari DPMPTSP Kota Batu yang berjumlah tiga belas orang dalam rangka Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

    Untuk diketahui, DPMPTSP Kota Kediri telaih meraih predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2022.

    Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Edi Darmasto, Kepala DPMPTSP Kota Kediri. Dalam sambutannya, disampaikan Edi bahwa pihaknya merasa senang dipilih sebagai tempat studi tiru DPMPTSP Kota Batu.

    Ia juga mengutarakan dalam membangun ZI, Pemkot Kediri selalu mengedepankan enam area perubahan secara mendalam. Adapun keenamnya, antara lain: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    “Kita berusaha maksimal agar itu bisa dipahami oleh seluruh ASN agar satu frekuensi. Selain itu juga pemanfaatan medsos kita optimalkan, menciptakan terobosan-terobosan kinerja, konsisten melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, juga membutuhkan kolaborasi dengan tim penilai internal,” terangnya, pada Jumat (29/8/2025).

    Edi juga mengungkap kunci sukses merain predikat WBK: komitmen, menyusun peta resiko, inovasi, penggunaan teknologi informasi, dokumentasi, monitoring dan evaluasi, serta kolaborasi.

    Di penghujung kegiatan, Dyah Lies Tina, Kepala DPMPTSP Kota Batu menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Kota Kediri atas materi yang telah disampaikan. Dirinya menyebutkan saat ini pihaknya telah berupaya membangun ZI dan akanmenghadapi penilaian wawancara pada tanggal 19 September mendatang.

    “Hasil studi banding hari ini sangat bermanfaat karena hl-hal yang belum tahu kami dapat di sini. Penjelasan Bapak Kadis sangat membantu kami dalam membangun ZI, sehingga kami punya panduan dalam persiapan penilaian ke depan,” ucapnya. Tak lupa, Dyah juga meminta doa restu agar penilaian berjalan lancar dan dapat menyusul Kota Kediri meraih predikat WBK. [nm/ted]

  • Mbak Wali Buka Exhibition Museum 2025 Kediri, Hadirkan 8 Museum dan Komunitas Sejarah

    Mbak Wali Buka Exhibition Museum 2025 Kediri, Hadirkan 8 Museum dan Komunitas Sejarah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati secara resmi membuka Exhibition Museum 2025 yang digelar di Taman Sekartaji.

    Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2025.

    Dalam sambutannya, Mbak Wali sapaan akrab Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa wajah Kota Kediri maupun daerah-daerah lain di Indonesia hari ini tidak lepas dari rangkaian peristiwa di masa lampau.

    Peradaban yang ada saat ini, kata Mbak Wali, dipengaruhi oleh jejak sejarah, nilai-nilai budaya, dan perjuangan para pendahulu.

    “Seperti kata Ir. Soekarno, Jas Merah: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah. Tidak terbatas pada era pra dan pasca kemerdekaan saja, kita juga perlu belajar banyak dari peninggalan arkeologis. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri bersama delapan museum dari Jawa Timur menghadirkan koleksinya di Taman Sekartaji sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi para generasi muda,” tutur Wali Kota Kediri, Jumat (29/8/2025).

    Lebih lanjut, Mbak Wali menegaskan bahwa melalui pameran museum ini, masyarakat diajak untuk menengok kembali jejak perjalanan sejarah, memaknai kebesaran masa lampau, sekaligus menjadikannya bekal untuk melangkah lebih kuat menuju masa depan.

    Harapannya pameran ini menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi semua, terutama generasi muda, untuk semakin bersemangat berkarya, berprestasi, dan menginspirasi.

    “Tidak menutup kemungkinan, kita juga akan menorehkan sejarah baru yang suatu saat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya,” pungkasnya.

    Exhibition Museum 2025, menghadirkan delapan museum dari Jawa Timur, antara lain, Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian (UNAIR Surabaya), Museum Song Terus dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan (Kabupaten Pacitan), Museum Penataran (Kabupaten Blitar), Museum Anjuk Ladang (Kabupaten Nganjuk), Museum Daerah Tulungagung, Museum Airlangga (Kota Kediri), Museum Bagawanta Bari (Kabupaten Kediri), dan Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy’ari (Kabupaten Jombang).

    Selain museum, ada pula enam komunitas pemerhati sejarah, seni budaya, serta kolektor pribadi yang turut berpartisipasi. Mereka menghadirkan beragam aktivitas edukatif, seperti edukasi mencanting dan mewarnai batik, pembelajaran aksara Kawi, hingga edukasi budaya dari Omah Panji.

    Pengunjung juga berkesempatan menikmati koleksi foto Kediri tempo dulu, alat cetak buku lama, serta buku-buku cetakan Tan Khoen Swie, penerbit legendaris asal Kediri.

    Usai pembukaan, Wali Kota Kediri bersama Wakil Wali Kota Kediri meninjau stan-stan museum yang ada. Keduanya tampak antusias melihat langsung koleksi benda-benda bersejarah yang dipamerkan. Antusiasme serupa juga terlihat dari masyarakat yang hadir, yang begitu tertarik menyaksikan beragam koleksi bersejarah yang sarat makna dan nilai edukasi dalam pameran ini.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Para Staf Ahli, Kepala Disbudparpora Zachrie Ahmad, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Camat, segenap Kepala Museum peserta pameran, Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri, Pemilik Percetakan Tan Khoen Swie Jojo Sutjahjo Gani, Ketua Rumah Budaya Kota Kediri Rindu Rikat, komunitas pemerhati sejarah, serta masyarakat yang memadati area Taman Sekartaji. [nm/ted]

  • Ketum PPI Muhlis Ali Ajak Rakyat Jaga Persatuan di Tengah Ujian Bangsa

    Ketum PPI Muhlis Ali Ajak Rakyat Jaga Persatuan di Tengah Ujian Bangsa

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, menyerukan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika kebangsaan yang kian memanas. Ia menekankan bahwa Indonesia hanya dapat berdiri kokoh jika seluruh anak bangsa merawatnya dengan semangat kebersamaan.

    “Negeri ini adalah rumah bersama, yang hanya bisa bertahan jika kita rawat bersama. Jangan sampai retak karena ego pribadi maupun kepentingan golongan,” ujar Muhlis Ali, Jumat (29/8/2025) malam.

    Muhlis menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program-program nyata, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan penguatan ketahanan pangan, merupakan ikhtiar untuk menjawab kebutuhan mendasar rakyat sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa.

    Namun, ia juga menyoroti berbagai ujian kebangsaan yang muncul belakangan ini. Tragedi meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, disebutnya sebagai duka mendalam yang dirasakan masyarakat.

    Muhlis mengucapkan duka cita yang mendalam bagi keluarga korban. Ia juga mengapresiasi respons cepat aparat negara, mulai dari Kapolri yang menemui keluarga korban, Kapolda Metro yang hadir dalam pemakaman, hingga langkah Propam Polri yang mengusut tujuh anggota Brimob terkait peristiwa tersebut.

    “Tindakan itu adalah bukti bahwa negara hadir, aparat tidak tinggal diam, dan marwah institusi dijaga,” tegasnya.

    Di tengah situasi yang penuh tantangan, Muhlis mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, aparat, organisasi masyarakat, media, hingga rakyat, untuk kembali mengingat esensi persatuan.

    “Kita bangsa besar yang lahir dari gotong royong, bukan dari saling menyalahkan. Inilah saatnya menguatkan solidaritas dan menenangkan hati demi masa depan Indonesia,” pungkasnya. (yog/ian)

  • Bupati Lamongan Dukung Eksistensi Tenis, Rencanakan Pembangunan Lapangan Baru

    Bupati Lamongan Dukung Eksistensi Tenis, Rencanakan Pembangunan Lapangan Baru

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyatakan dukungannya terhadap perkembangan cabang olahraga (cabor) tenis di Kabupaten Lamongan.

    Dukungan tersebut ditegaskan saat membuka kejuaraan tenis yang digelar Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Lamongan, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, di Lapangan Tenis Pemkab Lamongan, Jumat (29/8/2025).

    Sebagai salah satu bentuk dukungan, Pemkab Lamongan mencanangkan pembangunan lapangan tenis baru, salah satunya yang akan direalisasikan di kawasan Gadjah Mada Lamongan.

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, keberadaan fasilitas olahraga yang memadai menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berolahraga, termasuk pada cabor tenis.

    “Kegiatan ini adalah upaya meningkatkan minat olahraga masyarakat, terutama di cabor tenis. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Lamongan terus mengupayakan ketersediaan fasilitasnya,” tutur Pak Yes.

    Pak Yes menambahkan, Pemkab Lamongan menaruh perhatian serius pada pengembangan olahraga, baik sebagai sarana rekreasi, kesehatan, maupun ajang pembinaan atlet berprestasi.

    “Dengan adanya fasilitas tambahan, diharapkan tenis bisa semakin populer dan melahirkan atlet-atlet potensial dari Lamongan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Pelti Lamongan, Munif Syarif, menyampaikan bahwa pertandingan tenis ini akan berlangsung selama tiga hari. Ajang tersebut diikuti oleh 38 tim yang terbagi dalam tiga kategori, yakni 9 tim ganda putra kelompok A, 15 tim ganda putra kelompok B, dan 14 tim ganda putra pemula.

    “Tingginya antusiasme peserta, menjadi bukti bahwa tenis memiliki potensi besar untuk berkembang di Lamongan. Kami berharap, dukungan dari pemerintah daerah dapat terus berlanjut, sehingga para pecinta tenis memiliki ruang lebih luas untuk menyalurkan minat sekaligus mengasah kemampuan,” kata Munif. (fak/ian)

  • Pemkab Bondowoso Gelar Uji Kompetensi 20 Kepala OPD, Mutasi ASN Mengintai?

    Pemkab Bondowoso Gelar Uji Kompetensi 20 Kepala OPD, Mutasi ASN Mengintai?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mulai menggelar uji kompetensi bagi 20 kepala perangkat daerah (eselon II) yang saat ini masih aktif menjabat.

    Uji kompetensi tersebut digelar di Shaba Bina Praja Pemkab Bondowoso. Itu sebagai langkah pemetaan kapasitas dan potensi pergeseran jabatan, sebelum nantinya Pemkab membuka seleksi terbuka (open bidding) untuk 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menjelaskan, uji kompetensi ini berorientasi pada kepentingan organisasi, bukan individu.

    “Hasilnya nanti akan menentukan apakah pejabat tetap pada posisi yang sekarang atau justru bergeser ke perangkat daerah lain. Yang terpenting, sesuai kompetensi dan integritasnya,” jelasnya, Jumat (29/8/2025).

    Menurutnya, ada tiga aspek utama dalam uji kompetensi. Pertama, penulisan makalah yang menguji kemampuan berpikir dan menuangkannya dalam karya, sesuai perangkat daerah tujuan.

    Makalah ini ditulis langsung di lokasi tanpa akses internet maupun perangkat luar, sehingga murni hasil pemikiran peserta.

    Kedua, kompetensi manajerial yang meliputi integritas, manajemen, kerja sama, inovasi, pelayanan publik, hingga kemampuan problem solving.

    Ketiga, kompetensi teknis sesuai bidang OPD yang dituju, ditambah dengan penilaian sosio-kultural atau rekam jejak, termasuk riwayat hukum jika ada.

    “Perangkat daerah harus diisi orang yang tepat, bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga integritas agar bisa jadi teladan,” tegas Sekda.

    Penulisan makalah dilakukan pada Kamis (28/8/2025) kemarin, dilanjutkan pemaparan pada Jumat (29/8/2025).

    Pemkab menargetkan hasil uji kompetensi bisa rampung dalam dua pekan. Setelahnya, akan dilakukan penataan melalui pergeseran atau mutasi ASN, sebelum membuka open bidding untuk 12 OPD yang saat ini masih kosong. (awi/ian)