Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Akademisi: Publik Harus Bijak Sikapi Aksi Demonstrasi

    Akademisi: Publik Harus Bijak Sikapi Aksi Demonstrasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Akademisi Universitas Negeri Malang Abdul Kodir menilai gelombang aksi yang terjadi belakangan ini lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut dia, keresahan publik tidak lepas dari kondisi ekonomi dan sosial yang kian sulit.

    “Banyak masyarakat merasakan keresahan ekonomi dan sosial yang dihadapi saat ini. Terbatasnya lapangan pekerjaan, akses pendidikan dan kesehatan yang murah dan memadai susah untuk mereka jangkau,” ujar Kodir saat dihubungi, Minggu (31/8/2025).

    Kodir menyebut kondisi itu makin diperburuk oleh sikap sebagian anggota DPR yang dinilai tidak memiliki empati. Gimmick politik dan pernyataan kasar dari wakil rakyat justru membuat kemarahan publik semakin tersulut.

    “Situasi ini diperburuk sikap dari anggota DPR yang nir empathy terhadap masyarakat. Gimick-gimick dan ungkapan kasar yang seharusnya tidak keluar dari mulut mereka membuat kemarahan publik tersulut,” katanya.

    Kodir menyinggung kasus tewasnya Affan, pengemudi ojek online, yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa itu memicu demonstrasi di berbagai kota sebagai bentuk solidaritas masyarakat. “Terutama kasus tewasnya saudara Affan dari Ojol akibat dilindas dengan mobil Baracuda Brimob memicu reaksi demonstrasi hampir di seluruh kota di Indonesia,” ucapnya.

    Namun, dia menilai jalannya aksi mulai melenceng dari tujuan awal. Alih-alih menyuarakan tuntutan, demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik.

    “Aksi demonstrasi dan protes kemudian mengarah ke pembakaran gedung pemerintah dan fasilitas umum. Lanjut ke penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri, situasi yang sepertinya nampak janggal,” jelasnya.

    Menurutnya, ada kemungkinan kekuatan lain ikut menunggangi aksi tersebut. Kelompok ini disebut sengaja bermain di air keruh demi agenda politik tertentu.

    “Fenomena ini sepertinya bukan murni dilakukan elemen masyarakat sipil. Namun ada kekuatan kelompok lain yang berupaya untuk menjadi penumpang gelap untuk agenda setting politik tertentu,” tegasnya.

    Karena itu, dia mengimbau publik agar lebih bijak menyikapi situasi. Fokus utama harus tetap pada substansi isu dan tuntutan yang sebenarnya.

    “Sehingga perlu menghimbau kepada publik untuk lebih mawas dan bersikap bijak dalam demonstrasi. Fokus lagi kepada substansi isu dan tuntutan yang ada kecenderungan untuk dilecengkan,” katanya.

    Kodir juga meminta massa aksi mengenali rekan-rekan yang ikut turun ke jalan agar terhindar dari provokasi. Khusus mahasiswa, dia menyarankan untuk memakai jas almamater saat berdemo.

    “Mohon untuk mengenali kawan yang tergabung dalam peserta aksi. Untuk mahasiswa agar melakukan demonstrasi menggunakan almamater mereka untuk menghindari adanya oknum penyusup yang berniat melakukan provokasi,” tutupnya. [asg/suf]

  • Gubernur Pantau Grahadi Usai Dibakar, Warga: Bu Khofifah Tolong Sampaikan DPR, Kalau Ngomong Hati-hati!

    Gubernur Pantau Grahadi Usai Dibakar, Warga: Bu Khofifah Tolong Sampaikan DPR, Kalau Ngomong Hati-hati!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin meninjau Gedung Negara Grahadi Surabaya pasca dibakar pada Sabtu (30/8/2025) malam.

    “Saya harap ini kejadian yang terakhir,” kata Pangdam V/Brawijaya.

    Saat menemui warga, seorang bapak bapak menemui Khofifah dan menyampaikan pesan. “Bu Khofifah, tolong sampaikan ke anggota DPR agar kalau ngomong hati-hati. Saya sakit hati Bu. Kasihan Pemprov Jatim yang jadi korban dibakar Bu,” katanya.

    Khofifah menjawab. “Iya, saya sampaikan,” ujarnya.

    Khofifah meminta beberapa PKL agar masuk ke Gedung Grahadi untuk menjajakan jualannya. “Monggo yang jualan bisa masuk dalam,” tuturnya.

    Pantauan beritajatim.com, tampak hangus beberapa bangunan Grahadi sisi barat. Mulai ruang kerja Wagub Jatim, Kabiro Umum, Gudang Biro Umum dan ruangan Kabag-kabag.

    “Tetap semangat Bu Khofifah dan Mas Emil, sabar ya. Semangat terus,” kata warga seorang ibu. [tok/suf]

  • Komisi II DPR komitmen perkuat demokrasi dan pengawasan pemilu

    Komisi II DPR komitmen perkuat demokrasi dan pengawasan pemilu

    Saya juga melihat dengan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal akan menjadikan partai politik terus bekerja selama lima tahun, sehingga peran parpol akan benar-benar dirasakan di tengah-tengah masyarakat

    Bantul (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Zulfikar Arse Sadikin menegaskan komitmennya untuk memperkuat demokrasi dan pengawasan pemilihan umum (pemilu) di masa mendatang.

    “Adanya putusan MK Nomor 135 yang substansinya membagi pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal akan menguatkan peran penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu,” kata Zulfikar dalam rapat penguatan kelembagaan Bawaslu Bantul bersama mitra kerja 2025 di Yogyakarta, Minggu.

    Menurut dia, hal tersebut karena penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU akan terus bekerja sepanjang periode mengingat setelah berakhirnya tahapan pemilu nasional akan dilanjutkan dengan tahapan pemilu lokal.

    “Selain itu perlu juga diperkuat peran badan pengawas ‘ad hoc’ sejak dari panwascam (panitia pengawas kecamatan), pengawas desa sampai dengan pengawas TPS (tempat pemungutan suara),” katanya.

    Pihaknya meyakini apabila ada penguatan kelembagaan pengawas pemilu sampai level ‘ad hoc’, maka kualitas pemilu akan semakin baik dan pemilu yang luber, jurdil serta bersih dapat terwujud.

    “Saya juga melihat dengan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal akan menjadikan partai politik terus bekerja selama lima tahun, sehingga peran parpol akan benar-benar dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Muhammad Najib mengatakan, bahwa momentum melakukan revisi undang-undang pemilu adalah momentum membuat pemilu yang ideal sehingga dapat mengarahkan pemilu dengan baik.

    Selain itu, Bawaslu juga berharap bahwa kemitraan kelembagaan dengan pengawas pemilu harus terus berjalan meskipun tahapan pemilu sudah berakhir.

    “Hal ini karena penguatan demokrasi tidak mengenal waktu, pemilu juga mempunyai siklus yang terus harus berjalan. Oleh karena itu kerja sama dan kemitraan kelembagaan harus terus berkesinambungan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, Bawaslu Bantul tetap menjalankan program dan kegiatan pasca pengawasan pemilu dan pemilihan.

    Dia mengatakan, dalam hal pencegahan, Bawaslu Bantul concern terhadap penguatan terhadap gerakan anti politik uang melalui Desa Anti Politik Uang (APU) yang sampai saat ini telah terbentuk 18 Desa APU dan telah mempunyai relawan masing masing.

    “Dalam rangka peningkatan literasi demokrasi, Bawaslu Bantul membentuk Bawaslu Corner di Perpustakaan Daerah. Ini selain menjadi tempat literasi demokrasi, juga menjadi wahana ekpose hasil-hasil pengawasan pemilu dan pemilihan di Bantul,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Umar Hasibuan Sorot Tiga Anggota DPR yang Disebutnya Biang Kemarahan Rakyat

    Umar Hasibuan Sorot Tiga Anggota DPR yang Disebutnya Biang Kemarahan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu politikus PKB, Umar Hasibuan memberikan sorotan ke tiga anggota DPR.

    Ketiga anggota DPR yang dimaksud ada Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio.

    Ketiganya disebut Umar Hasibuan sebagai biang dibalik kemarahan rakyat di seluruh Indonesia.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar menyebut rakyat sudah terlalu lama diam melihat tingkah ketiganya. 

    “Selama ini rakyat diam dgn kelakuan angkuh para politikus dan selebriti kita,” tulisnya dikutip Minggu (31/8/2025).

    “Uya kuya, eko patrio, nafa urbach dan sahroni,” ujarnya.

    Bahkan, ia menyebut ketiga anggota DPR ini begitu angkuh dengan jabatan yang mereka duduki.

    “Dgn jabatan yg mrk miliki dgn angkuhnya nantangi rakyat,” sebutnya.

    Umar pun sekarang mempertanyakan keberadaan ketiga yang hilang ditengah chaosnya negara saat ini.

    Ia memberikan sindiran dengan para anggota dewan itu sebagai biang rusuh yang saat ini malah kabur.

    “Skrg kalian  kabur saat rakyat marah? Sialan kalian bikin indonesia rusuh,” terangnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • Terhitung 1 September 2025, NasDem Non-Aktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

    Terhitung 1 September 2025, NasDem Non-Aktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan sejumlah anggota DPR RI yang dinilai menyinggung masyarakat kini berbuntut. Buka hanya penjarahan namun juga sanksi dari partai.

    Seperti yang dilakukan DPP Partai NasDem. Partai yang dinakhodai Surya Paloh ini resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR per Senin, 1 September 2025.

    “DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem,” ujar Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, membacakan surat keputusan DPP Partai NasDem pada Minggu, 31 Agustus 2025.

    Dia mengatakan dalam perjalanannya mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat.

    Hermawi menegaskan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

    “Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini, Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya,” ungkap Hermawi dilansir dari Metro TV.

    Seperti diketahui, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach menjadi sorotan dan menuai kecaman publik atas ucapannya. (bs-sam/fajar)

  • Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI

    Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI

    Jakarta (beritajatim.com) – DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem.

    “NasDem Mencermati dinamika Masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai NasDem H. Surya Paloh dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem,” ujar Sekjen Nasdem Hernawi Taslim dalam siaran pers, Minggu (31/8/2025).

    Dia menyebut, aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan Utama dalam perjuangan Partai NasDem. Menurutnya, perjuangan Partai NasDcm sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

    “Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini, Partai NasDem ‘menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya,” katanya lagi.

    Hernawi menambahkan, dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPRRI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

    “Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat khususnya para Anggota Partai NasDem. Jakarta, 31 Agustus 2025,” ujar Hernawi. [hen/suf]

  • Inilah kondisi rumah Anggota DPR Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu

    Inilah kondisi rumah Anggota DPR Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu

    Minggu, 31 Agustus 2025 12:12 WIB

    Sejumlah massa tidak dikenal mengamati rumah Anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya yang berantakan di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nz

    Sejumlah massa tidak dikenal mendatangi rumah Anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nz

    Massa tidak dikenal mengamati rumah Anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya yang berantakan di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • YLBHI minta polisi menahan diri saat hadapi massa unjuk rasa

    YLBHI minta polisi menahan diri saat hadapi massa unjuk rasa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur meminta kepada aparat kepolisian maupun tentara untuk menahan diri saat menghadapi massa dari aksi unjuk rasa.

    Dia mengatakan bahwa pada Sabtu (30/8) malam hingga Minggu dini hari, situasi demonstrasi yang berujung kericuhan di beberapa titik di Jakarta cukup mencekam. Dia menduga tak sedikit yang menjadi korban dan mengalami kekerasan pada momen tersebut.

    “Yang terpenting adalah sebenarnya sekarang meminta kepada penguasa untuk memerintahkan kepada aparatnya untuk menahan diri, tentara, polisi, semuanya tahan diri,” kata Isnur saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Untuk itu, dia meminta kepada aparat kepolisian untuk tidak menunjukkan arogansi, kekejaman, dan tidak menunjukkan kekuatan senjata kepada massa demonstran.

    “Hadapilah rakyat dengan humanis ya,” kata dia.

    Hingga Minggu siang, pihaknya pun masih mendata jumlah korban atau orang-orang yang ditangkap karena aksi semalam yang mengalami kericuhan.

    “Kami sedang meminta tim baik itu paramedis, baik itu paralegal maupun kantor-kantor LBH, sedang mendata,” kata dia.

    Sebelumnya pada Jumat (31/8) hingga Minggu dini hari, aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan terjadi di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Semanggi, Kwitang, Senen, hingga Tanjung Priok. Selain itu, sejumlah rumah Anggota DPR pun dijarah, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI

    Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem setelah mencermati dinamika yang terjadi saat ini.

    Surat keputusan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach itu diteken Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Dengan keputusan itu, Sahroni dan Nafa Urbach sudah tak lagi menjadi anggota DPR RI terhitung mulai Senin, 1 September 2025.

    “Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem,” kata Hermawi di Jakarta, Minggu.

    Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dia menegaskan bahwa Partai NasDem berbelasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.

    Dia juga mengatakan bahwa pernyataan para wakil rakyat yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

    “Perjuangan Partai NasDem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945,” kata Hermawi.

    Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Selain itu, rumah Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, pun dirusak dan dijarah oleh massa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bella Shofie Resmi Mundur dari DPRD Kabupaten Buru, Pilih Fokus pada Keluarga

    Bella Shofie Resmi Mundur dari DPRD Kabupaten Buru, Pilih Fokus pada Keluarga

    Surabaya (beritajatim.com) – Artis sekaligus politisi, Bella Shofie Rigan, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru, Maluku. Kabar tersebut ia sampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (31/8/2025).

    Dalam keterangannya, Bella menegaskan bahwa keputusan ini berlaku sejak 14 Agustus 2025, disertai bukti surat pengunduran diri yang ditujukan kepada DPW Partai NasDem Maluku.

    “Saya, Bella Shofie Rigan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa terhitung sejak tanggal 14 Agustus saya telah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabutapen Buru dan berikut bukti bahwa saya telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPW Partai NasDem Maluku. Saya memohon maaf karena tidak dapat lagi melanjutkan tugas saya di bidang politik,” tulisnya.

    Unggahan tersebut juga menyertakan foto dokumen pengunduran diri yang dikirimkan ke Ketua DPW Partai NasDem Maluku pada pertengahan Agustus lalu. Dalam surat resminya, Bella mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui perenungan mendalam.

    “Keputusan ini merupakan perenungan panjang antara panggilan tugas dan suara hati. Di tengah riuhnya amanah publik, ada suara lembut yang memanggil dari rumah, suara seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang tak tergantikan. Demi menjawab panggilan itu, saya memilih untuk menepi, agar tidak hanya menjaga amanah keluarga, tetapi juga menjaga kehormatan, martabat, dan marwah Partai NasDem,” tulis Bella, dalam surat pengunduran dirinya.

    Meski mundur dari kursi legislatif, Bella menegaskan dirinya tidak akan berhenti berkontribusi untuk masyarakat Kabupaten Buru. Ia berjanji akan tetap hadir melalui berbagai kegiatan sosial, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “InsyaAllah, saya tetap akan melayani masyarakat lewat jalur yang berbeda. Politik bukan satu-satunya cara untuk mengabdi. Saya masih punya tekad untuk berbagi, terutama di bidang sosial,” ungkapnya.

    Sebelum terjun ke dunia politik, wanita kelahiran 5 Februari 1990, tersebut lebih dulu dikenal sebagai seorang aktris sekalugus penyanyi. Kariernya mulai mencuat setelah menjuarai ajang kecantikan di Medan pada tahun 2008. Sejak saat itu, ia kerap tampil di layar kaca dan merilis beberapa karya musik.

    Langkahnya masuk ke dunia politik sempat menarik perhatian publik, terutama karena latar belakangnya sebagai selebriti. Namun kini, ia memutuskan untuk meninggalkan panggung politik demi memprioritaskan peran utamanya sebagai seorang ibu. (fyi/suf)