Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Gubernur Khofifah Terbitkan SE Cegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Jatim

    Gubernur Khofifah Terbitkan SE Cegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3/3432/013.3/2025 kepada Bupati/Wali Kota di Jawa Timur tentang peningkatan upaya pencegahan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna mencegah/mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa.

    Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas kondisi dinamika masyarakat yang saat ini agar tidak menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

    Tak hanya itu, penerbitan SE ini juga merupakan tindak lanjut dari keterangan pers Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Minggu (31/8/2025) sore tadi mengenai perkembangan situasi negara.

    “Sesuai arahan Presiden didukung pantauan kami langsung dilapangan terkait perkembangan situasi yang terjadi, maka kami menyadari harus ada langkah-langkah strategis sebagai bentuk antisipasi,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi pada Minggu (31/8/2025).

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat meninjau dampak aksi demonstrasi di gedung Grahadi, Minggu (31/8/2025).

    Untuk itu, Gubernur Khofifah menambahkan, perlu adanya penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan instansi pemerintah lainnya jika dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi terdapat aktivitas anarkis.

    “Kita jaga Jawa Timur. Kita jaga Indonesia. Jangan sampai merusak fasilitas umum, menjarah dan sebagainya, karena itu melanggar hukum. Maka sinergi Pemda, TNI, Polri wajib hadir untuk mencegah peristiwa serupa jangan sampai terjadi,” imbuhnya.

    “Bersama Forkopimda Jatim, kami imbau Bupati/ Wali Kota di Jatim melakukan upaya-upaya preventif untuk pengamanan objek-objek vital di daerah masing-masing,” sambungnya.

    Kepada Perguruan Tinggi, Sekolah, Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya, Gubernur Khofifah juga mengimbau
    untuk mencegah pelibatan peserta didik dalam kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kegiatan yang tidak perlu pada malam hari.

    “Mohon kepada guru, wali murid supaya memastikan keamanan anak-anak sekolah,” ungkapnya.

    “Bahkan usai demo ricuh kemarin, Dispendik Surabaya memutuskan untuk meliburkan sekolah tanggal 1-4 September dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk seluruh sekolah,” terangnya.

    Didalam SE tersebut juga diinstruksikan kepada Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan upaya pengamanan di lingkungan masing-masing.

    “Mari bersatu bergandengan tangan, kita hidupkan kembali kampung tangguh/kampung merah putih untuk mencegah aksi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” jelasnya.

    “Kita juga menyeru dan mengajak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan lembaga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan kondusifitas masyarakat,” tegasnya.

    Tak lupa, Gubernur Khofifah juga mengimbau untuk meningkatkan tugas dan peran RT/RW/Kampung maupun satuan lingkungan lainnya.

    “Di tingkat akar rumput RT/RW/Kampung juga punya andil mendorong pengendalian kegiatan anggota masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah masing-masing,” pungkasnya. (tok/but)

  • Golkar Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    Golkar Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    Jakarta (beritajatim.com) – DPP Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Adies yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 yang meliputi Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya itu harus menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

    “Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai GOLKAR, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” tulis siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

    Dalam keterangan tertulis tersebut juga disebutkan, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    DPP Partai Golkar juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi.

    “Di sisi lain, DPP Partai GOLKAR menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR RI dari Partai GOLKAR,” tulis keterangan pers tersebut. [hen/but]

  • Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan kadernya sebagai anggota DPR RI, kini giliran Partai Golkar yang melakukan langkah yang sama.

    Melalui surat yang diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR Fraksi Partai Golkar.

    Penonaktifkan Adies Kadir tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 31 Agustus 2025.

    “Menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025,” demikian surat dari DPP Golkar seperti dikutip Minggu (31/8).

    Dalam suratnya, DPP Partai Golkar menyatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan menjadikan aspirasi rakyat sebagai perjuangan partainya.

    “Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar,” demikian pernyataan partai.

    DPP Partai Golkar juga menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah rakyat saat demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025.

    “Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar,” demikian pernyataan partai tersebut.

    Beberapa partai pada Minggu (31/8) ini telah menonaktifkan sejumlah legislator DPR RI setelah demonstrasi 25 dan 28 Agustus 2025.

    NasDem tercatat menonaktifkan dua legislator, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sebagai anggota DPR RI.

    Langkah NasDem itu lantas diikuti PAN. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan atau Zulhas itu menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio serta Surya Utama (Uya Kuya). (fajar)

  • Ketua Golkar Jatim Bantah Isu Gagarin Pindah ke Demokrat

    Ketua Golkar Jatim Bantah Isu Gagarin Pindah ke Demokrat

    Pacitan (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufti, menepis isu keluarnya Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah dari Partai Golkar.

    “InsyaAllah tidak, Pak Gagarin tetap akan bersama Golkar,” ujar Ali saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar di Kantor DPD Golkar Pacitan, Minggu (31/8/2025).

    Ali menjelaskan, keputusan Gagarin tidak lagi berada di kepengurusan partai hanyalah bagian dari proses regenerasi kepemimpinan Golkar di Pacitan.

    “Ya memang sekarang kan hanya suksesi saja, bukan berarti dia keluar dari Golkar,” tegasnya.

    Anggota DPR RI itu memastikan Gagarin tetap menjadi kader dan bagian dari keluarga besar Golkar, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.

    “Dia tetap menjadi bagian dari Golkar Kabupaten, Golkar Jawa Timur, dan juga Golkar Pusat,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gagarin menyampaikan bahwa dirinya memilih mundur dari kepengurusan partai untuk fokus pada jabatannya saat ini sebagai Wakil Bupati Pacitan, mendampingi Bupati Indrata Nur Bayuaji.

    Bahkan, sempat santer beredar isu bahwa Gagarin akan bergabung dengan Partai Demokrat untuk menyongsong Pilkada Pacitan 2029. Namun, hal itu ditepis langsung oleh Golkar Jawa Timur. (tri/but)

  • Golkar nonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR

    Golkar nonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai anggota DPR.

    Keputusan tersebut diteken oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji di Jakarta, 31 Agustus 2025.

    “Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji dalam keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Sarmuji menjelaskan keputusan tersebut diambil Golkar dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat.

    “Aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan Golkar berdukacita terhadap meninggalnya warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika memperjuangkan aspirasinya.

    Oleh sebab itu, kata dia, keputusan untuk menonaktifkan Adies Kadir merupakan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Golkar.

    Sebelumnya, pada 25 Agustus 2025, terjadi aksi unjuk rasa di Jakarta, termasuk di depan gerbang utama DPR RI. Aksi tersebut menyuarakan penolakan terhadap tunjangan anggota DPR RI.

    Aksi unjuk rasa kembali terjadi pada 28 Agustus 2025. Namun pada Kamis (28/8) malam, Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di tengah kericuhan antara demonstran dan petugas kepolisian di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

    Kericuhan di Pejompongan tersebut terjadi setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dipukul mundur oleh polisi.

    Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim pada Jumat (29/8) dini hari mengungkapkan bahwa ada tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dan berada di dalam rantis tersebut, dan mereka kini masih dalam proses pemeriksaan.

    Insiden yang menewaskan Affan tersebut memicu unjuk rasa susulan yang melibatkan ratusan anggota masyarakat dan sejawat pengemudi ojek daring di depan Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.

    Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri di Jakarta, Jumat (29/8), mengungkapkan tujuh nama anggota Brimob yang diduga berada dalam rantis yang melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia, yakni Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, dan Kompol Cosmas Kaju.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jateng: Tantangan jurnalis di era digital makin kompleks

    DPRD Jateng: Tantangan jurnalis di era digital makin kompleks

    jurnalis saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan konten yang menarik, juga tetap berpegang pada objektivitas, kode etik, serta tanggung jawab publik. Tantangan di era digital bukan hanya soal algoritma media sosial dan persaingan konten, juga damp

    Purwokerto (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Setya Ari Nugraha menilai tantangan jurnalis di era digital makin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

    “Media dan jurnalis adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan. Kolaborasi dan kerja sama yang baik harus terus dijaga, terlebih tantangan era digital semakin kompleks,” katanya dalam diskusi kelompok terpumpun bertema bertema “Jurnalis di Era Digital: Antara Konten, Cuan, dan Tantangan Digital” yang selenggarakan oleh DPRD Jateng dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Banyumas, Minggu.

    Oleh karena itu, kata dia, kegiatan diskusi tersebut menjadi ruang penting bagi insan pers untuk memperkuat peran dan eksistensinya di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

    Menurut dia, jurnalis saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan konten yang menarik, juga tetap berpegang pada objektivitas, kode etik, serta tanggung jawab publik. Tantangan di era digital bukan hanya soal algoritma media sosial dan persaingan konten, juga dampak polarisasi informasi yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

    “Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang terus menjaga profesionalisme sekaligus menyuarakan isu-isu strategis di Jawa Tengah, khususnya di wilayah selatan yang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan dan kemiskinan,” kata Setya Ari.

    Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Banyumas Lilik Darmawan mengharapkan diskusi tersebut dapat memperkuat kapasitas jurnalis lokal agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Jurnalisme tetap relevan di era digital, meskipun mengalami transformasi. Tantangannya adalah bagaimana menjaga kredibilitas, menguasai multimedia, hingga membangun kedekatan dengan audiens,” katanya.

    Diskusi yang melibatkan anggota PWI Kabupaten Banyumas dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Banyumas Raya itu juga menghadirkan narasumber lain, yakni Selastio Fadli selaku Pendiri dan Direktur Lintang Academy –sebuah lembaga yang pendidikan di Kabupaten Banyumas, yang mengajarkan teknologi informatika secara gratis kepada masyarakat.

    Dalam paparannya, Fadli menjelaskan berbagai perkembangan teknologi informatika maupun penggunaan akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) yang dinilai sebagai salah satu tantangan tersendiri bagi media daring.

    Menurut dia, akal imitasi menjadikan masyarakat malas membaca berita langsung dari sumbernya karena cukup memerintahkan aplikasi AI untuk mencarikan berita yang diinginkan tanpa harus membuka laman media daring dan selanjutnya diperdengarkan.

    Dengan demikian, kata dia, penggunaan AI tidak akan menambah jumlah kunjungan pembaca media daring. “Bagi teman-teman jurnalis yang ingin mempelajari teknologi informatika, kami siap membantu,” kata Fadli.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo ajak rakyat tenang, jaga keluarga, dan percaya pemerintah

    Prabowo ajak rakyat tenang, jaga keluarga, dan percaya pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga keluarganya di tengah dinamika demonstrasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

    Ia menegaskan hal itu di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, dan menyatakan bahwa pemerintah bersama seluruh partai politik, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, bertekad memperjuangkan aspirasi rakyat yang sedang berkembang.

    “Mari saling mengingatkan keluarga kita agar tidak ikut kegiatan yang merugikan kepentingan umum,” katanya, saat menyampaikan pernyataan bersama para ketua umum partai politik dan pimpinan MPR/DPR.

    Ia juga meminta kepada masyarakat untuk percaya kepada pemerintah dalam menangani aspirasi yang muncul dan mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang.

    “Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba,” ujarnya.

    Ia menekankan agar masyarakat menyuarakan aspirasi secara damai tanpa merusak fasilitas umum, menjarah, atau menimbulkan kerusuhan.

    Ia mengingatkan bahwa tindakan anarkis hanya akan merugikan kepentingan bersama karena merusak uang rakyat.

    Lebih lanjut, dia juga mengajak masyarakat untuk saling mengingatkan keluarga agar tidak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi mengarah pada tindakan makar bahkan terorisme.

    “Kita harus waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia maju dan sejahtera,” katanya

    Mengutip semangat nenek moyang bangsa, dia menekankan pentingnya gotong royong dalam menjaga lingkungan, keselamatan keluarga, serta keutuhan Tanah Air.

    “Jangan mau terus diadu domba. Mari bersama-sama memperbaiki kekurangan dalam pemerintahan maupun dalam diri kita sebagai bangsa,” katanya, mengakhiri pernyataan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kumpulkan Ketua Partai, Presiden: Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan ke LN

    Kumpulkan Ketua Partai, Presiden: Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan ke LN

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, pimpinan DPR telah sepakat akan mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan dan memberhentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama para Ketua Partai Politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Dalam konferensi pers itu hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Ada pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

    Selanjutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

    Dia juga memastikan, segala aspirasi dan tuntutan rakyat yang disampaikan dalam demonstrasi beberapa waktu belakangan ini didengar oleh pemerintah serta DPR RI.

    “Para pimpinan DPR dan para Ketua Umum partai telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo. [hen/aje]

  • DPP PA GMNI: Tegakkan keadilan, dengar suara rakyat

    DPP PA GMNI: Tegakkan keadilan, dengar suara rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) menyerukan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menegakkan keadilan seraya mendengarkan suara rakyat untuk merespons meluasnya aksi unjuk rasa.

    “Menyerukan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menegakkan keadilan secara cepat, transparan, dan tidak tebang pilih atas tuntutan masyarakat dan mahasiswa,” kata Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    PA GMNI menyatakan aspirasi publik wajib didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme partisipasi yang bermakna, termasuk rapat dengar pendapat terbuka, publikasi data kebijakan, dan kajian dampak sosial-ekonomi yang dapat diakses publik.

    Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu menggelar musyawarah nasional untuk mendengar aspirasi rakyat dengan mengundang tokoh agama, tokoh adat, akademisi, perwakilan mahasiswa, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, tokoh pers, pelaku dunia usaha, serta pimpinan lembaga negara.

    “Musyawarah Nasional perlu diagendakan dengan jelas, berbasis data, dan menghasilkan peta jalan kebijakan yang responsif agar terwujudnya keadilan sosial dan mengikis kesenjangan warga masyarakat secara cepat dan berkelanjutan,” ujar Arief.

    Di sisi lain, PA GMNI mengimbau para pejabat publik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk senantiasa menunjukkan pola hidup sederhana, berempati kepada rakyat, serta mengutamakan efisiensi anggaran.

    Ditekankan, kebijakan dan perilaku pejabat harus mencerminkan solidaritas terhadap beban ekonomi rakyat dan memprioritaskan belanja publik pada kebutuhan dasar, antara lain, pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

    “Jangan membuat kebijakan dan tindakan yang membebani rakyat,” seru DPP PA GMNI.

    Lebih lanjut, PA GMNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, tidak terprovokasi oleh kejadian di lapangan maupun informasi yang belum terverifikasi. Gotong royong sesama anak bangsa perlu diperkuat, sembari menjaga ketertiban umum.

    PA GMNI juga menyerukan agar seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat proses demokrasi untuk rakyat dan keadilan sosial.

    “Menyerukan kepada semua komponen bangsa untuk menahan diri dan menjaga dan merawat fasilitas publik karena itu dibangun dengan pajak rakyat. Kita ketahui bersama perusakan fasilitas publik hanya akan merugikan rakyat juga,” imbuh Arief.

    Di samping itu, PA GMNI menuntut dan mendesak penegak hukum untuk mengusut insiden dalam penanganan massa aksi di Jakarta, Kamis (28/8), yang menyebabkan pengemudi ojek daring Affan Kurniawan tewas, dengan cara independen, transparan, dan akuntabel.

    “Kami mendorong pembentukan tim investigasi yang kredibel, perlindungan saksi/korban, keterbukaan informasi kepada publik, serta sanksi tegas apabila adanya pelanggaran prosedur dan HAM sekaligus menjamin due process of law bagi semua pihak,” demikian seruan DPP PA GMNI.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kodam Jaya kerahkan 1 kompi patroli keliling Jakarta

    Kodam Jaya kerahkan 1 kompi patroli keliling Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Komando Daerah Militer Jayakarta mengerahkan satu pasukan Satuan Setingkat Kompi untuk berpatroli keliling wilayah Jakarta, Minggu, guna mengantisipasi aksi anarkis dan penjarahan, seperti yang beberapa waktu lalu terjadi.

    Patroli itu dimulai dari Monumen Nasional di Jakarta Pusat dan menyusuri wilayah-wilayah yang merupakan titik aksi unjuk rasa, mulai dari Semanggi, Senayan, hingga sekitarnya. Panglima Kodam Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi, pun berkomitmen jajarannya menjamin keselamatan rakyat.

    “Tentu di sini kan ada beberapa kantor, kementerian, termasuk juga fasilitas-fasilitas umum yang tentu sudah menjadi bagian daripada pengamanan,” kata dia sebelum melepas pasukan untuk berpatroli.

    Ketika berada di sekitaran Senayan, Jakarta Pusat, patroli pasukan TNI itu pun sempat bertemu dengan sejumlah orang yang tengah aksi unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen. Para prajurit pun turun dan langsung membubarkan massa aksi dan yang berkumpul-kumpul menggunakan sepeda motor.

    Para prajurit itu pun dilengkapi dengan rompi anti peluru, tetapi tanpa membawa senjata apapun, baik senjata api maupun senjata tajam.

    Rombongan konvoi patroli itu pun berhenti beberapa saat di depan Senayan Park guna menyisir dan membubarkan massa aksi agar lalu lintas kembali pulih.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa situasi Jakarta saat ini berangsur kondusif dan pun mengimbau kepada warga Jakarta dan sekitarnya agar mencegah keluarganya ikut dalam aksi anarkisme.

    “Karena keamanan, kenyamanan, ketertiban kota Jakarta itu milik kita semua. Jadi saling jaga,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.