Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Analis sebut kebijakan publik harus berbasis pada informasi intelijen

    Analis sebut kebijakan publik harus berbasis pada informasi intelijen

    Jakarta (ANTARA) – Analis politik Boni Hargens menyebutkan kebijakan publik yang diterapkan semua institusi publik saat ini sudah saatnya berbasis pada informasi intelijen yang akurat dan objektif alias intelligence-led policy.

    “Informasi intelijen adalah data yang murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan lain yang kompleks,” kata Boni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan hal itu seiring dengan pola gerakan yang viral, masif, dan tak terbendung sejak kejadian demonstrasi di Pati, Jawa Tengah, di mana semua institusi negara yang relevan disarankan melakukan evaluasi dan analisis yang mendalam serta komprehensif mengenai situasi yang ada dan segera merumuskan langkah cegah dini yang efektif dan akurat.

    Boni berpendapat aksi demonstrasi kolosal di banyak kota di Indonesia belakangan ini bukan hanya luapan kemarahan rakyat terhadap para wakilnya di parlemen, melainkan sebuah determinasi historik bahwa kekuasaan sejatinya milik rakyat.

    Dikatakan bahwa wakil rakyat sudah seharusnya bersikap rendah hati dan hormat terhadap rakyat sebagai pemilik kekuasaan.

    “Narasi dan tindakan publik dari para wakil harus diselaraskan dengan kondisi hidup rakyat yang telah memilih mereka untuk duduk dalam jabatan publik,” tuturnya.

    Untuk itu, dalam skala makro, Boni memandang gelombang aksi massa belakangan ini tidak berdiri sendiri dan terpisah dari gerakan penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati dan daerah lain di Indonesia.

    Ia menuturkan semua pihak bisa saja mengkritisi kelemahan skenario manajemen efisiensi di Kementerian Keuangan, tetapi poinnya bukan hanya di situ.

    Sejak peristiwa Pati, sambung Boni, sebetulnya sudah terlihat ada potensi terjadinya gelombang aksi besar yang bisa melahirkan gerakan kolosal, yang boleh disebut sebagai Jawa Spring atau Musim Semi Jawa.

    Disebutkan bahwa istilah itu hanya meniru istilah Arab Spring atau Musim Semi Arab yang merujuk pada gelombang demokratisasi besar-besaran di Timur Tengah, yang dimulai pada akhir 2010.

    Apalagi Kabupaten Pati di tanah Jawa memiliki sejarah yang istimewa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka memulai pembangkangan terhadap rezim kolonial Belanda pada masa lalu.

    “Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia hari ini, maka perlu ada analisis prediktif yang mendalam dalam rangka merumuskan langkah mitigasi dalam konteks cegah dini,” ungkap Boni, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI).

    Sejalan dengan itu, Boni mengapresiasi pernyataan pers Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pejabat publik bersikap rendah hati dan melakukan koreksi diri karena siapa pun di jabatan publik bisa diberhentikan kapan saja oleh rakyat.

    Pernyataan Presiden dinilai merupakan sebuah bentuk renungan moral yang mendalam dan seharusnya menjadi bahan refleksi oleh semua pejabat publik dari daerah sampai pusat.

    Di sisi lain, menurut ia, semua pihak sebenarnya tidak ingin pemerintahan terganggu dan kesulitan bekerja karena gejolak seperti saat ini, maka perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik pada sektor legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

    Selain itu, dikatakan bahwa perlu ada langkah strategis untuk mencegah adanya upaya penyusupan oleh para penumpang gelap atau free riders, yang ingin membenturkan rakyat dengan aparat keamanan.

    “Upaya bentur-membenturkan berpotensi memperumit keadaan dan mendatangkan bencana yang lebih kompleks dan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mencegah bara anarkisme di NTB

    Mencegah bara anarkisme di NTB

    Mataram (ANTARA) – Aksi demonstrasi ribuan massa yang berujung pembakaran dan penjarahan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (30/8/2025) meninggalkan jejak luka yang dalam.

    Gedung utama dewan, ruang sidang paripurna, sekretariat, hingga inventaris kantor habis dilalap api. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Lebih dari itu, peristiwa ini mencederai wajah demokrasi daerah dan menguji daya tahan sosial masyarakat NTB.

    Demonstrasi pada hakikatnya adalah ruang koreksi terhadap kekuasaan, saluran aspirasi rakyat agar kebijakan tidak menyimpang dari kepentingan umum.

    Namun, ketika aspirasi berubah menjadi amarah kolektif, lalu menjelma anarkisme, yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran dan trauma berkepanjangan. Demokrasi kehilangan martabatnya, rakyat kehilangan harapan, dan pembangunan daerah ikut tersandera.

    Mataram pernah mencatat peristiwa kelam pada Januari 2000, ketika kerusuhan massa meluluhlantakkan rumah, ruko, rumah ibadah, hingga memaksa ribuan warga mengungsi. Ekonomi lumpuh bertahun-tahun, citra NTB tercoreng, dan trauma sosial diwariskan lintas generasi. Butuh kerja keras, waktu panjang, dan modal sosial yang besar untuk membangkitkan kembali kepercayaan, baik di tingkat nasional maupun global.

    Kini, dua puluh lima tahun kemudian, bara itu kembali menyala dalam bentuk berbeda. Gedung DPRD NTB dijadikan sasaran amarah. Ironisnya, gedung tersebut adalah simbol representasi rakyat, tempat di mana aspirasi mestinya diperjuangkan. Pembakaran gedung dewan adalah paradoks. Aspirasi untuk rakyat justru menghancurkan rumah rakyat sendiri.

    Anarkisme tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari akumulasi kekecewaan, ketidakpuasan terhadap cara negara dan elit mengelola mandat rakyat. Tuntutan massa yang menolak rancangan undang-undang, menuntut penegakan hukum, hingga mendesak pencopotan pejabat tinggi adalah refleksi keresahan sosial-politik yang nyata.

    Kesenjangan sosial-ekonomi yang makin lebar ikut menjadi bara yang mudah tersulut. Di tengah pertumbuhan pembangunan, masih ada potret masyarakat yang tertinggal. Ketidakadilan distribusi sumber daya, isu transparansi penggunaan anggaran, hingga praktik politik yang dinilai elitis menambah rasa keterasingan masyarakat terhadap pemimpin mereka.

    Namun, menyampaikan aspirasi dengan cara membakar gedung atau menjarah fasilitas publik jelas bukan jalan keluar. Kekerasan hanya memperlebar jarak, memicu distrust, dan menghambat solusi substantif yang justru diharapkan dari sebuah aksi demokrasi.

    Belajar dari kegagalan komunikasi

    Peristiwa ini juga mengungkap kelemahan komunikasi politik. Tidak adanya ruang dialog antara perwakilan massa dengan anggota dewan pada hari kejadian memperburuk situasi. Massa yang merasa diabaikan memilih mengekspresikan kekecewaan lewat tindakan destruktif. Padahal, dialog adalah kunci demokrasi.

    Ketiadaan jembatan komunikasi yang efektif antara pengunjuk rasa dan lembaga politik adalah alarm keras. Demokrasi yang sehat membutuhkan saluran partisipasi yang terbuka, responsif, dan transparan. Kapan pun aspirasi rakyat diabaikan, celah bagi provokasi akan terbuka lebar.

    Langkah-langkah pemulihan pascaperistiwa ini tidak cukup berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku. Lebih jauh, ada pekerjaan rumah besar untuk memastikan NTB tetap kondusif dan tidak kembali terjerumus ke dalam lingkaran kekerasan.

    Pertama, memperkuat saluran dialogis. Lembaga legislatif dan eksekutif perlu membuka ruang komunikasi reguler dengan mahasiswa, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok kritis. Kehadiran pemimpin di tengah massa bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi sarana membangun kepercayaan.

    Kedua, mengembalikan politik pada fungsinya. DPRD sebagai representasi rakyat tidak boleh terjebak dalam permainan kepentingan kelompok. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas harus dikedepankan. Tanpa itu, jarak dengan rakyat akan makin melebar.

    Ketiga, memperkuat ketahanan sosial. Kesenjangan ekonomi yang memicu kecemburuan sosial perlu diatasi dengan kebijakan afirmatif. Pembangunan tidak boleh hanya dirasakan oleh segelintir pihak, tetapi harus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

    Keempat, menjaga profesionalisme aparat. Polisi dan TNI dituntut untuk bersikap adil, tegas, dan humanis. Tindakan represif hanya akan memperkeruh suasana. Sebaliknya, pendekatan persuasif berbasis dialog akan memperkuat legitimasi aparat di mata masyarakat.

    Kelima, membangun kesadaran kolektif. NTB harus dipahami sebagai rumah bersama yang wajib dijaga. Anarkisme bukan wajah asli masyarakat NTB yang dikenal santun dan beradab. Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini, termasuk melalui pendidikan politik di sekolah dan perguruan tinggi.

    Demokrasi yang beradab

    Peristiwa di DPRD NTB harus menjadi bahan refleksi kolektif. Demokrasi tanpa etika hanyalah jalan pintas menuju kehancuran. Aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional, tetapi harus dijalankan dengan tertib, damai, dan bermartabat.

    Sebaliknya, elit politik harus mengingat bahwa amanah yang mereka emban bukanlah hak istimewa, melainkan kewajiban melayani rakyat. Jika demokrasi hanya diperlakukan sebagai arena perebutan kursi, rakyat akan kehilangan kepercayaan, dan aksi-aksi jalanan akan terus menjadi pilihan, bahkan dalam bentuk yang keliru.

    Mataram 2000 telah mengajarkan pahitnya konflik. DPRD NTB 2025 kini memberi alarm baru. Kita tidak boleh lagi mengulang kesalahan yang sama. Kondusivitas adalah syarat mutlak bagi pembangunan. Tanpa stabilitas, kesejahteraan hanya akan menjadi janji kosong.

    Api yang melahap Gedung DPRD NTB adalah simbol amarah. Tetapi, dari bara itu kita bisa belajar untuk menyalakan cahaya baru yakni cahaya persatuan, cahaya kedewasaan politik, dan cahaya demokrasi yang lebih sehat.

    Solusi sejati terletak pada keberanian semua pihak untuk berubah, rakyat menyampaikan aspirasi dengan santun, aparat mengawal dengan humanis, dan elit politik kembali pada mandat rakyat.

    Dengan cara itu, NTB bukan hanya selamat dari bara anarkisme, tetapi juga mampu menyalakan harapan baru bagi demokrasi yang beradab dan pembangunan yang berkelanjutan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HNW dukung Kepala BP Haji jadi Menteri Haji dan Umrah

    HNW dukung Kepala BP Haji jadi Menteri Haji dan Umrah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji ditunjuk menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah yang akan dibentuk Presiden berdasarkan amanat Undang-Undang Perubahan Haji dan Umrah.

    HNW, sapaan karibnya, menyebut persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2026 sudah semakin mepet sehingga lebih baik Kementerian Haji dan Umrah nanti melanjutkan dari yang sudah berjalan di Badang Penyelenggara (BP) Haji sekarang.

    “Kami dukung agar nanti Presiden melantik Kepala dan Wakil Kepala BP Haji menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji. Keduanya merupakan pimpinan pertama sejak BP Haji dihadirkan oleh Presiden Prabowo, dan tentu keduanya telah menguasai amanat dan visi misi pengelolaan haji yg diinginkan Presiden Prabowo,” kata NHW dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    HNW mengatakan soliditas internal lembaga sangat dibutuhkan menghadapi persiapan haji 2026 yang sudah mulai berjalan dan umat menaruh harapan besar akan suksesnya lembaga Kementerian Haji.

    Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan setiap tahunnya Indonesia memberangkatkan lebih dari 220 ribu orang jamaah haji, dengan total dana penyelenggaraan sekitar Rp20 triliun. Ke depan, sesuai dengan Visi Saudi 2030 dan perjuangan pemenuhan kuota haji, jumlah jamaah Haji dari Indonesia sangat mungkin terus meningkat.

    HNW mengapresiasi Presiden Prabowo yang mempunyai perhatian dengan urusan haji sehingga menerbitkan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji.

    DPR RI kemudian bekerja agar dasar hukum BP Haji semakin kuat dan tidak hanya berbentuk badan, melalui RUU Perubahan Ketiga atas UU Haji dan Umrah yang telah disahkan di Rapat Paripurna DPR pada 26 Agustus 2025.

    “Alhamdulillah DPR berhasil menyelesaikan RUU Perubahan Haji tepat waktu, dan menyepakati peningkatan status kelembagaan BP Haji dari ‘Badan’ menjadi ‘Kementerian’. Untuk itu, dibutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak keumatan untuk memimpin Kementerian baru seperti Kementerian Haji dan Umrah, seperti Kepala dan Wakil Kepala BP Haji saat ini,” ujarnya.

    Hidayat menyebut Gus Irfan (Mochamad Irfan Yusuf) yang saat ini menjabat Kepala BP Haji merupakan cucu pendiri NU K.H. Hasyim Asyari dan banyak beraktivitas di pesantren maupun kalangan NU. Sementara Dahnil Anzar selaku Wakil Kepala BP Haji merupakan aktivis Muhammadiyah yang pernah menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.

    Dengan rekam jejak tersebut, pada rapat haji terakhir di Komisi VIII DPR pada 27 Agustus 2025, secara umum anggota Komisi VIII juga mendukung bila Kepala dan Wakil Kepala BP Haji untuk lanjut diangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri yang memimpin Kementerian Haji dan Umrah nanti.

    “Mereka berdua selain merupakan perintis awal di BP Haji, yang sudah melampaui fase rintisan awal yang tentu tidak mudah dalam menyusun berbagai SOP dan kelengkapan kerja kelembagaan di sana, juga sekaligus telah mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah,” kata HNW.

    Ia pun memberikan dukungan penuh agar keduanya bisa dilantik sebagai menteri dan wakil menteri Haji demi penyelenggaraan haji yang lebih baik dan pelayanan haji yang lebih profesional bagi masyarakat Indonesia.

    “Tentu kami dukung agar mereka berdua dilantik Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji, dengan harapan terwujudnya keinginan Umat agar penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan tidak mengulangi masalah seperti pada penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya. Dan tentu juga agar dapat memenuhi harapan Presiden Prabowo dengan dihadirkannya Kementerian Haji terpisah dari Kementerian Agama,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR kembali gelar rapat usai digempur aksi unjuk rasa berhari-hari

    DPR kembali gelar rapat usai digempur aksi unjuk rasa berhari-hari

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI kembali menggelar rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, setelah berhari-hari lalu digempur oleh aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat yang berujung anarki.

    Adapun Komisi I DPR menggelar rapat kerja terkait pembahasan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama TNI. Sejumlah Anggota Komisi I DPR RI berserta pimpinannya pun sudah beraktivitas dan hadir di kompleks parlemen.

    “APBN kan siklus, siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

    Selain Utut, sejumlah anggota Komisi I DPR yang tampak hadir antara lain Dave Laksono, Sukamta, TB Hasanuddin, Gavriel Novanto, hingga Andina Theresia Narang.

    Rencananya DPR RI juga akan menggelar rapat Badan Legislasi DPR RI dengan agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

    Adapun sejak 25 Agustus 2025, massa aksi unjuk rasa memadati kompleks parlemen untuk menyampaikan tuntutan, yang salah satunya soal penghapusan tunjangan fantastis bagi anggota DPR RI.

    Kemudian pada 28 Agustus 2025, gabungan serikat buruh pun menggelar aksi di kompleks parlemen untuk menyampaikan tuntutan, di antaranya soal penghapusan outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.

    Namun pada sore hari, kompleks parlemen didatangi oleh massa unjuk rasa dari elemen lainnya hingga menyebabkan kericuhan. Aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan itu pun berlanjut hingga 29 dan 30 Agustus 2025, hingga Presiden Prabowo Subianto meminta aparat untuk melakukan tindakan tegas.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Rusdi Sutejo: Pasuruan Aman, Warga Jangan Terprovokasi Isu Negatif

    Bupati Rusdi Sutejo: Pasuruan Aman, Warga Jangan Terprovokasi Isu Negatif

    Pasuruan (beritajatim.com) – Suasana Kabupaten Pasuruan dipastikan tetap kondusif meski dinamika nasional tengah memanas. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, dalam sebuah rapat koordinasi bersama berbagai elemen masyarakat.

    Rapat koordinasi tersebut digelar di Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dan dihadiri oleh Forpimda, alim ulama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga mahasiswa. Dalam forum itu, Mas Rusdi sapaan akrabnya menyerukan pentingnya persatuan.

    “Pasuruan harus tetap damai, aman, dan tidak mudah terprovokasi isu-isu negatif yang bisa memecah belah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keamanan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.

    Menurut Rusdi, sampai saat ini kondisi Pasuruan berjalan normal dan terkendali. “Bahkan setiap aksi penyampaian aspirasi masyarakat selalu difasilitasi dengan baik oleh pemerintah dan aparat keamanan,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa kebersamaan dalam menjaga stabilitas wilayah adalah bentuk nyata kecintaan pada bangsa. “Mari kita rawat rasa persaudaraan ini demi menjaga Pasuruan tetap kondusif,” imbuhnya.

    Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menambahkan langkah konkret aparat dalam menjaga ketertiban. “Kami aktifkan kembali patroli skala besar di titik rawan agar potensi gejolak bisa dicegah sejak dini,” tegasnya.

    Selain patroli, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan tokoh agama dan organisasi masyarakat. “Kami libatkan semua unsur untuk menjaga wilayahnya masing-masing agar tercipta keamanan yang menyeluruh,” tambah Jazuli.

    Pemetaan pengamanan juga dilakukan di sejumlah lokasi strategis seperti kantor pemerintahan dan lembaga legislatif. “Obyek vital seperti Pemkab Pasuruan dan DPRD sudah termasuk dalam rencana penjagaan khusus,” ungkapnya.

    Tokoh masyarakat Pasuruan, KH. Ahmad Basori, mendukung langkah yang diambil pemerintah daerah dan kepolisian. “Kerukunan warga adalah pondasi utama, jika dijaga bersama maka Pasuruan akan selalu damai,” ucapnya.

    Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan Pasuruan tetap menjadi daerah yang aman dan nyaman. “Kami ingin Pasuruan menjadi contoh daerah yang kondusif meski situasi nasional sedang bergejolak,” tutup Bupati Rusdi. [ada/aje]

  • Soft Launching Buku Bandawasa Negeri Taman Bumi: Menyingkap Bondowoso dari Megalitikum hingga Geopark

    Soft Launching Buku Bandawasa Negeri Taman Bumi: Menyingkap Bondowoso dari Megalitikum hingga Geopark

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Buku berjudul Bandawasa Negeri Taman Bumi resmi diperkenalkan melalui soft launching di Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Bondowoso, Minggu (31/8/2024).

    Karya setebal 460 halaman ini terdiri atas 13 pupuh, dirancang oleh Lutfi Khoiron, dengan penutur kisah utama Sinung Sudrajad.

    Dalam pemaparannya, Lutfi Khoiron menegaskan bahwa Bondowoso memiliki posisi istimewa dalam sejarah Nusantara.

    “Bondowoso ini riwayatnya seperti papan—ditulis, dihapus, lalu ditulis lagi. Sejak era kapitayan hingga kolonial, selalu menjadi pusat,” ucapnya.

    Ia menyebut catatan penting mulai dari letusan dahsyat Gunung Raung pada 1586, tragedi 11 Maret 1767 yang menewaskan sekitar 80 ribu jiwa, hingga kewajiban Bondowoso menyetor 200 ton beras ke VOC pada 1771.

    Menurutnya, sejumlah tokoh besar seperti Sunan Giri dan Arya Wiraraja diyakini berasal dari Bondowoso. Bahkan, dawuh Mbah Ronggo—Bupati Pertama Bondowoso—menyebut Patih Gajah Mada yang pertama kali “meletakkan paku emas” di Bondowoso.

    “Penduduk Bali Age pun asal-usulnya dari Bondowoso. Tuhan memang menciptakan Bondowoso sebagai taman bumi, sama seperti Ijen Purba dan bentang geologis lainnya,” kata Lutfi.

    Sementara itu, Sinung Sudrajad menegaskan pentingnya buku ini sebagai penguat identitas lokal. “Seorang dari bangsa Estonia pernah berpesan, untuk menghancurkan bangsa cukup dengan memutus mata rantai generasi dengan leluhurnya. Buku ini hadir untuk menyambung kembali rantai itu,” ujarnya.

    Ia menyadari masih ada kekurangan teknis dalam naskah, namun menegaskan bahwa hal itu justru menandakan otentisitas karya.

    “Buku ini lahir dari proses panjang, bukan hasil instan. Kami juga mengapresiasi karya-karya penulis Bondowoso sebelumnya,” tambahnya.

    Menurut Sinung, Bondowoso adalah peradaban pertama di tapal kuda, yang ditetapkan pula sebagai pusat kota megalitikum..Seni tradisi lokal seperti pojien disebut masih menyimpan jejak budaya megalitikum.

    “Bondowoso pernah jadi pusat karisidenan Besuki, bahkan tercatat dalam Kakawin Nagarakertagama karya Mpu Prapanca. Dari klasik, Islam, kolonial, hingga kemerdekaan, Bondowoso selalu jadi bagian penting peradaban,” terangnya.

    Ia menutup dengan pesan bahwa sejarah selalu berulang. “Dulu Bondowoso dikenal sebagai Taman Jawa. Kini, masuk dalam kawasan Geopark Taman Bumi. Itu bukti sejarah terus berulang,” pungkasnya. [awi/aje]

  • Mantan Wabup Jember Kiai Muqit: Jangan Paksakan Kebijakan yang Tak Maslahat

    Mantan Wabup Jember Kiai Muqit: Jangan Paksakan Kebijakan yang Tak Maslahat

    Jember (beritajatim.com) – KH Abdul Muqit Arief, Wakil Bupati 2016-2021 dan pengasuh Pondok Pesantren Al Falah di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap pemerintah dan parlemen untuk tetap memperhatikan kemaslatahan masyarakat dalam mengambil kebijakan.

    “Segala kebijakan yang dirasa tidak membawa kemaslahatan jangan dipaksakan atas nama apapun. Atas nama pembangunan, atas nama efisiensi sekalipun,” kata pria yang akrab di sapa Kiai Muqit ini, Senin (1/9/2025).

    Pesan ini disampaikan Muqit sebagai respons terhadap situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Aksi unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Sementara di Jember, dua kali aksi unjuk rasa memprotes tindakan polisi yang menyebabkan kematian seorang pengemudi ojek online di Jakarta terjadi pada 29-30 Agustus 2025

    Muqit berpesan kepada pejabat dan anggota parlemen untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan dan mengeluarkan pernyataan. “Bagi seorang pimpinan, satu kalimat saja diucapkan, didengar seluruh masyarakat Jember. Jadi memang harus hati-hati. Arogansi dalam tutur kata, arogansi dalam tindakan, arogansi dalam bentuk apapun jangan sampai dilakukan,” katanya.

    “Insyaallah masyarakat akan sangat menghargai para pemimpinnya yang santun dalam tutur kata, santun dalam perbuatan, santun dalam kebijakan dan sebagainya. Itu adalah harapan kita semua,” kata Muqit.

    “Apa yang terjadi ini harus menjadi instrospeksi bagi pejabat, karena ini sebetulnya asal-muasalnya berangkat dari kebijakan pejabat,” kata Muqit.

    Menurut Muqit, keluh kesah sebagian masyarakat memang ditumpahkan di media sosial. “Namun yang tidak berkomentar lebih banyak, dan mereka nggrundel (menggerutu,red) ketika terjadi seperti ini,” katanya. [wir]

  • Mantan Wabup Kiai Muqit Minta Warga Jaga Jember agar Tetap Aman

    Mantan Wabup Kiai Muqit Minta Warga Jaga Jember agar Tetap Aman

    Jember (beritajatim;com) – KH Abdul Muqit Arief, Wakil Bupati 2016-2021 dan pengasuh Pondok Pesantren Al Falah di Kecamatan Silo, meminta semua pihak untuk menjaga Kabupaten Jember, Jawa Timur, tetap aman tanpa kerusuhan di tengah maraknya aksi unjuk rasa akhir-akhir ini.

    Dua kali aksi unjuk rasa telah terjadi di depan Markas Kepolisian Resor Jember, 29 dan 30 Agustus 2025. Namun sejauh itu aksi unjuk rasa tidak melebar menjadi aksi kerusuhan, kendati sempat ada lemparan bom molotov yang meleset dari sasaran oleh segelintir peserta aksi.

    “Saya sangat menghargai semua pihak, termasuk adik-adik mahasiswa, yang menyampaikan aspirasi. Itu hak mereka. Cuma mungkin harus tetap terukur, tetap terkendali,” kata pria yang akrab disapa Kiai Muqit ini kepada Beritajatim.com, Senin (1/9/2025).

    “Jember ini bukan hanya milik pejabat, bukan hanya milik bupati dan DPR, tapi milik kita semua. Apabila Jember rusak, yang rugi bukan hanya bupati dan DPR, tetapi kita semua. Saya berharap kepada semua pihak, teruslah menyampaikan aspirasi tetapi dengan penuh sense of belonging terhadap Jember,” kata Kiai Muqit.

    Muqit juga menyerukan kepada semua tokoh, termasuk tokoh agama di Jember, untuk mendampingi masyarakat pada situasi ini. “Semua tokoh di Jember untuk secara proaktif pada detik-detik yang kritis ini menemani masyarakat, mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Jember,” katanya.

    Muqit mendukung dilakukannya seruan atau pernyataan bersama oleh para tokoh. “Apabila itu memang dirasa perlu dalam kondisi kritis semacam ini, sangat bagus. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri, karena kan masing-masing tokoh punya komunitas tersendiri. Mumpung Jember belum ketularan (aksi kerusuhan),” katanya. [wir]

  • Bikin Ajakan Aksi Madiun Menggugat di Magetan, Remaja Akui Hanya Bercanda

    Bikin Ajakan Aksi Madiun Menggugat di Magetan, Remaja Akui Hanya Bercanda

    Magetan (beritajatim.com) – Sebuah pesan berantai yang beredar melalui aplikasi WhatsApp sempat menghebohkan masyarakat Madiun dan Magetan.

    Pesan itu berisi ajakan mengikuti aksi bertajuk “Seruan Aksi Serentak Masyarakat Madiun Menggugat” yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (31/8/2025) di Alun-Alun Magetan dengan tujuan Kantor DPRD Magetan.

    Dalam narasi ajakan tersebut, massa diminta mengenakan pakaian serba hitam. Bahkan, disertakan pula tautan grup WhatsApp untuk koordinasi peserta aksi.

    Namun, beredarnya pesan itu kemudian menuai klarifikasi. Seorang remaja yang mengaku sebagai pembuat grup WhatsApp Penggerak Magetan sekaligus penyusun narasi ajakan aksi tersebut menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah video.

    “Saya atas nama selaku admin yang membuat grup Penggerak Magetan. Sekali lagi saya tegaskan, niat saya membuat grup ini dan membuat narasi demo hanya untuk bercanda dengan enam teman saya. Tetapi salah satu teman saya ada yang menyebarkan narasi serta link grupnya sehingga menimbulkan kericuhan,” ujarnya dalam video klarifikasi.

    Seruan Aksi

    Remaja itu menegaskan tidak memiliki niat untuk memprovokasi masyarakat. Ia menyebut narasi yang dibuatnya merupakan templat dari aksi di Kota Madiun yang digelar pada Sabtu (30/8/2025) dan ditulis asal-asalan tanpa mencantumkan penanggung jawab.

    “Saya benar-benar tidak ada niat memprovokasi. Kembali ke niat awal, saya hanya bercanda dengan enam teman saya. Saya atas nama pribadi meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan ini,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi pesan berantai, mengingat isi narasi yang beredar seharusnya bisa dikenali sebagai informasi yang tidak valid.

    Terpisah, Kasi Humas Polres Magetan Ipda Indra Suprihatin mengaku pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap informasi yang beredar tersebut. “Sampai sekarang (aksi demo) nihil,” katanya. [fiq/ted] 

  • Bupati Warsubi Ingatkan Masyarakat Jombang Agar Tetap Tenang dan Tidak Terprovokasi

    Bupati Warsubi Ingatkan Masyarakat Jombang Agar Tetap Tenang dan Tidak Terprovokasi

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang, Warsubi, mengingatkan masyarakat agar menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi di tengah situasi nasional yang memanas akibat gelombang aksi unjuk rasa.

    Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Istigasah Bersama untuk Bangsa yang digelar GP Ansor Jombang di Sekretariat PC GP Ansor, Minggu malam (31/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, Bupati Warsubi menegaskan pentingnya Jombang sebagai barometer ketenangan bangsa. “Selama Jombang damai, insyaallah akan menular ke daerah lain. Jangan mudah terprovokasi. Kita bersama-sama bangun Jombang dan Indonesia agar masyarakat makin sejahtera,” ujarnya.

    Ketua PC GP Ansor Jombang, Taufiqi Fakkaruddin Assilahi atau Gus Fiqi, menyatakan bahwa kegiatan istighosah merupakan instruksi dari pimpinan pusat GP Ansor. Ia juga menegaskan kesiapan Ansor dan Banser untuk membantu menjaga kondusivitas daerah.

    “Kita tidak ingin NKRI ini tercerai-berai. Kita siap siaga mendukung TNI-Polri dan Pemkab Jombang jika dibutuhkan, dan berkomitmen menjaga Jombang agar tetap kondusif,” tegasnya.

    Selain itu, Gus Fiqi menyampaikan duka cita atas wafatnya Affan Kurniawan, salah satu korban dalam aksi demonstrasi di Jakarta.

    Dukungan terhadap acara ini juga datang dari Wakil Ketua PCNU Jombang, KH M. Haris Munawir. Ia mengingatkan bahwa keamanan akan tetap terjaga selama ulama dan pemerintah bergandengan tangan.

    Dandim 0814 Jombang, Letkol Kav Dicky Prasojo, mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. “Jangan biarkan satu titik api menyala di Jombang. Kita harus bareng-bareng jaga ketenangan,” katanya.

    Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menegaskan bahwa proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam insiden wafatnya Affan Kurniawan sedang berjalan. Ia memastikan bahwa Polri tidak menolak aspirasi yang disampaikan secara damai.

    “Keamanan adalah hak asasi. Kalau suasana tidak aman, semuanya rugi. Ekonomi tidak berputar, sekolah terganggu, ibadah tidak khusyuk. Maka mari kita jaga bersama,” pungkas Kapolres. [suf]