Jenis Media: Politik

  • Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, bukan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Budi menjelaskan fokus KPK adalah hanya penanganan perkara terkait Sudewo, yakni dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Kewenangan kami hanya dalam konteks penanganan perkaranya terkait dengan penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsinya,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, salah satu Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, mengatakan telah berbicara dengan KPK untuk membahas surat rekomendasi penonaktifan Sudewo sebagai Bupati Pati.

    Botok mengatakan surat rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Presiden Prabowo Subianto.

    Nama Sudewo sempat muncul pada sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, pada 9 November 2023.

    Pada sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang senilai Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo unggah kompilasi pidato Presiden masa ke masa soal Pancasila

    Prabowo unggah kompilasi pidato Presiden masa ke masa soal Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengunggah video kompilasi cuplikan pidato Presiden Indonesia dari masa ke masa, mulai dari Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Prabowo sendiri, soal Pancasila dan persatuan bangsa.

    Dalam video yang diunggah lewat akun resmi Instagram miliknya @prabowo pada Senin, cuplikan pidato hitam-putih itu dimulai dari Presiden ke-1 RI, Soekarno, yang menyatakan Pancasila adalah pilar dari negara Indonesia.

    “Pancasila. Pancasila or the five pilars of our state. We seek to build a new, a better world,” ucap Presiden Soekarno yang berbahasa Inggris dalam potongan video tersebut.

    Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemerintah bertekad membangun dunia yang lebih baik.

    Kemudian, Presiden ke-2 RI Soeharto menyampaikan cita-cita pembangunan Indonesia, bahkan perjuangan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

    Presiden ke-3 RI B.J Habibie menyatakan bahwa keanekaragaman dari suku di Indonesia menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa Indonesia.

    “Keanekaragaman dari suku itu justru menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa yang hidup di sini,” kata Habibie.

    Selanjutnya, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau kerap dikenal Gus Dur mengingatkan bahwa kita akan tetap menjadi bangsa yang sama walaupun berbeda-beda keyakinan.

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menggelorakan pemuda-pemudi Indonesia untuk menatap masa depan dengan penuh gagah berani.

    “Pemuda-pemudi Indonesia menatap masa depan dengan penuh gagah berani untuk kita bisa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Megawati.

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat.

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo menekankan bahwa persatuan kita, kerukunan kita, kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

    Terakhir, Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas landasan yang sudah dirintis para pendahulu, yakni Presiden Indonesia.

    “Kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis pendahulu-pendahulu kita. Indonesia harus swasembada pangan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Minsel-tokoh agama doa bersama untuk bangsa

    Pemkab Minsel-tokoh agama doa bersama untuk bangsa

    “Doa bersama yang digelar di aula Waleta Pemkab Minsel ini, intinya agar bangsa Indonesia selalu damai serta menghindari hal-hal buruk yang merugikan kepentingan umum,”

    Manado (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh lintas agama, melakukan doa bersama untuk bangsa Indonesia.

    “Doa bersama yang digelar di aula Waleta Pemkab Minsel ini, intinya agar bangsa Indonesia selalu damai serta menghindari hal-hal buruk yang merugikan kepentingan umum,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Minsel, Ifke Pondaag, Senin.

    Ada enam tokoh agama yang melakukan doa secara bergantian, yakni dari unsur Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu.

    Salah satu doa yang penting dipanjatkan oleh tokoh agama, yakni aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sulut, agar berlangsung damai serta tidak lagi ada korban-korban jiwa yang akhirnya merugikan semua pihak.

    Usai melakukan kegiatan doa, Bupati bersama Forkopimda langsung meninjau tiga lokasi di ibukota Minsel, Kota Amurang, seperti pangkalan ojek, pasar tradisional dan lalu lintas trans Sulawesi.

    “Pak Bupati melakukan dialog langsung dengan para ojek pangkalan dan ojek online, agar terus melaksanakan aktivitas seperti biasa serta tidak terprovokasi aksi-aksi demo yang sudah tidak sesuai aturan,” kata Pondaag.

    Pemkab Minsel mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum secara bijak dan tidak melakukan perusakan fasilitas umum, karena yang merasakan kerugian adalah masyarakat sendiri.

    Pantauan ANTARA di Kabupaten Minsel dalam kondisi kondusif, belum terlihat ada aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat umum di wilayah itu.

    Pewarta: Hence Paat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KMHDI hari ini tak gelar aksi, fokus laporan ke MKD DPR RI

    KMHDI hari ini tak gelar aksi, fokus laporan ke MKD DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyatakan tidak mengadakan aksi turun ke jalan pada Senin ini karena fokus untuk melaporkan sejumlah anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

    “Terkait dengan aksi turun ke jalan, kami masih sangat cair karena sejauh ini belum ada ketegasan dari pihak DPR dalam merealisasikan tuntutan masyarakat. Tapi, untuk hari ini, kami fokuskan untuk melakukan pengaduan ke MKD,” kata Sekretaris Jenderal PP KMHDI Teddy Chrisprimanata Putra saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Teddy menjelaskan secara garis besar laporan KMHDI menuntut agar anggota DPR yang menimbulkan kegaduhan lewat pernyataannya dikenai sanksi.

    “Secara garis besar dari aduan kami, mendesak MKD untuk memproses anggota DPR yang sudah memicu kemarahan publik yang mengakibatkan masyarakat sipil kehilangan nyawa. Termasuk di dalamnya adalah menuntut agar anggota DPR yg telah memicu kemarahan publik tersebut dipecat dari keanggotaannya sebagai anggota DPR,” ujarnya.

    Teddy mengatakan langkah beberapa partai politik yang menonaktifkan kadernya dari DPR RI dinilai masih kurang tegas sehingga mendorong KMHDI untuk menempuh jalur formal dengan membuat laporan ke MKD.

    “Menurut kami, penggunaan redaksi ‘menonaktifkan’ tafsirnya masih liar. Tidak ada ketegasan di balik redaksi tersebut sehingga kami menganggap langkah parpol tersebut tidak tegas dan belum cukup menjawab tuntutan masyarakat,” tuturnya.

    Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari anggota DPR imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga pimpinan DPR RI.

    Anggota DPR yang dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lima anggota DPR dinonaktifkan

    Lima anggota DPR dinonaktifkan

    Sebanyak lima anggota DPR dinonaktifkan oleh partai masing-masing mulai 1 September 2025 lantaran dianggap menyalahi etika dan mengeluarkan pernyataan yang mencederai perasaan rakyat.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Panglima TNI tegaskan tidak ada niatan terapkan darurat militer

    Wakil Panglima TNI tegaskan tidak ada niatan terapkan darurat militer

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah ada pembiaran aparat keamanan terhadap aksi massa yang anarkis dengan tujuan ingin menerapkan kondisi darurat militer.

    “Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” kata Tandyo saat ditemui di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin, usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.

    Tandyo mengatakan sedari awal penanganan aksi demonstrasi merupakan ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sedangkan TNI hanya bersifat membantu pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan kondusif.

    “Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” kata Tandyo.

    Tandyo menambahkan komitmen TNI untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam mengembalikan stabilitas keamanan menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sabtu (30/8).

    Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat kerja sama guna meredam aksi anarkis massa yang semakin sering terjadi.

    “Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,” jelas Tandyo.

    Pewarta: Walda Marison/Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rocky Gerung: Bubarkan DPR Karena Produknya Buruk Semua

    Rocky Gerung: Bubarkan DPR Karena Produknya Buruk Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga legislatif DPR RI didesak dibubarkan. Ini adalah inti dari tuntutan massa unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta sepekan terakhir yang kemudian meluas ke sejumlah daerah di tanah air dengan isu kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR menjadi pemicu utama.

    Pengamat Politik Rocky Gerung pernah menyinggung soal wacana pembubaran lembaga DPR. Hal itu terungkap saat dirinya menjawab pertanyaan warganet terkait kebijakan pertama yang akan dilakukannya jika seandainya menjabat presiden RI.

    Dikutip dari Youtube Geolive bertajuk “Q&A ROCKY GERUNG – Konsep Pernikahan, Pancasila, Oposisi, dll | Geolive”, Rocky Gerung mendapat sejumlah pertanyaan dari warganet.

    Salah satu pertanyaan dari akun @marentekdnns dijawab Rocky Gerung. Bunyinya begini: “Pak Rocky ada kepengenan nyalonin presiden?”.

    Rocky Gerung menegaskan bahwa tak sedikit pun terbesit di benaknya ingin merengkuh kekuasaan. Ia berkelakar, saat ini dirinya telah berstatus ‘Presiden Akal Sehat’.

    “Enggak, saya tidak punya hasrat pada kekuasaan. Saya ingin agar supaya negeri ini dihidupkan dengan akal pikiran, kan saya sudah presiden akal sehat,” tutur Rocky Gerung dikutip pada Senin (1/9/2025).

    Rocky berdalih, dirinya tanpa mencalonkan pun telah ditasbihkan secara aklamasi sebagai presiden akal sehat. Itu kegembiraan yang luar biasa sekaligus satire yang luar biasa.

    “Karena itu mau menghina orang lain sebetulnya kan. Mereka mau memberi saya label presiden akal sehat, dia mau bilang yang sana itu gerombolan akal dungu sebetulnya,” ungkapnya.

  • Aksi demo mahasiswa di Papua berjalan aman dan kondusif

    Aksi demo mahasiswa di Papua berjalan aman dan kondusif

    “Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,”

    Jayapura (ANTARA) – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus di Kota Jayapura, Papua berjalan aman dan kondusif, Senin.

    Ketua DPR Papua, Denny Hennri Bonay saat menerima para demonstrasi di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas sikap damai yang ditunjukkan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

    “Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,” katanya.

    Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

    Dalam aksi demo di halaman DPR Papua tersebut Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura menyampaikan 11 aspirasi terkini isu kemanusiaan, keadilan, dan penegakan hukum.

    Setelah melakukan aksi demo di DPR Papua pada pukul 11.22 WIT, Kelompok Cipayung Plus Kota Jayapura melanjutkan ke Polda Papua.

    Waka Polda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pihaknya akan menerima apapun aspirasi yang disampaikan sehingga diharapkan ke depan kepolisian daerah setempat bersama para mahasiswa terus beriringan guna menciptakan Papua aman dan sejahtera.

    “Sementara untuk situasi keamanan di Papua secara keseluruhan aman dan kondusif,” katanya.

    Aksi demonstrasi di Kantor DPR Papua dan Polda Papua dikawal oleh aparat keamanan TNI-Polri.

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR rapat tertutup dengan Kemenhan-TNI bahas rencana anggaran

    Komisi I DPR rapat tertutup dengan Kemenhan-TNI bahas rencana anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026, sebagai tindak lanjut dari nota keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

    Rapat yang digelar tertutup itu dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Tonny Harjono.

    “Jadi, sudah kita dapat dan pembagian berdasarkan unit organisasi masing-masing, mulai dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Utut mengatakan bahwa Komisi I DPR dan TNI sepakat agar seluruh pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan.

    Presiden Prabowo Subianto, kata Utut, ingin bangsa Indonesia maju dengan tidak saling menyalahkan.

    “Bapak Presiden nafasnya seperti disampaikan di Batujajar adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan Kemenhan mendapatkan anggaran yang cukup untuk tahun 2026 guna meningkatkan kemampuan pertahanan, kekuatan, hingga menambah jumlah alat peralatan pertahanan.

    Namun, Kemenhan masih membutuhkan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan ataupun pembangunan-pembangunan sesuai dengan sasaran yang direncanakan, termasuk soal defense supporting economy guna menjamin stabilitas keamanan negara.

    “Tentunya untuk menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi, yang akhirnya adalah untuk kemajuan bangsa, untuk kemakmuran rakyat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keluarga pengemudi ojol almarhum Rusdamdiansyah minta keadilan

    Keluarga pengemudi ojol almarhum Rusdamdiansyah minta keadilan

    “Harapan keluarga kami, minta kasusnya untuk diusut tuntas. Dan semoga tidak ada Dandi (Rusdamdiansyah) yang kedua dan ketiga maupun ke depannya”

    Makassar (ANTARA) – Pihak keluarga pengemudi ojek online (ojol) Grab almarhum Rusdamdiansyah meminta keadilan kepada aparat kepolisian untuk segera menemukan pelaku usai pengeroyokan yang bersangkutan hingga meninggal dunia saat demonstrasi berujung kerusuhan pada Jumat, 29 Agustus 2025, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Harapan keluarga kami, minta kasusnya untuk diusut tuntas. Dan semoga tidak ada Dandi (Rusdamdiansyah) yang kedua dan ketiga maupun ke depannya” kata Reza saudara korban di rumah duka, Jalan Urip Sumoharjo, Lorong 501, Makassar, Sulawwesi Selatan, Senin.

    Sosok almarhum, kata dia, memiliki sifat humble atau rendah hati dan tidak sombong, pekerja keras serta jarang mengeluh. Selain itu, penyayang keluarga juga sebagai tulang punggung keluarga mencari nafkah.

    Sebelum kejadian itu, sore hari itu almarhum memilih tinggal di rumah tidak mengambil orderan karena situasi di jalan raya telah dipadati pendemo. Namun menjelang petang korban pun keluar rumah.

    “Kami tidak mengira bila terjadi seperti ini, karena sorenya di rumah, tidak keluar. Jam lima atau sekitar setengah enam baru dia keluar dari rumah. Karena Waktu itu saya sementara di tempat kerja juga,” ujarnya.

    Namun kabar tidak menyenangkan itu akhirnya datang. Ada orang yang menghubungi keluarga melalui ponsel korban yang akrab disapa Dandi, kini sedang berada di Rumah Sakit Umum Ibnu Sina dalam kondisi tidak berdaya.

    “Jadi kami dengar beritanya dari orang tidak dikenal yang menelpon ke kami lewat HP-nya almarhum. Keluarga baru mengetahui Dandi korban pada saat di UGD RS Ibnu Sina, tidak sadarkan diri,” ucap Reza.

    Dari informasi awal, almarhum dikabarkan kecelakaan, namun ia tidak percaya semudah itu, karena adiknya hanya berjalan kaki keluar rumah. Selanjutnya menelopon istrinya dimana keberadaan korban dan motornya.

    “Awalnya kecelakaan, tapi saya tidak percaya, karena ini anak cuma jalan kaki keluar. Saya telepon istriku mana Dandi, katanya keluar, motornya juga ada di rumah,” katanya.

    “Saat saya mau ke rumah sakit lewat Jalan Petarani sudah diblok (massa), saya telepon balik istriku tidak kecelakaan ini anak. Saya bilang, ada dua masalah ini, kalau bukan demo atau perang kelompok,” paparnya menceritakan.

    Naas kabar duka itu akhirnya diketahui keluarga dari informasi yang beredar, bahwa ada dugaan saudaranya itu dikeroyok massa karena dituduh sebagai intel aparat keamanan, mengingat postur tubuh korban cukup tinggi dan berisi. Saat itu memang sudah tidak ada polisi.

    “Betul dia dikeroyok. Informasi yang didapat di depan Kampus UMI, dan dia diteriaki sebagai intel saat itu hari. Padahal, ini anak bukan mahasiswa, bahkan kuliah pun tidak pernah. Tapi dari postur tubuhnya tinggi,” tuturnya lagi.

    Karena di RS Ibnu Sina tidak mampu menangani pasien, selanjutnya korban di rujuk ke RSUP OJK (Otak, Jantung, Kanker) milik Kemenkes RI di kawasan reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI) Jalan Tanjung Bunga Makassar untuk perawatan intensif, namun nyawanya tidak tertolong.

    “Hasil pemeriksaan paling parah pendarahan di otak, tengkorak kepala retak. Rata-rata bagian kepala yang luka. Makanya sudah tidak sadarkan diri di RSUP Kemenkes CPI. Sekitar jam satu malam, hari Sabtu itu, dia sempat kritis dan langsung ditindaki, sempat dioperasi,” ucapnya menerangkan.

    Pihaknya juga berterima kasih atas kunjungan dari manajemen Grab Indonesia yang datang jauh-jauh ke rumah duka untuk memberikan dukungan atas peristiwa yang dialami saudaranya. Karena saat ini masih dalam suasana kedukaan, pihak keluarga masih belum mengambil langkah hukum.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.