Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • BKN anugerahi pangkat Anumerta ASN korban insiden DPRD Makassar

    BKN anugerahi pangkat Anumerta ASN korban insiden DPRD Makassar

    “Sebagai Kepala BKN mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya ungkapkan duka cita yang mendalam bagi pegawai pemerintah yang menjadi korban dalam insiden tersebut, terutama bagi pihak keluarga korban,”

    Makassar (ANTARA) – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh menganugerahi pangkat Anumerta kepada tiga orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat, 29 Agustus 2025.

    “Sebagai Kepala BKN mewakili institusi dan seluruh komponen ASN di Indonesia, saya ungkapkan duka cita yang mendalam bagi pegawai pemerintah yang menjadi korban dalam insiden tersebut, terutama bagi pihak keluarga korban,” kata Zudan melaui siaran persnya diterima, Senin.

    Oleh karena itu, Pemerintah melalui BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Taspen merespon cepat kejadian ini dengan berkoordinasi lintas institusi untuk memastikan ASN terdampak mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan manajemen ASN.

    Ia menyatakan, mereka adalah contoh Aparatur Sipil negara yang berdedikasi bagi bangsa dalam kondisi apapun. Negara akan memastikan ASN yang meninggal dunia tersebut mendapatkan penghargaan sepantasnya atas dedikasinya.

    Sebagai langkah konkret, BKN telah menerbitkan pertimbangan teknis tentang Pensiun Janda/Duda terhadap ASN yang menjadi korban meninggal dunia saat terjadinya insiden kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar.

    Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel ini juga memastikan ASN yang menjadi korban dalam insiden tersebut akan menerima penghargaan yang setinggi-tingginya dari negara sesuai ketentuan manajemen ASN.

    Pemerintah melalui BKN memberikan pegawai ASN yang menjadi korban saat melaksanakan tugas, yakni Saiful Akbar memenuhi kriteria untuk diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi.

    Selain itu, pihak keluarga juga diberikan status pensiun janda, duda anumerta 72 persen dari dasar pensiun, santunan, hak keuangan yang berupa santunan kematian kerja, uang duka, serta biaya pemakaman dan atau bantuan beasiswa.

    Adapun total ketiga pegawai pemerintah yang menjadi korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran di Gedung DPRD Kota Makassar yakni Saiful Akbar selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Tallo.

    Muhammad Akbar Basri disapa Abay menjabat Staf Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Kota Makassar, dan Sarinawati menjabat Staf Sekertariat DPRD Kota Makassar.

    Sebelumnya, insiden awal pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar oleh massa demonstrasi terjadi pada Jumat (29/8) malam sekira pukul 19.00 WITA, disaat bersamaan akan dilaksanakan rapat paripura. Massa akhirnya memaksakan masuk lalu secara anarkis merusak mobil hingga membakarnya.

    Api semakin membesar hingga membakar seluruh gedung hingga Sabtu, (30/8) dini hari. Sejumlah orang masih terjebak di dalam gedung, sementara massa terus berdatangan mengepung kantor dewan itu. Dari hasil assement BPBD Makassar mencatat ada delapan korban, tiga dinyatakan meninggal dunia dan lima luka.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demonstran minta DPRD Maluku desak Ketua DPR RI mundur

    Demonstran minta DPRD Maluku desak Ketua DPR RI mundur

    “Di saat rakyat kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga harga pangan yang terus melonjak, elit DPR justru menambah fasilitas bagi dirinya sendiri. Ini penghinaan terhadap keadilan sosial dan pengkhianatan terhadap am

    Ambon (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Maluku, menuntut DPRD Maluku mendesak Ketua DPR RI untuk mundur dari jabatannya.

    Koordinator Aliansi Rakyat Maluku, Fadel Notanubun dalam orasinya di Ambon, Senin menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR merupakan bentuk ketidakpekaan elit politik terhadap penderitaan masyarakat.

    “Di saat rakyat kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga harga pangan yang terus melonjak, elit DPR justru menambah fasilitas bagi dirinya sendiri. Ini penghinaan terhadap keadilan sosial dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” tegas Fadel.

    Ia menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan DPR hanya memperlebar jarak sosial antara rakyat dengan wakilnya di Senayan.

    “Bagaimana mungkin mereka mengaku sebagai representasi rakyat, jika kebijakan yang dibuat justru memperkaya diri sendiri dan menambah beban rakyat melalui pajak baru? Ini jelas kebijakan elitis dan tidak berkeadilan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Ketua DPR RI hingga anggotanya dianggap gagal mewakili rakyat, karena menyetujui sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas. Mulai dari pengesahan UU Cipta Kerja yang menuai gelombang penolakan, revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antikorupsi.

    Penyerahan poin tuntutan aksi mass kepada Ketua DPRD Maluku (ANTARA/Dedy Azis)

    Hingga pembahasan RKUHP yang sarat pasal kontroversial, semua menambah daftar panjang kekecewaan publik. Kritik semakin tajam ketika DPR dinilai tidak transparan dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan, sehingga rakyat merasa dikhianati oleh lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara mereka.

    Lebih lanjut, Fadel juga menekankan bahwa aksi ini tidak hanya sekadar penolakan, melainkan juga menawarkan solusi struktural. Aliansi mendesak segera disahkannya Rancanga Undang-Undang Daerah Kepulauan yang dianggap menjadi instrumen penting bagi keadilan pembangunan.

    Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menerima langsung aspirasi massa. Ia mengapresiasi cara penyampaian tuntutan yang dilakukan secara damai dan tertib.

    “Apa yang disampaikan hari ini adalah suara rakyat Maluku yang harus didengar. DPRD Maluku berkomitmen untuk meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk desakan kepada Ketua DPR RI untuk mempertimbangkan langkah terbaik bagi bangsa, dan kita serahkan ke Ketum Partai Politik,” kata Benhur.

    Ia menambahkan, pihaknya juga mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan.

    “Kami menyadari bahwa RUU DKP adalah kebutuhan mendesak bagi daerah-daerah kepulauan seperti Maluku. Aspirasi ini akan kami kawal di tingkat pusat, karena menyangkut kepentingan rakyat yang selama ini sering dianaktirikan dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah prihatin pembakaran Gedung Negara Grahadi oleh massa aksi

    Khofifah prihatin pembakaran Gedung Negara Grahadi oleh massa aksi

    yang terbakar adalah kantor kerja Wakil Gubernur yang juga berada di kompleks Grahadi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan keprihatinan atas pembakaran Gedung Negara Grahadi di Surabaya yang dilempari bom molotov oleh massa aksi, karena gedung itu merupakan cagar budaya.

    “Iya tentu itu bagian dari cagar budaya, kita semua prihatin bahwa bagian barat gedung Grahadi ternyata dilempari molotov juga,” kata Khofifah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Senin.

    Sekitar 30 menit sebelum peristiwa pelemparan molotov, Khofifah bersama Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Rudy Saladin sempat menemui perwakilan massa aksi di depan Gedung Negara Grahadi.

    Dia mengaku bahkan menghubungi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto di hadapan massa, ketika perwakilan mereka meminta agar rekan-rekannya yang ditahan di Polrestabes Surabaya segera dikeluarkan.

    Khofifah bersama Pangdam dan perwakilan mahasiswa kemudian mendatangi Polrestabes untuk memastikan tuntutan itu ditindaklanjuti.

    Menurut dia, beberapa orang yang ditahan masih berusia 15-16 tahun sehingga Kapolda memutuskan untuk menyerahkan mereka langsung kepada pihak keluarga.

    “Yang malam itu sampai dini hari, ya sampai (pukul) 01.30 WIB yang anggota keluarganya sudah datang menjemput semua dipulangkan,” ujarnya.

    Khofifah juga memastikan para korban yang mengalami luka-luka akibat aksi massa mendapat perawatan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur di RSUD dr. Saiful Anwar Malang maupun RSUD dr. Soetomo Surabaya.

    Terkait kerusakan bangunan, Khofifah menyebut bagian kanan dan kiri Gedung Grahadi telah dipasang garis polisi oleh Polrestabes Surabaya untuk keperluan pemeriksaan.

    “Harapannya, garis polisi yang dipasang oleh Poltabes Surabaya dan proses pemeriksaan oleh Poltabes untuk melihat sisi-sisi Grahadi yang rusak karena proses pelemparan bom molotov itu semua bisa teridentifikasi,” katanya.

    Khofifah juga meluruskan kabar bahwa rumah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak turut dijarah dalam kericuhan. Menurut dia, yang terbakar adalah kantor kerja Wakil Gubernur yang juga berada di kompleks Grahadi.

    “Ndak, bukan, jadi itu Kantor Wagub di Grahadi, bukan rumah, itulah yang terbakar bagian depan barat itu adalah kantor kerjanya Pak Wagub,” kata Khofifah.

    Diketahui, sisi barat Gedung Negara Grahadi di Jalan Raya Gubernur Suryo Surabaya dibakar massa yang anarkis pada Sabtu (30/8) malam sekitar pukul 21.38 WIB.

    Area tersebut terdapat sejumlah ruangan salahnya satunya adalah pressroom atau ruang wartawan yang biasa meliput kegiatan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

    Massa membakar Grahadi kurang lebih 1,5 jam setelah Khofifah menemui demonstran.

    “Setelah itu mereka mulai melempar botol hingga bom molotov ke dalam Gedung Negara Grahadi Surabaya sisi barat,” ujar salah satu saksi mata, Anwar, warga Gubeng Surabaya.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana

    Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Kepresidenan RI untuk berdialog dan berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan, terutama yang menyangkut aksi massa pada pekan lalu.

    Beberapa dari tamu undangan itu mulai berdatangan di Istana Kepresidenan RI sejak pukul 14.00 WIB, diantaranya perwakilan dari tokoh agama Buddha, Bhante Kamsai Sumano Mahathera, perwakilan dari Gereja Bethel Injil Nusantara Pendeta Johnny Lokollo, Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin.

    Kemudian, pimpinan ormas dan partai politik lainnya yang juga diundang ke Istana hari ini, antara lain Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Ketua Umum DPP Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan ada juga Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri

    Beberapa dari mereka mengaku mendapat undangan sejak Minggu (31/8) malam, tetapi ada juga yang baru dihubungi Senin pagi dan siang ini untuk pertemuan di Istana Kepresidenan RI. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada sore hari, mengingat pada pukul 15.30 WIB, Presiden menjenguk sejumlah korban di RS Polri, Jakarta Timur.

    Di Istana Kepresidenan, sebelum acara pertemuan berlangsung, Gus Yahya, sapaan populer Ketum PBNU, menjelaskan dirinya diundang bersama sejumlah ormas, yang bukan hanya ormas Islam. “2 hari lalu kan 16 ormas Islam menghadap (Presiden) di Hambalang. Hari ini kemudian diundang semua ormas baik muslim maupun non-muslim, (pertemuan untuk) berkoordinasi menyampaikan, ya menyempurnakan penyampaian aspirasi masyarakat seperti yang kami lakukan kemarin, dan bagaimana juga berkoordinasi, bahu-membahu mengatasi keadaan, memulihkan keadaan,” kata Gus Yahya.

    Sementara itu, Muhaimin mengaku dirinya belum mengetahui agenda pertemuan hari ini di Istana Kepresidenan. “Hari ini, kita diundang belum tahu dengan siapa saja, tetapi tiada lain untuk terus melakukan upaya-upaya Pak Prabowo dan seluruh pemerintahan ini harus sukses. Kalau toh ada upaya-upaya, gangguan-gangguan hendaknya itu menjadi cobaan yang terus dihadapi dengan cepat, diatasi dengan baik, dan buat PKB tidak ada jalan lain, Pak Prabowo harus sukses memimpin Indonesia, karena visinya sangat mendasar, yaitu ekonomi, konstitusi tegas dalam menjalankan seluruh amanah konstitusi, solusi-solusi konstitusional tentang ekonomi, tentang politik, tentang berbagai hal,” kata Muhaimin.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI bantah sengaja biarkan aksi demo jadi anarkis

    TNI bantah sengaja biarkan aksi demo jadi anarkis

    TNI dan Polri baru mendapatkan mandat untuk melakukan tindakan tegas dan terukur dari Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (30/8)

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah adanya unsur kesengajaan yang dilakukan pihaknya dengan membiarkan aksi demonstrasi berubah menjadi anarkis.

    “Selama ini, TNI hanya bertugas membantu Polri untuk memastikan aksi demonstrasi berjalan aman dan lancar,” kata Tandyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Kondisi tersebut membuat Polri lebih berwenang melakukan pengamanan dan penindakan secara langsung.

    Peran itu dijalankan oleh TNI selama demonstrasi berlangsung, termasuk ketika aksi penjarahan terjadi pada Sabtu (30/8) lalu.

    Dia melanjutkan, TNI dan Polri baru mendapatkan mandat untuk melakukan tindakan tegas dan terukur dari Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (30/8).

    “Makanya pada saat tanggal 30 dipanggil presiden kan mungkin ada permintaan. Tanggal 31 kita turun (lakukan tindakan tegas),” kata Tandyo.

    Tandyo juga membantah dengan tegas terkait adanya upaya “cipta kondisi” yang dilakukan TNI dengan membiarkan aksi demonstrasi berubah jadi anarkis.

    “Saya kira apa kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita selama ini terus di belakang Polri,” jelas Tandyo.

    Tandyo berharap masyarakat tidak mudah termakan isu yang menyesatkan dan tetap mendukung upaya pemerintah menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.

    Pewarta: Walda Marison/Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolda Lampung apresiasi aksi penyampaian pendapat berjalan damai

    Kapolda Lampung apresiasi aksi penyampaian pendapat berjalan damai

    Bandarlampung (ANTARA) – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengapresiasi elemen masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi penyampaian pendapat dengan damai dan kondusif.

    “Saya atas nama aparat mengucapkan terima kasih karena masyarakat Lampung dan mahasiswa dalam kegiatan menyampaikan aspirasi berjalan aman dan damai,” katanya usai aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Lampung Melawan, di Bandarlampung, Senin.

    Ia pun mengatakan rekomendasi yang diberikan mahasiswa akan ditindak lanjuti oleh Gubernur Lampung ke pemerintah pusat sebagaimana keinginan dari masyarakat.

    “Dan yang paling penting lagi adalah ke depan situasi harus berjalan dengan baik. Harus,” kata dia.

    Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa aspirasi dari masyarakat telah diterima dan segera ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.

    “Kami telah berkomunikasi dengan mahasiswa dan masyarakat yang sangat luar biasa. Sesuai amanat konstitusi, kami harus menjaga dan melindungi hak mereka bersuara. Dan kami telah terima aspirasinya yang diteruskan ke pemerintah pusat,” kata dia.

    Dia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Lampung yang telah menyampaikan aspirasinya dengan damai dan aman hingga selesai.

    “Kami apresiasi kepada mahasiswa dan masyarakat karena aksi mereka berjalan damai tidak seperti daerah lain, artinya Lampung masih punya harapan agar provinsi ini lebih baik,” kata dia.

    Sementara itu Ketua BEM Unila Amar mengatakan bahwa tuntutan dalam aksi ini ada sepuluh dan Gubernur harus menyampaikan ini ke pemerintah pusat.

    “Dari sepuluh tuntutan tersebut ada satu yang paling penting yakni sahkan Undang-undang perampasan aset,” kata dia.

    Menurutnya, UU perampasan aset harus segera disahkan agar cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tergapai seutuhnya tanpa adanya korupsi.

    “Kalau UU disahkan koruptor akan jera, sehingga apa yang dicita-citakan pemerintah Indonesia Emas 2045 akan tercapai,” kata dia.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Panglima respons soal anggota BAIS yang ditangkap saat demo

    Wakil Panglima respons soal anggota BAIS yang ditangkap saat demo

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merespon soal beredarnya informasi anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) yang ditangkap anggota Brimob di tengah kerumunan masa aksi demonstran.

    Menurut Tandyo, pihak terkait seharusnya tidak membongkar identitas anggota intelijen yang tertangkap.

    “Begitu ini ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen,” kata Tandyo kepada awak media di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin.

    Menurut Tandyo, anggota intelijen memang bertugas untuk mencari informasi tertentu. Salah satu upaya yang lumrah dilakukan seorang intelijen yakni menyamar dan masuk ke dalam kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi yang diincar.

    “Bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat,” ujarnya.

    Dalam konteks ini, Tandyo menilai seorang intelijen lumrah bergabung dengan para peserta demonstran demi mencari informasi yang diinginkan.

    “Saya sampaikan ya, namanya orang memberikan informasi itu kan kita harus masuk di dalam ya, itu kita ikut mereka, kegiatan mereka,” kata Tandyo.

    Namun, saat awak media kembali bertanya untuk memastikan yang ditangkap Polri beberapa waktu lalu adalah anggota BAIS, Tandyo enggan berkomentar.

    Sebelumnya, viral foto di beberapa akun media sosial yang menunjukkan anggota Brimob Polri menangkap seorang pria diduga anggota Bais.

    Dia diduga ditangkap saat sedang bersama dengan massa menjalankan aksi demonstrasi.

    Pewarta: Walda Marison/Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reborn Indonesia hapus jejak vandalisme imbas demonstrasi Bandung

    Reborn Indonesia hapus jejak vandalisme imbas demonstrasi Bandung

    “Hari ini kami mengecat, menghilangkan hasil vandalisme-vandalisme, hasil bekas dari aksi demonstrasi masa kemarin. Hal ini kami lakukan, karena kami cinta kota ini, Bandung adalah kota kita, Bandung juara dan Bandung cinta damai,”

    Bandung (ANTARA) – Komunitas motor Reborn Indonesia, pada Senin ini, melakukan pengecatan pada beberapa fasilitas kota di sekitaran Jembatan layang Cikapayang, guna menghapus jejak-jejak aksi vandalisme imbas demonstrasi di Bandung yang berakhir ricuh.

    Founder Reborn Indonesia Indra Kusuma Wardhana (Baba Sang Legenda), mengatakan aksi ini dilakukan oleh pihaknya melalui divisi Reborn for Humanity yang kerap menjalankan gerakan sosial, guna membantu mengembalikan keindahan Kota Bandung.

    “Hari ini kami mengecat, menghilangkan hasil vandalisme-vandalisme, hasil bekas dari aksi demonstrasi masa kemarin. Hal ini kami lakukan, karena kami cinta kota ini, Bandung adalah kota kita, Bandung juara dan Bandung cinta damai,” kata Indra di lokasi pengecetan ulang.

    Kegiatan ini, diakui Indra, kerap dilakukan pihaknya yang rutin dilaksanakan tiap 17 Agustus dengan pengecatan trotoar, atau menghapus coretan-coretan vandalisme di sudut-sudut kota.

    Untuk kegiatan kali ini, Indra mengatakan yang terlibat pada tahap awal sekitar 20 orang dengan harapan akan semakin banyak yang datang, termasuk beberapa pemengaruh (influencer) yang akan hadir seperti Eddi Hidayatullah (Brokoli), guna membantu aksi kali ini yang dipusatkan di sekitaran konsentrasi massa demonstrasi.

    “Sebagaimana sering kita lakukan di Gedung Merdeka, Asia Afrika, Braga dan lainnya. Hanya kali ini yang kita fokus di area terdampak vandalisme di seputaran konsentrasi massa demonstrasi,” ucapnya.

    Demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir berakhir ricuh.

    Di Bandung akibat demo tanggal 29-30 Agustus 2025, sedikitnya bangunan yang terdiri atas aset MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda, Gedung DPRD Jabar, 10 motor, warung makan lainnya, dan infrastruktur di bawah jembatan Pasoepati mengalami kerusakan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP minta maaf soal Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

    PDIP minta maaf soal Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

    “Saya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan, atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta maaf soal Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yakni Deddy Sitorus dan Sadarestuwati yang turut disorot dan dikritik oleh publik terkait sikapnya yang dilakukan beberapa waktu lalu.

    Dia mengatakan bahwa hal yang disampaikan oleh Deddy Sitorus atau hal yang dilakukan Sadarestuwati akan menjadi pelajaran etika bagi PDIP. Menurut dia, tokoh publik harus menyampaikan kata-kata yang berempati dan bersimpati terhadap rakyat.

    “Saya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan, atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Adapun Deddy Sitorus yang merupakan Anggota Komisi II DPR disorot publik karena pernyataannya yang membedakan antara pejabat dan rakyat jelata. Sedangkan Sadarestuwati menuai kritik karena ikut berjoget dalam Sidang Tahunan MPR RI beberapa waktu lalu.

    Khusus Sadarestuwati, Said menilai bahwa acara sidang tahunan itu sebetulnya sudah selesai ketika Sadarestuwati berjoget. Menurut dia, Anggota Komisi VI DPR RI itu berjoget karena ingin menunjukkan kebhinekaan ketika merespons lagu yang berasal dari daerah timur Indonesia.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP belum menentukan sikap apapun terhadap Deddy atau Sadarestuwati. Dia pun menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.

    Sebelumnya, sejumlah partai politik memutuskan untuk menonaktifkan anggotanya dari Senayan imbas adanya sorotan dan tuntutan dari publik. Wakil rakyat yang dinonaktifkan itu mulai dari anggota biasa, pimpinan komisi, hingga Pimpinan DPR RI.

    Anggota DPR yang dinonaktifkan itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

    Kediaman sejumlah wakil rakyat itu pun dijarah dan dirusak oleh kelompok masyarakat, di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya. Selain rumah para legislator, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut dijarah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polresta Malang minta warga tak terprovokasi hoaks 15 titik sniper

    Polresta Malang minta warga tak terprovokasi hoaks 15 titik sniper

    Bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, Jawa Timur, meminta warga tak terprovokasi hoaks mengenai 15 titik sniper atau penembak jitu di wilayah tersebut dalam format pesan berantai di aplikasi pesan singkat WhatsApp.

    “Kabar tersebut hoaks atau tidak benar. Kami meminta masyarakat tetap tenang,” kata Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto di Kota Malang, Jawa Timur, Senin.

    Oleh karena itu, masyarakat diingatkan supaya tidak mudah percaya dengan informasi dalam bentuk pesan berantai yang tersebar di ranah media sosial.

    Kepolisian setempat memastikan kondisi di Kota Malang tetap aman dan kondusif.

    “Bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, sempat muncul pesan berantai melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, pada Minggu (31/8) malam.

    Di dalam pesan berantai itu memuat informasi terkait 15 titik penempatan penembak jitu di Kota Malang, dengan diawali narasi “Titik Sniper (atas gedung) Area Malang Kota.

    Kemudian, pada bagian isi pesan tersebut dirincikan mana saja lokasi yang dimaksudkan sebagai tempat penempatan sniper.

    Adapun 15 lokasi yang dimaksudkan itu, meliputi Hotel Trio Indah, Hotel Regent’s Park, Hotel Kartika, Hotel Tugu, Malang Town Square (Matos), dan Malang Plaza.

    Selanjutnya, yakni Malang Creative Center (MCC), Universitas Brawijaya (UB) dua titik, Rumah Sakit Saiful Anwar, hingga Polres Malang.

    Selanjutnya, Telkom Blimbing, Apartemen Begawan, Gedung Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dua titik, dan BCA Blimbing.

    Pada bagian penutup pesan tersebut dituliskan permintaan agar informasi itu disebarkan luaskan kepada masyarakat.

    “Tolong sebarkan pada keluarga, kerabat, temanmu,” tulis isi pesan hoaks itu.

    Tak hanya itu, pesan berantai tersebut turut mencantumkan permintaan kepada masyarakat agar tidak keluar rumah di atas pukul 22.00 WIB.

    “Jangan sampai keluar rumah di atas jam 10 malam. Karena penambakan akan acak dan tidak memilih,” tutup pesan berantai itu.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.