Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Wali Kota dan Forkopimda Mojokerto Deklarasi Tolak Aksi Anarkis

    Wali Kota dan Forkopimda Mojokerto Deklarasi Tolak Aksi Anarkis

    Mojokerto (beritajatim.com) – Di tengah memanasnya situasi nasional akibat maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar deklarasi penolakan aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum.

    Deklarasi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam Rapat Koordinasi Forkopimda yang berlangsung di Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto. Acara ini dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, hingga organisasi kepemudaan.

    Dalam sambutannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di Mojokerto Raya agar tidak terprovokasi aksi anarkis. “Aksi penyampaian pendapat adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan dengan damai dan menjunjung tinggi nilai demokrasi,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).

    Deklarasi penolakan aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum di Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto. [Foto : ist]Menurutnya, pihaknya tidak ingin Mojokerto ikut terprovokasi aksi anarkis yang hanya akan merugikan masyarakat. Sebagai tindak lanjut nyata, Pemkot Mojokerto bersama lebih dari 1.600 anggota Muslimat menggelar selawat bergiliran nonstop sejak pagi hingga malam di Rumah Rakyat.

    Pemkot Mojokerto juga mengundang para pengemudi ojek online untuk doa bersama sekaligus pembagian sembako. Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turut menggelar tahlil dan selawat di kantor masing-masing demi mendoakan keselamatan bangsa.

    “Kota ini rumah kita bersama. Sudah seharusnya kita rawat dengan doa, persaudaraan, dan semangat kebersamaan agar Mojokerto tetap aman dan damai,” pungkasnya.

    Deklarasi bersama tersebut memuat lima poin utama, yaitu:

    1. Menolak segala bentuk aksi anarkis di Mojokerto Raya.

    2. Menjunjung tinggi nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum.

    3. Menolak hoaks, isu SARA, dan ujaran kebencian di masyarakat maupun media sosial.

    4. Bersama-sama menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban di Mojokerto Raya.

    5. Mengajak seluruh masyarakat melaksanakan doa bersama untuk kondusifitas di seluruh wilayah Indonesia. [tin/but]

  • Demo Rakyat Jatim Menggugat 3 September Turunkan Khofifah Batal

    Demo Rakyat Jatim Menggugat 3 September Turunkan Khofifah Batal

    Surabaya (beritajatim.com) – Pentolan aksi demonstrasi Rakyat Jawa Timur (Jatim) Menggugat, Muhammad Soleh, mengumumkan pembatalan aksi yang dijadwalkan pada 3 September 2025 mendatang, yang sebelumnya menyerukan agar Gubernur Khofifah Indar Parawansa diturunkan.

    Soleh menyampaikan demo tersebut akan ditunda. Dengan alasan bahwa kondisi di Indonesia, termasuk di Surabaya yang akan menjadi lokasi demonstrasi, belum kondusif. Akibat kerusuhan massa anarkis yang terjadi belakangan ini.

    “Ketika ini dipaksakan pada tanggal 3 September justru akan menakuti masyarakat terutama warga Surabaya,” kata Soleh di Posko Penggalangan Dana Aksi Rakyat Jatim Menggugat di Taman Apsari Surabaya, Senin (1/9/2025).

    Ia juga menjelaskan, penundaan aksi demo juga untuk menghindari massa aksi yang anarkis, seperti yang sudah terjadi di Surabaya dan kota-kota lainnya, yaitu adanya penjarahan dan pembakaran kantor.

    “Jadi mengingat dalam beberapa hari ini aksi-aksi yang awalnya damai sudah berubah menjadi aksi anarkis. Ada beberapa kantor DPRD dibakar, rumah-rumah politisi dijarah, sudah terjadi pertindakan anarkis di jalan-jalan, pos-pos polisi banyak yang dirusak, kantor Negara Grahadi juga dibakar. Maka menurut kita situasi ini tidak kondusif,” urainya.

    Dengan ditundanya demo ini, Soleh mengungkapkan Posko Penggalangan Dana Aksi di Taman Apsari Surabaya dibongkar (ditutup). Dengan tenggat waktu pendirian (buka) kembali yang belum bisa ditentukan.

    “Mulai malam ini posko kita tutup. Karena kan aksinya kan sudah ditunda. Nah kalau masih tetap ada posko, maka akan ada bantuan. (Saat ini) kardus air meniral mungkin lebih dari 500. Itu yang masih kita amankan, kita simpan untuk kegiatan aksi nanti,” tutupnya.

    Seperti diketahui, aksi demonstrasi Rakyat Jawa Timur (Jatim) Menggugat ini semula direncakan akan digelar pada 3 September 2025. Dengan melayangkan tiga tuntutan dan seruan agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun.

    Dari tiga tuntutan tersebut di antaranya, adalah pengampunan pajak, pengusutan dugaan kasus korupsi triliunan dana hibah, dan terkait penghapusan pungli-pungli sekolah negeri. [ram/beq]

  • Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Magetan (beritajatim.com) – Kompetisi Pidato Dialektika Wajah Sang Proklamator yang digelar Merdeka Sejak Dalam Pikiran (MSDP) Movement bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono disambut antusias.

    Acara ini menjadi ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan orasi dengan gaya Bung Karno yang berapi-api.

    “Luar biasa antusiasme kawan-kawan pelajar dan mahasiswa di Dapil Jatim 9 ini, dan tadi telah kita saksikan bagaimana pembacaan pidato yang luar biasa dan selamat kepada seluruh pemenang, insya Allah agenda ini akan kita buat rutin,” ujar Deni di salah satu cafe di Magetan, ditulis Senin (1/9/2025).

    Final kompetisi berlangsung meriah dengan antusiasme peserta dan penonton yang memenuhi ruangan. Para juara tampil percaya diri, menyuarakan pidato penuh api semangat kebangsaan ala Bung Karno.

    Menurut Deni, kegiatan ini bukan hanya lomba pidato, tetapi juga ajang refleksi sejarah dan penghormatan pada jasa pahlawan bangsa. Ia menilai kompetisi semacam ini bisa menjadi jalan membangun generasi penerus yang tangguh.

    “Kita jadikan agenda tahunan untuk menggugah semangat patriotisme dan mengenang jasa pahlawan-pahlawan bangsa kemerdekaan khususnya Bung Karno. Sehingga generasi muda ke depan bisa lebih baik, spiritnya bisa lebih menggebu-gebu untuk menjadi bangsa penerus yang lebih baik,” katanya.

    Dalam ajang ini, Aryo Jati Kusumo dari SMAN 1 Magetan berhasil meraih juara pertama berkat kepiawaiannya merangkai kata dengan lantang dan penuh keyakinan. Sorak-sorai penonton menyambutnya saat ia mengakhiri pidato dengan ekspresi yang membangkitkan semangat.

    Erin Ramadayanti dari Universitas Trunojoyo Madura yang tampil menawan dengan retorika tajam meraih juara kedua sekaligus gelar Juara Favorit. Sementara juara ketiga diraih Lusiana Setyawati dari SMAN 1 Kawedanan dengan gaya pidato penuh penghayatan.

    Ketua MSDP Movement, Lucky Setyo, menyebut lomba ini tidak hanya ajang kompetisi, melainkan sarana mengasah potensi generasi muda. Dia menilai kemampuan berpidato adalah modal penting untuk menghadapi tantangan zaman.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk menggali potensi, melatih keberanian berbicara di depan publik, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi yang baik,” kata Lucky.

    Lebih lanjut, Lucky menegaskan pentingnya menanamkan nilai kepemimpinan dan semangat kebangsaan melalui kegiatan positif semacam ini. Dia berharap para peserta bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi pemuda lainnya.

    “Pidato adalah seni menyampaikan gagasan dengan keyakinan, dan kami percaya kemampuan tersebut sangat penting dimiliki oleh generasi muda. Lomba ini menjadi ajang positif untuk menyalurkan energi kreatif sekaligus menanamkan nilai kepemimpinan, kecerdasan, serta semangat kebangsaan,” tuturnya.

    Menurut Lucky, MSDP ingin menjadikan ajang ini sebagai gerakan berkelanjutan untuk mengajak anak muda merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak.

    “Melalui ajang ini MSDP Movement ingin terus mengajak generasi muda untuk merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Politisi Muda Surabaya Ais Shafiyah Asfar Raih Gelar Doktor dari UNAIR di Usia 24 Tahun

    Politisi Muda Surabaya Ais Shafiyah Asfar Raih Gelar Doktor dari UNAIR di Usia 24 Tahun

    Surabaya (beritajatim.com) – Politisi muda yang juga anggota DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, B.Sc., M.A., resmi meraih gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Airlangga (UNAIR) dengan predikat Summa Cumlaude dan IPK sempurna (4.0) di usia 24 tahun 7 bulan.

    Sidang promosi doktor berlangsung khidmat di Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAIR. Dalam forum akademik itu, Ais berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Studi tentang Model Penggunaan Media Sosial, Pengetahuan Politik, Efikasi Politik, Preferensi Kandidat, dan Aktivasi Politik Generasi Z Pada Pemilu Presiden 2024.”

    Penelitian tersebut mengupas bagaimana media sosial menjadi episentrum baru bagi generasi Z dalam membangun pengetahuan politik. Ais menegaskan bahwa pola komunikasi digital telah memengaruhi kepercayaan diri mereka untuk berpartisipasi hingga menentukan pilihan politik.

    Predikat Summa Cumlaude diberikan sebagai pengakuan atas kualitas disertasi yang dinilai istimewa. Dewan penguji menegaskan riset Ais unggul secara metodologis sekaligus memberikan kontribusi teoritis yang tinggi.

    “Alhamdulillah, semua ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan doa yang tak henti-hentinya. Gelar ini saya persembahkan untuk keluarga, para dosen pembimbing, dan seluruh anak muda Indonesia yang terus berjuang,” ujar Dr. Ais Shafiyah Asfar usai sidang, Senin (1/9/2025).

    Ais menambahkan bahwa risetnya diharapkan tidak berhenti di ruang akademik. Dia mendorong agar temuannya dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk lebih dekat dengan generasi muda.

    “Saya berharap, penelitian ini bisa menjadi panduan para pemangku kebijakan untuk lebih memahami generasi kami. Demokrasi akan lebih sehat bila anak muda dilibatkan secara nyata dalam proses politik,” katanya.

    Pencapaian ini menempatkan Ais sebagai representasi politisi sekaligus intelektual muda dengan fondasi akademik yang kokoh. Dia menegaskan komitmennya untuk terus menyeimbangkan kiprah politik praktis dengan kontribusi keilmuan.

    “Politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang ilmu dan tanggung jawab moral. Saya ingin membuktikan bahwa anak muda bisa memberi warna baru dengan idealisme dan basis pengetahuan yang kuat,” tegasnya. [asg/ian]

  • Bupati Fawait: Perda Pekerja Migran Jember Tunggu Cantolan UU

    Bupati Fawait: Perda Pekerja Migran Jember Tunggu Cantolan UU

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menegaskan komitmennya untuk menerbitkan peraturan daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengenai perlindungan pekerja migran. Saat ini Pemerintah Kabupaten Jember sudah mempermudah layanan bagi calon pekerja migran.

    “Insyaallah perda ini menunggu cantolan undang-undang yang hari ini sedang direvisi. Tidak mungkin kita bikin perda terus cantolan di atasnya belum ada,” kata Bupati Fawait, usai acara pembukaan desk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember, Senin (1/9/2025).

    Fawait mengatakan, perda untuk pekerja migran di Jember harus diwujudkan. Namun sembari menanti itu, Pemkab Jember membuka fasilitas desk BP2MI yang mempermudah layanan terhadap calon pekerja migran.

    Pembukaan layanan ini menindaklanjuti komitmen Pemkab Jember dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. “Pengurusan administrasi bagi para calon PMI tidak perlu jauh-jauh lagi ke Surabaya, Malang, Banyuwangi. Cukup bisa di Jember,” kata Fawait.

    Saat ini kantor Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jember masih belum selesai dibangun. Administrasi ketenagakerjaan untuk sementara waktu diurus dan dilayani tuntas di kantor Dinas PMPTSP Jember.

    “Ini bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan komitmen Presiden Prabowo, bahwa kita harus mempermudah para calon pekerja migran Indonesia untuk mengurus prosedur, sehingga nanti mereka yang berangkat ke luar negeri terdata dengan baik dan berangkatnya secara prosedural,” kata Fawait.

    Menurut Fawait, masih banyak warga Jember yang memilih menjadi pekerja migran lewat jalur non prosedural. “Ini karena tidak tahu alurnya dari awal sampai akhir. Bahkan ngurusnya memang terlalu jauh selama ini: ke Surabaya, ke Malang, dan ke Banyuwangi,” katanya.

    Pemkab Jember sudah merancang program sosialisasi ke sekolah dan pesantren serta masyarakat luas soal prosedur menjadi pekerja migran. “Kalau ada orang mau jadi PMI, ini loh prosedurnya, supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Fawait.

    Selain itu, lanjut Fawait, Pemkab Jember akan memberikan pelatihan-pelatihan untuk calon dan purna pekerja migran Indonesia. “Harapannya, calon pekerja migran bekerja ke luar negeri tidak cuma bekerja di ‘sektor informal’ saja, tapi bisa ke sektor-sektor yang high skill. Harapan kami, kalau itu terjadi mereka bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih besar,” katanya.

    Bupati Fawait juga ingin jangkauan negara tujuan pekerja migran asal Jember bisa lebih luas. “Kita berharap bisa ke negara-negara yang lebih terjamin soal masalah besaran gajinya. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea, bahkan kalau belum, mungkin bisa ke Eropa,” katanya.

    Namun, lanjut Fawait, kemampuan berbahasa harus dimiliki. “Mudah-mudahan ke depan program kita ini, pekerja migran yang berangkat dari Jember bisa mendapatkan kemampuan berbahasa yang lebih baik, sehingga mereka bisa bekerja di sektor yang lebih baik di luar, dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya. [wir/ian]

  • Bupati Setyo Wahono Ajak Warga Jaga Ketenangan dan Waspada Provokasi

    Bupati Setyo Wahono Ajak Warga Jaga Ketenangan dan Waspada Provokasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Menyikapi memanasnya situasi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kedamaian.

    Dalam pesannya yang disampaikan kepada publik, Setyo Wahono menekankan pentingnya persatuan dan kewaspadaan terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.

    “Saudara-saudara masyarakat Bojonegoro yang saya cintai, menyikapi situasi Kamtibmas yang sedang berkembang di tanah air, mari kita bersama-sama menjaga ketenangan, kedamaian, serta memperkuat persatuan,” imbuhnya, Senin (1/9/2025).

    Ia secara khusus mengingatkan agar warga tidak mudah terprovokasi oleh isu atau informasi yang berseliweran, terutama yang belum dapat dipastikan akurasinya. Menurutnya, hal tersebut berpotensi merusak kerukunan dan persaudaraan yang telah lama dibangun bersama.

    Bupati kelahiran Desa Dolokgede Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro itu meyakini bahwa kedewasaan masyarakat dalam menyikapi setiap perkembangan situasi akan sangat menentukan terciptanya suasana yang aman dan tentram di lingkungan mereka.

    “Kedewasaan dan kebijaksanaan kita dalam menyikapi setiap perkembangan akan sangat menentukan tercapainya suasana yang aman dan tentram di sekitar,” ujarnya.

    Di akhir pesannya, Bupati menggaungkan semangat ‘Jogo Bojonegoro’ atau menjaga Bojonegoro. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus bergandengan tangan mewujudkan Kabupaten Bojonegoro yang adem, bahagia, makmur, dan membanggakan.

    “Dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, serta rasa cinta kepada tanah kelahiran, kita wujudkan Bojonegoro yang maju dan sejahtera,” pungkasnya. [lus/but]

  • Ketua DPRD Pasuruan Ingatkan Anggota: Hati-Hati Berucap, Jangan Picu Kegaduhan

    Ketua DPRD Pasuruan Ingatkan Anggota: Hati-Hati Berucap, Jangan Picu Kegaduhan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menekankan pentingnya kehati-hatian para wakil rakyat dalam berkomunikasi. Menurutnya, setiap ucapan bisa saja dipelintir jika disampaikan tanpa pertimbangan.

    Ia meminta seluruh anggota dewan maupun ketua DPC untuk lebih menahan diri di ruang publik. “Saya minta jangan ada komentar yang tidak perlu, karena bisa memicu persepsi yang salah di masyarakat,” ujar Samsul Hidayat, Senin (1/9/2025).

    Dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus), sudah diputuskan bahwa hasil pembahasan internal tidak harus diumbar di media sosial. Langkah ini diambil demi menjaga kondusifitas dan mencegah munculnya polemik baru.

    “Kalau rapat sudah dibicarakan di forum resmi, cukup disimpan di forum tersebut. Tidak semua hal harus diumumkan ke publik lewat sosmed,” tegasnya.

    Samsul menilai bahwa peran dewan sangat strategis sehingga setiap sikap harus dijaga. Karena itu, ia mengingatkan agar anggota legislatif lebih fokus bekerja dibanding mencari perhatian dengan pernyataan kontroversial.

    “Kita ini wakil rakyat, jadi harus bisa memberi teladan. Jangan sampai yang kita ucapkan justru menimbulkan kegaduhan,” katanya.

    Selain itu, ia juga mendorong semua anggota dewan untuk lebih mengedepankan kerja kolektif. Menurutnya, dengan saling menguatkan, DPRD bisa menjalankan fungsi dengan lebih baik. “Kerja sama antar anggota adalah kunci. Kalau solid, masyarakat pasti akan merasakan manfaatnya,” tutur Samsul.

    Dengan pesan ini, Ketua DPRD berharap para anggota dapat menjaga citra lembaga. Ia menegaskan, kehati-hatian berucap merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. “Harus ingat, ucapan kita bukan hanya mewakili pribadi, tapi juga lembaga. Jadi mari sama-sama menjaga nama baik DPRD Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya. (ada/kun)

  • Kejari Blitar Bongkar Korupsi Pengadaan Barang di PDAM, Kerugian Ratusan Juta

    Kejari Blitar Bongkar Korupsi Pengadaan Barang di PDAM, Kerugian Ratusan Juta

    Blitar (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar kembali membongkar kasus korupsi pengadaan barang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Penataran. Dalam kasus ini Kejari Blitar menetapkan 1 orang tersangka yakni HS pegawai PDAM Tirta Penataran.

    Kasus ini mencuat setelah tim penyidik Kejari Kabupaten Blitar menemukan kejanggalan dalam pembelian suku cadang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) selama periode 2018 hingga 2020. Menurut pihak Kejaksaan, HS yang menjabat sebagai penanggung jawab bagian pembelian di PDAM Tirta Penataran, diduga memanipulasi prosedur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

    “Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dalam melakukan pembelian suku cadang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Tirta Bagian Pembelian PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar, Tersangka HS selaku penanggung jawab bagian pembelian melakukan manipulasi prosedur pekerjaan terhadap Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku pada PDAM Tirta Penataran Kabupaten Blitar untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri sejumlah Rp. 364.733.000,00,” kata Kasi Intel Kejari Blitar, Diyan Kurniawan pada Senin (1/9/2025).

    Modus Korupsi dan Kerugian Negara

    HS diduga memanipulasi Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku di PDAM Tirta Penataran. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, tindakan tersebut merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp.364.733.000. Hasil penyelidikan diketahui bahwa HS telah melakukan transaksi fiktif pembelian suku cadang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) periode 2018-2020.

    “Tersangka HS disangka dengan pasal berlapis, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, HS langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus korupsi, terutama yang melibatkan kekayaan negara. (owi/ian)

  • Forkopimda dan Ojol Mojokerto Gelar Istighotsah Kedamaian Bangsa

    Forkopimda dan Ojol Mojokerto Gelar Istighotsah Kedamaian Bangsa

    Mojokerto (beritajatim.com) – Suasana duka yang tengah melanda bangsa Indonesia tak menyurutkan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga ketenangan masyarakat. Forkopimda bersama para pengendara ojek online (ojol) se-Kota Mojokerto menggelar Istighotsah Kedamaian Bangsa di Rumah Rakyat.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan pentingnya mempererat persatuan di tengah maraknya kabar simpang siur yang beredar melalui media sosial maupun pesan berantai. “Kami jajaran Forkopimda ini harus segera merapatkan barisan demi menjaga kedamaian dan ketentraman di wilayah Mojokerto Raya ini,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).

    Istighotsah Kedamaian Bangsa di Rumah Rakyat, Kota Mojokerto. [Foto : ist]Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, driver ojol di Jakarta pada, Kamis (28/8/2025) pekan lalu. Ia menyebut, almarhum merupakan sosok yang rela berkorban dalam insiden yang tidak pernah diharapkan.

    “Semoga Allah menerima beliau sebagai syahid, sehingga dosa-dosanya diampuni dan kebaikan-kebaikannya mengantarkan ke tempat terbaik di sisi-Nya. Kita ini bangsa yang berbudaya. Menyampaikan aspirasi silakan, ini negara demokrasi. Tapi harus dilakukan dengan adab dan etika. Tidak boleh disertai anarkisme karena yang diuntungkan hanya provokator, sementara masyarakat yang dirugikan,” imbuhnya.

    Forkopimda, pimpinan partai politik, hingga organisasi kemasyarakatan di Kota Mojokerto sepakat menolak segala bentuk aksi anarkis dalam penyampaian aspirasi. Dalam kegiatan tersebut, para pengendara ojol juga menerima paket sembako yang disalurkan melalui Baznas Kota Mojokerto sebagai bagian dari Gerakan Pangan Murah (GPM).

    Sementara itu, doa bersama untuk almarhum Affan Kurniawan dan kedamaian bangsa juga dilakukan secara serentak di setiap kantor perangkat daerah Kota Mojokerto. [tin/but]

  • Ratusan Prajurit TNI Disiagakan di Bojonegoro, Antisipasi Kerusuhan

    Ratusan Prajurit TNI Disiagakan di Bojonegoro, Antisipasi Kerusuhan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Menyusul kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah, ratusan prajurit TNI di Kabupaten Bojonegoro mulai disiagakan untuk menjaga keamanan wilayah. Pada Senin (1/9/2025), pasukan ditempatkan di titik-titik rawan, objek vital, hingga melakukan patroli rutin.

    Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arief Rahman Hakiem, menyampaikan bahwa kerusuhan yang meluas di beberapa daerah berpotensi menular ke Bojonegoro. Untuk itu, langkah antisipasi segera dilakukan dengan menggerakkan pasukan TNI.

    “Sebanyak tiga kompi atau sekitar 400 prajurit kita siagakan selama 24 jam. Tujuannya menjaga keamanan dan memantau aktivitas masyarakat agar tetap kondusif,” jelasnya.

    Selain standby di Markas Kodim, pasukan juga disebar di sejumlah titik strategis, antara lain kantor perbankan, stasiun kereta api, terminal, serta perkantoran pemerintahan. Penempatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.

    “Ini kita lakukan supaya kegiatan berjalan lancar dan masyarakat Bojonegoro merasa tenang,” tambah perwira lulusan Akademi Militer tahun 2004 itu.

    Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu-isu liar yang beredar. Menurutnya, kabar yang tidak jelas sumbernya bisa memicu perpecahan dan mengganggu kerukunan yang selama ini terjaga.

    “Menyikapi situasi Kamtibmas yang sedang berkembang di tanah air mari kita bersama-sama menjaga ketenangan, kedamaian, serta memperkuat persatuan,” ujarnya.

    Bupati kelahiran Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, itu menegaskan pentingnya kedewasaan dalam menghadapi dinamika sosial. Ia mengajak warga untuk memperkuat semangat kebersamaan demi terciptanya suasana aman dan tenteram.

    “Mari kita per kokoh semangat Jogo Bojonegoro dengan terus bergandengan tangan menjaga Bojonegoro agar tetap adem, bahagia, makmur dan membanggakan dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, serta rasa cinta kepada tanah kelahiran,” pungkasnya. [lus/suf]