Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Prabowo dijadwalkan kunjungi keluarga korban demonstrasi di Makassar

    Prabowo dijadwalkan kunjungi keluarga korban demonstrasi di Makassar

    Mungkin masih menyesuaikan agenda Presiden, tetapi rencana itu ada. Nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi keluarga korban demonstrasi berujung ricuh di Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Presiden kan saya dengar akan mengunjungi keluarga korban yang di Makassar,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Namun, Gus Ipul tidak dapat memastikan kapan Kepala Negara akan bertolak ke Makassar. Agenda tersebut masih menyesuaikan jadwal Presiden.

    “Mungkin masih menyesuaikan agenda Presiden, tetapi rencana itu ada. Nanti mungkin ada penjelasan lebih lanjut,” kata dia.

    Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap para korban, baik yang sedang menjalani perawatan maupun keluarga korban yang meninggal dunia.

    Dia menegaskan bahwa perhatian tersebut tidak hanya diberikan bagi korban di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah.

    “Beliau punya perhatian yang sangat serius dan memberikan atensi serta beliau tentu akan menindaklanjuti bagaimana membantu para korban baik di tingkat aparat atau di masyarakat,” ujar dia.

    Bantuan yang akan diberikan, menurut dia, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban berdasarkan hasil pendataan dan asesmen yang dilakukan. Bentuk bantuan dapat berupa biaya sekolah, perbaikan rumah, hingga santunan bagi keluarga korban.

    “Yang jelas ini adalah perhatian langsung dari Presiden, jadi perhatian langsung dari Presiden, atensi langsung dari Presiden. Tentu para menteri akan menyesuaikan nanti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Gus Ipul.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar, Minggu (31/8) mencatat korban jiwa selama insiden demonstrasi sebanyak empat orang, yakni tiga orang meninggal dunia saat Kantor DPRD Kota Makassar dibakar massa dan seorang lainnya pengemudi Ojek Online (Ojol) yang dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 28 Agustus 2025.

    Tiga orang yang meninggal dunia dalam peristiwa Kantor DPRD Makassar masing-masing Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, Fotografer Humas DPRD Kota Makassar Muhammad Akbar Basri alias Abay, dan staf DPRD Makassar Sarinawati.

    Sementara pengemudi ojek online yang meninggal karena dikeroyok massa bernama Rusdamdiansyah.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos: Presiden beri perhatian khusus kepada korban demonstrasi ricuh

    Mensos: Presiden beri perhatian khusus kepada korban demonstrasi ricuh

    Ya tidak hanya yang di Jakarta tetapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap para korban demonstrasi yang berujung ricuh, baik dari kalangan sipil maupun aparat, dengan menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing.

    “Iya ada, pasti ada (perhatian) itu. Ya tidak hanya yang di Jakarta tetapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban, tidak hanya yang dari sipil, tapi juga dari aparat, ada juga yang jadi korban serius. Presiden punya perhatian khusus,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan bentuk bantuan akan menyesuaikan hasil pendataan dan asesmen yang dilakukan. Pendataan korban, akan ditindaklanjuti lintas kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

    Adapun bantuan dapat berupa biaya sekolah bagi anggota keluarga, perbaikan atau pembangunan rumah, hingga bantuan sosial lain sesuai kondisi korban.

    Dia menambahkan biaya pengobatan bagi korban luka maupun santunan bagi keluarga korban yang meninggal juga akan diberikan.

    “Pasti dapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada biaya pengobatan, kalau yang wafat ada biaya untuk keluarganya berupa perumahan atau hal-hal lain yang dibutuhkan,” ucap Gus Ipul.

    “Pada dasarnya Presiden akan memberikan bantuan yang diperlukan bagi para korban, dua-duanya ya masyarakat maupun aparat,” imbuhnya.

    Mengenai sumber anggaran, Mensos menyebutkan bantuan bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, maupun perhatian langsung dari Presiden Prabowo.

    “Tentu ada yang dari APBN, nanti tentu ada dari swasta kan banyak sekali yang bantu. Tapi khusus ada perhatian sendiri dari Presiden. Itu bantuannya seperti apa nanti kita lihat,” kata Gus Ipul.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HKBP: Unjuk rasa harus dijalankan dengan damai dan tanpa kekerasan

    HKBP: Unjuk rasa harus dijalankan dengan damai dan tanpa kekerasan

    Jakarta (ANTARA) – Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) mengingatkan unjuk rasa harus dijalankan dengan cara-cara damai, tertib, penuh martabat, dan tanpa kekerasan, provokasi, atau ujaran kebencian.

    Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan mengatakan unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara, namun kehidupan dan harkat kemanusiaan sebagai sesama saudara tetap harus dijaga.

    “Setiap nyawa adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai,” ujar Pdt. Victor dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Di sisi lain, ia berharap pemerintah dan segenap penanggungjawab negara dianugerahi Tuhan hikmat, kearifan, kerendahan hati, dan keberanian moral untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat.

    Sebagai perwakilan gereja, dirinya percaya Indonesia hanya akan kuat apabila dibangun di atas berbagai pilar keadilan, solidaritas, dan kasih yang inklusif.

    Indonesia, kata dia, merupakan rumah bersama yang harus dirawat dengan dialog jujur, saling menghargai, dan komitmen pada jalan perdamaian.

    Sejak Senin (25/8), Victor menuturkan gelombang unjuk rasa telah terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya.

    Sebagai gereja yang turut merasakan denyut nadi bangsa, dikatakan bahwa HKBP menyikapi situasi tersebut dengan penuh keprihatinan, sekaligus harapan agar gejolak yang terjadi dapat menjadi pintu menuju kehidupan berbangsa yang lebih adil, bermartabat, dan berkeadaban.

    “Kita merasakan duka yang dalam atas korban jiwa dan mereka yang terluka dalam aksi-aksi tersebut,” tuturnya.

    Meski begitu, dia mengajak segenap jemaat HKBP dan seluruh pihak di mana pun berada agar bisa terus berdoa bagi bangsa dan pemimpin Indonesia serta menjaga persaudaraan dan jangan terpecah oleh siapa dan apa pun.

    Ia meminta kepada seluruh jemaat HKBP untuk menunjukkan teladan sebagai murid Kristus yang membawa damai, keadilan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

    Victor percaya kasih Allah lebih besar daripada kebencian dan keadilan-Nya akan menang atas segala ketidakadilan.

    “Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” ucap Victor.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemuda Masjid Dunia ajak ormas hingga KNPI halau pendemo anarkis

    Pemuda Masjid Dunia ajak ormas hingga KNPI halau pendemo anarkis

    Sebagai warga negara, kita semua wajib membela negara apabila negara dalam situasi terancam, baik ancaman dari dalam maupun dari luar

    Jakarta (ANTARA) – Pemuda Masjid Dunia mengajak seluruh pimpinan organisasi masyarakat (ormas), organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), maupun elemen masyarakat lain di Indonesia untuk dapat menghalau pendemo anarkis dan penjarah yang membuat gaduh.

    Presiden Pemuda Masjid Dunia Said Aldi Al Idrus menjelaskan ajakan tersebut bertujuan agar semua pihak tidak diam, sehingga mencegah kerugian bangsa dan negara maupun jatuhnya korban jiwa.

    “Sebagai warga negara, kita semua wajib membela negara apabila negara dalam situasi terancam, baik ancaman dari dalam maupun dari luar,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Sementara kepada para pendemo, dia meminta agar dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi dapat dilakukan secara santun, dan tidak merusak fasilitas umum hingga menjarah.

    “Jangan pula anarkis, apalagi sampai melakukan pembakaran aset negara. Itu tidak baik, dan membuat suasana keamanan nasional tak kondusif,” ujarnya.

    Untuk para aparat keamanan, dia meminta agar mereka tetap humanis dalam melakukan pengamanan aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, serta segera mengambil sikap tegas ketika massa aksi mulai melakukan tindakan anarkis.

    Dia menyampaikan seluruh poin tersebut untuk merespons aksi unjuk rasa selama beberapa waktu terakhir di Jakarta maupun daerah lain yang berakhir bentrok antara massa aksi unjuk rasa dengan aparat keamanan, hingga penjarahan, atau jatuhnya sejumlah korban.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur pastikan kondisi Sumut aman dan terkendali

    Gubernur pastikan kondisi Sumut aman dan terkendali

    Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tetap didengar sesuai yang diinginkan. Setelah penyampaian, tidak ada kegiatan anarkis

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan bahwa kondisi wilayah Provinsi Sumut hingga kini masih aman dan terkendali.

    “Hari ini kita sama-sama di sini ingin memastikan kondisi di Kota Medan dan Sumatera Utara, Insya Allah baik-baik saja,” kata Bobby di Kantor DPRD Sumut, di Medan, Senin.

    Gubernur mempersilakan masyarakat Sumatera Utara menyampaikan berbagai aspirasinya dengan damai.

    Pihaknya mengharapkan dalam penyampaian berbagai aspirasi tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

    “Kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat tetap didengar sesuai yang diinginkan. Setelah penyampaian, tidak ada kegiatan anarkis,” ungkap Bobby.

    “Pak Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pak Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto dan jajaran tujuannya adalah untuk mendampingi dan pengamanan. Diharapkan tidak terjadi bentrok,” katanya.

    Bobby juga mengatakan, menjaga Provinsi Sumut ini dibutuhkan peran semua masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan semua pihak dengan tujuan agar pembangunan di Sumatera Utara tercapai.

    “Untuk warga Sumut, tentu kita sayang Sumatera Utara. Kita bangga dengan Sumut, menjaga Sumut bukan hanya tugas kita yang berada di sini,” jelas dia.

    “Tetapi seluruh masyarakat menjadi garis depan untuk menjaga Sumut agar lebih baik, lebih sejuk. Jadi ayo sama-sama kita jaga,” tutur Bobby.

    Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyatakan pihaknya selalu mendengar keresahan masyarakat dan sangat peduli dengan masyarakat Sumatera Utara.

    “Kami mengetahui keresahan itu, kami mendengar dan kami peduli kepada masyarakat,” kata Erni.

    Pihaknya meminta maaf atas insiden selama aksi demonstrasi pada pekan lalu. Ia pun akan terus membenahi lembaga agar lebih baik.

    “Kita di sini memohon maaf. Saya pimpinan, wakil ketua, dan anggota DPRD Sumut memohon maaf apabila dalam menyampaikan aspirasi kemarin terjadi insiden yang tidak kita inginkan,” ujar Erni.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Pesan Menyentuh Wagub Emil kepada Pendemo Anak di Bawah Umur yang Sempat Ditahan

    Ini Pesan Menyentuh Wagub Emil kepada Pendemo Anak di Bawah Umur yang Sempat Ditahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mendatangi Mapolrestabes Surabaya untuk menemui orang tua dan puluhan anak di bawah umur yang sempat ditahan usai mengikuti aksi demonstrasi, Minggu (31/8/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Wagub Emil mengungkapkan, keprihatinannya lantaran lebih dari 50 anak yang diamankan ternyata masih berusia belasan tahun. Bahkan, ada yang baru duduk di bangku SMP.

    “Jadi, dari kejadian di Surabaya ini, ternyata lebih dari 50 anak adalah di bawah umur. Bahkan, ada yang baru masuk SMP, usia 13-14 tahun. Saat didalami, mereka tidak punya motif politik sama sekali, hanya ikut-ikutan. Mereka juga tidak punya kemampuan teknis untuk merakit bom molotov atau hal lain yang membahayakan,” kata Emil.

    Menurut Emil, kondisi ini berbahaya karena anak-anak rentan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis.

    “Bahaya sekali anak-anak ini ada di luar, dalam situasi yang bisa berhadapan dengan api, lemparan batu. Ini yang harus diwaspadai, karena anak-anak bisa diperalat, dipersenjatai, bahkan ditumbalkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Suami Arumi Bachsin ini juga memberikan semangat dan mengajak para orang tua untuk tidak menyerah serta terus mendidik juga membina anak-anak mereka.

    “Tadi orang tua-orang tua telah kami ajak bicara, mereka semua tentu sedih. Tetapi kami tetap memberikan semangat bahwa orang tua tidak boleh menyerah dalam membina anak-anaknya,” tambahnya.

    Senada dengan Emil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Lis Diana, menegaskan, bahwa negara tetap harus memenuhi hak-hak anak meski mereka terlibat dalam aksi.

    “Karena anak-anak ini masih di bawah 17 tahun, sebanyak 56 anak, mereka perlu didampingi dan diadvokasi. Kesalahan yang sudah dilakukan membawa konsekuensi, tapi kita pastikan mereka kembali ke sekolah masing-masing,” tutur Lis.

    Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, juga meminta orang tua lebih aktif membimbing anak-anaknya untuk lebih bertanggung jawab.

    “Kami berharap orang tua bisa membimbing anak-anak ini agar menjadi anak yang lebih bertanggung jawab,” katanya.

    Mantan Bupati Trenggalek ini mengapresiasi langkah kepolisian yang telah memberikan penanganan khusus terhadap anak-anak tersebut. Ia juga menuturkan keprihatinan terhadap kerusakan yang terjadi, tetapi dirinya menyebut bahwa lebih mengkhawatirkan masa depan dan keselamatan para generasi muda.

    “Kami prihatin atas kerusakan, termasuk di Grahadi, tapi kami lebih khawatir terhadap masa depan anak-anak kita di Jawa Timur dan Indonesia. Sesuai arahan Presiden, kami akan lebih waspada untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan warga di Jawa Timur,” pungkas Emil. (tok/ian)

  • Pemkot dan Pemkab Mojokerto Keluarkan Instruksi Khusus Keamanan Kerja ASN, Berlaku 1–4 September 2025

    Pemkot dan Pemkab Mojokerto Keluarkan Instruksi Khusus Keamanan Kerja ASN, Berlaku 1–4 September 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kompak mengeluarkan instruksi khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) menyusul kondisi keamanan di wilayah Jawa Timur yang dinilai kurang kondusif. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur.

    Surat Edaran Kepala BKD Provinsi Jawa Timur tersebut Nomor 800/5815/204.1/2025 tentang Keamanan Kerja Pegawai. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko, masing-masing menandatangani edaran dengan status penting dan segera, berlaku mulai 1 hingga 4 September 2025.

    Sekdakot Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan ini untuk melindungi pegawai di tengah dinamika situasi keamanan. “Instruksi ini langkah antisipasi agar ASN tetap aman dan pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).

    Sementara itu, Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko menekankan pentingnya kedisiplinan ASN dalam mematuhi instruksi. “Kami minta seluruh jajaran mematuhi arahan ini demi menjaga kondusivitas wilayah dan keselamatan pegawai,” katanya.

    Dengan kebijakan bersama ini, Pemkot dan Pemkab Mojokerto menegaskan komitmen menjaga keamanan ASN sekaligus mendukung terciptanya suasana kondusif di wilayah Mojokerto Raya.

    Adapun poin-poin utama yang wajib dipatuhi ASN di lingkungan Pemkot maupun Pemkab Mojokerto adalah sebagai berikut:

    Selama periode 1–4 September 2025, ASN tidak diwajibkan mengenakan seragam dinas, melainkan diperbolehkan memakai pakaian bebas rapi.
    Seluruh pegawai dilarang menggunakan kendaraan dinas berpelat merah hingga kondisi keamanan membaik.
    Dokumen negara dan aset penting harus diamankan dengan ketat.
    Masing-masing perangkat daerah wajib berpartisipasi aktif menjaga keamanan kantor, termasuk membentuk posko swadaya selama 24 jam.
    ASN diminta tidak mengunggah konten, status, maupun story di media sosial yang bersifat provokatif atau pamer (flexing).
    Pada Senin, 1 September 2025, perangkat daerah di Kota Mojokerto juga diminta menggelar doa bersama demi kedamaian bangsa serta mendoakan almarhum Affan Kurniawan. [tin/ian]

  • Kongres PWI 2025 sukses, panitia apresiasi dukungan berbagai pihak

    Kongres PWI 2025 sukses, panitia apresiasi dukungan berbagai pihak

    Jakarta (ANTARA) – Panitia pelaksana Kongres Persatuan” Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 mengapresiasi dukungan berbagai pihak atas suksesnya pelaksanaan kongres tersebut di Cikarang, Jawa Barat, pada akhir pekan kemarin.

    Ketua Organizing Committee (OC) Kongres PWI 2025 Marthen Selamet Susanto mengatakan suksesnya kongres bertema “Bangkit Bersatu” tersebut juga tidak terlepas dari tekad para peserta yang hadir, demi menjaga muruah PWI agar semakin baik dalam bingkai persatuan yang kokoh.

    “Sinergi dan kontribusi berbagai pihak, terutama para peserta yang berasal dari 39 provinsi di tanah air, serta perorangan dan mitra strategis, merupakan energi besar yang membuat Kongres Persatuan PWI 2025 ini berjalan lancar, aman dan nyaman untuk semua,” kata Marthen dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Marthen juga mengapresiasi dukungan dari aparat keamanan yang membantu menjaga kelancaran pelaksanaan kongres tersebut di BPPTIK Komdigi, Cikarang.

    Menurut dia, pengamanan terpadu dilakukan oleh Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan ditindaklanjuti oleh Polres Metro Bekasi di bawah kepemimpinan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Mustofa membantu jalannya kongres.

    Dukungan solid, tutur dia, juga diberikan oleh jajaran Korem 051/Wijayakarta Cikarang. Ia menyebut Danrem Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso aktif memantau jalannya kongres yang digelar pada Jumat (29/8) dan Sabtu (30/8).

    Ia turut berterima kasihnya kepada seluruh perangkat pelaksana kongres, termasuk yang bertugas menjaga ketertiban.

    Selain itu, OC juga mendapat dukungan dari jajaran PWI Bekasi Raya. Menurut Marthen, Ketua PWI Bekasi Raya Ade Mukhsin mengerahkan ratusan anggotanya berjaga di gerbang luar BPPTIK Komdigi, Cikarang.

    Kongres Persatuan PWI 2025 juga terselenggara dengan baik berkat partisipasi mitra strategis. Dalam hal ini, OC mengucapkan terima kasih kepada Triputra Group, Djarum Foundation, PT Bank Central Asia, Tbk, Danone Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Harita Nickel, Nestlé, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Diskominfo DKI Jakarta

    “Terima kasih telah membantu kami dengan menjadi sponsor dan mitra kongres,” kata Marthen.

    Kongres PWI Persatuan 2025 menghasilkan keputusan penting bagi organisasi pers terbesar sekaligus tertua di Indonesia ini.

    Kongres secara demokratis memilih Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI Pusat dan Atal S. Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI untuk masa bakti 2025–2030.

    “Keduanya diharapkan dapat membawa PWI merajut masa depan yang lebih baik, solid, dan profesional,” tutur Marthen.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Konfederasi serikat buruh nilai “penumpang gelap” susupi unjuk rasa

    Konfederasi serikat buruh nilai “penumpang gelap” susupi unjuk rasa

    Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga

    Jakarta (ANTARA) – Dua pimpinan konfederasi serikat buruh di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai ada “penumpang gelap” yang menyusupi aksi unjuk rasa di Jakarta minggu lalu hingga berujung rusuh.

    “Ada terasa benar (penumpang gelap, red.), dan teman-teman buruh sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Saya minta, saya perintahkan, ikut bersama pemerintah daerah untuk mengamankan aset negara. Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga,” kata Presiden KSPI Said Iqbal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Said menyebut dirinya menerima informasi kelompok perusuh yang membakar sejumlah fasilitas umum itu terdiri atas 100 orang. “Kira-kira itu yang harus kita deteksi,” kata Said Iqbal.

    Sementara itu, terkait aksi penjarahan ke rumah pribadi anggota DPR, Said menilai aksi tersebut sebagai ekses dari kemarahan warga terhadap pernyataan dan sikap anggota DPR tersebut.

    “Kalau rumah pribadi, itu ekses ya, karena sikapnya mungkin melukai rakyat. Di kala upah buruh murah, di kala banyak PHK, di kala ojek bolak-balik DPR tentang penurunan diskon 10 persen, nggak pernah ditanggepin oleh DPR. Tiba-tiba mereka joget-joget, mereka minta naik ada tunjangan perumahan Rp50 juta, dan mereka ketika dikasih tahu joget-joget lagi. Ini hanya tentang nilai rasa, nggak ada sensitivitas terhadap penderitaan rakyat,” kata Said Iqbal.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menilai ada yang menunggangi aksi massa sehingga berujung rusuh.

    “Kelihatannya seperti itu, karena sangat sporadis. Tadi malam, hampir saja masuk kawasan industri di Bekasi, dan sekarang jutaan buruh bersiap siaga. Kami pastikan, kami tidak akan tinggal diam, kalau wilayah industri dan buruh diganggu oleh para perusuh,” kata Andi Gani.

    Walaupun demikian, di tengah pengamanan ketat yang diberlakukan oleh aparat keamanan, Andi Gani mengingatkan demonstrasi yang damai tidak boleh dilarang.

    “Demonstrasi adalah hak asasi ya, tetap taat hukum. Hanya memang teman-teman buruh saat ini bersiaga di Karawang, Bekasi, Purwarkarta, dan semua kawasan industri dalam posisi siaga satu,” sambung Andi Gani.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Unjuk rasa damai di Palembang, Gubernur Sumatera Selatan apresiasi

    Unjuk rasa damai di Palembang, Gubernur Sumatera Selatan apresiasi

    ANTARA – Gubernur Sumatera Selatan mengapresiasi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa yang berlangsung damai saat unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, Senin (1/9). Suasana kondusif ini membuat aktivitas para pelaku usaha tetap berjalan, dan membuat iklim investasi untuk proyek-proyek strategis di Sumatera Selatan tetap positif. (Winda Tri Agustina/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.