Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Gelar Doa Bersama di Depan Pemkab Kediri, Mas Dhito: Jangan Larut dalam Kesedihan

    Gelar Doa Bersama di Depan Pemkab Kediri, Mas Dhito: Jangan Larut dalam Kesedihan

    Kediri (beritajatim.com) – Aksi pembakaran dan penjarahan di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Kediri termasuk Gedung DPRD meninggalkan duka mendalam bagi para pegawai. Kegiatan doa bersama pun digelar di halaman perkantoran yang hangus, untuk menguatkan dan membangkitkan semangat para pegawai untuk kembali bekerja.

    Doa bersama itu diikuti Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama istri Eriani Annisa Hanindhito, Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Forkopimda, Kepala OPD dan pegawai, tokoh agama bersama berbagai elemen masyarakat termasuk komunitas ojek online.

    Mas Dhito sapaan bupati Kediri berharap melalui acara doa bersama itu Kabupaten Kediri kembali lekas berbenah dan bangkit. Tidak hanya bangunan gedung namun juga semangat para pemangku kepentingan termasuk semua pegawai yang ada di sana.

    “Harapannya semoga kita lekas bangkit, tidak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan,” ajak Mas Dhito usai acara doa bersama Senin (1/9/2025) sore.

    Dampak aksi anarkisme massa yang teridentifikasi anak-anak pelajar ini, mengakibatkan sebagian besar gedung perkantoran di komplek tersebut hangus terbakar. Aset-aset pemerintah selain ikut hangus terbakar, sebagian habis dijarah.

    Aksi yang dilakukan itu sangat tidak dibenarkan dan harus menjadi perenungan bersama untuk kembali bangkit dan mempererat semangat perdamaian dan kesatuan. Mas Dhito juga berharap kejadian itu menjadikan para orang tua/wali termasuk guru untuk bersama mengingatkan dan memastikan anak maupun siswanya tidak bertindak diluar kewajaran.

    Total kerugian material akibat aksi anarkis yang dilakukan malam itu baik aset maupun bangunan menurut Mas Dhito sekitar Rp500 miliar, belum termasuk kendaraan. Pun begitu, untuk kerugian gedung secara pasti masih menunggu perhitungan appraisal.

    “Kita menggunakan ahli dari ITS untuk menghitung (kerugian) dari kerusakan bangunan,” ungkapnya. [ADV PKP/nm]

  • Pemkot Mojokerto Gelar Doa Bersama untuk Kedamaian Bangsa dan Affan Kurniawan

    Pemkot Mojokerto Gelar Doa Bersama untuk Kedamaian Bangsa dan Affan Kurniawan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar doa bersama secara serentak. Kegiatan ini dipanjatkan untuk memohon agar Indonesia senantiasa aman, damai, dan kondusif, sekaligus mendoakan almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia dalam insiden demo beberapa waktu lalu.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan doa bersama tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus ikhtiar bersama agar situasi bangsa tetap terjaga. “Bumi Pertiwi sedang berduka, bangsa kita sedang menghadapi ujian. Melalui doa bersama ini, kita berharap keamanan dan kedamaian bisa kembali menyelimuti Indonesia,” ungkapnya, Senin (1/9/2025).

    Sebelumnya, Pemkot Mojokerto bersama lebih dari 1.600 anggota Muslimat NU juga telah menggelar selawat bergiliran nonstop dari pagi hingga malam di Rumah Rakyat pada Minggu (31/8/2025). Selain itu, jajaran Forkopimda, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan di Kota Mojokerto telah mendeklarasikan penolakan.

    Yakni deklarasi penolakan terhadap segala bentuk aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Pada kesempatan yang sama, Pemkot Mojokerto juga mengundang para pengemudi ojek online untuk ikut berdoa bersama sekaligus menyalurkan bantuan sembako. Langkah ini menjadi wujud dukungan moral serta solidaritas bagi para pengemudi ojol yang tengah berduka.

    “Kita juga mendoakan almarhum Affan Kurniawan, semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kami berharap semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. Mari kita jadikan Kota Mojokerto sebagai contoh bahwa perbedaan pendapat bisa disampaikan dengan damai, tanpa kekerasan,” tambahnya.

    Melalui rangkaian kegiatan doa, selawat, hingga aksi solidaritas, Pemkot Mojokerto berharap suasana di Mojokerto Raya dan Indonesia secara umum dapat kembali damai, serta semangat persatuan dan kepedulian sosial semakin terjalin erat di masyarakat. [tin/aje]

  • Kemarin, naik pangkat polisi korban ricuh demo-Prabowo tak akan mundur

    Kemarin, naik pangkat polisi korban ricuh demo-Prabowo tak akan mundur

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (1/9), mulai dari Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kenaikan pangkat bagi anggota Polri yang menjadi korban ricuh demo hingga Presiden menegaskan tidak akan mundur menghadapi aksi-aksi anarkis.

    Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Prabowo perintahkan kenaikan pangkat anggota Polri korban ricuh demo

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat kepolisian yang menjadi korban dalam rangkaian aksi demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Saya sampaikan ke Kapolri saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,” kata Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Demo ricuh, Kapolri sebut ikuti bukti saat ditanya andil Riza Chalid

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat ditanya mengenai andil Riza Chalid dalam kericuhan aksi massa yang di antaranya ada pembakaran dan penjarahan menyebut Polri bergerak sesuai bukti-bukti yang dikumpulkan di lapangan.

    “Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik (kesimpulan, red.) dari fakta yang kita dapat, akan kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari tahu,” kata Listyo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di RS Polri Kramat Jati, Jakarta

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Wakil Panglima respons soal anggota BAIS yang ditangkap saat demo

    Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merespon soal beredarnya informasi anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) yang ditangkap anggota Brimob di tengah kerumunan masa aksi demonstran.

    Menurut Tandyo, pihak terkait seharusnya tidak membongkar identitas anggota intelijen yang tertangkap.

    “Begitu ini ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen,” kata Tandyo kepada awak media di gedung DPR, Jakarta Pusat.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. PDIP minta maaf soal Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta maaf soal Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yakni Deddy Sitorus dan Sadarestuwati yang turut disorot dan dikritik oleh publik terkait sikapnya yang dilakukan beberapa waktu lalu.

    Dia mengatakan bahwa hal yang disampaikan oleh Deddy Sitorus atau hal yang dilakukan Sadarestuwati akan menjadi pelajaran etika bagi PDIP. Menurut dia, tokoh publik harus menyampaikan kata-kata yang berempati dan bersimpati terhadap rakyat.

    “Saya sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan, atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu,” kata Said di kompleks parlemen, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Respons aksi anarkis, Prabowo: Demi Allah saya tak akan mundur

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela rakyat dan bersumpah tidak akan mundur dalam menghadapi aksi-aksi anarkis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun, saya yakin rakyat bersama saya,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mas Dhito Buka Hotline Pengembalian Aset Pemkab Kediri dan Artefak yang Dijarah

    Mas Dhito Buka Hotline Pengembalian Aset Pemkab Kediri dan Artefak yang Dijarah

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana membuka layanan pengembalian barang-barang serta artefak yang dijarah pada insiden yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) kemarin.

    Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, layanan tersebut dibuka guna menekan besarnya kerugian yang terjadi akibat insiden penjarahan yang terjadi.

    “Kita buka layanan hotline (pengembalian aset yang dijarah) mohon bantuannya kepada teman-teman media,” ujar bupati 33 tahun usai rakor bersama Forkopimda di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025).

    Usai kejadian tersebut, beberapa orang tua pelaku penjarahan tersebut telah berani untuk mengembalikan sebagian aset Pemerintah Kabupaten Kediri yang hilang.

    Beberapa yang dimaksud seperti LPG, alat tulis, dan beberapa aset lain. Mas Dhito mengapresiasi para orang tua yang berani menegur anak-anaknya tersebut.

    Penjarahan yang dilakukan di hampir seluruh gedung di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri ini, kata Mas Dhito, masuk dalam tindak anarkisme.

    “Kami sangat mengapresiasi sekali orang tua yang berani untuk menegur anaknya (yang melakukan penjarahan),” terang Mas Dhito.

    Terkait artefak fragmen Kepala Ganesha yang tak luput dari penjarahan, Mas Dhito mengungkapkan sampai saat berita ini dibuat, peninggalan sejarah tersebut belum ditemukan.

    Pun demikian Mas Dhito menegaskan masih terus melakukan pencarian terhadap artefak yang sempat berada di Museum Bagawanta Bhari yang juga dirusak saat insiden terjadi.

    Adapun hotline aduan pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Kediri, masyarakat bisa menghubungi hotline 085816310842. Pengembalian juga bisa dilakukan di Kantor Satpol PP atau Damkar Kabupaten Kediri di Desa Menang, Kecamatan Pagu serta di balai desa terdekat.

    Sedangkan untuk pengembalian artefak, Mas Dhito meminta agar artefak tersebut dapat di kembalikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Kediri atau menghubungi hotline 08122951510.

    Atas kejadian tersebut, bupati dua periode ini mengungkapkan kerugian yang terjadi di taksir sebesar Rp500 Milyar. Namun angka tersebut masih belum termasuk kendaraan.

    “(Kerugian) kendaraan belum kita hitung,” pungkas Mas Dhito.

    Usai Rakor Mas Dhito juga menggelar Doa bersama lintas agama. Selain OPD dan Forkopimda, pada doa bersama ini juga dihadiri organisasi mahasiswa serta ojek online.

    Doa bersama ini dilakukan di Halaman Depan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari pantauan di lapangan, puing kebakaran dan penjarahan masih terlihat. [ADV PKP/nm]

  • Doa dan Komitmen Bersatu, Jombang Tegaskan Stabilitas di Tengah Gejolak Nasional

    Doa dan Komitmen Bersatu, Jombang Tegaskan Stabilitas di Tengah Gejolak Nasional

    Jombang (beritajatim.com) – Di tengah situasi nasional yang penuh dinamika, Kabupaten Jombang memilih jalan berbeda: merawat kerukunan dengan doa dan komitmen bersama. Hal itu tampak dalam audiensi antara berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan dengan Bupati Jombang Warsubi, di ruang tamu Swagata Pendopo Kabupaten pada Senin (1/9/2025).

    Pertemuan berlangsung hangat dengan kehadiran perwakilan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), serta Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Seluruhnya sepakat mendukung Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjaga kedamaian dan stabilitas sosial.

    Bupati Warsubi didampingi Wakil Bupati Salmanudin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Purwanto, Kepala Bakesbangpol Jombang Anwar, Kepala BPKAD M. Nasrullah, dan sejumlah kepala OPD terkait.

    Ketua INTI Jombang, Heri Susanto, menegaskan kontribusi organisasinya melalui kegiatan sosial. “Kami berharap Jombang tidak ikut-ikutan resah oleh masalah yang terjadi di luar. Biarlah Jombang tetap teduh, tetap kondusif,” ujarnya.

    Ketua FKUB Kabupaten Jombang, M. Munif Kusnan, menyampaikan doa dan harapan agar pemerintahan tetap kokoh dalam menjaga amanah. “Semoga pemerintah diberi kekuatan untuk menjaga amanah ini,” ungkapnya.

    Dari kalangan keagamaan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kabupaten Jombang melalui Ainurrokhim menyatakan kesiapannya memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. ‘Pencerahan’ dan ‘aspirasi’ disebut menjadi jalan yang akan ditempuh untuk menjaga stabilitas sosial dan keagamaan.

    Sementara itu, perwakilan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jombang menegaskan semangat generasi muda. “Kami ingin menjadi bagian dari solusi untuk menjaga kedamaian Jombang,” ujarnya.

    Bupati Warsubi menyambut positif dukungan tersebut. “Kami akan bekerja maksimal untuk menjaga stabilitas,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama TNI-Polri terus melakukan patroli keamanan dan koordinasi intensif demi memastikan masyarakat hidup tenteram.

    Dalam kesempatan itu, Warsubi juga menyampaikan kebijakan pro-rakyat berupa penurunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi warga.

    Audiensi ditutup dengan doa bersama, dipimpin oleh perwakilan INTI serta Wakil Bupati Gus Salmanudin. Doa yang berbeda lafaznya, namun sama tujuan: memohon keberkahan dan kedamaian bagi Jombang dan seluruh Indonesia.

    Langkah bersama ini menjadi penegasan bahwa di tengah gejolak nasional, Jombang memilih tetap berdiri sebagai teladan kerukunan dan stabilitas. [suf]

  • Bahlil tepis isu BBM langka, minta swasta B2B dengan stok nasional

    Bahlil tepis isu BBM langka, minta swasta B2B dengan stok nasional

    Jika ingin ada penambahan kuota, sebaiknya mereka mengajukan kerja sama yang sifatnya business-to-business (B2B) dengan Pertamina karena cadangan BBM nasional saat ini masih ada

    Jakarta (ANTARA) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis anggapan adanya kelangkaan BBM yang disebut-sebut terjadi di sejumlah SPBU swasta, karena pihak swasta telah mendapatkan kuota impor yang sama pada tahun 2024 beserta tambahan 10 persen.

    Bahlil, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9) malam, meminta jika ingin ada penambahan kuota, sebaiknya mereka mengajukan kerja sama yang sifatnya business-to-business (B2B) dengan Pertamina karena cadangan BBM nasional saat ini masih ada.

    “Gak ada (langka, red.). Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh, 1 juta. Di 2025, kita berikan tambah 10 persen, jadi 1,1. Itu contoh. Jadi, kuota impornya diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi, lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, gak ada yang menjadi kelangkaan,” kata Bahlil merespons pertanyaan mengenai kelangkaan BBM di SPBU-SPBU swasta.

    Walaupun demikian, Bahlil melanjutkan perusahaan-perusahaan swasta itu meminta tambahan kuota impor BBM. “Mereka meminta tambah. Tetapi, kalau meminta tambah, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional,” kata Bahlil.

    Jawaban yang sama telah diberikan oleh Bahlil saat ditanya mengenai kelangkaan BBM minggu (27/8). Bahlil saat itu menyatakan perusahaan-perusahaan swasta pada tahun ini telah mendapatkan kuota impor yang lebih banyak daripada tahun 2024, yaitu kuota pada tahun 2024 sebesar 100 persen dan ada tambahan 10 persen.

    Sejumlah jaringan SPBU yang dikelola oleh swasta, setidaknya di Jakarta, sejak minggu lalu tidak menjual beberapa jenis BBM premium untuk jangka waktu yang belum dapat ditentukan. Kelangkaan itu terjadi di SPBU swasta yang dikelola oleh Shell, Vivo, dan BP-AKR.

    Di Istana Kepresidenan RI, Senin malam, Bahlil juga merespons pertanyaan mengenai dampak kericuhan yang disertai dengan aksi pembakaran dan penjarahan di Jakarta serta beberapa daerah luar Jawa terhadap stok minyak dan gas bumi (migas) nasional.

    “Aman, migas aman, gak ada masalah,” ujar Bahlil.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dengar langsung aspirasi serikat buruh, ormas, dan tokoh agama

    Prabowo dengar langsung aspirasi serikat buruh, ormas, dan tokoh agama

    Dalam pertemuan itu, yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan mereka, serta kritik, dan masukan-masukan kepada Presiden Prabow

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9), dan mendengarkan langsung kritik dan aspirasi mereka.

    Dalam pertemuan itu, yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan mereka, serta kritik, dan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo, termasuk mengenai sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh, menyampaikan kepada Presiden RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

    “Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” kata Andi Gani kepada wartawan.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kelompok buruh juga menekankan aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang.

    “Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” kata Said Iqbal.

    Walaupun demikian, Said menekankan demonstrasi harus konstitusional dan anti-kekerasan. “Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” kata Said Iqbal.

    Kemudian, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai pembicaraan antara Presiden dan tokoh-tokoh, pimpinan ormas, serta kelompok buruh berlangsung terbuka dan transparan.

    “Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” kata Jacky, sapaan populer Pendeta Jacklevyn.

    Pertemuan itu, yang menjadi momen berdialog dan silaturahim, kemudian ditutup dengan acara doa bersama yang dipanjatkan oleh masing-masing pemuka agama yang hadir.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu Sugiono sampaikan sikap Indonesia dalam KTT SCO Plus di China

    Menlu Sugiono sampaikan sikap Indonesia dalam KTT SCO Plus di China

    ANTARA – Indonesia mengikuti salah satu agenda internasional penting di kawasan Asia, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization “Plus” di Tianjin, China, Senin (1/9). Menteri Luar Negeri RI Sugiono pun memaparkan posisi Indonesia dalam kegiatan tersebut. (Desca Lidya Natalia/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo segera umumkan struktur Dewan Buruh, setingkat kementerian

    Prabowo segera umumkan struktur Dewan Buruh, setingkat kementerian

    Ada enam tokoh buruh yang masuk dalam DKBN, sebelum lembaga itu resmi diumumkan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto segera mengumumkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang memiliki nomenklatur setara dengan kementerian maupun lembaga, berdasarkan hasil pertemuan sejumlah organisasi serikat pekerja di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/9)

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menjelaskan bahwa dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo, DKBN tersebut nantinya akan membentuk Satgas Pencegahan PHK.

    “Menunggu Bapak Presiden yang akan mengumumkan langsung. Dewan Kesejahteraan Perlindungan (Buruh–red) Nasional yang membentuk Satgas PHK nantinya. Jadi bukan diumumkan ada dua, Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang membentuk Satgas PHK itu sendiri,” kata Andi Gani dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin malam.

    Presiden Prabowo Subianto memang sudah menyetujui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) yang sempat diungkapkan oleh Presiden saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta pada 1 Mei 2025.

    Gani menyebutkan bahwa ada enam tokoh buruh yang masuk dalam DKBN, sebelum lembaga itu resmi diumumkan Presiden.

    Namun demikian, Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.

    Menurut Gani, struktur DKBN sebaiknya berupa forum yang diberikan kewenangan untuk berkoordinasi dengan menteri.

    “Jadi saya mendengar, mau diangkat setingkat menteri. Kami tidak mencari jabatan, jadi tegas kami bersedia masuk Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional, tetapi tidak mau jadi pejabat tinggi negara, cukup kami berbakti kepada negara, tidak perlu digaji. Jadi semacam forum saja,” katanya.

    Sementara itu, Said Iqbal menilai bahwa para pimpinan serikat buruh bisa menjadi penasihat dalam DKBN, namun tidak sebagai pejabat negara.

    Saat ditanya lebih lanjut, Said mengatakan pembentukan dan struktur DKBN akan diumumkan oleh Presiden Prabowo paling lama dalam dua pekan mendatang.

    Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum yang mengatur kelembagaan DKBN pun sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

    “Struktur DKBN-nya sudah ditandatangani oleh Presiden dalam bentuk Keppres. Siapa yang mengisinya, belum (ditentukan). Mungkin tadi perkiraan seminggu dua minggu ini (diumumkan),” kata Said.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tokoh lintas agama bahas persatuan bangsa dengan presiden di Istana

    Tokoh lintas agama bahas persatuan bangsa dengan presiden di Istana

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh lintas agama di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/9). Dalam kesempatan tersebut, ia berbincang terkait kondisi bangsa dan para tokoh agama menyampaikan komitmen untuk membina para umat demi kedamaian di Tanah Air. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.