Jenis Media: Politik

  • Pacitan Sering Jadi Tuan Rumah Event Nasional, Ketua DPRD: Masyarakat dan Pemerintah Harus Siap

    Pacitan Sering Jadi Tuan Rumah Event Nasional, Ketua DPRD: Masyarakat dan Pemerintah Harus Siap

    Pacitan (beritajatim.com) – Seringnya event berskala nasional digelar di Pacitan mendapat respon positif dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan, Arif Setia Budi.

    “Tentu ini sangat baik untuk pengembangan Kabupaten Pacitan. Banyak orang yang tinggal lebih lama di sini, mereka berbelanja dan membelanjakan uangnya di Pacitan,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).

    Salah satunya adalah penyelenggaraan rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Partai Demokrat yang digelar di Pacitan. Menurut Arif, kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah memberi dampak signifikan bagi perekonomian lokal maupun perkembangan sektor pariwisata.

    “Bimtek saja ada lima gelombang, yang diselenggarakan dalam waktu dua bulan lebih, dan pesertanya dari berbagai provinsi se-Indonesia,” jelasnya.

    Ia menegaskan, pemerintah daerah selalu terbuka terhadap siapa pun yang berkunjung ke Pacitan. Kehadiran event berskala nasional disebut sebagai peluang besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

    “Pemda welcome kepada wisatawan maupun siapa saja yang datang. Ini kesempatan bagus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

    Sekretaris DPC Partai Demokrat Pacitan ini juga menyinggung momentum Ekspedisi Merah Putih bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Bupati Pacitan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, kegiatan tersebut telah memberikan dampak positif yang besar terhadap citra wisata Pacitan.

    “Kemarin kita sudah review bersama Pak SBY, Mas Bupati, dan Mas AHY saat Ekspedisi Merah Putih. Itu luar biasa, berdampak pada wisata Pacitan, begitu juga dengan Bimtek maupun retreat yang dilaksanakan di sini,” ungkapnya.

    Dengan semakin seringnya Pacitan menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional, Arif optimistis geliat pariwisata dan ekonomi masyarakat akan terus tumbuh. [tri/aje]

  • Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

    Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR

    Senin, 18 Agustus 2025 22:26 WIB

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani (kedua kanan) disaksikan oleh Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kiri) saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi 2025 dan HUT ke-80 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar

    Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan kata sambutan pada peringatan Hari Konstitusi 2025 dan HUT ke-80 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sumbu bagi semua peraturan perundang-undangan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saat Rakyat Mengeluh, Tunjangan DPRD Jombang Justru Naik Drastis

    Saat Rakyat Mengeluh, Tunjangan DPRD Jombang Justru Naik Drastis

    Jombang (beritajatim,com) – Di tengah keluhan masyarakat Jombang yang terbebani kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang justru menikmati kenaikan tunjangan fantastis.

    Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 66 Tahun 2024, besaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota legislatif mengalami peningkatan signifikan sejak 1 Januari 2025.

    Dalam aturan itu, Ketua DPRD Jombang memperoleh tunjangan perumahan sebesar Rp37.945.000 per bulan, Wakil Ketua Rp26.623.000, sedangkan anggota dewan Rp18.865.000. Selain itu, masing-masing anggota legislatif juga berhak menerima tunjangan transportasi Rp13.500.000 setiap bulan.

    Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Perbup Nomor 5 Tahun 2022. Saat itu Ketua DPRD hanya menerima Rp29.200.000, Wakil Ketua Rp21.800.000, anggota dewan Rp18.800.000, dan tunjangan transportasi Rp12.900.000.

    Kenaikan ini langsung menuai kritik dari Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ). Ketua FRMJ, Joko Fatah Rochim, menilai pemberian tunjangan tersebut tidak realistis. “Tunjangan perumahan yang seperti apa. Terus, anggota DPRD Jombang itu kan rumahnya di Jombang semua, kenapa masih memerlukan tunjangan perumahan,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

    Fatah meminta agar regulasi yang menjadi dasar pemberian tunjangan segera dicabut. Dia mempertanyakan urgensi dari tunjangan-tunjangan itu. “Harus dicabut, karena nggak realistis dan menyakiti hati rakyat,” tegasnya.

    Menurutnya, pemberian tunjangan besar kepada DPRD Jombang sangat kontras dengan kondisi masyarakat. Banyak warga justru sedang terbebani kenaikan PBB yang dinilai memberatkan.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jombang Syarif Hidayatullah memilih tidak berkomentar lebih jauh. Ia menyebut pernyataan resmi hanya bisa disampaikan oleh Ketua DPRD Hadi Atmaji yang saat ini tengah menjalankan ibadah umrah. “Satu pintu melalui Ketua DPRD Jombang saja. Namun beliau saat ini masih umrah,” kata Syarif.

    Bupati Jombang Warsubi juga enggan memberikan tanggapan terkait desakan mencabut Perbup Nomor 66 Tahun 2024 tentang besaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota legislatif. Ia hanya berujar singkat, “Maaf saat ini kita sedang berduka.”. [suf]

  • Jadi Keynote Speaker BIMA USI 2025, Mbak Wali Bagikan Motivasi Kepemimpinan Wanita di Era Modern

    Jadi Keynote Speaker BIMA USI 2025, Mbak Wali Bagikan Motivasi Kepemimpinan Wanita di Era Modern

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjadi keynote speaker dalam kegiatan Bina Inspirasi Mahasiswa di Universitas Strada Indonesia (BIMA USI) 2025. Di hadapan ratusan mahasiswa baru, Wali Kota membagikan pengalaman sekaligus motivasi tentang gaya kepemimpinan wanita di era modern. Acara berlangsung di Auditorium USI.

    Mbak Wali mengungkapkan dahulu perempuan dipandang pekerjaannya hanya di dapur aja. Perjuangan panjang yang telah dilewati sehingga perempuan bisa masuk ke dalam berbagai sektor bahkan menjadi pemimpin. Seperti yang diketahui, R.A. Kartini memperjuangkan adanya hak yang sama bagi perempuan di segala aspek.

    Ketika perempuan menjadi pemimpin pun banyak tantangan yang harus dihadapi. Baik sosial, budaya, stereotip gender, dan lainnya. “Alhamdulillah di beberapa dekade terakhir perempuan berhasil menunjukkan kemajuan dan kemampuannya. Sehingga perempuan turut serta menjadi pemimpin,” ungkapnya, pada Selasa (2/9/2025).

    Wali kota termuda ini menjelaskan mengenai potret gender di Kota Kediri. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2024 untuk perempuan sebanyak 50,3% dan laki-laki 49,7%. Untuk angkatan kerja, prosentase laki-laki mencapai 57,1% dan perempuan mencapai 42,9%. Khusus di lingkungan Pemkot Kediri, ada 36% ASN perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Data BPS juga menyebutkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada di angka 94,78. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional.

    Untuk data Pemberdayaan Gender Kota Kediri berada di angka 81,27. Angka ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Lalu Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri berada di angka 0,120 atau dalam kategori rendah. “Pemkot terus berkomitmen untuk membangun ekosistem yang adil bagi seluruh pihak. Kita harapkan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama di segala aspek. Baik perempuan dan laki-laki bisa mengembangkan potensinya,” jelasnya.

    Perempuan memiliki peran yang sangat vital di berbagai aspek. Perempuan memiliki peran penting seperti, penggerak partisipasi publik, pengambil kebijakan, dan mendorong kebijakan inklusif. Sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin di era saat ini. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang adaptif, empati, dan kolaboratif.

    Di era modern ini, gaya kepemimpinan tersebut sangat dibutuhkan. Sebab kepemimpinan bukan hanya tentang instruksi satu arah, tapi kemampuan untuk mendengarkan dan memiliki rasa empati. Gaya kepemimpinan kolaboratif yang hexahelix juga harus dilakukan. Model kolaborasi ini melibatkan enam pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Yakni, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Hukum dan Regulasi, serta Media.

    “Saya yakin dengan adanya kolaborasi ini akan lebih cepat menyelesaikan tantangan yang ada. Di masyarakat ini banyak tantangan yang harus diselesaikan tentu bukan hanya pemerintah saja tetapi harus kolaborasi,” ujarnya.

    Terakhir, Mbak Wali memberikan beberapa pesan untuk mahasiswa. Dimana mahasiswa ini memiliki kesempatan emas untuk belajar, berinovasi dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Dengan cara mengikuti berbagai organisasi mahasiswa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, serta tunjukkan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan yang baik.

    “Kalian bisa memberikan kontribusi di masyarakat. Tunjukkan kalian bisa memberikan solusi bagi tantangan yang ada di masyarakat. Kembangkan karakter kepemimpinan kalian dan jangan takut untuk bermimpi besar,” pungkasnya.

    Kegiatan ini diikuti oleh 686 mahasiswa baru dari jenjang S-1, S-2, dan S-3 secara daring dan luring. Turut hadir, Pengawas Yayasan Dahlia Ishak, Ketua Yayasan Nurdina, Wakil Ketua Yayasan Koesnadi, Rektor Sentot Imam Suprapto, pejabat struktural USI, Ketua Panitia BIMA USI 2025 Ratna Wardani, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Pemkab banyuwangi Gelar Doa Bersama Lintas Agama

    Pemkab banyuwangi Gelar Doa Bersama Lintas Agama

    Banyuwangi (beritajatim.com)- Berbagai elemen masyarakat menggelar doa bersama di Pendopo Shaba Swagata Blambangan Banyuwangi. Mereka memanjatkan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga kedamaian kabupaten di ujung timur Pulau Jawa tersebut.

    Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi A.O. Mangontan, DPRD Banyuwangi Makrifatul Kamilah, dan Kepala Kemenag Banyuwangi Choironi Hidayat.

    Sederet pemuka agama pun memanjatkan doa sesuai keyakinannya masing-masing. Di antaranya oleh Ketua Umum MUI Banyuwangi KH. Muhaimin Asymuni, Ketua PCNU Banyuwangi Kiai Sunandi Zubaidi, Ketua FKUB Banyuwangi Nur Khozin, dan dilanjutkan oleh sejumlah pemuka agama lainnya.

    Pemuka agama yang hadir antara lain perwakilan umat Konghucu Tjahjadi Sugianto, perwakilan umat Katolik Emanuel Imamdwi, Ketua BAMAG (Kristen) Pendeta Anang Sugeng, Ketua Walubi (Budha) Eka Wahyu Widayat, dan Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banyuwangi Sudariyanto.

    Dalam kesempatan tersebut hadir pula Ketua PD Muhammadiyah Banyuwangi, Ketua LDII Banyuwangi, Ketua Al-Irsyad Banyuwangi dan sejumlah kiai di Banyuwangi. Tampak di antaranya KH. Ahmad Faizin, KH. Zulkarnain, KH. Wasil d.

    Mereka berbaur dengan para tokoh agama, pemimpin ormas, hingga para pengemudi ojek online. Semuanya mengharapkan kondusivitas daerah tetap terjaga.

    “Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Upaya sungguh-sungguh ini, harus senantiasa kita sempurnakan dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ungkap Bupati Ipuk.

    Doa bersama tersebut, tak semata bertujuan untuk mengetuk pintu langit. Namun, juga untuk merajut persatuan dan kesatuan di antara elemen masyarakat. “Jika telah terjalin persatuan yang kokoh, insyaallah akan terwujud kedamaian dan kondusivitas daerah,” tegas Ipuk.

    Hal yang sama juga ditegaskan oleh KH. Ir. Achmad Wahyudi. Pemuka agama sekaligus pengasuh PP. Adz-Dzikra Banyuwangi itu menyebutkan persatuan itu ibaratkan sebuah bangunan yang kokoh. Setiap bagiannya memiliki fungsi yang saling melengkapi satu sama lain.

    “Seperti inilah persatuan, para pemimpin, para tokoh hingga rakyatnya, punya fungsi masing-masing. Semuanya harus bersatu dan saling support satu sama lain. Tidak boleh terpisah-pisah. Jika terpisah maka bukanlah bangunan yang kokoh,” terangnya. [tar/ian]

  • Pemkab Sampang Bentuk Satgas Awasi Program Makan Bergizi Gratis

    Pemkab Sampang Bentuk Satgas Awasi Program Makan Bergizi Gratis

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tim pengawas ini dikomandoi langsung oleh Wakil Bupati Sampang Mahfud. Satgas melibatkan berbagai instansi lintas sektor, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI-Polri, Dinas Kesehatan hingga Dinas Pendidikan.

    Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto menjelaskan, tugas utama tim ini adalah memastikan seluruh dapur pelaksana program MBG memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

    “Laporan soal kualitas makanan, tim akan langsung melakukan verifikasi di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran standar, kami akan segera menggelar rapat dan mengambil langkah tegas,” jelasnya, Selasa (2/9/2025).

    Sudarmanto juga menambahkan, keterlibatan TNI dan Babinsa sangat penting di tingkat bawah karena mereka berperan aktif dalam pengawasan serta menyampaikan laporan kondisi lapangan kepada pimpinan daerah.

    “Jika sampai ada warga terdampak atau mengalami gangguan kesehatan akibat makanan, akan segera ditangani dengan serius. Kami juga libatkan puskesmas agar layanan medis cepat diberikan,” tegasnya.

    Saat ini, tercatat sekitar 25 Satuan Pelaksana Bahan Gizi (SPBG) di Kabupaten Sampang telah mengantongi izin resmi, sementara ratusan lainnya masih dalam proses pengajuan.

    Setiap SPBG, kata Sudarmanto, memiliki struktur organisasi lengkap yang mencakup kepala pelaksana, pengawas, tenaga gizi, hingga staf akuntansi untuk memastikan transparansi pelaksanaan program.

    “Satgas ini baru terbentuk tiga hari lalu. Sebelumnya, pengawasan program hanya melibatkan Kodim dan Badan Gizi Nasional. Kini, kami berkomitmen melakukan pengawasan menyeluruh agar masyarakat benar-benar mendapatkan makanan bergizi sesuai standar,” pungkasnya. [sar/but]

  • Pemkab Tulungagung Gelar Apel Akbar Jaga Indonesia, Jogo Tulungagung

    Pemkab Tulungagung Gelar Apel Akbar Jaga Indonesia, Jogo Tulungagung

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung menggelar apel akbar bertajuk Jaga Indonesia, Jogo Tulungagung. Apel akbar diikuti oleh ribuan anggota organisasi pencak silat dan organisasi masyarakat lain.

    Apel tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap aksi kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah. Mereka bersepakat untuk tetap menjaga situasi Tulungagung kondusif dan tidak terjadi kerusuhan.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menegaskan pentingnya kesadaran bersama masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ajakan yang berujung pada kerusuhan.

    “Kehadiran panjenengan semua hari ini adalah bukti nyata menjaga Tulungagung tetap damai. Kita tahu, di daerah sekitar sempat terjadi kerusakan fasilitas umum yang merugikan, baik secara materiil maupun pelayanan publik. Hal itu jangan sampai terjadi di Tulungagung,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

    Gatut Sunu menekankan bahwa pemerintah menghormati hak penyampaian pendapat masyarakat, namun aspirasi harus disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab.

    “Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional, tapi tidak boleh dengan cara anarkis. Yang kita tolak adalah perusakan, provokasi, dan kekerasan. Saya percaya masyarakat Tulungagung bisa menyampaikan pendapat dengan penuh tanggung jawab, sambil tetap menjaga kondusifitas daerah kita,” tambahnya.

    Deklarasi tersebut juga diisi dengan pembacaan komitmen bersama, di antaranya menjaga kerukunan, menolak segala bentuk aksi anarkis, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Tulungagung.

    Sementara itu, Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi, menegaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah pengamanan ekstra.

    “Kami sudah melakukan penebalan pasukan di sejumlah objek vital di Tulungagung. Kalau ada pihak-pihak yang nekat berbuat rusuh, tentu akan kami tindak tegas,” tuturnya.

    Kapolres juga berpesan agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi isu yang beredar di media sosial. Dengan adanya deklarasi ini, Pemkab Tulungagung bersama aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat berharap situasi daerah tetap ayem, tentrem, dan guyub rukun, jauh dari potensi kerusuhan.

    “Jangan mudah terprovokasi, baik di lapangan maupun di medsos. Mari kita jaga bersama Tulungagung agar tetap damai, aman, dan kondusif,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Anggaran Mobil Dinas Magetan Rp11,29 Miliar Dialihkan ke Infrastruktur

    Anggaran Mobil Dinas Magetan Rp11,29 Miliar Dialihkan ke Infrastruktur

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan memutuskan melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp11,29 miliar. Anggaran yang semula dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas dialihkan ke sektor infrastruktur.

    Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi dipimpin Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro dan Pj Sekretaris Daerah dihadiri Kepala Dinas/Badan beserta Kepala Bidang dan Pejabat PEP terkait pembahasan percepatan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 11–14 Juni 2025.

    “Jadi, sejak saat itu sudah diputuskan untuk mengalihkan anggaran yang tadinya untuk mobil dinas ini ke sejumlah proyek infrastruktur. Nanti, untuk pelaksanaannya baru akan disahkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD),” terang Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro, Selasa (2/9/2025).

    Dana tersebut diperintahkan untuk membiayai pembangunan sejumlah fasilitas publik, meliputi:

    1. Perbaikan jalan kabupaten (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

    2. Peningkatan jalan perumahan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

    3. Rehabilitasi ruang kelas (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga),

    4. Jalan usaha tani dan jalur irigasi tersier (Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan).

    Pemerintah menargetkan minimal Rp15 miliar bisa dialokasikan untuk empat OPD tersebut melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

    “Jadi dari efisiensi mobil dinas ini, ditambah dengan sumber pembiayaan asumsi pendapatan berjalan bisa sampai Rp15 miliar menjelang akhir Desember 2025. Infrastruktur ini diprioritaskan berbasis kebutuhan masyarakat dan tetap harus melalui pembahasan serta persetujuan DPRD Magetan. Proses pengesahan APBD-P dijadwalkan pada akhir September 2025,” lanjutnya.

    Adapun rincian anggaran mobil dinas yang dialihkan senilai Rp11,29 miliar antara lain:

    1. Mobil camat: 18 unit total Rp4,5 miliar

    2. Mobil kepala bagian: 9 unit total Rp3,3 miliar

    3. Towing DPUPR: Rp900 juta

    4. Operasional UPTD PU: Rp290 juta

    5. Mobil damkar: Rp2,3 miliar

    Dengan langkah ini, pemerintah memastikan penganggaran lebih berpihak pada kebutuhan infrastruktur publik. “Untuk menjamin transparansi, masyarakat dapat langsung mengakses informasi resmi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” pungkasnya. [fiq/but]

  • Komisi E DPRD Jatim Desak Pemprov Penuhi Anggaran Pendidikan di P-APBD 2025

    Komisi E DPRD Jatim Desak Pemprov Penuhi Anggaran Pendidikan di P-APBD 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov lebih serius memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Jubir Komisi E, Cahyo Harjo Prakoso, menegaskan sektor pendidikan adalah urusan wajib yang tidak bisa ditawar.

    “Pendidikan adalah pelayanan dasar dan menjadi program prioritas dalam Nawa Bhakti Satya. Karena itu, Komisi E setuju terhadap penambahan alokasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp568,8 miliar dalam P-APBD 2025,” kata Cahyo saat Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Komisi-Komisi, Selasa (2/9/2025).

    Namun, lanjut Cahyo, Komisi E menemukan masih ada kekurangan pos gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan sebesar Rp15,5 miliar. Komisi E menilai kekurangan itu seharusnya sudah diantisipasi sejak APBD murni 2025.

    “Komisi E meminta TAPD untuk segera mengalokasikan kekurangan gaji dan tunjangan tersebut dalam P-APBD 2025. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Cahyo.

    Selain itu, Komisi E merekomendasikan tambahan Rp1,18 miliar untuk program Pendidikan Profesi Guru bagi 1.475 guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Ada pula usulan Rp27 miliar untuk mendukung kinerja berbagai bidang di Dinas Pendidikan.

    “Tambahan anggaran ini diperlukan untuk meningkatkan mutu SDM pendidikan dan layanan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur. Dengan begitu, kualitas pendidikan bisa lebih merata,” kata Cahyo.

    Komisi E juga mengkritisi soal Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang hanya mampu dialokasikan delapan bulan dalam P-APBD 2025. Kondisi ini, kata Cahyo, terjadi akibat keterbatasan fiskal daerah.

    “Seharusnya BPOPP bisa dianggarkan penuh 12 bulan, tapi tahun ini justru turun menjadi delapan bulan. Karena itu kami mendorong Pemprov segera menyelesaikan Pergub tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan,” jelasnya.

    Tidak hanya soal anggaran rutin, Komisi E juga menegaskan pentingnya peningkatan beasiswa untuk siswa SMK, SMA, dan SLB swasta. Besarannya diharapkan kembali ke rencana awal Rp1 juta per siswa, meski jumlah penerima harus disesuaikan dengan pagu anggaran.

    “Beasiswa ini adalah upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kami ingin nilainya kembali ke rencana awal, yakni Rp1 juta per siswa,” tegas Cahyo.

    Selain anggaran operasional dan beasiswa, Komisi E juga mengungkap keterbatasan sarana prasarana sekolah. Masih banyak ruang kelas rusak berat maupun sedang serta sekolah yang belum memiliki lahan sendiri.

    “Kami mendukung dialokasikannya anggaran Rp10 miliar untuk rehab ruang kelas, Rp5 miliar untuk pembangunan toilet, air bersih, dan pagar sekolah, serta Rp7,5 miliar untuk pembelian lahan SMAN 1 Taruna Madani Pasuruan,” katanya.

    “Kami juga meminta Dinas Pendidikan segera merencanakan pembangunan gedung baru bagi sekolah yang masih menumpang,” pungkas Cahyo. [asg/ian]

  • Khofifah Yakin Pembakar Grahadi Bukan Warga Jatim

    Khofifah Yakin Pembakar Grahadi Bukan Warga Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa proses renovasi sisi barat Gedung Negara Grahadi yang terbakar akibat aksi demonstrasi akan segera dilakukan.

    Hal ini disampaikan usai rapat bersama delapan stakeholder, mulai dari sejarawan, pakar, hingga pegiat cagar budaya yang digelar pada Selasa (2/9/2025).

    “Grahadi siang ini jam 1 ada rapat dengan delapan stakeholder. Mulai sejarawan, pakar, cagar budaya, semuanya kita libatkan untuk memberikan pandangan bagaimana renovasi bisa segera dilakukan. Jadi, hari ini sudah hampir final, termasuk soal pengamanan, karena memang renovasi harus segera dimulai,” ujar Khofifah kepada wartawan di acara Pasar Murah, Kantor Kelurahan Jemur Wonosari.

    Dengan nada penuh keprihatinan, Khofifah menuturkan bahwa banyak bagian kayu jati tua peninggalan zaman Belanda yang hangus terbakar. Menurutnya, kualitas kayu jati berusia ratusan tahun yang menjadi ciri khas bangunan cagar budaya tersebut sangat sulit ditemukan kembali.

    “Sedih sekali melihatnya. Kayu jati sebesar itu mungkin masih bisa ditemukan, tapi kualitas kayu jati ratusan tahun seperti yang ada di Grahadi tidaklah mudah diganti. Hampir semuanya hangus,” ungkapnya.

    Khofifah juga menegaskan.bahwa dirinya tidak percaya warga Jawa Timur tega merusak cagar budaya yang menjadi ikon sejarah. “Saya tidak meyakini yang tega merusak itu orang Jawa Timur. Saya percaya orang Jawa Timur itu baik. Mereka boleh menyampaikan pendapat, boleh orasi, boleh mengkritik, tetapi saya rasa mereka tidak akan tega merusak cagar budaya,” tegasnya.

    Terkait anggaran renovasi, Khofifah menyampaikan bahwa detail rencana biaya masih dalam tahap pembahasan. Namun, ia mengungkapkan adanya kemungkinan dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Untuk detail plan anggarannya memang belum ada. Tapi tadi saya mendapat informasi dari Kementerian PU bahwa kemungkinan akan ada support budget. Namun lebih dari sekadar anggaran, kita bicara tentang cagar budaya. Kalau mencintai negeri ini, mestinya tidak akan tega merusak warisan sejarah seperti ini,” jelasnya.

    Khofifah menambahkan, bahwa Grahadi selama ini terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk aksi unjuk rasa yang rutin digelar di depan gedung setiap hari Kamis.

    “Silakan semua menyampaikan pendapat, silakan orasi, silakan mengkritik. Toh setiap Kamis juga ada aksi di depan Grahadi, semua bisa menyampaikan aspirasi dengan damai. Tetapi jangan merusak. Grahadi adalah gedung negara, simbol cagar budaya, bukan sekadar kantor,” pungkasnya. (tok/but)