Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Pemkot Mojokerto Segel 10 Perusahaan Telekomunikasi Pelanggar Perda

    Pemkot Mojokerto Segel 10 Perusahaan Telekomunikasi Pelanggar Perda

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mengambil langkah tegas terhadap penyelenggara telekomunikasi yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

    Sebanyak sepuluh perusahaan dikenai penghentian sementara kegiatan usaha melalui penonaktifan ODC (Optical Distribution Cabinet).

    Sanksi tersebut diberikan mulai, Selasa (2/12/2025) lalu setelah sebelumnya para penyelenggara memperoleh teguran lisan dan tertulis. Namun para penyelenggara tersebut tidak segera memenuhi kewajiban perizinan dan pembayaran sewa ruang milik jalan (rumija).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berjalan tertib, legal, dan memberikan manfaat bagi daerah. Penertiban tersebut, lanjutnya, bukan semata tindakan administratif.

    “Namun wujud penegakan aturan agar penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berjalan tertib, legal, dan memberikan manfaat bagi daerah. Izin operasional dapat diberikan kembali apabila perusahaan telekomunikasi telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk pelunasan retribusi yang telah ditetapkan,” ungkapnya, Kamis (4/12/2025).

    Salah satu perusahaan, PT Iforte Solusi Infotek, kini menjadi yang pertama menyelesaikan kewajibannya. Perusahaan tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) serta melunasi retribusi sebesar Rp516.892.000. Setelah pelunasan, segel dicabut dan PT Iforte kembali diizinkan beroperasi secara normal.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menambahkan bahwa seluruh retribusi yang dibayarkan akan masuk ke Kas Daerah (Kasda) dan digunakan untuk mendukung pembangunan Kota Mojokerto. Termasuk penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemkot Mojokerto memastikan penertiban akan terus dilakukan.

    Hingga seluruh penyelenggara telekomunikasi memenuhi kewajiban administrasi dan perizinan sesuai regulasi. Menurutnya, tujuan kegiatan tersebut bukan menghambat, tetapi memastikan kepatuhan dan tertib aturan. Dengan begitu, Ning Ita berharap Kota Mojokerto dapat berkembang lebih baik dan bersinergi memberikan layanan kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

    “Kami mohon dukungan dari semua pihak agar proses penertiban berjalan lancar. Setelah perusahaan melengkapi kewajiban, segel dapat dibuka dan layanan kembali normal,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto resmi memulai langkah tegas untuk menertibkan jaringan kabel serat optik (fiber optik) yang tersebar di seluruh wilayah kota.

    Upaya ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi, yang mengatur tata ruang, perizinan, pemanfaatan, hingga pengawasan jaringan telekomunikasi. [tin/suf]

  • Kecamatan Ngraho, Kalitidu, dan Kedungadem jadi Kawasan Perkotaan Sesuai RDTR Bojonegoro 2025

    Kecamatan Ngraho, Kalitidu, dan Kedungadem jadi Kawasan Perkotaan Sesuai RDTR Bojonegoro 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk tiga kawasan perkotaan. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 Desember 2025, di Ruang Angling Dharma, Kantor Pemkab Bojonegoro.

    Sosialisasi ini membahas tiga Peraturan Bupati (Perbup) terbaru. Masing-masing mengatur RDTR untuk Kawasan Perkotaan Ngraho, Kalitidu, dan Kedungadem untuk periode 2024-2044. Setelah adanya sosialisasi, pemanfaatan ruang harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

    “RDTR adalah desain penting untuk mendukung investasi dan pembangunan terencana,” ujar Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, Kamis (4/12/2025).

    Setyo Wahono menambahkan, RDTR berfungsi mengatur pemanfaatan ruang secara detail dan berkelanjutan. Tujuannya untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan, mengurangi risiko bencana, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Pemkab Bojonegoro Chusaifi Ivan, menyatakan ketiga RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi ini memudahkan perizinan berusaha dan investasi di ketiga kawasan tersebut.

    Ketiganya tertuang dalam Peraturan Bupati RDTR meliputi Perbup Nomor 18 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ngraho tahun 2024-2044, Perbup Nomor 19 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kalitidu tahun 2024-2044, dan Perbup Nomor 22 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kedungadem Tahun 2024-2044.

    “Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan kementerian, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan masyarakat. Forum ini menjadi media untuk menerima masukan sebelum RDTR diimplementasikan secara penuh,” pungkas Chusaifi Ivan. [lus/suf]

  • OPD Kota Kediri Dilatih Hadapi Ancaman Siber

    OPD Kota Kediri Dilatih Hadapi Ancaman Siber

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai upaya mengantisipasi ancaman siber di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen memperkuat keamanan dan melindungi sistem digital, jaringan, data dan informasi.

    Untuk itu, hari ini Kamis (4/12) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Agen Siber yang mengusung tema ‘Incident Response Readiness 2025: Meningkatkan Kesiapan Agen Siber OPD Kota Kediri’. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo ini mendatangkan Praktisi Keamanan Siber sebagai narasumber dan 100 peserta yang merupakan agen siber dari seluruh OPD dan SMP Negeri di Kota Kediri.

    Rony Yusianto, Kepala Dinas Kominfo dalam arahannya menyampaikan seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, risiko gangguan keamanan siber semakin kompleks. Serangan digital tidak hanya menyasar sektor swasta atau lembaga di tingkat nasional, namun juga pemerintah daerah, sistem layanan publik, hingga aplikasi internal OPD. Untuk itu menurut Rony peran agen siber sebagai perwakilan OPD dalam melakukan monitoring keamanan informasi serta melaporkan insiden siber di lingkungan masing-masing menjadi sangat penting.

    “Penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci utama dalam upaya ini. Kita tidak hanya membutuhkan sistem yang kuat, tetapi juga agen siber yang memiliki kesiapsiagaan, kemampuan deteksi dini, serta respon yang cepat ketika insiden terjadi,” tandasnya.

    Rony menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Diskominfo terus memperkuat infrastruktur, meningkatkan monitoring serta memperluas layanan Kedirikota-CSIRT sebagai pusat koordinasi penanganan insiden siber.

    “Kita sadar bahwa secanggih apapun sistem yang kita miliki, tetap diperlukan kemampuan SDM untuk mengoperasikan, mendeteksi, dan merespons ancaman dengan cepat. Itulah mengapa kegiatan hari ini kita selenggarakan,” terangnya.

    Pemilihan tema dalam kegiatan ini juga dinilai relevan dengan kebutuhan saat ini. Sebagai garda terdepan, agen siber diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan mau belajar. Untuk itu, melalui kegiatan ini, Rony berharap setiap peserta dapat memahami standar penanganan insiden, alur koordinasi CSIRT, teknik respon yang tepat, hingga bagaimana menjaga keberlanjutan layanan publik ketika terjadi insiden keamanan informasi.

    Bimbingan teknis ini bukan sekadar kegiatan formal, namun bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk membangun tata kelola keamanan informasi yang kuat dan berkelanjutan. Kepada para peserta, Rony berpesan agar memanfaatkan kesempatan bimtek ini untuk belajar dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber yang kompeten di bidangnya.

    “Kami memandang keberadaan agen siber di setiap OPD merupakan ujung tombak serta garda terdepan dalam menjaga integritas data, melindungi sistem pemerintah dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan terpercaya. Selesai kegiatan, semoga seluruh peserta mampu menerapkan praktik baik keamanan siber sekaligus memperkuat koordinasi dengan CSIRT Kota Kediri,” tutupnya. [nm/kun]

  • Wali Kota Kediri Bekali ASN yang Akan Purna Tugas

    Wali Kota Kediri Bekali ASN yang Akan Purna Tugas

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Pembekalan Pra Purna Tugas ASN Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025. Acara berlangsung di Ruang Cendrawasih Insumo, Kamis (04/12/2025).

    Kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mempersiapkan para ASN menjalani masa pensiun dengan lebih siap, produktif, dan berdaya. Terdapat 212 ASN yang memasuki purna tugas TMT Januari hingga Desember 2026.

    “Tak terasa usai berpuluh tahun mengabdi, kini saatnya Bapak Ibu memasuki masa purnabakti. Tapi perlu diingat purnabakti bukanlah akhir melainkan sebuah fase baru yang penuh kesempatan,” ujarnya.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menyampaikan seringkali orang memaknai pensiun sebagai masa rehat total. Padahal purnabakti justru membuka ruang untuk melakukan hal-hal yang dulu tertunda. Menyelesaikan mimpi, melanjutkan hobi, atau memulai usaha kecil yang memberi rasa bahagia.

    “Saya yakin setelah pensiun Bapak Ibu bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Terpenting Bapak Ibu tetap aktif, tetap berkarya dan tetap menjaga kesehatan karena hidup bermakna tidak berhenti di usia kerja,” ungkapnya.

    Mbak Wali menjelaskan memasuki masa pensiun tentu membawa perubahan. Rutinitas harian tidak lagi sama, lingkaran sosial bisa mengecil, dan pendapatan mungkin tidak setinggi dulu. Karena itu, persiapan menjadi kunci penting. Baik secara mental, ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Secara ekonomi, penting untuk mengelola keuangan dengan bijak, menyesuaikan kebutuhan, dan bila memungkinkan mengembangkan sumber pendapatan baru.

    Secara psikologis, mindset harus dipersiapan. Pensiun bukan kehilangan peran, teyapi perubahan peran. Secara sosial, tetaplah hadir di tengah masyarakat. Relasi sosial yang hangat akan menjaga semangat hidup. Secara fisik, tubuh perlu terus dirawat. Pola makan yang sehat, istirahat cukup, serta aktivitas fisik rutin akan membuat masa purnabakti lebih berkualitas.

    “Setiap perjalanan pasti memiliki garis akhirnya tetapi pengabdian yang tulus tidak pernah berhenti. Jejak pengabdian Bapak Ibu adalah bagian penting dari kemajuan daerah kita. Semoga masa purnabakti menjadi masa yang penuh kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan,” pungkasnya.

    Sementara itu, salah satu ASN yang akan memasuki purnabakti yakni Friska memberikan kesan pesannya selama menjadi ASN. Dimana setelah sekian tahun mengabdi telah banyak hal yang didapatkannya. Banyak pelajaran, kebersamaan dan tantangan membentuknya menjadi pribadi lebih baik.

    “Saya akan menutup babak akhir perjalanan pengabdian di instansi ini dan memasuki masa pensiun. Bekerja di lingkungan ini menjadi pengalaman luar biasa. Terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantu saya, bekerjasama dan kompak dalam bekerja,” ujar Guru Ahli Pertama SDN Rejomulyo ini.

    Dalam kesempatan ini Mbak Wali juga memberikan cinderamata kepada ASN yang akan memasuki purnabakti. Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, Kepala BKPSDM Tanto Wijohari, Branch Manager PT TASPEN Cabang Kediri Muhammad Syakhirial Yuda, dari BSI, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Musda XI Golkar Magetan Digelar di Surabaya, Didik Haryono Jadi Calon Tunggal Ketua DPD

    Musda XI Golkar Magetan Digelar di Surabaya, Didik Haryono Jadi Calon Tunggal Ketua DPD

    Magetan (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan menetapkan Didik Haryono sebagai calon tunggal Ketua DPD Partai Golkar Magetan masa bakti 2025–2030. Penetapan itu tertuang dalam berita acara Steering Committee (SC) panitia Musda XI yang diterbitkan pada Kamis, 4 Desember 2025, setelah proses pendaftaran ditutup pada pukul 13.00 WIB.

    Dalam berita acara tersebut, panitia menyatakan bahwa Didik Haryono merupakan satu-satunya bakal calon yang mendaftar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Magetan. Setelah dilakukan verifikasi, seluruh persyaratan yang diajukan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan organisasi Partai Golkar.

    Dengan demikian, SC menetapkan Didik Haryono sebagai calon tunggal yang akan dibawa ke forum Musyawarah Daerah (Musda) XI.

    Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Magetan, Didik Haryono, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima persetujuan dari DPD Partai Golkar Jawa Timur untuk pelaksanaan Musda ke-11. Musda akan digelar pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur, Surabaya.

    “Berdasarkan surat dari DPD provinsi, kita mendapat persetujuan untuk menggelar Musda ke-11 Partai Golkar Magetan. Musda digelar besok Senin tanggal 8 Desember di DPD Provinsi Jawa Timur. Jadi pelaksanaannya di Surabaya,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, pendaftaran calon ketua dibuka secara internal sejak kemarin hingga Kamis pukul 13.00 WIB. Namun, hingga batas akhir, hanya dirinya yang mendaftar. “Sampai jam 13.00 yang daftar hanya saya sendiri, Didik Haryono selaku Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Magetan,” katanya.

    Dengan penetapan sebagai calon tunggal, Didik berharap seluruh kader dan struktur Partai Golkar di Kabupaten Magetan dapat bersatu dalam menyukseskan Musda XI. “Saya berharap seluruh komponen Partai Golkar bersatu menyongsong pelaksanaan Musda demi kebesaran Partai Golkar ke depan,” tuturnya.

    Musda XI DPD Partai Golkar Magetan dijadwalkan menetapkan ketua definitif untuk masa bakti 2025–2030. [fiq/suf]

  • Gus Qowim Hadiri Peresmian Salim Sport Center MAN 2 Kota Kediri

    Gus Qowim Hadiri Peresmian Salim Sport Center MAN 2 Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menyampaikan harapannya dalam Peresmian Salim Sport Center MAN 2 Kota Kediri, Kamis (4/12/2025). Saat sambutan, Gus Qowim menuturkan bahwa hadirnya Salim Sport Center menjadi energi baru dalam upaya membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat, bugar, dan berdaya saing.

    “Adanya fasilitas yang memadai ini, diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk meraih prestasi, menumbuhkan sportivitas, serta membangun karakter yang kuat,” katanya.

    Lebih jauh, Wakil Wali Kota Kediri berharap sport center ini dapat menjadi ruang yang terus hidup, menjadi tempat berlatih, bertemu, berkolaborasi, dan menumbuhkan semangat unggul bagi para siswa.

    Terakhir, Gus Qowim menegaskan, peresmian hari ini diharapkan menjadi titik awal yang baik sekaligus memperkuat komitmen MAN 2 Kota Kediri dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman.

    Sebelum acara seremoni peresmian Salim Sport Center, rombongan meninjau sarana prasana dan prestasi ekstrakulikuler di MAN 2 Kota Kediri. Lalu dilanjutkan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Direktur KSKK (Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kemahasiswaan) Kementerian Agama Nyanyu Khodijah.

    Hadir pula, Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Provinsi Jatim Syaikhul Hadi, Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri, A. Zamroni, Kepala MAN 2 Kota Kediri, Nur Salim, serta seluruh tamu undangan. [nm/aje]

  • Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia, Menteri Wihaji Luncurkan Program Nasional ‘Sidaya’ di Lamongan

    Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia, Menteri Wihaji Luncurkan Program Nasional ‘Sidaya’ di Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, meluncurkan program nasional ‘Lanjut Usia Berdaya’ (Sidaya), di Pendopo Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan diikuti 34 provinsi secara daring, Kamis (4/12/2025).

    Program ini diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, guna meningkatkan kualitas hidup lansia menuju lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif).

    Wihaji menyampaikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mengenai penduduk lanjut usia, menyebutkan bahwa proporsi penduduk lansia di Indonesia mencapai 12 persen dari populasi penduduk Indonesia.

    “Hal ini berarti Indonesia telah memasuki era penduduk menua (aging population) karena jumlah penduduk lansia melebihi angka 10 persen,” ujarnya.

    Fenomena aging population ini dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi, yakni lansia dipandang sebagai kontributor pembangunan, apabila lansia memiliki produktivitas bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

    Namun faktanya, kata Wihaji, berdasarkan data BPS 2024, sekitar dua dari lima, atau 42,81 persen lansia, mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, dengan angka morbiditas sebesar 20,71 persen.

    “Maka, tugas besar untuk mewujudkan lansia SMART tidak dapat hanya dilakukan oleh Kemendukbangga, tapi juga harus dilakukan oleh berbagai pihak. Dilakukan dalam bentuk pentahelix dengan integrasi dan sumbangsih secara konkret melalui program Sidaya,” tuturnya.

    Wihaji menjelaskan, Sidaya adalah lansia tangguh yang sehat, produktif, merasa aman dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sesuai dengan minat dan potensinya.

    “Sidaya juga merupakan bentuk pendampingan bagi keluarga lansia dan lansia itu sendiri melalui kepedulian dan peran serta multisektor,” kata Wihaji.

    Dalam rangkaian peluncuran Sidaya, Menteri Wihaji secara simbolis menyerahkan alat bantu lansia, menyaksikan wisuda Sekolah Lansia, dan melakukan diskusi interaktif serta mengunjungi booth kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satya Gatra), pameran program dan gelar dagang lansia entrepreneur, pelayanan kesehatan bagi lansia, dan bilik konseling.

    Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan untuk mendukung pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, Pemkab Lamongan memiliki 474 Kampung KB, yang terdiri dari 234 desa dasar, 118 desa berkembang, 36 desa mandiri dan 86 desa berkelanjutan.

    “Semua ini berkat dedikasi kader KB menjadi tulang punggung ketahanan keluarga di Lamongan,” ujarnya.

    Lebih lanjut Yuhronur menyampikan, pemberdayaan kepada 112. 849 warga lansia di Lamongan, dilakukan melalui sejumlah inovasi, meliputi Rosela, program kesejahteraan yang memberikan bantuan sosial dan makanan, kemudian layanan Laserku, yang telah menyasar 3.390 lansia, ditopang 542 posyandu lansia aktif untuk memperkuat budaya hidup sehat di desa.

    “Pemkab Lamongan juga terus memperkuat ruang belajar. Sejak dimulai 2022, sebanyak 197 lansia telah diwisuda, termasuk 50 orang di tahun 2025 yang hadir hari ini. Program ini memberikan pengenalan kesehatan dan pengembangan jiwa kewirausahaan,” ujarnya.

    Dalam kunjungannya ke Lamongan, Menteri Wihaji juga melakukan kunjungan ke Keluarga Resiko Stunting (KRS) di Desa Rancang Kencono, Kecamatan Lamongan dan Desa Siman, Kecamatan Sekaran. Kemudian lanjut ke pondok pesantren Al-Fattah Induk dan berdialog dengan para Santri. Keesokan harinya, Jumat (5/12/2025), Menteri Wihaji berkunjung ke pasar tradisional Sekaran dan melakukan diskusi interaktif dengan lansia entrepreneur. [fak/suf]

  • Bojonegoro Tunggu Juknis Pusat untuk Susun UMK 2026

    Bojonegoro Tunggu Juknis Pusat untuk Susun UMK 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro untuk tahun 2026 masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Proses penetapan formula baru dapat dilakukan setelah petunjuk teknis resmi diterima.

    Kepala Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro, Rofiuddin Fathoni mengatakan, timnya saat ini menunggu terbitnya juknis dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

    “Sembari menunggu terbitnya juknis, kami tetap melakukan langkah persiapan internal,” ujar Fathoni, Kamis (4/12/2025).

    Persiapan itu, kata Fathoni, meliputi koordinasi awal dengan Dewan Pengupahan dan inventarisasi data pendukung. Ia menegaskan, prinsipnya pemkab siap menindaklanjuti proses tersebut dengan cepat.Langkah resmi akan segera dilaksanakan begitu regulasi dari pusat diterbitkan.

    “Namun penetapan formula dan tahapan resmi baru dapat dilaksanakan setelah juknis tersebut kami terima,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, UMK Bojonegoro pada 2025 ini sebesar Rp2.525.132. UMK tersebut naik sebesar Rp154.116 atau sebanyak 6,5 persen dibanding tahun 2024 sebesar Rp2.371.016. [lus/suf]

  • APEDNAS Jatim Kecam Lambannya Pemerintah Desa, Kehilangan Dana Desa Rp10 Miliar Lebih

    APEDNAS Jatim Kecam Lambannya Pemerintah Desa, Kehilangan Dana Desa Rp10 Miliar Lebih

    Pacitan (beritajatim.com) – Polemik gagal cairnya Dana Desa (DD) tahap II di Kabupaten Pacitan terus memantik reaksi keras. Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APEDNAS) Jawa Timur, Badrul Amali, mengecam lambannya kinerja pemerintah desa hingga membuat anggaran lebih dari Rp 10 miliar tak dapat dicairkan.

    Menurut Badrul, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari ketidaksiapan perangkat desa dalam memenuhi persyaratan administrasi, baik sekretaris desa maupun bendahara. Ia menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal regulasi baru.

    “Ini murni ketidaksiapan pemerintah desa, khususnya yang membidangi. Entah sekretaris desa atau bendahara desa,” tegas Badrul, Kamis (4/11/2025).

    Ia menyebut, kerugian akibat gagal cairnya DD tahap II sangat dirasakan masyarakat. Program yang seharusnya dinikmati warga terancam tidak terlaksana, atau bahkan menimbulkan masalah baru.

    “Bagi BPD, ini fenomena luar, program tidak bisa dinikmati masyarakat atau program sudah jalan tapi uangnya tidak ada. Ini harus disikapi oleh bupati. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.

    Badrul menilai alasan yang selama ini disampaikan terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81 tidak tepat. Pasalnya, syarat pencairan dana desa merupakan prosedur rutin setiap tahun. “Syarat itu sudah biasa dilakukan desa setiap tahunnya, jadi tidak karena PMK 81. Dengan atau tanpa PMK 81, ini tetap tanggung jawab desa,” ujarnya.

    Ia mengungkap, ada sejumlah masalah yang menjadi penyebab teknis, mulai dari laporan tahap I yang tidak lengkap, realisasi tahun sebelumnya yang masih bermasalah, hingga keterlambatan pengajuan dokumen. “Dalam jangka waktu Mei sampai September, desa sudah bisa mengajukan persyaratan tahap II. Namun faktanya tidak dilakukan,” tambahnya.

    Akibat kelalaian itu, sebanyak 45 desa di Pacitan kehilangan hak pencairan DD tahap II. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp 80 juta hingga Rp 400 juta per desa. “Desa mencari anggaran sebesar itu ya berat. Lah ini ada anggaran, tapi disia-siakan,” kritik Badrul.

    Ia berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah tegas, melakukan evaluasi, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang. “Ini bukan persoalan sepele. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Harus ada pertanggungjawaban,” tutupnya. (tri/kun)

  • Kementerian Haji: Kuota petugas haji dari TNI-Polri akan ditambah

    Kementerian Haji: Kuota petugas haji dari TNI-Polri akan ditambah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Haji dan Umrah menyatakan jumlah petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri akan ditambah.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penambahan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam (perlindungan jemaah), petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah,” ujar Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dahnil mengatakan penambahan petugas haji dari unsur TNI-Polri tersebut dilakukan untuk memperkuat unsur perlindungan jemaah.

    Dia menjelaskan keberadaan petugas keamanan dari kedua institusi itu dinilai mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan jemaah di lapangan.

    “Supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” kata Dahnil.

    Terkait persentase penambahan personel petugas haji dari kedua unsur tersebut, Dahnil mengatakan itu belum ditetapkan karena masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

    “Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” ucap dia.

    Dalam kesempatan itu, Dahnil turut menyinggung mengenai proses rekrutmen petugas haji di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia mengatakan, proses rekrutmen petugas haji di tiga provinsi yang terdampak bencana itu akan ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

    Menurutnya, proses ini baru bisa dilaksanakan setelah kondisi stabil dan menunggu kesiapan dari daerah masing-masing.

    “Kami tunda proses seleksinya sampai dengan waktu yang belum kita tentukan. Sampai dengan benar-benar siap, kemudian tiga daerah ini, tiga provinsi ini mulai stabil,” kata Dahnil.

    Dahnil juga menyatakan pihaknya akan memberikan relaksasi proses pelunasan biaya haji kepada para calon jamaah haji 2026 yang terdampak bencana di Sumatera.

    Dia menyebut calon jamaah haji yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mendapatkan perpanjangan waktu untuk melunasi biaya.

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kami akan (beri) relaksasi di tiga daerah ini,” ucapnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.