Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Lemkapi nilai penangkapan enam penghasut murni penegakan hukum

    Lemkapi nilai penangkapan enam penghasut murni penegakan hukum

    “Polisi menangkap karena mereka melakukan pelanggaran hukum, yakni melakukan provokasi dan mengajak anak-anak pelajar turun ke jalan untuk melakukan tindakan anarkistis,”

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai langkah Polda Metro Jaya yang menangkap enam tersangka penghasut yang diduga memicu aksi anarkistis semasa unjuk rasa di DKI Jakarta, adalah murni penegakan hukum.

    “Polisi menangkap karena mereka melakukan pelanggaran hukum, yakni melakukan provokasi dan mengajak anak-anak pelajar turun ke jalan untuk melakukan tindakan anarkistis,” kata Direktur Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Rabu.

    Menurut Edi, tindakan para tersangka merupakan perbuatan melanggar hukum. Dirinya pun mendukung langkah Polda Metro Jaya yang menindak para tersangka.

    “Kita dukung Polda Metro Jaya memproses hukum siapapun yang jadi dalang dari aksi anarkistis yang berbuntut pembakaran dan penjarahan harta milik warga,” katanya.

    Edi juga mengatakan bahwa pihaknya mendukung aksi demo asalkan tidak anarkis dan tidak memprovokasi serta melibatkan anak-anak di bawah umur.

    Diketahui, Polda Metro Jaya menangkap enam tersangka penghasut yang diduga memicu anarki dan kerusuhan semasa aksi unjuk rasa di wilayah DKI Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary mengungkapkan bahwa tersangka berinisial DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL menyebarkan hasutan melalui platform media sosial untuk mendorong pelajar dan anak-anak melakukan kerusuhan di lokasi unjuk rasa.

    “Keenam pelaku ini ditangkap setelah Satgas Gakkum Anti Anarkis melakukan penyelidikan sejak Senin (25/8) dan menemukan sejumlah bukti serta keterangan yang membuat kami melakukan penetapan tersangka,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa DMR ditangkap di Jakarta Timur pada Senin (1/9) malam dan MS ditangkap di Polda Metro Jaya pada Selasa (2/9) saat mendampingi DMR.

    Sementara itu, SH ditangkap di Bali, RAP ditangkap di Palmerah (Jakarta Barat), dan KA ditangkap oleh aparat Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR segera tuntaskan RUU Kepariwisataan setelah sempat tertunda

    DPR segera tuntaskan RUU Kepariwisataan setelah sempat tertunda

    “Tinggal sedikit lagi kemarin. Kalau situasi tenang, kemarin itu sudah selesai,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bakal segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah hampir selesai, tetapi sempat ditunda karena dinamika politik yang terjadi pekan lalu.

    Setelah situasi tenang, menurut dia, pembahasan untuk merampungkan RUU tersebut bakal digelar dalam beberapa hari ke depan. Pada Rabu ini, pihaknya pun menggelar rapat dengan Kementerian Pariwisata untuk membahas rencana kerja dan anggaran.

    “Tinggal sedikit lagi kemarin. Kalau situasi tenang, kemarin itu sudah selesai,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa tuntutan dan kritik dari masyarakat yang terjadi saat adanya aksi demonstrasi itu harus direspons dengan baik oleh DPR. Sehingga dia pun sempat menunda pembahasan RUU itu untuk memberi ruang kepada masyarakat.

    Di sisi lain, dia pun mendorong agar anggaran untuk Kementerian Pariwisata di tambah. Karena dalam RUU yang akan segera rampung itu, menurut dia, ada penambahan porsi tugas bagi Kementerian Pariwisata.

    “Maka butuh anggaran baru, jadi nggak bisa sama dengan anggaran sebelumnya di mana masih UU lama,” kata Saleh.

    Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata mendapatkan pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp1,85 triliun.

    Dia mengatakan pihaknya merancang lima program unggulan untuk 2026, yakni penerapan destinasi wisata bersih, sinergi peningkatan keselamatan wisata untuk wisata ekstrem, pariwisata naik kelas, event by Indonesia, dan program desa wisata.

    “Menimbang Astacita sebagai prioritas nasional dengan program prioritas yang diarahkan pada pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan,” kata Widiyanti.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar: Anggota DPR nonaktif tidak terima gaji dan tunjangan

    Golkar: Anggota DPR nonaktif tidak terima gaji dan tunjangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa status keanggotaan di DPR memiliki konsekuensi logis yang jelas, termasuk terkait hak-hak keuangan.

    “Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menambahkan apabila belum ada aturan soal gaji dan tunjangan bagi anggota dewan yang nonaktif, maka Mahkamah Kehormatan Dewan bisa segera menyusun aturan terkait.

    “Jika belum ada rujukan berkaitan dengan ini, MKD dapat membuat keputusan yang menjadi pegangan bagi Sekretariat Jenderal (DPR RI),” ujarnya.

    Ia menambahkan, status nonaktif berarti seorang anggota tidak lagi menjalankan fungsi representasi rakyat di DPR, sehingga tidak logis bila tetap menerima gaji dan fasilitas yang bersumber dari negara.

    “Kalau sudah nonaktif, artinya terhalang atau tidak melakukan fungsi kedewanan. Kalau tidak menjalankan tugas, ya, haknya juga hilang. Hal ini bagian dari mekanisme yang adil dan transparan,” jelasnya.

    Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap Fraksi Golkar dalam merespons perdebatan publik mengenai apakah anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik masih menerima gaji dan tunjangan.

    Sarmuji menegaskan, status nonaktif secara otomatis membuat hak-hak tersebut dihentikan.

    Lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi baru-baru ini dinonaktifkan oleh partai asal mereka karena pernyataan maupun tindakan yang menuai kontroversi. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

    Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sejak Senin, 1 September 2025, setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.

    Sementara itu, Partai Nasdem mengambil keputusan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach setelah keduanya menyampaikan pernyataan publik yang dianggap menyalahi sikap resmi partai.

    Di sisi lain, PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama karena dinilai melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan internal partai.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo bersama pemimpin-pemimpin dunia hadiri parade militer di China

    Presiden Prabowo bersama pemimpin-pemimpin dunia hadiri parade militer di China

    Rabu, 3 September 2025 11:42 WIB

    Kendaraan arteleri jarak jauh membentuk formasi saat parade militer memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang di Lapangan Tiananmen, China, Rabu (3/9/2025). ANTARA FOTO/Xinhua/Yang Guanyu/bar

    Pesawat militer membentuk formasi saat parade militer memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang di Lapangan Tiananmen, China, Rabu (3/9/2025). ANTARA FOTO/Xinhua/Lin Yu/bar

    Pasukan mengikuti parade militer memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang di Lapangan Tiananmen, China, Rabu (3/9/2025). ANTARA FOTO/Xinhua/Chen Bin/bar

    Pasukan mengikuti parade militer memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang di Lapangan Tiananmen, China, Rabu (3/9/2025). ANTARA FOTO/Xinhua/Sun Fei/bar

    Pasukan mengikuti parade militer memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang di Lapangan Tiananmen, China, Rabu (3/9/2025). ANTARA FOTO/Xinhua/Hu Huhu/bar

    Pasukan mengikuti parade militer memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang di Lapangan Tiananmen, China, Rabu (3/9/2025). ANTARA FOTO/Xinhua/Chen Zeguo/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah), Presiden China Xi Jinping (kedua kanan), Perdana Menteri China Li Qiang (kiri) dan Pemimpin Besar Korea Utara Kim Jong-un (kanan) menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang di Lapangan Tiananmen, China, Rabu (3/9/2025). ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR rapat dengan Kemenperin bahas rencana kerja-anggaran

    Komisi VII DPR rapat dengan Kemenperin bahas rencana kerja-anggaran

    “Kementerian Perindustrian yang butuh anggaran besar sampai Rp3,5 triliun, sekarang hanya Rp1,2 triliun, bahkan saya dengar justru diturunkan. Sekarang kita diskusikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Perindustrian guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 yang dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar mitra-mitra komisinya itu mendapatkan anggaran yang proporsional dan cukup untuk mengembangkan program yang akan dijalankan.

    “Kementerian Perindustrian yang butuh anggaran besar sampai Rp3,5 triliun, sekarang hanya Rp1,2 triliun, bahkan saya dengar justru diturunkan. Sekarang kita diskusikan,” kata Saleh saat membuka rapat.

    Dia mengatakan bahwa mitra-mitra Komisi VII DPR RI mendapatkan anggaran yang paling sedikit dibanding mitra-mitra komisi lainnya di DPR RI. Padahal, dia menilai bahwa Komisi VII DPR memiliki mitra yang strategis untuk memberantas kemiskinan.

    “Sebagai contoh ada Kementerian UMKM itu kan sebenarnya memberantas kemiskinan tugasnya menciptakan lapangan pekerjaan, real, konkret, di tengah masyarakat, tapi anggarannya cuma Rp222 miliar,” katanya.

    Dia mengatakan dukungan anggaran yang proporsional dibutuhkan bagi kementerian itu untuk ongkos operasional, gaji, hingga kebutuhan lainnya. Menurut dia, anggaran yang didapat oleh mitra-mitranya itu sangat mepet.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 ini sebesar Rp2,54 triliun dengan nilai blokir anggaran sebesar Rp576 miliar. Sehingga pagu efektif saat ini sebesar Rp1,96 triliun.

    Adapun realisasi anggaran Kemenperin tahun 2025, hingga 31 Agustus 2025 yakni mencapai 58,39 persen dari nilai pagu efektif. Selain itu, dia mengatakan bahwa sebagian besar kegiatan itu baru dapat direalisasikan anggarannya pada semester kedua.

    “Secara fisik hingga saat ini kegiatan tersebut dalam proses penyelesaian pekerjaan,” kata Agus.

    Dia mengatakan bahwa saat ini sektor manufaktur di Indonesia atau Industri Pengolahan Non Migas (IPNM), merupakan motor utama perekonomian nasional dalam menciptakan nilai tambah yang sangat signifikan.

    Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah formal, menurut dia, sektor manufaktur menciptakan multiplyer effect yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lintas sektoral.

    “IPNM bukan hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjadi penggerak inovasi dan transfer teknologi, memperkuat ketahanan ekonomi serta mempertegas kemandirian nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Tak Bisa Kendalikan Penuh Intelijen, Polri, dan Panglima? Pengamat: Pak Prabowo, Berhentilah Mengasuh Geng Solo

    Presiden Tak Bisa Kendalikan Penuh Intelijen, Polri, dan Panglima? Pengamat: Pak Prabowo, Berhentilah Mengasuh Geng Solo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan pandangannya terkait demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Ia menyinggung bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Itu diungkapkan Pangi dalam Rakyat Bersuawa iNews TV. Ditayangkan melalui YouTube iNews.

    “Dari awal saya sudah mengatakan, terlalu bahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini,” kata Pangi memulai, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Ia mengungkapkan kesetiaan tidak bisa dibagi dalam politik. Apalagi mencoba kesetiaan baru.

    “Karena di dalam politik, kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama,” ujarnya.

    Baginya, loyalitas ganda tidak bisa terjadi. Apalagi matahari kembar.

    Karenanya, ia meminta Prabowo berhenti merawat Geng Solo.

    “Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Artinya, berhentilah Pak Prabowo mengasuh Geng Solo ini,” ucapnya.

    Ia menyebut dampak dari mengasuh Geng Solo adalah demonstrasi yang menyebabkan kematian sembilan orang.

    “Akibatnya adalah, 9 orang ini korban,” imbuhnya.

    Hal itu, menurutnya, karena Prabowo tak bisa mengendalikan intelijennya. Juga kepolisian dan tentara.

    “Karena presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, polrinya, panglimanya,” jelasnya.

    “2019 yang terjadi bisa 1 X 24 jam. Sekarang panjang sekali,” sambung Pangi.
    (Arya/Fajar)

  • PAN ajukan penghentian gaji bagi Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    PAN ajukan penghentian gaji bagi Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyatakan sudah mengajukan penghentian pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas dari DPR RI bagi anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang sudah dinonaktifkan yakni Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya).

    Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan. Dia berkomitmen bahwa PAN akan menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lembaga legislatif.

    “Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” kata Putri di Jakarta, Rabu.

    Namun, dia mengatakan bahwa penghentian gaji dan fasilitas itu diminta hanya selama status nonaktif itu berlaku.

    Dia menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga marwah DPR RI sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan, dengan tetap mengedepankan proses yang adil, transparan, dan sesuai mekanisme resmi.

    Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI mulai Senin, 1 September 2025.

    Hal itu diumumkan PAN melalui siaran pers yang diteken oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Viva Yoga Mauladi pada Minggu.

    PAN menyatakan berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI.

    “PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Viva kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/9).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat Unej paparkan solusi atasi krisis kepercayaan rakyat

    Pengamat Unej paparkan solusi atasi krisis kepercayaan rakyat

    “Mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen bisa dilakukan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal karena selama ini terkesan tumpul,”

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Dr Muhammad Iqbal memaparkan beberapa solusi untuk mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR, pemerintah dan aparat kepolisian terkait dengan gejolak masyarakat yang berujung pada anarkis dan penjarahan beberapa waktu lalu.

    “Mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen bisa dilakukan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara maksimal karena selama ini terkesan tumpul,” katanya di Jember, Rabu.

    Dalam hal legislasi, lanjut dia, sudah seharusnya seluruh produk undang-undang yang memang berpihak kepada kepentingan publik harus segera disahkan karena masyarakat butuh keadilan, supremasi hukum, dan kepastian pemberantasan korupsi hingga akarnya, sehingga RUU Perampasan Aset harus segera disahkan.

    “Parlemen dan pemerintah harus memastikan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin kebebasan berekspresi dan melakukan kritik, sehingga tidak boleh lagi ada pasal yang menyudutkan, mendiskriminasi, dan mengkriminalisasi rakyat,” ucap pakar komunikasi politik itu.

    Ia menjelaskan partai politik harus melakukan reformasi total terhadap anggotanya yang duduk di parlemen karena dengan hanya pemecatan terhadap Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya belum cukup untuk mengembalikan krisis kepercayaan masyarakat.

    “Terkait defisit krisis kepercayaan rakyat, Presiden Prabowo harus memastikan dan menjamin semua aksi unjuk rasa atau demonstrasi masyarakat, bebas dari kekerasan aparat yang represif,” katanya.

    Jangan sampai atas nama mengatasi anarkisme, semua aksi massa dipukul rata dengan kekerasan represif karena sudah saatnya profesionalitas aparat keamanan mulai dari intelijen sampai petugas di lapangan bekerja demi melindungi dan menjamin kebebasan berekspresi rakyat tanpa represif.

    “Celah dan gerak kelompok provokator sudah seharusnya secara profesional mampu dideteksi secara canggih dan tidak merugikan aksi massa yang murni menuntut keadilan dan supremasi hukum,” ujarnya.

    Ia berharap Presiden Prabowo dapat merekalibrasi tujuan kemerdekaan dan agenda reformasi total yang dinilai sudah melenceng dari arah haluan bernegara dan reformasi.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketika Wakil Rakyat Berpaling dari Tuannya

    Ketika Wakil Rakyat Berpaling dari Tuannya

    DPR Sebagai Watchdog:

    Menggonggong ke Atas, Bukan ke Bawah

    Salah satu fungsi pokok DPR adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam literatur politik, fungsi ini sering disebut sebagai watchdog function. Lembaga legislatif ibarat “anjing penjaga” demokrasi: ia tidak boleh tidur, ia harus siap menggonggong setiap kali ada penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

    Seperti dikemukakan Larry Diamond, parlemen yang sehat adalah parlemen yang “vigilant watchdog of the executive”, yang menjaga agar kekuasaan eksekutif tidak tergelincir menjadi otoritarian.

    Namun, realitas politik di Indonesia justru sering berlawanan. DPR lebih jinak kepada eksekutif, bahkan menjadi “stempel kebijakan,” seperti terlihat dalam percepatan pembahasan sejumlah undang-undang kontroversial tanpa partisipasi publik memadai. Ironisnya, DPR justru lebih keras terhadap rakyat: membatasi aspirasi, menolak demonstrasi, bahkan memberi stigma negatif kepada gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang kritis.

    Fenomena Empirik Pasca Pemilu 2024

    Beberapa demonstrasi paling dahsyat terjadi pada Juli dan Agustus 2025, mengungkap amarah rakyat yang menjerat DPR dan DPRD di berbagai kota besar. Protes ini dipicu oleh sorotan publik terhadap tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan nyaris sepuluh kali lipat dari upah minimum Jakarta yang mencuat pada awal Agustus.

    Gelombang ketegangan memuncak setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta. Peristiwa tragis tersebut memantik solidaritas luas sekaligus kemarahan publik yang kemudian merembet ke berbagai kota lain seperti Makassar, Medan, dan Surabaya.

  • Tak Hanya Dinonaktifkan, NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Disetop

    Tak Hanya Dinonaktifkan, NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Disetop

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Buntut penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI, Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada keduanya.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partas NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat.

    “Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” kata dia, di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Viktor mengungkapkan, penonaktifan status keanggotaan kini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai NasDem, yang nantinya akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.

    Menurutnya, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel.

    Selain itu, Fraksi NasDem juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

    NasDem juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

    “Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” tandas Viktor.