Jenis Media: Politik

  • DPRD Surabaya Minta Pemkot Tegas Terapkan Perwali Gratifikasi

    DPRD Surabaya Minta Pemkot Tegas Terapkan Perwali Gratifikasi

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tegas dalam menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Pelaporan, dan Pengendalian Gratifikasi. Aturan ini dinilai penting untuk memperkuat pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi.

    Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mohammad Saifuddin, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya. Namun, dia menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas semata.

    “Komitmen ini patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan aturan ini benar-benar dijalankan hingga level kelurahan dan kecamatan. Jangan sampai hanya jadi slogan tanpa ada tindakan di lapangan,” kata Saifuddin, Rabu (3/9/2025).

    Saifuddin juga meminta Pemkot memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berani melaporkan dugaan gratifikasi. Menurutnya, perlindungan ini penting agar warga tidak takut untuk melapor.

    “Masyarakat harus merasa aman saat melapor. Jika tidak ada perlindungan, dikhawatirkan mereka enggan bersuara karena takut ada tekanan atau ancaman,” ujar politisi Demokrat ini.

    Mantan aktivis ini menilai langkah Pemkot memasang banner, poster, dan flyer di berbagai titik pelayanan publik merupakan langkah awal yang baik. Namun, pengawasan internal dan evaluasi berkala tetap dibutuhkan.

    “Transparansi laporan gratifikasi yang masuk juga harus dilakukan. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat perkembangan dan percaya bahwa Pemkot serius memberantas KKN,” tegas dia.

    Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Perwali ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai untuk menolak dan melaporkan gratifikasi.

    “Kami ingin membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Eri.

    Inspektur Kota Surabaya, Ikhsan, menambahkan bahwa Inspektorat telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang memfasilitasi pelaporan melalui aplikasi eAudit.

    “Harapan kami, upaya-upaya ini bisa didukung oleh seluruh pegawai dan masyarakat agar Surabaya bebas dari praktik KKN,” pungkasnya. [adv/but]

  • Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

    Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi Pilih Jalur Dialog, Sampaikan 13 Tuntutan ke Bupati dan DPRD

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Banyuwangi memilih jalur dialog untuk menyalurkan aspirasi secara terbuka. Cipayung plus yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa tersebut berdialog langsung kepada eksekutif dan legislatif demi menjaga kondusifitas daerah di Gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (3/9/2025).

    Organisasi mahasiswa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), audiensi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran DPRD. Dalam audiensi tersebut mereka sepakat bersama-sama menjaga kedamaian Banyuwangi.

    Turut hadir dalam kegiatan audiensi Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, dan Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso.

    Ketua PC PMII Banyuwangi, Muhammad Haddad Alwi Nasyafiallah mengatakan, langkah ini merupakan sikap intelektual mahasiswa. Mereka ingin tetap kritis namun menjaga stabilitas daerah.

    “Sebagai organisasi intelektual, kami Cipayung Plus Banyuwangi bersepakat ini adalah cara-cara intelektual yang kami lakukan, dan semangat kami menjaga Banyuwangi, kabupaten yang kami cintai,” kata Nasya.

    Dalam audiensi terdapat 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aspirasi. Beberapa di antaranya meminta pemerintah pusat mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta reformasi Polri, reformasi birokrasi, menuntut pembatasan periodisasi DPR, penghapusan tunjangan DPR, serta berbagai isu lain di daerah. Semuanya disampaikan secara tertulis kepada Pemkab dan DPRD Banyuwangi.

    Bupati Ipu pun mengapresiasi sikap mahasiswa yang lebih memilih jalur dialog. “Semua ini demi kebaikan dan masyarakat Banyuwangi. Kami atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang diusulkan oleh teman-teman semuanya dari kelompok Cipayung Plus ini,” kata Ipuk.

    Dari 13 tuntutan mahasiswa yang disuarakan, sebagian bisa langsung dieksekusi di tingkat Banyuwangi. Beberapa usulan berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan publik yang telah berjalan sebelumnya.

    Sementara Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengucapkan terimakasih kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya dengan cara yang elegan dan santun. Pihaknya berjanji akan meneruskan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat.

    “Kami berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, mana yang menjadi bagian kewenangan kita di daerah maupun yang harus diteruskan ke pemerintah pusat,” jelas Made. [kun]

  • BPKAD Bondowoso Tindaklanjuti Temuan KPK Soal Aset Mangkrak

    BPKAD Bondowoso Tindaklanjuti Temuan KPK Soal Aset Mangkrak

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bondowoso, Taufan Restuanto, menegaskan pihaknya segera menindaklanjuti atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah aset daerah yang terkesan mangkrak.

    Menurut Taufan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menggelar rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pengguna barang.

    “Kami bagian aset di tingkat kabupaten hanya mengoordinasikan administrasinya. Kalau ada aset yang mangkrak, bisa kami bijaksanai untuk digunakan perangkat daerah lain,” jelasnya kepada BeritaJatim.com, Rabu (3/9/2025).

    Ia menyebutkan, KPK menyoroti dua aset utama, yakni Pasar Hewan Terpadu dan Rumah Sakit Paru Pancoran.

    Untuk RS Paru, Taufan menyatakan tidak sepenuhnya mangkrak karena saat ini dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman obat herbal.

    “Yang terlihat mangkrak itu karena ada banyak mobil tidak terpakai. Itu yang akan kami fokuskan. Kami minta catatan ke OPD, kalau memang sudah tidak bisa dipakai akan dilakukan penghapusan,” terangnya.

    Ia mengakui kondisi halaman RS Paru tak layak dipandang karena menumpuk mobil-mobil rusak seperti “kuburan kendaraan”.

    Karena itu, BPKAD akan segera menginventarisasi ulang untuk memastikan data riil mobil mangkrak.

    Sementara untuk Pasar Hewan Terpadu, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) serta Dinas Peternakan.

    “Sebelumnya sempat dicoba untuk pasar burung, tapi akses jalan jadi kendala. Nanti akan dianalisa lagi,” ungkap Taufan.

    Ia juga menyinggung aset Resi Gudang yang hingga kini belum termanfaatkan optimal. “Itu tanggung jawab Diskoperindag dan Dinas Pertanian. Kami akan koordinasikan supaya ada solusi. Sayang kalau aset itu dibiarkan,” pungkasnya. (awi/but)

  • BPKAD Bondowoso: Aset Mangkrak Bisa Dihapus, Dihibahkan, atau Dijual

    BPKAD Bondowoso: Aset Mangkrak Bisa Dihapus, Dihibahkan, atau Dijual

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD Bondowoso, Janarko Surfiandi, menjelaskan mekanisme penghapusan aset daerah yang tidak lagi digunakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

    Menurutnya, proses penghapusan dapat dilakukan melalui usulan OPD. Usulan kemudian ditetapkan oleh bupati.

    “Kalau sudah disetujui bupati, aset bisa dihibahkan atau dijual,” katanya pada BeritaJatim.com, Rabu (3/9/2025).

    Biasanya BPKAD bekerja sama dengan KPKNL Jember untuk melakukan penilaian, berapa nilai yang bisa dihapus. “Hasil penjualan aset itu nantinya masuk ke kas daerah,” terangnya.

    Janarko menambahkan, proses penilaian dari KPKNL rata-rata memakan waktu sekitar tiga bulan.

    Setelah itu, BPKAD akan mengajukan surat keputusan (SK) ke bupati untuk penetapan lebih lanjut. “Tujuannya agar barang-barang tersebut bisa tercatat jelas dalam aset kabupaten,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya pernah ada wacana sejak masa Pj Bupati Hadi Wawan Guntono agar kendaraan dinas yang mangkrak bisa dihibahkan ke SMK untuk sarana praktik pelatihan siswa.

    “Tapi waktu itu masih sebatas wacana, belum ditindaklanjuti. Nantinya, dari penilaian KPKNL akan ditentukan apakah aset masih bisa dilelang atau sudah tidak layak,” tandasnya. (awi/but)

  • Gubernur Khofifah dan Bupati Subandi Hadiri Pasar Murah di Sidoarjo

    Gubernur Khofifah dan Bupati Subandi Hadiri Pasar Murah di Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sidoarjo H. Subandi menghadiri kegiatan Pasar Murah di Dusun Gabung, Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati.

    Kehadiran Gubernur Khofifah bertujuan memastikan distribusi kebutuhan pokok, khususnya beras, dapat dijangkau masyarakat hingga ke tingkat pemukiman. Ia menegaskan pentingnya lokasi pasar murah agar tepat sasaran.

    “Untuk itu saya selalu berpesan jika membuka pasar murah, usahakan jauh dari pasar tradisional,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Beras Medium Dijual Lebih Murah

    Khofifah menjelaskan, pasar murah ini digelar untuk menjaga ketersediaan beras medium di tengah kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sejak 22 Agustus 2025 sebesar Rp13.000 per kilogram. Namun, masyarakat tetap bisa membeli beras SPHP di pasar murah dengan harga Rp12.000 per kilogram.

    “Kita hadir di sini untuk memastikan kebutuhan sembako masyarakat dapat terpenuhi, terutama beras, karena beras menjadi kebutuhan yang paling banyak dikonsumsi keluarga,” tegas Khofifah, Rabu (3/9/2025).

    Selain menjual sembako dengan harga terjangkau, Gubernur Jatim bersama Bupati Sidoarjo juga menyerahkan beras gratis kepada para lansia di sekitar lokasi.

    Harga Sembako di Pasar Murah Sidoarjo

    Dalam kegiatan tersebut, harga kebutuhan pokok dijual lebih rendah dari HET resmi pemerintah. Rinciannya:

    Beras SPHP HET Rp12.500/kg, dijual Rp11.000/kg

    Gula HET Rp16.000/kg, dijual Rp14.000/kg

    Minyak goreng kemasan “Minyak Kita” HET Rp16.000/liter, dijual Rp13.000/liter

    Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Stok yang aman dan distribusi yang lancar akan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan tenang,” tutup Khofifah.

  • Demo 3 September Batal, Aliansi Santri Nusantara Pertanyakan Nasib Donasi Masyarakat

    Demo 3 September Batal, Aliansi Santri Nusantara Pertanyakan Nasib Donasi Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Rencana aksi besar bertajuk ‘Aliansi Rakyat Jawa Timur Menggugat’ yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 3 September 2025 hari ini, urung digelar.

    Penundaan tanpa batas waktu ini diumumkan langsung oleh inisiator gerakan, Muhammad Sholeh atau akrab disapa Cak Sholeh, pada Senin (1/9/2025) lalu di Posko Penggalangan Dana Aksi, Taman Apsari, Surabaya.

    Namun, keputusan tersebut justru menimbulkan gelombang tanda tanya dari warganet. Mereka mempertanyakan nasib donasi yang sebelumnya dihimpun untuk mendukung aksi, mulai dari air mineral, makanan ringan, hingga sejumlah uang tunai.

    Ketua Aliansi Santri Nusantara, H. Mohaimin, mengaku heran atas ketidakjelasan laporan keuangan maupun distribusi bantuan.

    “Sebagai masyarakat Jawa Timur, saya mempertanyakan ke mana keberadaan donasi yang katanya sudah terkumpul. Harusnya ada transparansi, apalagi ini menyangkut amanah publik. Kalau demo batal, bagaimana pertanggungjawaban donasi kepada masyarakat,” tegasnya.

    Kritik dan keresahan publik terlihat jelas di media sosial. Akun Instagram Cak Sholeh dihujani komentar warganet. Salah satu komentar dengan tegas menyebut, “Total donasi seharusnya disebutkan dan dilaporkan secara terbuka, jangan hanya disimpan,” kata akun@bukanaries di laman komentar.

    Seorang warganet dengan akun @sisi_ bahkan menulis peringatan keras, “Awas lo Cak Sholeh, rakyat Jatim sebagian wes ngirim donasi…”.

    Kecaman semacam ini ramai dibagikan ulang di berbagai platform, memperkuat sorotan publik terhadap pengelolaan dana aksi.

    Sementara itu, dikutip dari akun resmi Instagram Cak Sholeh @sholeh_lawyer menegaskan, bahwa keputusan penundaan diambil demi keselamatan masyarakat. Ia menyinggung kondisi sosial-politik yang belum kondusif pasca serangkaian kerusuhan di sejumlah titik di Surabaya.

    “Kalau dipaksakan aksi pada 3 September, justru akan menakuti masyarakat. Kami tidak ingin aksi damai berubah jadi kerusuhan,” ujarnya.

    Sholeh juga menyampaikan bahwa Posko Penggalangan Dana di Taman Apsari resmi ditutup per Senin malam. “Kalau posko tetap dibuka, bantuan akan terus mengalir, padahal aksi belum bisa dijalankan. Penutupan ini agar tidak ada penumpukan logistik,” jelasnya.

    Ia menjelaskan, donasi dari masyarakat yang terkumpul selama pembukaan pokso mencapai Rp8,150 juta. Kemudian, ada Rp5 juta di dalam kotak donasi posko yang dipecah dan digarong orang, sekaligus tenda yang hilang. Saat ini, sisa donasi sekitar Rp4,971 juta, setelah dikurangi biaya operasional posko, seperti akomodasi dan konsumsi.

    “Sekali lagi aksi tidak dibatalkan, tapi kita tunda sampai batas waktu belum ditentukan,” ujarnya. [tok/beq]

  • Ketua PCNU Sampang Imbau Warga Tetap Tenang, Percayakan Insiden Jakarta ke Polri

    Ketua PCNU Sampang Imbau Warga Tetap Tenang, Percayakan Insiden Jakarta ke Polri

    Sampang (beritajatim.com) – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sampang, KH Itqon Bushiri, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh berbagai isu negatif yang belakangan ini beredar luas.

    KH. Itqon Bushiri menekankan pentingnya menjaga situasi yang damai dan stabil, terlebih di tengah kondisi nasional yang sedang menjadi perhatian publik. “Saya mengajak seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif,” ujarnya. Rabu (3/9/2025).

    Terkait peristiwa yang terjadi di Jakarta, ia meminta masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang dinilainya telah bekerja secara profesional sesuai prosedur hukum. “Mengenai insiden di Jakarta, mari kita serahkan penanganannya kepada Polri. Kita percaya proses hukum,” tambahnya.

    Lebih jauh, Kiai Itqon juga mengajak masyarakat Sampang untuk aktif berkontribusi menciptakan suasana yang aman, tentram, dan kondusif di lingkungan masing-masing. “Kami berharap semua pihak ikut berperan dalam menjaga stabilitas dan ketenangan,” pungkasnya.[sar/kun]

  • Lemhannas ajukan tambahan anggaran Rp312 miliar ke Komisi I DPR RI

    Lemhannas ajukan tambahan anggaran Rp312 miliar ke Komisi I DPR RI

    Lemhannas dimandatkan untuk memberikan pendidikan bagi pimpinan nasional, memberikan masukan-masukan strategis kepada pemerintah, memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat, serta melakukan pengukuran ketahanan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengajukan penambahan anggaran menjadi Rp312 miliar dari pagu indikatif Rp197 miliar ke Komisi I DPR RI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga untuk tahun anggaran 2026.

    “Dalam pagu indikatif kita memang mendapatkan anggaran sebesar Rp197 miliar untuk tahun 2026. Kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk fungsi pembinaan ketahanan nasional dan dukungan manajemen sebesar Rp312 miliar,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan Lemhannas dimandatkan untuk memberikan pendidikan bagi pimpinan nasional, memberikan masukan-masukan strategis kepada pemerintah, memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat, serta melakukan pengukuran ketahanan nasional.

    Oleh sebab itu, menurut Ace, lembaganya perlu mengajukan kebutuhan anggaran senilai Rp312 miliar guna memaksimalkan jalannya program. Ace pun berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi I atas dukungan yang diberikan kepada Lemhannas.

    “Kebutuhan tersebut tentu tadi telah disetujui terkait dengan penambahan anggaran tersebut untuk dibahas di dalam rapat Badan Anggaran DPR RI,” jelas dia.

    Pada Rabu ini, Komisi I DPR RI yang membidangi urusan hukum dan pertahanan menggelar rapat tertutup dengan tiga mitranya, yakni Lemhannas, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan rapat digelar secara tertutup karena membahas hal-hal yang cukup sensitif sehingga belum bisa disampaikan kepada publik.

    “Akan tetapi setelah rapat selesai dan setelah keputusan sudah dibuat, para masing-masing instansi dapat menyampaikan yang dapat disampaikan,” ujarnya ditemui pada kesempatan yang sama.

    Selain itu, Dave juga menyebut rapat yang digelar pascaksi unjuk rasa besar-besaran terkait penolakan tunjangan anggota DPR ini dihadiri oleh semua anggota Komisi I.

    “Kita tidak ada yang bolos, semua hadir,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi I DPR awasi TNI dalam menyelenggarakan Pam Swakarsa

    Komisi I DPR awasi TNI dalam menyelenggarakan Pam Swakarsa

    Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pihaknya mendukung sekaligus akan memantau TNI dalam memberlakukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa).

    “Kita terus mendukung dan juga kita bisa melakukan koreksi bila mana ada dilihat atau dinilai ada permasalahan,” kata Dave saat ditemui di kompleks gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut politisi partai Golkar itu, sistem keamanan dan pertahanan Indonesia sedari dulu memang berbasis kerakyatan. Kondisi tersebut membuka kemungkinan bagi rakyat untuk terlibat dalam upaya menjaga keamanan nasional.

    Dave sendiri juga menilai Pam Swakarsa layak untuk dikeluarkan untuk menciptakan situasi aman pasca aksi anarkis yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Dengan adanya Pam Swakarsa ini, Dave berharap aparat dan masyarakat bisa berkolaborasi menjaga stabilitas keamanan nasional.

    Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen (Mar)TNI Freddy Ardianzah mengatakan TNI mengimbau masyarakat untuk terlibat dalam Pam Swakarsa.

    Kegiatan ini dilakukan agar tercipta sinergitas antara TNI dan masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif pasca terjadinya rentetan aksi demonstrasi yang berujung tindakan anarkis.

    “Bukan perintah ya, sifatnya imbauan atau ajakan, karena terbukti efektif di beberapa daerah,” kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Dalam kegiatan ini, pihak TNI mengajak beragam elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) ataupun masyarakat secara individu.

    Walau banyak melibatkan masyarakat, Freddy memastikan keterlibatan sipil bukan serta merta mengganti peran aparat dalam menjaga keamanan wilayah.

    Dia memastikan masyarakat yang terlibat dalam upaya pengamanan wilayah akan tetap berada di bawah koordinasi TNI dan Polri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Prabowo bersanding dengan Xi Jinping dan Putin di parade militer

    Momen Prabowo bersanding dengan Xi Jinping dan Putin di parade militer

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bersanding dengan pimpinan negara lain, mulai dari Presiden China Xi Jinping hingga Presiden Rusia Vladimir Putin saat menghadiri Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China di Tian’anmen, Beijing, China, Rabu.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Rabu, setibanya di Tian’anmen, Prabowo berjalan melewati pasukan jajar kehormatan. Sebelum mengikuti sesi foto bersama, Prabowo disambut hangat oleh Xi Jinping beserta Ibu Negara Peng Liyuan.

    Prabowo hadir dengan setelan jas abu-abu dan peci hitam sebagai simbol budaya Indonesia di panggung internasional menegaskan jati diri bangsa.

    Dalam sesi foto bersama, Prabowo tampak berdiri di sebelah Putin. Usai sesi foto bersama, Prabowo bersama para pemimpin dunia lainnya kemudian bergerak menuju Tian’anmen Rostrum.

    Dalam formasi podium kehormatan di Tiananmen Square, Prabowo duduk di barisan terdepan, dengan Xi Jinping dan Putin tepat di sebelah kiri Prabowo. Dalam barisan tersebut nampak pula Pemimpin Besar Korea Utara Kim Jong-un. Prabowo juga menjadi tamu terakhir yang tiba di lokasi parade.

    Pada momen perayaan tahun ini, sebanyak 26 pemimpin setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan hadir, nampak di antaranya Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Tidak hanya itu, sejumlah pemimpin organisasi internasional seperti Presiden New Development Bank (NDB), Dilma Roussef turut hadir pada perayaan ini. Pada berbagai kesempatan, Prabowo tampak berbincang dengan para pemimpin negara yang hadir.

    Usai kegiatan di Tian’anmen, Prabowo bersama para pemimpin negara lainnya kemudian menuju Great Hall of the People untuk menghadiri resepsi yang digelar oleh Xi Jinping sebagai ajang diplomasi yang makin mempererat hubungan antarnegara.

    Kehadiran Prabowo di China menegaskan peran aktif Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, serta memperkuat diplomasi di dunia internasional.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.