Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Kawasan Kumuh di Gresik Utara Mulai Ditata

    Kawasan Kumuh di Gresik Utara Mulai Ditata

    Gresik (beritajatim.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik secara bertahap menata kawasan kumuh di wilayah utara. Salah satu daerah yang bakal ditata adalah Desa Campurejo, Kecamatan Panceng.

    Untuk menata kawasan tersebut, pemerintah daerah mendapat Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) dari pemerintah pusat sebesar Rp 27 miliar.

    Bupati Fandi Akhmad Yani mengatakan, salah satu tantangan pembangunan di daerah adalah bagaimana menghadirkan lingkungan permukiman layak huni, sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

    “Lewat DAK PPKT tahun ini merupakan bagian dari upaya mewujudka bebas dari permukiman kumuh,” katanya, Kamis (4/9/2025).

    Arti pemukiman kumuh lanjut dia, bukan hanya sekadar rumah reyot, atau jalan becek. Kumuh adalah tanda bagaimana warga hidup tanpa kepastian hukum atas tanahnya, tanpa sanitasi serta air bersih yang layak.

    “Desa Campurejo adalah contoh nyata bagaimana kawasan ini menghadapi persoalan jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan juga persampahan. Tidak sedikit warganya yang tinggal di rumah tidak layak di tengah keterbatasan ekonomi,” ungkapnya.

    Melalui kolaborasi bersama Bank Gresik, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dan Kantor ATR/BPN. Serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian PU. Desa Campurejo mendapat alokasi dana cukup besar menata kawasan kumuh.

    “Dana ini bukan sekadar angka, tetapi harapan masyarakat memiliki rumah layak huni, dan harapan masyarakat agar tanah mereka memiliki kepastian hukum,” ungkap Gus Yani sapaan akrabnya.

    Sementara Kepala ATR/BPN Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur Asep Heri menambahkan, sebagai wujud nyata komitmen negara hadir untuk masyarakat. Kalau istilah di BPN itu reformasi agraria, di mana tanahnya disertifikatkan, akses perekonomiannya disambungkan ke perbankan.

    “Ini merupakan desa kedua, di mana pertama saat saya menjabat Kepala BPN Gresik bersama Gus Bupati saat itu mengkolaborasi yang namanya konsolidasi komprehensif,” imbuhnya.(dny/ted)

  • Pemkab Pasuruan Siapkan Lapak Darurat Usai Kebakaran Pasar Pandaan

    Pemkab Pasuruan Siapkan Lapak Darurat Usai Kebakaran Pasar Pandaan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kebakaran hebat yang melanda Pasar Pandaan pada Kamis (28/8/2025) malam sekitar pukul 22.00 WIB masih menyisakan duka mendalam bagi para pedagang.

    Sebanyak 10 kios dan 35 lapak hangus terbakar dalam peristiwa tersebut, sementara hingga kini area bekas kebakaran masih tertutup garis polisi sehingga belum bisa digunakan kembali.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah darurat untuk menampung pedagang terdampak.

    “Setelah police line dilepas, pasar akan dibersihkan dan pedagang kami tempatkan di lapak semi permanen,” jelasnya, Kamis (4/9/2025).

    Mas Rusdi juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memfokuskan pembangunan Pasar Induk di Bangil sebagai solusi jangka panjang, sementara Pasar Pandaan akan diremajakan pada tahun depan.

    “Penataan ulang pasar ini dilakukan agar aktivitas ekonomi warga tidak terhambat, sehingga perputaran ekonomi di Pandaan segera bangkit, mengingat kecamatan ini merupakan lokasi padat penduduk,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen memberikan pendampingan kepada para korban kebakaran. “Kami minta pedagang tetap tenang, karena semua sudah kami rencanakan agar mereka bisa berjualan kembali,” tegasnya.

    Selain relokasi sementara, Pemkab Pasuruan juga sedang menyiapkan skema anggaran untuk pembangunan ulang Pasar Pandaan.

    “Anggaran peremajaan akan dialokasikan pada tahun depan agar pasar lebih tertata dan modern,” jelas Mas Rusdi. [ada/beq]

  • Lilik Arijanto Resmi Dilantik Jadi Sekda Surabaya, Wali Kota Eri Tekankan Tugas Berat Menanti

    Lilik Arijanto Resmi Dilantik Jadi Sekda Surabaya, Wali Kota Eri Tekankan Tugas Berat Menanti

    Surabaya (beritajatim.com) – Lilik Arijanto, birokrat senior yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya. Pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Balai Kota pada Kamis (4/9/2025).

    Selain Lilik, Wali Kota Eri juga melantik sejumlah pejabat administrator dan pengawas lainnya di lingkungan Pemkot Surabaya. Pelantikan massal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus memperkuat struktur pemerintahan kota agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan.

    “Alhamdulillah, setelah turun dari provinsi beberapa hari yang lalu, kita segera lakukan pelantikan. Ini berbarengan dengan pelantikan beberapa posisi yang kosong,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

    Dalam pidatonya, Wali Kota Eri menegaskan bahwa tugas utama Sekda adalah menyelesaikan persoalan kota, termasuk merespons kerusuhan yang sempat terjadi di Surabaya pada 29–30 Agustus 2025. Ia bahkan memberikan apresiasi khusus kepada warga Wonokromo dan Bubutan yang turun menjaga kota saat aksi tersebut berlangsung.

    “Ketika ada yang menginjak Surabaya, ada yang merusak Surabaya, maka warga Surabaya harus bangkit mempertahankan Kota Surabaya,” tegas Eri.

    Selain menjaga stabilitas, Eri menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat. Program prioritas yang akan digarap Pemkot Surabaya meliputi pengentasan kemiskinan, penanganan anak putus sekolah, dan percepatan penurunan angka stunting.

    Ia menyebut, pola pembangunan juga akan diubah agar lebih partisipatif. “Insyaallah di tahun 2026, pembangunan setiap RW di Kota Surabaya akan dilakukan. Pemerintah tidak lagi membuat program, tapi program akan berasal dari masukan warga, kemudian kita kerjakan dan jaga bersama. Ini akan terasa ada rasa saling memiliki,” jelasnya.

    Terkait jabatan kepala dinas (OPD) yang masih kosong, Eri memastikan pengisian akan dilakukan pada Januari 2026.

    “Tugas saya hanya menentukan kepala dinas eselon 2, itu pun kami selalu berdiskusi. Sementara untuk eselon 3 dan 4, saya serahkan kepada tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk mencari talenta-talenta terbaik,” paparnya.

    Sementara itu, Sekda baru Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan jajaran Pemkot dan masyarakat. Fokus utamanya adalah memastikan APBD 2026 tepat sasaran sesuai arahan wali kota.

    “Sesuai arahan Pak Wali, tugas utama saya adalah menyelesaikan permasalahan kota seperti penurunan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja, serta fokus pada APBD 2026 yang lebih efisien dan memprioritaskan hal-hal penting,” kata Lilik.

    Ia menambahkan, prioritas utama adalah memastikan alokasi anggaran menyentuh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Kita utamakan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti bantuan untuk anak-anak tidak mampu. Nanti saya akan melihat kondisinya bersama teman-teman,” pungkasnya. [ram/beq]

  • Lita Machfud Arifin Bantu Ojek Online Perempuan di Surabaya, Sebut Mereka Pejuang Keluarga

    Lita Machfud Arifin Bantu Ojek Online Perempuan di Surabaya, Sebut Mereka Pejuang Keluarga

    Surabaya (beritajatim.com) — Anggota DPR RI, Lita Machfud Arifin menyalurkan bantuan beras kepada komunitas ojek perempuan yang tergabung dalam Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Regional Jawa Timur. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban kebutuhan pokok para driver online perempuan di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.

    “Para perempuan driver online adalah sosok pejuang keluarga. Mereka bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga membuktikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menopang ekonomi rumah tangga. Semoga bantuan kecil ini bisa menjadi penyemangat,” ujar Lita Machfud Arifin, Kamis (4/9/2025).

    Lita menyampaikan, profesi sebagai driver online bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama bagi perempuan yang juga memikul tanggung jawab sebagai ibu. Dia mengaku kagum dengan semangat mereka yang rela bekerja keras demi keluarga.

    “Saya tahu tidak mudah menjadi seorang ibu sekaligus pencari nafkah. Ketika seorang ibu rela turun ke jalan demi anak-anaknya, itu adalah bentuk cinta dan keteguhan hati yang luar biasa. Saya ingin hadir untuk memberi dukungan, karena mereka tidak berjuang sendiri,” tutur anggota DPR RI Dapil Jatim 1 Surabaya – Sidoarjo ini.

    Komunitas ojek perempuan PDOI Jatim menyambut baik bantuan ini dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka menilai aksi ini bukan hanya sebatas bantuan materi, tetapi juga dukungan moral yang memberi semangat dalam menghadapi tantangan di lapangan.

    Melalui kegiatan sosial ini, Lita Machfud Arifin menegaskan komitmennya untuk terus mendengar dan memperjuangkan aspirasi kelompok perempuan pekerja informal. “Semoga ke depan para perempuan pekerja informal mendapat perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” pungkas Lita.[asg/kun]

  • Muhammadiyah Jember: Kecemburuan Sosial Jangan Dibiarkan Tumbuh

    Muhammadiyah Jember: Kecemburuan Sosial Jangan Dibiarkan Tumbuh

    Jember (beritajatim.com) – Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Jawa Timur, nenilai sejumlah aksi kerusuhan di berbagai lokasi baru-baru ini di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara kalangan atas dan kalangan bawah atau kalangan pemimpin pemerintahan dengan rakyat.

    “Kecemburuan sosial jangan sampai dibiarkan terus tumbuh. Jangan sampai terjadi atau tampak kesenjangan status sosial di antara mereka yang berada dengan mereka yang berketerbatasan secara ekonomi, secara sosial, termasuk akses informasi,” kata Ketua PD Muhammadiyah Jember Aminullah El Hady, Kamis (4/9/2025).

    Aminullah berharap sensitivitas semua pihak ditingkatkan, termasuk tokoh formal di pemerintahan, terhadap yang dialami dan terjadi di tengah masyarakat. “Lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan, humanis, dalam menyikapi peristiwa atau keadaan,” katanya.

    Elite pejabat dan pemerintahan disarankan untuk bersikap lebih dewasa dalam berkomunikasi dan menghadapi keadaan.

    Aminullah mengingatkan, informasi atau pernyataan yang datang dari sosok yang dianggap tokoh berpotensi dianggap benar dan bahkan dianggao sebagai perintah. “Kami mengimbau para pimpinan, tokoh, atau yang ditokohkan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan,” katanya.

    Tantangan datang dari beragamnya informasi yang beredar di media sosial dan bisa diakses siapapun. “Siapa saja yang membaca seringkali kurang pandai untuk memfilter ya. Oleh karena itu saya setuju dengan ungkapan saring sebelum sharing,” kata Aminullah.

    Selain itu, Aminullah meminta kepada semua warga untuk menyimpan rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana umum dan milik pemerintah. “Itu juga bagian dari milik kita sebagai rakyat dan sebagai bangsa. Oleh karena itu mari kita pelihara sebagaimana milik kita, jangan dirusak,” katanya.

    Aminullah menyarankan para orang tua untuk selalu memantau putra-putri mereka saat berada di luar rumah. “Jangan sampai mereka mudah terbawa, terprovokasi, atau terhasut untuk ikut-ikut sesuatu yang bersifat destruktif,” katanya. [wir]

  • Sekda Baru Surabaya Diminta Jadi Penggerak Sinergi Pemkot dan DPRD

    Sekda Baru Surabaya Diminta Jadi Penggerak Sinergi Pemkot dan DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik, Lilik Arijanto, untuk segera memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan legislatif. Menurutnya, peran sekda sangat vital sebagai penghubung kebijakan wali kota dengan aspirasi masyarakat yang disalurkan DPRD.

    “Dalam situasi seperti saat ini, sekda harus bisa menjadi konektor sekaligus elaborator program wali kota. Kolaborasi dengan legislatif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Kamis (4/9/2025).

    Cak Yebe juga menegaskan bahwa sekda merupakan pusat kendali dalam menjalankan program pemerintahan. Dia berharap Lilik mampu menggerakkan seluruh jajaran birokrasi agar program strategis kota berjalan efektif dan tepat sasaran.

    “Sekda adalah roda penggerak pemerintahan. Jika perannya optimal, maka pelayanan publik bisa lebih cepat, transparan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Surabaya,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi A, lanjutnya, siap memberikan dukungan penuh kepada sekda baru dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka dan komunikatif. Koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga dinilai harus semakin solid.

    “Kami ingin pak Lilik bisa membangun komunikasi yang intens dengan DPRD dan antar-OPD. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan tidak hanya cepat tetapi juga tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    “Harapan kami, sekda yang baru dilantik ini mampu menjaga ritme pemerintahan kota agar tetap stabil. Dengan sinergi yang kuat, Surabaya bisa semakin maju dan warganya mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkas Cak Yebe.[asg/kun]

  • Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Prosesi pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025.)

    Sebelumnya Fraksi NasDem telah bersurat kepada Ketua DPR RI perihal pergantian tersebut melalui surat bernomor F.NasDem.758.DPR-RI/VIII/2025, bahwa terhitung tanggal 29 Agustus 2025, Ahmad Sahroni yang sebelumnya merupakan Pimpinan Komisi III menjadi Anggota Komisi I DPR RI.

    Sedangkan penggantinya, Rusdi Masse Mappasessu semula merupakan Anggota Komisi IV DPR RI.

    Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    “Apakah saudara Rudi Masse Mappasessu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Dasco kepada seluruh Anggota Komisi III yang diikuti persetujuan seluruh Anggota Komisi III.

    RMS, demikian akronim namanya merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Ia telah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2019. Artinya, ini adalah periode keduanya di DPR.

    Rusdi Masse berasal dari Daerah pemilihan Sulawesi Selatan III meliputi sebagian besar wilayah utara Sulawesi Selatan, yang terdiri atas 8 kabupaten dan Kota Palopo.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rappang selama dua periode, 2008 hingga 2018.

    Pada Pemilu 2024, Nasdem di bawah kepemimpinan RMS mencatatkan rekor membanggakan. Untuk pertama kalinya Nasdem mendudukkan kadernya di posisi puncak Ketua DPRD Sulsel.

    Nasdem Sulsel berhasil mengalahkan kedigdayaan Golkar sebagai Ketua DPRD Sulsel.

  • Baleg tak tutup kemungkinan DPR ambil alih usulan RUU Perampasan Aset

    Baleg tak tutup kemungkinan DPR ambil alih usulan RUU Perampasan Aset

    Nggak ada yang nggak mungkin, bisa saja, tapi sementara ini masih diusulkan pemerintah, nanti kita Baleg akan melihat lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan pihaknya tak akan menutup kemungkinan DPR untuk mengambil alih usul inisiatif atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

    Dia mengatakan RUU Perampasan Aset saat ini berstatus usul inisiatif dari pemerintah. Selain itu, RUU Perampasan Aset juga sudah tercatat sebagai RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2024-2029.

    “Itu masih usulan pemerintah, tapi nggak apa-apa, siapapun mengusulkan oke-oke saja,” kata Sturman di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, jika menjadi usulan DPR, maka DPR harus membuat dulu rancangannya serta menggelar sejumlah rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menampung pandangan dari para ahli, pakar hukum, ekonomi, dan pihak-pihak lainnya.

    Dia mengatakan RUU Perampasan Aset jangan sampai tumpang tindih dengan undang-undang lainnya, misalnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Sebenarnya, kata dia, DPR sudah mendapatkan draf RUU Perampasan Aset tetapi dinilai masih kurang pas karena isinya bertabrakan dengan UU lainnya tersebut, maka dia menilai RUU Perampasan Aset perlu dipelajari terlebih dahulu.

    “Nggak ada yang nggak mungkin, bisa saja, tapi sementara ini masih diusulkan pemerintah, nanti kita Baleg akan melihat lagi,” kata dia.

    Adapun saat ini RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan dari publik untuk segera disahkan. Dalam Prolegnas, RUU tersebut memiliki nomenklatur RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengundang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk rapat kerja membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026.

    Rapat tersebut digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, pukul 13.00 WIB. Rapat akan berlangsung di ruang rapat Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I.

    Selain itu, Komisi I DPR RI mengundang Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk juga mengikuti rapat kerja dan anggaran tersebut.

    Pada awal September 2025, Komisi VII DPR RI menggelar sejumlah rapat dengan mitra-mitranya untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2026.

    Komisi VII DPR mempunyai mitra, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional, RRI, TVRI, dan ANTARA.

    Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay pun mendorong agar anggaran bagi mitra-mitra komisinya itu bisa lebih besar sebab mitra-mitra Komisi VII DPR mendapatkan anggaran paling kecil dibandingkan mitra dari komisi-komisi lainnya.

    Menurut dia, anggaran optimal dibutuhkan agar kementerian dan lembaga bisa menjalankan programnya dengan maksimal.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Kudus terima dukungan puluhan karangan bunga “Kudus Damai”

    Pemkab Kudus terima dukungan puluhan karangan bunga “Kudus Damai”

    Siapapun kami layani, sehingga elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi lewat audiensi juga kami terima. Silakan menyampaikan agar nantinya diatur jadwalnya

    Kudus (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menerima dukungan puluhan karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat yang mengapresiasi “Kudus Damai” tanpa terjadi aksi demo yang anarki, menyusul aksi unjuk rasa yang banyak terjadi di berbagai daerah.

    Puluhan karangan bunga tersebut, dipasang di sepanjang pagar depan kompleks Pendopo Kabupaten Kudus, sehingga terlihat ramai dan penuh dengan aneka warna dan pesan yang berbeda-beda dari setiap karangan bunga.

    “Karangan bunga yang terus berdatangan ini menjadi bukti bahwa warga Kabupaten Kudus itu lebih cinta damai,” kata Bupati Kudus Sam’ani Intakoris didampingi Wakilnya Bellinda Putri di Kudus, Kamis.

    Menurut dia, warga Kudus tidak ingin situasi wilayah yang aman dan kondusif ini dinodai oleh aksi-aksi yang bisa menimbulkan keresahan banyak pihak. “Jika ingin menyampaikan aspirasi, kami persilakan disampaikan dengan santun dan tidak merusak fasilitas umum,” ujarnya.

    Ia juga mempersilakan semua pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan jalan dialog dengan dirinya, agar nantinya dijadwalkan agenda pertemuannya. “Siapapun kami layani, sehingga elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi lewat audiensi juga kami terima. Silakan menyampaikan agar nantinya diatur jadwalnya,” ujarnya.

    Ia terbuka dengan kritik dan masukan, sehingga akan diterima dengan lapang dada, bahkan pendopo juga dipersilakan dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat karena milik rakyat. Sedangkan pemanfaatannya tentu harus dijadwalkan agar tidak berbarengan dengan agenda lainnya.

    Karangan bunga yang berdatangan dari berbagai elemen masyarakat, baik pengusaha maupun tokoh masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan juga memberikan ajakan agar masyarakat ikut menjaga Kota Kudus tetap aman dan damai serta jangan mau diprovokasi maupun diadu domba.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.