Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Hoaks! PBB resmi bubarkan DPR RI

    Hoaks! PBB resmi bubarkan DPR RI

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah video di TikTok menarasikan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang darurat dan resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Dalam narasi video, Indonesia disebut gagal menjadi negara demokrasi, sementara tim audit PBB menuduh 575 anggota DPR melakukan korupsi sehingga DPR dianggap ilegal karena merampok uang rakyat.

    Bahkan disebutkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2025, tim PBB mendarat di Jakarta, menyegel gedung DPR, serta menyatakan rakyat terbebas setelah DPR dibubarkan.

    Berikut narasi dalam video tersebut:

    “What If PBB akhirnya turun tangan bubarkan DPR. Demo Indonesia sampai bikin dunia internasional geram. Media asing syok, pasalnya DPR Indonesia gaji 100 juta sementara rakyat kelaparan. BBC, CNN, Aljazirah soroti ketidakadilan yang brutal ini. Dewan keamanan PBB gelar sidang darurat resolusi 2025. Indonesia dinilai gagal menjadi negara demokrasi. Rakyat butuh intervensi kemanusiaan. Tim PBB mendarat di Jakarta, audit keuangan negara dimulai. DPR dinyatakan illegal karena merampok uang rakyat secara sistematis, plot twist dunia, PBB resmi bubarkan DPR Indonesia, 575 anggota dinyatakan korup, gedung DPR tersegel, rakyat akhirnya terbebas…..”

    Video tersebut juga ditambahkan keterangan:
    “PBB ahirnya bergerak resmi bubarkan DPR karna di ketahwi melakukan korupsi berjamah lbih, lbih dari sratus orang di nyatakan korup…”

    Namun, benarkah PBB resmi bubarkan DPR RI?

    Unggahan yang menarasikan PBB resmi bubarkan DPR RI. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (TikTok)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut tidak benar. Tidak ada pernyataan resmi dari laman PBB ataupun media kredibel mengenai informasi tersebut.

    PBB merupakan organisasi internasional yang memiliki mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan global, memfasilitasi kerja sama antarnegara, serta melindungi hak asasi manusia.

    PBB tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur, apalagi membubarkan, lembaga legislatif suatu negara anggota. Tindakan yang dapat dilakukan PBB terbatas pada pemberian rekomendasi, sanksi, atau resolusi, khususnya dalam kasus pelanggaran berat seperti genosida, konflik bersenjata, atau pelanggaran hak asasi manusia.

    Klaim: PBB resmi bubarkan DPR RI

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jateng minta bupati/wali kota percepat pemulihan pascademo

    Gubernur Jateng minta bupati/wali kota percepat pemulihan pascademo

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan kepada 35 bupati/wali kota di wilayahnya untuk mempercepat upaya pemulihan pascaaksi demonstrasi yang terjadi akhir Agustus-awal September 2025.

    “Segera lakukan perbaikan. Didata dan jika nanti ada yang kurang, bisa disampaikan ke Pemerintah Provinsi. Jika memang diperlukan, dibantu,” katanya, di Semarang, Kamis.

    Hal tersebut disampaikannya usai memimpin rapat bersama pimpinan forkopimda dan 35 bupati/wali kota melalui daring.

    Ia menyebutkan setidaknya ada empat instruksi, yakni pertama adalah perbaikan bangunan atau gedung yang rusak, termasuk fasilitas umum yang dicorat-coret massa juga harus segera dibersihkan.

    Diakuinya, aksi demontrasi yang terjadi beberapa hari lalu mengakibatkan sejumlah kerusakan bangunan yang tersebar di 16 kabupaten/kota.

    Ia mencontohkan Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan untuk Pemkot Pekalongan guna perbaikan sejumlah gedung yang rusak karena menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan parah.

    Kedua, ia menginstruksikan bupati dan wali kota untuk memasifkan kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan bentuk beragam, disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah.

    Misalnya, pengajian umum maupun bazar dengan melibatkan masyarakat di sekitar kantor-kantor pemerintahan maupun fasilitas umum sehingga semakin mempererat hubungan emosional antarwarga.

    Ketiga, Luthfi juga meminta kepada bupati dan wali kota agar terus berkomunikasi dengan kapolres dan dandim setempat mengenai potensi kerawanan hingga penanganannya untuk memastikan wilayah masing-masing tetap kondusif.

    Keempat, mantan Kapolda Jateng itu meminta kepala daerah agar berkomunikasi dengan kampus yang ada di wilayah masing-masing.

    Menurut dia, Pemprov Jateng telah lebih dahulu melakukan komunikasi dengan rektor hingga BEM di perguruan tinggi yang ada di Jateng.

    Pada kesempatan itu, Luthfi juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal, serta memberikan jaminan keamanan pada investor maupun calon investor di Jateng.

    “Pelayanan pada masyarakat tidak boleh terganggu. Di sisi lain, jaminan keamanan dan ketertiban jadi daya tarik investasi. Apalagi pertumbuhan ekonomi Jateng 5,28 persen atau di atas angka nasional, tidak boleh terganggu,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto mendukung arahan dari gubernur untuk pembersihan sisa-sisa bangunan yang rusak harus cepat dilakukan.

    “Tujuannya, agar tidak menjadi tontonan warga dan menimbulkan trauma. Selain itu juga menjaga iklim investasi Jateng yang sedang tumbuh positif,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil mahasiswa dari 15 OKP hadiri dialog di Istana Jakarta

    Wakil mahasiswa dari 15 OKP hadiri dialog di Istana Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa menghadiri undangan pemerintah dan DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, untuk membahas tuntutan disuarakan dalam gelombang unjuk rasa di Senayan dalam beberapa hari terakhir.

    Terdapat 15 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang, diantaranya dari BEM Nusantara, Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul.Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga BEM Trisakti, sejak pukul 18.30 WIB.

    “Aspirasi dari masing-masing OKP yang kita serap dari aspirasi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia saat ditanya tentang aspirasi yang akan disampaikan ke pemerintah.

    Ia mengatakan bahwa kompromi yang akan disampaikan kepada pejabat di Istana seluruhnya merupakan tuntutan mahasiswa yang disampaikan di DPR RI, Senayan.

    Perwakilan dari BEM PTNU, Muhammad Raihan, menyebut akan menyuarakan beberapa aspirasi, diantaranya tentang nasib buruh honorer, dan memastikan sahabat mereka dari HMI yang kini ditahan aparat harus dibebaskan semua.

    Seluruh perwakilan mahasiswa itu diarahkan memasuki kawasan Kantor Presiden Jakarta, via pintu pilar dengan dikawal sejumlah petugas keamanan.

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan itu penting karena sebagian tuntutan mahasiswa berada di luar kewenangan legislatif sehingga perlu dibahas bersama eksekutif.

    Mahasiswa juga telah menyampaikan sejumlah tuntutan di DPR, mulai dari jaminan demokrasi dan supremasi sipil, pembentukan tim investigasi kerusuhan, penghentian fasilitas dan tunjangan DPR, hingga percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

    Hingga berita ini dikirim ke meja sunting, pertemuan masih berlangsung dan belum diketahui siapa pejabat Istana Kepresidenan, Jakarta, yang menerima kehadiran mahasiswa.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekdaprov Jatim Tinjau Dapur Umum untuk Logistik Personel Pengamanan

    Sekdaprov Jatim Tinjau Dapur Umum untuk Logistik Personel Pengamanan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono meninjau Dapur Umum Pemprov di halaman Kantor Bappeda Provinsi Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (4/9/2025). Adhy didampingi Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin.

    Dapur umum Dinsos Jatim yang juga bekerja sama dengan Tagana dan BPBD Jatim ini menyediakan 10.500 porsi dalam satu hari. Yakni, pagi 3.500 porsi, siang 3.500 porsi dan malam 3.500 porsi.

    “Pascakerusuhan demo ini, kita masih dalam kondisi siaga. Untuk menghadapi kemungkinan ada demo-demo lagi, maka diperlukan kebutuhan logistik untuk personel ya. Kita membangun dapur umum sebagai alternatif efisiensi dan bisa murah. Tiga kali makan sehari, dengan sekali masak 3.500 porsi. Total 10.500 porsi dalam sehari,” kata Adhy Karyono.

    Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono meninjau Dapur Umum Pemprov di halaman Kantor Bappeda Provinsi Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (4/9/2025).

    Kebutuhan logistik untuk personel pengamanan dari TNI/Polri dan relawan itu dikirim ke Gedung Negara Grahadi Surabaya 1.000 porsi, Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya 1.920 porsi, Kediaman Gubernur Jatim 40 porsi, Kediaman Wagub Jatim 40 porsi dan Polrestabes Surabaya 500 porsi. Jumlah masing-masing lokasi dapat berubah, namun Dapur Umum Dinsos Jatim tetap menyediakan 10.500 porsi.

    “Jika dapur umum dibutuhkan selama lebih seminggu atau dua minggu, kita masih siap. Dengan melibatkan Tim Tagana dan membangun dapur umum, itu lebih murah,” pungkasnya.

    Untuk memberikan support kepada tim dapur umum, Sekdaprov memberikan pizza kepada personel Tagana yang melayani dapur umum. Adhy juga menyempatkan buka puasa di dapur umum dengan menu ikan asin, ikan pindang, telor dadar dan bakmie serta sambal bawang. (tok/but)

  • Pemerintah pastikan merespons positif 17+8 tuntutan rakyat

    Pemerintah pastikan merespons positif 17+8 tuntutan rakyat

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah merespons positif 17+8 tuntutan rakyat. Selain itu, Yusril juga memastikan pemerintah akan menjalankan hukum dengan adil dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). (Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR targetkan RUU Kepariwisataan rampung di masa sidang ini

    Komisi VII DPR targetkan RUU Kepariwisataan rampung di masa sidang ini

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bisa rampung di masa sidang bulan ini.

    Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan bahwa saat ini RUU Kepariwisataan sudah mencapai tahap finalisasi karena pembahasan substansi perubahannya sudah selesai. Kini, tahapan pembahasan masuk ke tahap sinkronisasi melalui Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus.

    “Masa reses kalau tidak salah, tidak berubah, nanti jadwalnya itu di 2 Oktober. Jadi sebelum 2 Oktober ini sudah selesai,” kata Bane kepada ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Di tahapan akhir ini, menurut dia, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi meluruskan pasal-pasal yang masih perlu dikoreksi. Menurut dia, tahapan tersebut melibatkan ahli bahasa agar tidak ada pengguna bahasa yang salah.

    Dia menjelaskan bahwa ada sejumlah substansi perubahan yang penting dalam RUU Kepariwisataan untuk mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia. Di antaranya, kata dia, pendidikan kepariwisataan akan diatur dalam RUU tersebut agar bisa menyiapkan sumber daya manusia yang siap.

    Legislator yang membidangi urusan pariwisata, perindustrian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif itu, mengatakan bahwa pendidikan soal kepariwisataan juga akan masuk ke dalam kurikulum formal di tingkat sekolah dasar.

    Selain itu, RUU Kepariwisataan juga akan mengatur soal keselamatan di bidang pariwisata. Jangan sampai, kata dia, kecelakaan yang terjadi di destinasi wisata beberapa waktu lalu kembali terulang hingga menjadi sorotan publik.

    “Nah itu yang harus penuhi syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Jadi artinya tujuannya semata-mata demi kenyamanan, demi keamanan, dan keselamatan wisatawan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LASKAR Sindir Penunjukan Rusdi Masse di Komisi III: NasDem Sedang Menguji Kesabaran Publik

    LASKAR Sindir Penunjukan Rusdi Masse di Komisi III: NasDem Sedang Menguji Kesabaran Publik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan menilai langkah Partai NasDem menunjuk Rusdi Masse (RMS) menggantikan Ahmad Sahroni di Komisi III DPR RI sebagai manuver politik yang berani, namun juga penuh ironi.

    Ketua Umum LASKAR, Illank Rajab, menyebut keputusan ini justru memperlihatkan bagaimana NasDem tampak tidak belajar dari badai sorotan publik yang terus menghantam partainya.

    “Kalau tidak salah, dalam kasus SYL, nama RMS sempat disebut dalam persidangan terkait dugaan gratifikasi. Belum lagi, publik Sulawesi Selatan pasti masih ingat dengan sorotan keras soal kasus impor hortikultura tahun 2020, yang menyeret dua nama besar politisi NasDem, Ahmad Ali dan Rusdi Masse. Lalu, apa artinya? Seolah-olah NasDem sedang berkata: ‘biar publik gaduh, yang penting kursi tetap di tangan,” kata Illank Rajab, Kamis (4/9/2025).

    Illank menegaskan, penunjukan RMS di Komisi III sebuah komisi yang mengurusi hukum, HAM, dan keamanan adalah ironi politik yang sulit dicerna akal sehat.

    “Bukankah seharusnya Komisi III diisi oleh figur yang bersih, punya kredibilitas hukum, dan mampu menegakkan marwah lembaga? Tapi kini justru diisi sosok yang namanya tak lepas dari pusaran sorotan kasus. Ini seperti menugaskan rubah menjaga kandang ayam,” ucapnya.

    Menurutnya, publik bisa menilai bahwa NasDem sedang mempertaruhkan kredibilitasnya dengan cara yang paling ekstrem.

    “Entah ini keberanian, atau sekadar bentuk keputusasaan. Tapi satu hal jelas NasDem sedang menguji kesabaran publik. Jika partai politik ingin dianggap serius dalam agenda pemberantasan korupsi, seharusnya mereka menjauhkan figur-figur bermasalah dari ruang strategis, bukan malah mempromosikannya,” tegas Illank.

  • Sambut Kapolda Jatim, Mbak Wali Dorong Kebersamaan Wujudkan Kediri Aman

    Sambut Kapolda Jatim, Mbak Wali Dorong Kebersamaan Wujudkan Kediri Aman

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menyambut kedatangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, di Polsek Kota, Kamis (4/9/2025).

    Kunjungan kerja Kapolda Jatim ini dilakukan dalam rangka meninjau beberapa tempat yakni Polsek Kota, Satlantas Polres Kediri Kota, serta Mako Polres Kediri Kota yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan beberapa hari lalu.

    Wali Kota Kediri menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kapolda Jawa Timur yang dinilainya memberikan semangat dan dukungan bagi jajaran kepolisian di Kota Kediri. Kunjungan ini menjadi dorongan penting untuk memulihkan kondisi pasca kerusuhan beberapa hari lalu.

    Lebih lanjut, Mbak Wali berharap fasilitas kepolisian yang terdampak bisa segera pulih, serta pelayanan kepada masyarakat kembali seperti semula.

    “Serta saya juga berharap, situasi di Kota Kediri selalu kondusif, tidak terjadi lagi aksi anarkis seperti beberapa waktu lalu, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan nyaman. Mari bersama-sama jaga Kota Kediri tercinta ini,” tegasnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menyambut kedatangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, di Polsek Kota, Kamis (4/9/2025).

    Sementara itu, dalam arahannya, Kapolda Jatim menegaskan pentingnya menjaga semangat kerja di tengah dinamika yang terjadi. Ia juga mengapresiasi kinerja kepolisian bersama TNI dan _stakeholder_ lain yang telah bahu membahu menjaga keamanan di Kediri dan sekitarnya.

    “Saya datang untuk memastikan bahwa seluruh anggota tetap semangat dan baik-baik saja. Kita bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keamanan di wilayah ini. Terima kasih, rekan-rekan sudah luar biasa dalam melaksanakan tugas, bersinergi dengan TNI dan berbagai pihak lainnya. Semua merasa punya tanggung jawab terhadap keamanan, sehingga kejadian yang ada bisa ditangani dan dampaknya diminimalisir,” ungkap Kapolda Jatim.

    Lebih lanjut, Irjen Pol Nanang Avianto juga menekankan pentingnya memulihkan kondisi pascakejadian. Mulai dari perbaikan fasilitas umum hingga memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun layanan publik.

    Terakhir, Kapolda Jatim ini juga berpesan agar seluruh jajaran kepolisian terus menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan kepada masyarakat, serta bijak dalam menggunakan media sosial.

    “Mari kita guyub, bersatu, dan menjaga Kota Kediri tetap aman. Kerja keras rekan-rekan sangat luar biasa, dan sinergitas yang baik ini harus terus dipertahankan,” tegasnya.

    Turut mendampingi kunjungan tersebut, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Danbrigif 16 Wira Yudha Kolonel Inf Taufik Ismail, Kapolsek Kota Kompol Ridwan Sahara, serta Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Agung Hadi Wijanarko. [nm/but]

     

  • Hadiri Doa Bersama, Gus Qowim Tekankan Teladan Nabi untuk Jaga Kedamaian Kota Kediri

    Hadiri Doa Bersama, Gus Qowim Tekankan Teladan Nabi untuk Jaga Kedamaian Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menghadiri Doa Bersama bertajuk ‘Damai Negeriku, Jaga Kediri, Jaga Jawa Timur dan Jaga Indonesia’. Acara berlangsung di SMA Negeri 1 Kediri, Kamis (04/09/2025). Dengan khidmat, seluruh siswa-siswi dan tamu undangan mengikuti doa bersama.

    Gus Qowim mengungkapkan di tengah situasi saat ini, semua pihak harus turut menjaga keamanan dan ketentraman di Kota Kediri. Dimana hal itu adalah fondasi untuk Kota Kediri menjadi kota yang nyaman ditinggali. Apa yang terjadi beberapa hari lalu, menimbulkan banyak kerugian. Tidak hanya materi namun juga mental.

    “Beberapa hari lalu terjadi peristiwa yang memprihatinkan dan menimbulkan banyak kerugian. Semoga melalui acara ini kita semua semakin solid dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketentraman Kota Kediri,” ungkapnya.

    Bertepatan dengan Rabiul Awal, Gus Qowim mengajak seluruh pihak termasuk pelajar untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pesan dari Nabi Muhammad SAW harus dijadikan rujukan ataupun pegangan dalam situasi saat ini. Yakni, untuk tidak menyakiti atau mendzolimi diri sendiri dan orang lain.

    “Di momen ini mari kita semua meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita harus menengok apakah selama ini kita sudah meneladani,” ujarnya.

    Kepala Cabang Dinas Pendidikan Adi Prayitno menjelaskan kegiatan ini merupakan pemantapan nilai sehari-hari di sekolah. Yakni menanamkan dan menumbuhkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Lalu setiap hari pengetahuan kognitifnya terus digali oleh guru. Sehingga menjadi manusia yang cerdas.

    “Hari ini menurut data yang melaksanakan doa bersama saya hitung 77.000 dari sekolah-sekolah Kediri. Dari unsur siswa 73.000 dan guru 4.000. Mari kita semua berdoa bersungguh-sungguh agar kota ini selalu damai,” jelasnya.

    Turut hadir, Plt Kepala SMAN 1 Kota Kediri Arif Syah Putra, jajaran Cabang Dinas Pendidikan, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • DPRD Sampang Telusuri Dugaan Penyelewengan Bantuan Beras

    DPRD Sampang Telusuri Dugaan Penyelewengan Bantuan Beras

    Sampang (beritajatim.com) – Dugaan penyelewengan bantuan beras di Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, yang sempat ramai di media sosial dalam beberapa hari terakhir, kini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

    Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohammad Salim menyatakan, pihaknya akan turun tangan langsung untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Saat ini, DPRD akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

    “Jika dugaan tersebut terbukti benar, kami pastikan akan menindak tegas sesuai dengan kewenangan kami selaku wakil rakyat,” terangnya, Kamis (4/9/2025).

    Meski demikian, ia menekankan bahwa pihaknya tidak bisa gegabah dalam mengambil tindakan. Semua harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

    “Tapi sebelumnya kami akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada semua pihak yang terlibat,” imbuhnya.

    Soalnya, ada beberapa kemungkinan bantuan bisa belum tersalurkan atau disebabkan oleh kendala teknis di tingkat desa, bukan semata-mata karena adanya penyelewengan.

    “Bisa jadi karena keterlambatan atau tidak sampainya bantuan tersebut disebabkan oleh kendala administratif atau teknis dari pihak desa,” ujarnya.

    Sekadar diketahui, berdasarkan data di lapangan, sebanyak 526 orang tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Beras (PBP).

    Namun, muncul dugaan bahwa tidak semua penerima mendapatkan bantuan beras. Diperkirakan sekitar 10 warga tidak menerima haknya sesuai yang tercantum dalam daftar. [sar/but]