Jember (beritajatim.com) – Saat kerusuhan merambah sejumlah kota di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, dan Kediri, Kabupaten Jember justru aman dan kondusif. Bupati Muhammad Fawait sempat mengajak dialog sejumlah organisasi kemahasiswaan.
“Alhamdulillah, sampai hari ini Jember masih dalam keadaan yang sangat kondusif. Tentu keadaan kondusif ini bukan kerja seorang saja, tapi karena peran dari semua pihak di Kabupaten Jember,” kata Fawait, Jumat (5/9/2025).
Kondusivitas di Jember, menurut Fawait, tak lepas dari antara lain peran mahasiswa, pengemudi ojek online, TNI Polri, pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. “Tentu ke depan kami akan terus berusaha menjaga supaya Jember tetap adem, tetap tetap kondusif,” katanya.
Menurut Fawait, Jember saat ini sedang mengatasi persoalan kemiskinan. “Kita tahu hari ini Jember tertinggi kemiskinan ekstremnya se-Jawa Timur,” katanya.
“Kemudian investasi kita tahun-tahun kemarin sempat terkoreksi sampai terparah itu turun 51 persen sekian. Kemudian pariwisata kita sepuluh tahun terakhir ini babak belur, sehingga hari ini Jember sedang berikhtiar untuk bisa bangkit kembali,” kata Fawait.
Dengan suasana kondusif, Fawait yakin Jember akan semakin maju. “Angka kemiskinannya harus turun. Investasi harus kembali menggeliat di Jember. Pariwisata juga harus menggeliat,” katanya.
Fawait juga mengimbau seluruh aparat birokrasi untuk menjaga perasaan masyarakat. “Saya ke mana-mana ketika berdinas, memakai Avanza. Di Jember kami memakai baju-baju lokal, merek lokal,” katanya.
Fawait ingin menjaga perasaan masyarakat Jember melalui tindakan dan keteladanan, terutama perasaan warga yang masih berada di garis kemiskinan.
“Bukan tidak boleh kita memakai barang yang bagus, yang mewah. Tetapi selama Jember angka kemiskinannya, terutama miskin ekstrem, masih tinggi, saya pikir tidak pas ketika bertemu rakyat Jember, kita memakai baju dan lain sebagainya yang glamor,” katanya.
Fawait membenarkan, kehidupan pejabat Pemerintah Kabupaten Jember berkecukupan. “Tapi saya bilang juga ke mereka, selama menjadi pejabat publik, maka selama itu pula kita harus peka terhadap apa yang dirasakan rakyat, terutama rakyat yang masih ada di garis kemiskinan apalagi miskin ekstrem,” katanya.
Seluruh pejabat Pemkab Jember, kata Fawait, harus menjaga sikap. “Dimulai dari berpenampilan yang bisa peka terhadap masyarakat Kabupaten Jember. Pelayanan publik harus ditingkatkan di Kabupaten Jember,” katanya.
Bupati Fawait Dikritisi Mahasiswa
Menjaga situasi tetap kondusif, Fawait berjanji akan terus berkomunikasi dengan semua elemen di Jember. Salah satu upaya yang sudah dilakukannya adalah mengundang pengurus sejumlah organisasi mahasiswa ekstra kampus di Hotel Rembangan, Minggu (31/8.2025).
Dalam kesempatan itu, menurut Ahmad Ridwan, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember, yang hadir dalam pertemuan itu, Bupati Fawait menjelaskan program Pemkab Jember seperti beasiswa, fasilitas kesehatan Universal Health Coverage, dan pengaktifan kembali bandara.
Ridwan memilih tidak menanggapi paparan program Pemkab Jember tersebut. “Kami menyatakan forum malam itu tidak pas diadakan, mengingat kondisi bangsa masih memanas. Masyarakat dan mahasiswa masih dalam suasana duka dan marah kepada para pejabat dan aparat,” katanya.
Ridwan tidak tidak ingin pertemuan itu dibingkai sebagai aliansi kedekatan HMI dengan pemerintah. “Saya juga bilang agar Pemkab Jember tidak membuat konten kegiatan itu di media, agar tidak memunculkan framing dan memecah aliansi (mahasiswa),” katanya.
“Meski yang hadir saat itu juga masih banyak membahas program Pemkab Jember, tapi di akhir acara, closing statement dari Forkompimda mengatensi apa yang HMI sampaikan, bahwa boleh aksi tapi tetap menjaga kondusifitas dan tidak anarkis,” kata Ridwan.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memilih tidak memenuhi undangan ‘Ngopi Bareng Gus Bupati’ dari Bupati Fawait.
Ketua PMII Cabang Jember Ahmad Fathu Fikron Musthofa memilih tidak datang untuk menjaga etika dan tak ingin ada prasangka. “Di tengah ketengangan negara ini, kami tidak ingin memicu konflik yang semakin memanas. Tidak hanya represi aparat, tapi arus informasi yang tidak dapat dibendung, yang entah benar atau tidaknya, juga menjadi pemicu memanasnya kondisi yang terjadi akhir-akhir ini,” katanya.
Sementara itu Ketua DPC GMNI Jember Abdul Aziz Al Fazri mengatakan, penolakan itu wujud konsistensi perjuangan kami yang selalu berpihak kepada rakyat.
“Kami menilai, agenda semacam itu dikhawatirkan hanya menjadi ruang seremonial yang berpotensi membungkam kemurnian gerakan mahasiswa dan rakyat,” kata Aziz.
GMNI menegaskan, perjuangan tidak boleh dikooptasi oleh kepentingan kekuasaan atau diarahkan sekadar menjadi legitimasi formal belaka. “Kami tidak akan terjebak pada ruang-ruang pencitraan, melainkan akan terus konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat melalui gerakan kritis, progresif, dan berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Aziz. [wir]
