Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • DPR jawab Tuntutan 17+8 dengan keluarkan enam poin keputusan

    DPR jawab Tuntutan 17+8 dengan keluarkan enam poin keputusan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjawab Tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh berbagai kalangan dengan mengeluarkan enam poin keputusan yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi partai politik di DPR RI.

    Jawaban itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa respons itu sebagai bentuk transparansi DPR untuk mengevaluasi secara total.

    “Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025,” kata Dasco.

    Poin yang pertama, yakni DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

    Lalu yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undang kenegaraan.

    Ketiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan.

    “Ada listrik dan biaya jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” katanya.

    Poin keempat, Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

    Kemudian poin yang kelima, Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa Anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dimaksud.

    Lalu terakhir poin yang keenam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

    “Ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal,” kata Dasco.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi II DPR : Pemerintah tinjau ulang soal pemangkasan TKD

    Ketua Komisi II DPR : Pemerintah tinjau ulang soal pemangkasan TKD

    Kami pun sudah minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau ulang rencana pemangkasan dana TKD tersebut

    Tanjungpinang (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan Pemerintah Pusat perlu meninjau ulang terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) di dalam Rancangan APBN tahun anggaran 2026.

    “Kami pun sudah minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau ulang rencana pemangkasan dana TKD tersebut,” kata Rifqinizamy saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.

    Ia menyebut kebijakan pemangkasan TKD 2026 belum final, karena masih dalam proses pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) nota keuangan Rancangan APBN 2026, oleh DPR dan Pemerintah Pusat.

    Menurutnya Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan lagi pemangkasan TKD, mengingat terdapat dinamika sejumlah daerah dengan kapasitas fiskal rendah, masih sangat bergantung dengan dana transfer pusat.

    “Kalau TKD dipangkas, tentu nafas ekonomi di daerah semakin sulit,” ujarnya.

    Selain peninjauan ulang, lanjut dia, Komisi II DPR turut menyarankan Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan dana transfer ke daerah melalui program-program strategis nasional.

    Ia mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang selama ini anggarannya dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) RI, sebaiknya uang itu ditransfer dan dikelola masing-masing pemerintah kabupaten/kota, namun SOP pelaksanaannya tetap diatur dan diawasi langsung pusat.

    “Termasuk program sekolah garuda maupun sekolah rakyat. Uangnya ditransfer saja ke pemerintah daerah, sehingga daerah tak hanya sebagai tempat pelaksanaan, tapi jadi pelaku supaya sirkulasi ekonomi di daerah lebih hidup,” katanya pula.

    Sementara, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengakui pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota setempat mayoritas masih bergantung dengan dana transfer pusat untuk menopang pembangunan dan perekonomian masyarakat.

    Ia tak menampik rencana pemangkasan TKD 2026 akan berdampak pada kegiatan pembangunan infrastruktur daerah, apalagi kondisi geografis di Kepri yang terdiri dari ribuan gugusan pulau, membutuhkan kapasitas fiskal yang besar. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tak akan cukup.

    “Tapi, mudah-mudahan dengan adanya program Pak Presiden Prabowo, seperti MBG hingga Koperasi Merah Putih, dana pusat masih tetap mengalir ke daerah,” ucap Nyanyang.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Piknik ala Unpad dan tuntutan 17+8 aliansi masyarakat sipil

    Piknik ala Unpad dan tuntutan 17+8 aliansi masyarakat sipil

    Jakarta (ANTARA) – Aliansi Masyarakat Sipil beserta sejumlah elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kembali menggelar unjuk rasa di depan halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat.

    Aksi damai yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB itu berlangsung santai saat masing-masing perwakilan menyampaikan aspirasinya.

    Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya, aksi kali ini dikemas dalam suasana hangat, penuh canda tawa, sembari tak lupa menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada polisi serta DPR.

    BEM Unpad yang menginisiasi aksi kali ini menyuarakan tuntutan lewat aksi “Piknik”. Para mahasiswa menjadikan aksi mereka seolah tengah piknik di depan Kompleks Parlemen untuk membuktikan bahwa gedung itu adalah ruang aman bagi rakyat.

    Adapun tuntutan 17+8 yang mereka bawa merupakan rangkuman atas berbagai desakan yang beredar di media sosial sejak gelombang demonstrasi pada Kamis, 28 Agustus 2025.

    Pemerintah diberi batas waktu hingga 5 September 2025 untuk memenuhi 17 poin tuntutan jangka pendek. Sementara itu, untuk delapan poin tuntutan lain, pemerintah diberi waktu satu tahun.

    Menariknya, unjuk rasa kali ini juga diwarnai beragam aksi yang mengundang riuh. Ada yang menggelar lapak buku, ada yang bermain ular-ularan, permainan tradisional, penampilan musik, dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama.

    Hal unik lainnya jtampak pada pakaian yang dikenakan massa aksi. Mereka serempak menggunakan pakaian berwarna merah muda atau yang sekarang dikenal sebagai brave pink dan warna hijau muda atau hero green.

    Warna-warna tersebut melambangkan bentuk protes atas aksi yang terjadi beberapa hari ke belakang.

    Mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Sipil ingin menunjukkan bahwa aspirasi bisa disuarakan dengan cara bersenang-senang, serta menghilangkan rasa takut dan trauma di benak masyarakat.

    Badru

    Pemandangan menarik juga terlihat ketika bocah yang viral di media sosial, Badru, datang ke lokasi aksi. Dia tidak hanya duduk dalam satu barisan massa, tapi ikut serta menyuarakan tuntutan.

    Bahkan dalam satu kesempatan, ia maju dan menari ketika BEM Unpad mulai menyanyi untuk menambah riuh aksi. Badru juga memimpin saat mereka nyanyikan lagu band Wali berjudul Tobat Maksiat.

    Aksi Badru itu menyulut kelompok demonstran lain untuk turut bernyanyi bersama. Penampilan Badru ditutup lewat lagu perjuangan Buruh Tani yang biasa menjadi anthem aksi massa.

    Kehadiran Badru dalam aksi unjuk rasa bukanlah kali pertama. Beberapa kali ia sempat tersorot kamera ikut dalam sejumlah aksi di Jakarta. Bahkan, ketika demonstrasi ricuh pada 25 Agustus 2025, Badru juga menjadi korban.

    Bocah viral, Muhammad Badru, menari di sela-sela unjuk rasa di halaman depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025). ANTARA/Asep Firmansyah

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapuspen: Massa yang berbuat anarkis sudah terlatih dan terorganisasi

    Kapuspen: Massa yang berbuat anarkis sudah terlatih dan terorganisasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengemukakan kelompok massa yang bertindak anarkis saat demonstrasi beberapa hari lalu terlihat cukup terlatih dan terorganisasi.

    Hal tersebut dikatakan Freddy untuk merespons pertanyaan soal banyaknya masyarakat yang menduga aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum dilakukan orang yang sangat profesional karena terkesan rapih.

    “Memang kalau kita amati untuk polanya terlihat terorganisasi dan terlatih ya,” kata Freddy saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat.

    Walau demikian, Freddy tidak mau menduga siapa pihak-pihak yang melatih aktor perusuh dan pelaku perusakan di tengah aksi demonstrasi beberapa hari lalu.

    Kapuspen juga tidak mau berspekulasi siapa pihak yang menggerakkan massa hingga akhirnya tercipta situasi anarkis.

    Ia mengatakan bahwa TNI hanya fokus memperbaiki dan memperkuat sistem pengamanan agar peristiwa pembakaran fasilitas umum saat demonstrasi tidak terjadi lagi.

    Dengan perbaikan tersebut, TNI diharapkan semakin siap dalam mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Freddy menambahkan bahwa TNI juga akan terbuka dan menerima kritik masyarakat demi memperbaiki upayanya dalam menjaga stabilitas keamanan saat demonstrasi berlangsung.

    “Kita terbuka bagi pengamat-pengamat yang memberikan sebuah masukan bagi kami untuk berbenah mengevaluasi diri juga agar kita lebih cermat, lebih antisipasi kemudian lebih siap dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan,” jelas Freddy.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru Besar UI Prof. Yon Machmudi Apresiasi Bupati Jombang Warsubi dalam Menurunkan PBB-P2

    Guru Besar UI Prof. Yon Machmudi Apresiasi Bupati Jombang Warsubi dalam Menurunkan PBB-P2

    Jombang (beritajatim.com) – Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Yon Machmudi, memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Jombang, Warsubi, atas kebijakan responsifnya menurunkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

    Menurut Prof. Yon, langkah ini berhasil meredakan keresahan masyarakat sekaligus menciptakan keharmonisan sosial yang sangat dibutuhkan di tengah situasi ekonomi yang menantang.

    “Alhamdulillah, kondisi nasional kini semakin tenang. Langkah cerdas Bupati Warsubi dalam merespons keresahan masyarakat, dengan menurunkan PBB dan turun langsung ke lapangan, membuktikan bahwa pemimpin proaktif bisa menjaga keharmonisan social,” kata Prof. Yon ketika dihubungi, Jumat (5/9/2025).

    PBB Turun Drastis, Warga Merasa Lega

    Keputusan Pemkab Jombang untuk menurunkan besaran PBB-P2 pada tahun 2026, setelah melalui pendataan massal yang tuntas pada November 2024, ternyata membuahkan hasil yang positif. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang lebih realistis menggantikan nilai lama yang menyebabkan lonjakan tarif yang sangat tinggi.

    Dampaknya, tarif PBB-P2 2026 dipatok kembali pada level 2022 dan mengalami penurunan sekitar 34% dibandingkan dengan tarif tahun 2025.

    Warga pun menyambut antusias keputusan tersebut. Proses pengajuan keringanan pajak yang cepat, hanya sekitar 10 menit, sangat memudahkan wajib pajak. Kebijakan ini berhasil meredam potensi keresahan publik yang sempat mencuat seiring lonjakan PBB-P2 yang menyebabkan aksi protes simbolik, seperti pembayaran dengan uang koin.

    Utamakan Hidup Sederhana sebagai Solusi Antikekhawatiran

    Dalam kesempatan tersebut, Prof. Yon Machmudi juga menyoroti pentingnya gaya hidup sederhana oleh aparat pemerintah sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi kecemburuan sosial.

    “Pemerintah dan tokoh publik wajib menampilkan keteladanan: hidup sederhana, tidak berlebihan. Ini bukan soal kepopuleran, melainkan menjaga ketenangan, karena sering kali ketimpangan dan penampilan kontras jadi penyulut kecemburuan rakyat bawah,” tambahnya.

    Simbol Keadilan Pajak dan Kepemimpinan Dekat Rakyat

    Prof. Yon menilai keberhasilan Pemkab Jombang dalam mengelola kebijakan pajak ini sebagai bentuk nyata dari kedaulatan ekonomi rakyat. Ia menekankan bahwa kebijakan yang adil dalam hal pajak bukan hanya bisa diungkapkan melalui slogan-slogan kampanye, tetapi harus dilaksanakan dengan langkah-langkah konkret yang mendekatkan pemerintah dengan rakyat.

    “Ketika pemerintah mau mendekati rakyat dan mendengar suara mereka, konflik sosial bisa diredam. Bahkan ketika PBB naik drastis, pendekatan responsif dan kebijakan penyesuaian memberi ruang kontrol agar ketidakpuasan tidak berujung demonstrasi massa,” ujar Prof. Yon.

    Prof. Yon berharap kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Warsubi dapat menjadi rujukan bagi pemerintahan lainnya di Indonesia. “Pajak harus dipahami bukan sebagai pungutan, melainkan instrumen kesejahteraan. Pejabat publik harus selalu tampil sebagai pelayan, bukan penguasa. Karena ketika rakyat dekat dengan pemimpinnya, konflik pun tidak mudah tumbuh,” tutupnya. [suf]

  • Golkar: Dualisme SOKSI berakhir setelah kubu Misbakhun diakui Kemenkum

    Golkar: Dualisme SOKSI berakhir setelah kubu Misbakhun diakui Kemenkum

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menegaskan bahwa dualisme organisasi sayap Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) telah berakhir setelah kubu Mukhamad Misbakhun sebagai Ketua Umum SOKSI hasil Musyawarah Nasional pada Mei 2025 diakui Kementerian Hukum.

    Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan DPP Partai Golkar Fahd Elfouz Arafiq pun mengucapkan selamat kepada Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI di bawah kepemimpinan Misbakhun.

    “Kami memberikan selamat dan penghargaan kepada jajaran Depinas SOKSI yang baru mendapatkan pengesahan dari Kemenkum,” kata Fahd di Jakarta, Jumat.

    Sikap resmi Partai Golkar itu mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Nomor AHU-0001556.AH.01.08.TAHUN 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan SOKSI.

    SK tersebut ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Kemenkum Widodo atas nama Menteri Hukum RI pada 2 September 2025.

    Fahd menegaskan SK Kemenkum itu menutup pihak lain yang berupaya mengklaim sebagai pengurus sah SOKSI. Oleh karena itu, DPP Golkar tidak akan mengakui kepengurusan SOKSI selain kubu Misbakhun.

    Dengan sikap itu, dia mengatakan Golkar mengakui hanya ada satu SOKSI yang diakui sebagai pilar historis sekaligus pendiri partai berlambang beringin tersebut.

    “SK ini menegaskan bahwa SOKSI di bawah kepemimpinan Mukhamad Misbakhun adalah satu-satunya ormas sah pendiri Partai Golkar,” katanya.

    Dia pun menyatakan bahwa legitimasi atas Depinas SOKSI hanya melekat pada kepengurusan yang sudah mendapat pengesahan resmi dari negara.

    DPP Partai Golkar juga mengharapkan SOKSI di bawah kepemimpinan Misbakhun segera meningkatkan konsolidasi organisasi dan memperkuat kaderisasi.

    “Golkar meyakini, bersama SOKSI yang sah, kami akan memperkuat posisi sebagai partai besar, modern, dan relevan dengan tantangan bangsa,” katanya.

    Sebelumnya, SOKSI terpecah menjadi dua kubu kepengurusan, SOKSI pimpinan Ali Wongso Sinaga dan SOKSI pimpinan Ahmadi Noor Supit.

    SOKSI kubu Ahmadi menggelar Munas XII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Mei 2025. Munas itu secara aklamasi memilih Misbakhun menjadi pengganti Ahmadi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seleksi Terbuka Jabatan Sekda Bojonegoro Resmi Dimulai

    Seleksi Terbuka Jabatan Sekda Bojonegoro Resmi Dimulai

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro yang kosong sejak September 2024 akhirnya mulai dilelang. Panitia seleksi (Pansel) secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran melalui laman Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.

    Pengumuman itu tertuang dalam Nomor: 012/Pansel-JPTP-Sekda/BJN/2025 tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Bojonegoro tahun 2025. Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Pansel, Indah Wahyuni.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPP Bojonegoro, Achmad Gunawan, menjelaskan bahwa masa pendaftaran seleksi Sekda Bojonegoro dibuka mulai 4 September hingga 18 September 2025 atau selama 15 hari kerja.

    “Pendaftaran kami buka selama 15 hari. ASN yang berminat dipersilakan segera melengkapi dokumen persyaratan,” terang Gunawan yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Bojonegoro, Jumat (5/9/2025).

    Setelah berkas pendaftar dikumpulkan, tahap berikutnya adalah seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak. Hasil seleksi administrasi dijadwalkan akan diumumkan pada 22 September 2025.

    Gunawan menegaskan, lelang jabatan ini terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. [lus/but]

  • Koalisi Serikat Akar Tani Jember Desak Transparansi Data dan Peta LP2B

    Koalisi Serikat Akar Tani Jember Desak Transparansi Data dan Peta LP2B

    Jember (beritajatim.com) – Koalisi Serikat Akar Tani Jember mendesak transparansi data dan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Mereka mendesak ketegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    LP2B adalah lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan agar menghasilkan pangan pokok, untuk menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. LP2B bertujuan mencegah alih fungsi lahan pertanian yang produktif menjadi non-pertanian, seperti perumahan atau industri.

    Desakan ini tak lepas dari perbedaan data soal LP2B menimbulkan pertanyaan besar. “Mengapa terjadi fluktuasi data yang begitu signifikan? Apakah ada lahan yang dicabut status perlindungannya, lalu dikembalikan lagi? Publik berhak tahu,” kata Deviana Rizka Ramadani, Ketua Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Kawula Nusantara, Jumat (5/9/202).

    Surat Keputusan Nomor 100.3.3.2/235/1.12/2025 tertanggal 6 Agustus 2025 yang ditandatangani Bupati Muhammad Fawait dan dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Jember, Kamis (14/8/2025), menyebutkan dengan jelas, bahwa LP2B di Kecamatan Sumbersari dan Kaliwates dinyatakan nol pada 2025.

    SK Nomor 100 itu sendiri tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/472/1.12/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    Namun belakangan saat konferensi pers Pro Guse, di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jalan Sudarman, Kamis (28/8/2025), Bupati Fawait mengatakan, ada kenaikan luas LP2B sebesar 327 hektare di Kabupaten Jember. Bahkan penambahan 125,53 hektare di antaranya berada di tiga kecamatan kota.

    “Sebagai warga negara, kami berhak mendapatkan informasi yang akurat, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik. Keterbukaan data LP28 bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga vital bagi kami untuk ikut mengawasi dan mencegah hilangnya lahan pertanian secara ilegal,” kata Rizka.

    Rizka menegaskan, dengan terbukanya peta lokasi dan data detail luasan LP2B yang telah ditetapkan secara transparan, masyarakat dapat ikut mengawasi. “Kami juga meminta penjelasan secara rinci alasan di balik fluktuasi data LP2B yang membingungkan dari tahun ke tahun,” katanya.

    Rizka sudah mengajukan data dan informasi kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Dinas Cipta Karya pada Mei dan Juni 2025. “Kedua surat ini tidak mendapat respons yang baik, karena tidak ada jawaban bantuan apapun,” katanya.

    Rico Nurfiansyah Ali, aktivis Koalisi Serikat Akar Tani Jember, menyatakan tidak ingin membuat kegaduhan. “Seharusnya ayo dong dibuka datanya. Transparansi. Karena kepastian hukum itu penting bagi masyarakat, bagi investor, kalau mau investasi supaya jelas, Bagi kepolisian mau menindak juga jelas,” katanya. [wir]

  • PUDAM Banyuwangi Siapkan Suplai Air Bersih Jelang Puncak Musim Kering

    PUDAM Banyuwangi Siapkan Suplai Air Bersih Jelang Puncak Musim Kering

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menjelang puncak musim kering, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk membantu daerah yang rawan mengalami kekeringan dan membutuhkan suplai air bersih.

    PUDAM Banyuwangi telah berkoordinasi dengan BPDB Banyuwangi berupaya memastikan tidak ada wilayah yang kekurangan air bersih.

    Direktur Utama PUDAM Banyuwangi, Abd. Rahman mengatakan, PUDAM secara rutin melakukan koordinasi dengan BPBD Banyuwangi. Jika sewaktu-waktu diperlukan PUDAM Banyuwangi siap mendistribusikan air bersih sesuai kebutuhan.

    “Seluruh Kantor Cabang kami siap menyuplai air bersih,” jelasnya, Jumat (5/9/2025).

    Selain kantor utama, PUDAM Banyuwangi memiliki lima cabang yang tersebar dari wilayah Banyuwangi utara, selatan hingga barat. Masing-masing Cabang Wongsorejo, Rogojampi, Muncar, Genteng dan Tegaldlimo telah menyiapkan suplai air bersih bagi wilayah yang membutuhkan bisa disesuaikan dengan kantor cabang terdekat.

    Sedangkan untuk menyuplai air bersih ini, PUDAM Banyuwangi menggunakan truk tangki berkapasitas 5 ribu liter.

    “Kami juga menempatkan tandon di lokasi yang akan disuplai air bersih, sehingga warga bisa mengambil air dari tandon. Kami juga menyuplai ke rumah-rumah warga,” terangnya.

    Jumlah tandon yang tersedia cukup banyak. Selain milik PUDAM, BPBD Banyuwangi juga memilik banyak tandon untuk ditempatkan di lokasi yang kekurangan air bersih.

    Dia menyebut, masyarakat yang mengalami kendala air bersih juga bisa meminta bantuan air bersih ke PUDAM secara langsung. Permintaan bantuan air bersih ini bisa dilakukan melalui saluran telpon, WA, Instagram, WEB PUDAM Banyuwangi atau bisa datang langsung ke PUDAM Banyuwangi.

    “Prinsipnya kami siap membantu masyarakat yang mengalami kendala air bersih,” tegasnya.

    Selain membantu wilayah yang kekurangan air bersih, PUDAM Banyuwangi juga men-support air bersih untuk seluruh event Banyuwangi Festival. Mulai untuk kebutuhan mobile toilet hingga musala.

    “Kami suplai air bersihnya untuk berbagai kebutuhan selama event berlangsung,” pungkasnya. [ayu/but]

     

  • TNI bantah lima informasi viral yang menyebut TNI terlibat aksi demo

    TNI bantah lima informasi viral yang menyebut TNI terlibat aksi demo

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membantah lima informasi yang menyebutkan anggota TNI terlibat dalam aksi demonstrasi berujung anarkis beberapa waktu lalu.

    “Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoaks,” kata Freddy saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

    Freddy menjelaskan, berita hoaks pertama yang dibantah yakni anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) yakni Mayor SS yang dituduh jadi peserta aksi demo di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

    Freddy menjelaskan, SS hanya menjalankan tugasnya mencari informasi tentang aksi demonstrasi.

    Berita hoaks ke dua yakni viralnya video yang menunjukkan seorang anggota TNI Pratu Handika Novaldo ditahan oleh polisi karena dituduh terlibat aksi demonstrasi di Sumatera Selatan, Minggu (31/8)

    Freddy membantah keterlibatan Handika dalam aksi demo karena prajuritnya itu ditangkap saat sedang ingin mencari makan dan ingin membeli bensin di pom bensin dekat area demonstran.

    Selanjutnya, Freddy membantah berita hoaks tentang seorang pria yang mengaku anggota TNI bernama Fajri Buhang di Sumatera Utara, Senin (1/9).

    Menurut Freddy, petugas polisi sempat menangkap Fajri saat aksi demo berlangsung. Ketika diperiksa, Fajri mengaku sebagai anggota TNI namun tidak bisa menyebutkan asal satuan kartu tanda anggota.

    “Dengan demikian, dipastikan pria tersebut bukanlah anggota TNI melainkan warga sipil yang berprofesi di bidang transportasi,” jelas Freddy.

    Berita hoaks selanjutnya datang dari Ternate yakni seorang demonstran bernama Pascal Mamangkey ditangkap dan dituduh sebagai anggota TNI yang memprovokasi aksi anarkis, Senin (1/9). Setelah ditelusuri, lanjut Freddy, Pascal hanyalah seorang pelajar berusia 16 tahun yang mengaku sebagai anggota TNI.

    Terakhir yakni informasi hoaks tentang seorang demonstran yang mengaku disuruh anak seorang TNI untuk menyerang Mako Brimob Cikeas. Saat ditelusuri petugas, pria tersebut ternyata hanya mengaku – ngaku disuruh anggota TNI agar bisa lolos dari pemeriksaan petugas.

    Freddy melanjutkan, dirinya sangat menyayangkan berita tersebut viral media sosial dan berhasil membentuk opini masyarakat bahwa TNI merupakan dalang dari kerusuhan.

    Dengan adanya jumpa pers ini, diharapkan masyarakat bisa teredukasi dan tidak lagi termakan lima berita hoaks tersebut.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.