Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan sejumlah langkah sebagai respons terhadap tuntutan rakyat yang disampaikan dalam demonstrasi besar-besaran sejak akhir Agustus 2025, seperti berikut.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA – DPR RI sepakat untuk menghentikan gaji beserta tunjangan bagi anggota parlemen yang telah dinonaktifkan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (5/9), menyebut bahwa keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terhadap anggota terkait. (Cahya Sari/Anggah/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA – DPR RI pada Jumat (5/9), resmi mengumumkan kesepakatan gaji dan tunjangan terbaru anggota parlemen sebesar Rp65.595.730 per bulan. Angka tersebut didapatkan usai pemangkasan sejumlah tunjangan, termasuk menghapus tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan.
(Cahya Sari/Anggah/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melepas keberangkatan bantuan logistik untuk warga Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Bantuan dikirim menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Surabaya 591 dari Dermaga Semampir Baru Koarmada II Surabaya, Jumat (5/9/2025).
“Ini akan diberangkatkan KRI Surabaya 591. Kali ini akan membawa berbagai bantuan untuk saudara kita di Bawean,” kata Khofifah saat pelepasan bantuan.
Khofifah menegaskan, kehadiran pemerintah melalui pengiriman bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Jatim untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Terlebih saat akses logistik terganggu.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk memberikan penjangkauan bagi masyarakat agar kebutuhan logistik mereka bisa terpenuhi,” imbuhnya.
Bantuan yang diberangkatkan cukup lengkap, mulai dari 10 ton beras Bulog, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur, 5.000 paket sembako, 1 ton gula, 750 kg daging ayam, 487 kardus air mineral, 100 kotak biskuit, 100 kotak susu, 100 botol madu, serta 50 tabung gas ukuran 12kg.
Selain itu, turut dikirim bawang merah 100 kg, bawang putih 100 kg, cabai merah besar 50 kg, cabai rawit 50 kg, 750 kg ayam frozen serta mobil cold storage untuk menjaga kualitas bahan pangan segar.
Bantuan ini dikirim lantaran warga Pulau Bawean tengah menghadapi lonjakan harga bahan pokok yang signifikan akibat terganggunya distribusi logistik. Di sana, lanjutnya, harga daging ayam mencapai Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram, sementara telur ayam dijual hingga Rp60 ribu per kilogram.
“Bisa dibayangkan hampir semingguan suplai logistik sangat berkurang karena tingginya gelombang laut sehingga kapal barang tidak bisa beroperasi,” kata Khofifah.
Gubernur Jatim Khofifah melambaikan tangan
“Kita membawa mobil cold storage, kemudian kita juga bawa LPG 12 kg. Kita juga bawa beras 10 ton, tapi juga bawa beras yang di dalam paket sembako, ada 5.000 paket. Serta, berbagai bantuan termasuk telor,” tambahnya.
Akses kapal penumpang dan barang dari Gresik ke Bawean yang terkendala akibat gelombang tinggi membuat supply chain terganggu. Hal ini membuat kenaikan harga bahan pokok di wilayah Pulau Bawean tidak dapat dihindarkan.
“Kita ketahui bahwa gelombangnya cukup tinggi sehingga mulai tanggal 29 Agustus sesungguhnya kapal barang ini sudah tidak beroperasi karena gelombang yang tinggi, yang penumpang mulai 1 September juga tidak beroperasi,” ungkapnya.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kelancaran suplai dan distribusi barang menjadi hal yang penting. Jalur laut juga menjadi faktor vital yang tidak dapat dikesampingkan.
Ketergantungan penuh pada kapal menjadikan distribusi barang sangat rentan terganggu. Kondisi ini sangat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Tidak hanya mengirim logistik, KRI Surabaya 591 ini juga membawa puluhan pedagang yang memang kesulitan untuk bisa menyeberang ke Pulau Bawean. Penumpukan penumpang juga terjadi lantaran tidak adanya kapal penumpang yang beroperasi menuju Bawean.
“Ada 50 orang yang di Gresik oleh pak bupati diarahkan kesini ikut bersama-sama KRI 591 ini,” katanya.
Khofifah menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk Bulog, Koarmada II, dan Kodaeral V yang ikut memastikan bantuan dapat segera tersalurkan. Sebelumnya, ia meminta Sekdaprov Jatim untuk melakukan koordinasi untuk pengiriman bantuan ini.
Lebih jauh, Khofifah berharap seluruh bantuan dapat tiba dengan selamat di Pulau Bawean dan segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Mudah-mudahan semua bisa sampai kepada penerima, besok pagi sampai, mudah-mudahan pukul 06.00 WIB sudah bisa merapat di Bawean,” pungkasnya. [tok/suf]
semua fraksi juga bersepakat melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri
Kabupaten Sijunjung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade menyebut seluruh fraksi di Senayan bersepakat tunjangan perumahan bagi anggota DPR dihapuskan setelah protes yang disampaikan masyarakat beberapa waktu terakhir.
“Hasil keputusan kemarin itu, bahwa seluruh fraksi sepakat tunjangan rumah sudah dihapuskan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Andre Rosiade menyikapi tuntutan 17+8 yang diajukan ratusan mahasiswa di depan Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta pada Kamis (4/9).
Selain menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan, Andre menyebut semua fraksi juga bersepakat melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Senayan juga menyetujui transformasi agar DPR RI menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat.
“Sementara hal-hal lain ini lagi diputuskan oleh pimpinan DPR RI,” kata dia.
Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, Andre mengatakan DPR bersama pemerintah dan lembaga negara lainnya akan berusaha memenuhi dan menjalankan tuntutan yang disuarakan mahasiswa atau masyarakat secara umum.
Untuk diketahui, pemengaruh, musisi, komunitas hingga jejaring organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah secara langsung menyerahkan dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 ke DPR RI.
Penyerahan dokumen fisik ini merupakan pelengkap dari langkah yang telah dilakukan sebelumnya, seperti kampanye di media sosial, menghubungi perwakilan pimpinan DPR dan partai politik secara informal, serta mengirim surel ke sekitar 580 anggota DPR.
Tuntutan rakyat 17+8 dirangkum dari berbagai sumber di antaranya desakan ratusan organisasi masyarakat sipil, rembukan jutaan warganet atau netizen, pernyataan sikap lembaga studi hukum, hingga petisi daring.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Pimpinan DPR RI telah meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk berkoordinasi dengan partai politik terkait guna memproses Anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan.
“Kita minta Mahkamah Kehormatan Dewan juga berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing untuk melakukan proses sesuai dengan kebutuhan yang ada,” kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan bahwa saat ini mahkamah kehormatan partai masing-masing juga sudah memproses dan memeriksa Anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan tersebut. Adapun wakil rakyat yang dinonaktifkan yakni Adies Kadir dari Golkar, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN.
Untuk itu, dia pun akan menunggu terlebih dahulu hasil sidang etik yang akan dilakukan terhadap lima Anggota DPR RI tersebut. Menurut dia, mekanisme koordinasi antara MKD dengan partai politik juga sudah diatur dalam peraturan yang ada.
“Kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di mahkamah partai,” katanya.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi partai politik telah menyepakati agar Anggota DPR RI nonaktif itu tak lagi menerima gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya.
Menurut dia, pemberhentian gaji dan tunjangan itu dilakukan untuk menjawab “17+8 Tuntutan Rakyat” yang disampaikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Dia pun menjamin bahwa DPR RI akan lebih transparan dan melakukan evaluasi.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi partai politik sudah menyetujui untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI sebesar Rp50 juta setiap bulannya.
Penghentian tunjangan perumahan itu menjadi poin yang pertama dalam keputusan DPR RI yang telah ditandatangani seluruh pimpinan DPR RI.
“Poin pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Menurut Dasco, keputusan itu merupakan jawaban atas “17+8 Tuntutan Rakyat” yang diserukan berbagai kalangan.
Selain itu, jelas Dasco, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
Dia juga mengatakan bahwa DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR RI setelah evaluasi, meliputi biaya langganan listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
“DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” katanya.
Adapun dalam “17+8 Tuntutan Rakyat” tersebut, salah satu poinnya adalah meminta DPR RI membekukan kenaikan gaji/tunjangan bagi anggota DPR RI dan membatalkan fasilitas baru.
Tuntutan itu juga meminta DPR RI memublikasikan gaji dan tunjangan secara transparan dan berkala.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan bahwa gaji dan tunjangan yang kini diterima Anggota DPR RI perbulannya yakni sebesar Rp65,5 juta setelah tunjangan perumahan dihapus.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa seluruh fraksi partai politik sepakat agar tunjangan perumahan dihapus mulai 31 Agustus 2025. Dia mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan,” kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Di sisi lain, dia memastikan bahwa Anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan tersebut. Menurut dia, DPR RI juga akan memproses penonaktifan wakil rakyat itu melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI.
Berikut rincian besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Anggota DPR RI perbulannya:
Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan
– Gaji Pokok: Rp 4.200.000 (PP 75/200)
– Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp 420.000 (PP 51/1992)
– Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp 168.000 (PP 51/1992)
– Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000 (PP 59/2003)
– Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp 289.680 (Keppres 9/1982)
– Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000 (Surat Keppres 60/2003)
Total: Rp 16.777.680
Tunjangan Konstitusional
– Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000
– Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000
– Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp 4.830.000
– Honorarium Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000
– Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000
– Honorarium Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000
Total: Rp 57.433.000
Total Bruto: Rp 74.210.680
Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950
Total keseluruhan/take home pay: Rp 65.595.730
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA – Ratusan Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9). Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjajaran (Unpad), Vincent, mengatakan bawah aksi tersebut dilakukan secara lebih humanis untuk mengawal tuntutan 17+8 yang memasuki tenggat waktu pada hari ini.
(Cahya Sari/Anggah/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Palembang (ANTARA) – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan menggelar Operasi Aman Nusa I Musi Tahun 2025, untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial.
Operasi itu dimulai dengan ditandai apel ratusan personel dan sejumlah Kasatgas OPS Aman Nusa 1 Musi yang dipimpin Direktur Samapta Polda Sumsel Kombes Pol M.Rendra Salipu di Lapangan Gedung Utama Presisi Mapolda, di Palembang, Jumat.
Dalam arahannya, Kombes Pol Rendra menegaskan Operasi Aman Nusa I Musi merupakan bentuk kesiapsiagaan kepolisian dalam menghadapi berbagai potensi gangguan.
Potensi gangguan yang perlu diantisipasi mulai dari konflik sosial, bencana alam, hingga dinamika yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Fokus utama operasi kali ini adalah pemulihan kamtibmas, khususnya terkait kerusuhan atau gangguan kamtibmas yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir,” ujarnya.
Dia menambahkan, operasi tersebut dilakukan bersinergi dengan prajurit TNI jajaran Kodam II/Sriwijaya, pemerintah daerah 17 kabupaten dan kota di wilayah hukum Polda Sumsel, hingga seluruh stakeholder terkait.
“Dalam setiap langkah, kami mengedepankan upaya preventif, mulai dari sosialisasi, patroli, hingga penanganan potensi konflik sosial,” jelasnya.
Melalui apel tersebut, Direktur Samapta Polda Sumsel Kombes Pol Rendra mengingatkan seluruh jajarannya untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan dan responsivitas dalam menghadapi setiap potensi gangguan.
“Dua aspek kesiapsiagaan dan responsivitas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah Sumsel,” tegasnya.
Sementara Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya pada kesempatan itu juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu cemas.
“TNI-Polri bersama seluruh elemen daerah terus berkoordinasi menjaga kamtibmas dengan melakukan patroli skala besar di berbagai titik di wilayah Hukum Sumsel. Semua ini demi terwujudnya Bumi Sriwijaya yang aman, damai, dan nyaman, sesuai label Sumsel selama ini zero konflik,” jelas Kadid Humas Kombes Pol Nandang.
Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.