Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Anggota DPR: Alih lahan untuk sawit ancam kedaulatan pangan-industri

    Anggota DPR: Alih lahan untuk sawit ancam kedaulatan pangan-industri

    Kita harus seimbang: ekonomi jalan, tapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai pergeseran prioritas lahan dari industri dan sektor strategis lainnya menjadi perkebunan sawit bisa mengancam kedaulatan, keberlanjutan ekologi, dan peluang industri masa depan.

    Jika semua lahan diprioritaskan untuk sawit, menurut dia, Indonesia akan kehilangan ruang bagi inovasi industri baru.

    “Kita harus seimbang: ekonomi jalan, tapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungi,” kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dengan tantangan tata ruang, kebutuhan energi, dan perubahan iklim global, menurut dia, inovasi teknologi hijau adalah jalan paling rasional untuk membawa Indonesia menuju ekonomi yang berdaya saing tinggi tanpa merusak lingkungan.

    “Industri harus bertransformasi. Kita tidak bisa lagi bergantung pada SDA mentah. Kita harus menciptakan nilai tambah dengan teknologi tinggi dan energi bersih,” kata dia.

    Menurut dia, arah pembangunan industri nasional harus mengambil lompatan besar menuju teknologi ramah lingkungan dan kemandirian bahan baku.

    Dia mengatakan Indonesia tidak boleh lagi bertumpu pada model industrialisasi yang bergantung pada bahan bakar fosil dan eksploitasi sumber daya alam mentah. Menurut dia, teknologi kendaraan listrik tanpa bensin bukan hanya sekadar tren global, melainkan sudah harus menjadi kebutuhan nasional.

    “Kita harus berinvestasi pada industri masa depan yang lebih bersih, lebih efisien, dan tidak merusak lingkungan,” kata dia.

    Selain itu, dia menekankan pentingnya membangun rantai pasok bahan baku dalam negeri yang memenuhi standar keberlanjutan. Tanpa itu, menurut dia, industri Indonesia akan terus terjebak dalam ketergantungan impor dan rawan krisis pasokan.

    “Pemasok bahan baku di dalam negeri harus kita siapkan. Standarnya harus hijau, berkelanjutan, dan tidak mengulang kesalahan masa lalu. Kalau tidak, inovasi teknologi kita hanya akan berjalan setengah hati,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta agar strategis nasional memikirkan roadmap masa depan yang aman secara bisnis dan ramah lingkungan. Menurut dia, keputusan strategis hari ini akan menentukan lingkungan hidup generasi mendatang, sehingga industri harus mulai memperhitungkan dampak ekologis secara serius.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ramai-ramai Parpol Kunjungi Korban Bencana, Dandhy Laksono: Partai Inilah yang Mengesahkan Banyak UU Benih Bencana

    Ramai-ramai Parpol Kunjungi Korban Bencana, Dandhy Laksono: Partai Inilah yang Mengesahkan Banyak UU Benih Bencana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, merespons maraknya partai politik yang turun ke lokasi bencana di Sumatra belakangan ini.

    Fenomena tersebut, kata Dandhy, menimbulkan kecurigaan publik.

    Antara aksi kemanusiaan yang tulus atau sekadar memanfaatkan momentum duka sebagai panggung politik.

    Dikatakan Dandhy, kehadiran sejumlah elite dan kader partai di lokasi bencana terasa bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

    Sebab, menurutnya, banyak produk hukum yang disahkan oleh partai-partai tersebut justru menjadi pemicu kerusakan lingkungan yang berulang dan berujung pada bencana.

    “Partai-partai inilah yang mengesahkan banyak UU yang menjadi benih bencana,” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (5/12/2025).

    Ia mengingatkan bahwa sejumlah undang-undang seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, hingga revisi UU KPK menjadi faktor yang memperparah eksploitasi sumber daya alam.

    Bukan hanya itu, kata dia, tapi juga membuka ruang besar bagi praktik korupsi di sektor lingkungan.

    “Seperti UU Minerba, UU Ciptakerja, sampai UU KPK yang menyuburkan kembali korupsi sumber daya alam,” ungkapnya.

    Karena itu, Dandhy bilang bahwa langkah para politikus yang tampil di kamera sambil membagikan bantuan terlihat kontradiktif dengan kebijakan yang sebelumnya mereka dukung di parlemen.

    “Sekarang cosplay jadi Dinas Sosial. Sampah! pun masih lebih berguna,” katanya blak-blakan.

    Seperti diketahui, sejauh ini sejumlah Parpol turun meninjau lokasi banjir di Sumatra sekaligus membawa bantuan.

  • PSI Kembali Tegaskan Usung Gibran di Pilpres 2029

    PSI Kembali Tegaskan Usung Gibran di Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah, merespons langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mulai gencar mengkampanyekan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

    Chusnul mengatakan, langkah politik tersebut tidak etis, terutama di tengah bencana banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Sumatra.

    Baginya, sejumlah kader PSI justru membungkam kritik masyarakat terkait dugaan pembalakan hutan yang disebut sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan.

    “Kadernya larang kita kritik pembalakan hutan. Lalu partainya, lagi bencana mereka masih mikirin Pilpres,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (5/12/2025).

    Ia juga menyerang PSI dengan tuduhan tajam dan mempertanyakan empati partai tersebut terhadap kondisi masyarakat yang sedang terdampak bencana nasional.

    “Partai apa ini, ga punya nurani,” tandasnya.

    Diketahui sebelumnya, PSI kembali menegaskan arah dukungan politiknya dengan menyatakan kesiapan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.

    Sikap tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali.

    Ia menilai bahwa Gibran merupakan figur muda dengan rekam jejak eksekutif yang paling lengkap dibanding tokoh seangkatannya.

    Ali menekankan bahwa Gibran satu-satunya anak muda yang pernah menduduki posisi Wakil Presiden RI, sehingga dianggap memiliki pengalaman strategis dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

    Ahmad Ali, sebagaimana dikutip dari Tribun, menyampaikan bahwa dukungan tersebut sejalan dengan identitas PSI sebagai partai yang sejak awal menempatkan pemberdayaan anak muda sebagai fokus utama.

  • Politik kemarin, Prabowo temui Ketua MPR China hingga Gibran ke Sumbar

    Politik kemarin, Prabowo temui Ketua MPR China hingga Gibran ke Sumbar

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (4/12). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Prabowo terima Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan ‎Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, iring-iringan kendaraan Wang Huning tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 11.35 WIB, dikawal oleh lima pasukan pengawalan bermotor.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo dan Ketua MPR China tegaskan komitmen perkuat kerja sama

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

    Menurutnya, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk terus meningkatkan hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. RI dapat dukungan Liga Muslim Dunia untuk bangun Kampung Haji

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa Liga Muslim Dunia akan turut berbicara dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan rencana pembangunan Kampung Haji.

    Dahnil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi dan Liga Muslim Dunia atas dukungannya terhadap Indonesia. Kampung Haji diharapkan dapat memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Komisi Reformasi minta Kapolri kaji ulang penindakan ribuan demonstran

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengkaji ulang penindakan ribuan demonstran dalam unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu.

    “1.038 orang yang ditangkap dan diproses. Dari sekian ini, tadi disepakati, di komisi kami minta, kami rekomendasikan kepada Kapolri untuk mengkaji ulang,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Gibran di posko bencana: logistik, perbaikan infrastruktur dipercepat

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan distribusi bantuan logistik hingga perbaikan infrastruktur dasar, termasuk jembatan akan dipercepat, yang disampaikannya saat meninjau posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.

    Dalam rangkaian kunjungan kerjanya meninjau lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor Sumatera, Gibran memulai kunjungannya dengan mendengar keluhan para korban di salah satu posko yang didirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AL kerahkan KRI Dr Soeharso untuk antar logistik ke Aceh

    TNI AL kerahkan KRI Dr Soeharso untuk antar logistik ke Aceh

    “Total sembako yang disalurkan di KRI Soeharso sebanyak 500 sak beras, 250 dus mie 350 dus air mineral, minyak goreng, snack ada matras untuk tempat tidur dan beberapa karung gula beberapa karung pakaian baru dari Jakarta,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI AL mengerahkan KRI rumah sakit Dr Soeharso untuk mendistribusikan logistik sekaligus memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir di Tamiang, Aceh, Kamis.

    Dansatgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL di Sumatera Kolonel Laut (P) Afif Yuhardi Putera mengatakan kegiatan merupakan bentuk dari komitmen TNI AL mendukung proses pemulihan pascabencana banjir di Aceh.

    Afif menjelaskan, untuk hari ini KRI Dr Soeharso membawa logistik yang terdiri dari makanan hingga pakaian untuk para korban banjir di Tamiang.

    “Total sembako yang disalurkan di KRI Soeharso sebanyak 500 sak beras, 250 dus mie 350 dus air mineral, minyak goreng, snack ada matras untuk tempat tidur dan beberapa karung gula beberapa karung pakaian baru dari Jakarta,” kata Afif saat dikonfirmasi di lokasi.

    Logistik tersebut dibagikan kepada kapal-kapal nelayan untuk selanjutnya didistribusikan ke wilayah terdampak banjir melalui jalur sungai. Selain lewat jalur sungai, TNI AL juga mengerahkan helikopter untuk mengantar logistik ke titik yang sulit diakses lewat jalur darat.

    Tidak hanya mendistribusikan logistik, KRI Dr Soeharso juga sempat memberikan layanan kesehatan kepada beberapa masyarakat korban banjir.

    Satgas TNI AL bersama warga memuat logistik bantuan bencana alam ke perahu nelayan di KRI dr Soeharso-990,perairan, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (4/12/2025). Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AL melalui KRI dr Soeharso mendistribusikan logistik bantuan bencana alam sebanyak 500 karung beras, 250 dus mie, 350 air mineral, minyak goreng, gula dan matras melalui jalur laut untuk wilayah terdampak bencana di Aceh Tamiang. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

    Menurut Afif, KRI ini memang telah dilengkapi ragam fasilitas kesehatan berkualitas seperti ruang operasi, ruang rawat hingga fasilitas rontgen layaknya rumah sakit pada umumnya. Personel KRI juga terdiri dari prajurit dan petugas kesehatan dari TNI dan Universitas Pertahanan.

    Afif melanjutkan, di waktu yang sama, KRI dr Radjiman Wedyodiningrat juga tengah digerakkan ke wilayah Sibolga untuk melakukan tugas yang sama yakni memberikan logistik sekaligus membuka layanan kesehatan untuk para korban.

    Afif memastikan, kegiatan pendistribusian bantuan ini akan terus dilakukan oleh jajaran TNI AL guna mendukung proses pemulihan pascabencana.

    Senada dengan hal tersebut, Komandan KRI Dr Soeharso Letkol Laut (P) Imam Budi Hajar mengatakan pihaknya akan terus bertugas di wilayah Aceh Tamiang hingga situasi kondusif.

    “Sampai benar benar pulih, jadi tanpa batas waktu. Kecuali dari pimpinan dan pemerintah menyatakan selesai,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Menhut Raja Juli tak bisa disalahkan soal kerusakan hutan

    Anggota DPR: Menhut Raja Juli tak bisa disalahkan soal kerusakan hutan

    “Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta m tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa disalahkan secara sepihak terkait kerusakan hutan di Indonesia.

    Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya.

    “Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta m tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Penegasan itu sampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Raja Juli Antoni yang juga membahas soal bencana banjir dan longsor di beberapa daerah

    Menurutnya, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.

    Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.

    “Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” jelasnya.

    Dia menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Bahkan Firman mengaku, merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.

    “Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.

    Firman menyebut peristiwa bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan.

    Namun dia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.

    “Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh),” tuturnya

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Mojokerto Segel 10 Perusahaan Telekomunikasi Pelanggar Perda

    Pemkot Mojokerto Segel 10 Perusahaan Telekomunikasi Pelanggar Perda

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mengambil langkah tegas terhadap penyelenggara telekomunikasi yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

    Sebanyak sepuluh perusahaan dikenai penghentian sementara kegiatan usaha melalui penonaktifan ODC (Optical Distribution Cabinet).

    Sanksi tersebut diberikan mulai, Selasa (2/12/2025) lalu setelah sebelumnya para penyelenggara memperoleh teguran lisan dan tertulis. Namun para penyelenggara tersebut tidak segera memenuhi kewajiban perizinan dan pembayaran sewa ruang milik jalan (rumija).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berjalan tertib, legal, dan memberikan manfaat bagi daerah. Penertiban tersebut, lanjutnya, bukan semata tindakan administratif.

    “Namun wujud penegakan aturan agar penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berjalan tertib, legal, dan memberikan manfaat bagi daerah. Izin operasional dapat diberikan kembali apabila perusahaan telekomunikasi telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk pelunasan retribusi yang telah ditetapkan,” ungkapnya, Kamis (4/12/2025).

    Salah satu perusahaan, PT Iforte Solusi Infotek, kini menjadi yang pertama menyelesaikan kewajibannya. Perusahaan tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) serta melunasi retribusi sebesar Rp516.892.000. Setelah pelunasan, segel dicabut dan PT Iforte kembali diizinkan beroperasi secara normal.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menambahkan bahwa seluruh retribusi yang dibayarkan akan masuk ke Kas Daerah (Kasda) dan digunakan untuk mendukung pembangunan Kota Mojokerto. Termasuk penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemkot Mojokerto memastikan penertiban akan terus dilakukan.

    Hingga seluruh penyelenggara telekomunikasi memenuhi kewajiban administrasi dan perizinan sesuai regulasi. Menurutnya, tujuan kegiatan tersebut bukan menghambat, tetapi memastikan kepatuhan dan tertib aturan. Dengan begitu, Ning Ita berharap Kota Mojokerto dapat berkembang lebih baik dan bersinergi memberikan layanan kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

    “Kami mohon dukungan dari semua pihak agar proses penertiban berjalan lancar. Setelah perusahaan melengkapi kewajiban, segel dapat dibuka dan layanan kembali normal,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto resmi memulai langkah tegas untuk menertibkan jaringan kabel serat optik (fiber optik) yang tersebar di seluruh wilayah kota.

    Upaya ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi, yang mengatur tata ruang, perizinan, pemanfaatan, hingga pengawasan jaringan telekomunikasi. [tin/suf]

  • Kecamatan Ngraho, Kalitidu, dan Kedungadem jadi Kawasan Perkotaan Sesuai RDTR Bojonegoro 2025

    Kecamatan Ngraho, Kalitidu, dan Kedungadem jadi Kawasan Perkotaan Sesuai RDTR Bojonegoro 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk tiga kawasan perkotaan. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 Desember 2025, di Ruang Angling Dharma, Kantor Pemkab Bojonegoro.

    Sosialisasi ini membahas tiga Peraturan Bupati (Perbup) terbaru. Masing-masing mengatur RDTR untuk Kawasan Perkotaan Ngraho, Kalitidu, dan Kedungadem untuk periode 2024-2044. Setelah adanya sosialisasi, pemanfaatan ruang harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

    “RDTR adalah desain penting untuk mendukung investasi dan pembangunan terencana,” ujar Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, Kamis (4/12/2025).

    Setyo Wahono menambahkan, RDTR berfungsi mengatur pemanfaatan ruang secara detail dan berkelanjutan. Tujuannya untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan, mengurangi risiko bencana, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, Pemkab Bojonegoro Chusaifi Ivan, menyatakan ketiga RDTR telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi ini memudahkan perizinan berusaha dan investasi di ketiga kawasan tersebut.

    Ketiganya tertuang dalam Peraturan Bupati RDTR meliputi Perbup Nomor 18 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ngraho tahun 2024-2044, Perbup Nomor 19 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kalitidu tahun 2024-2044, dan Perbup Nomor 22 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kedungadem Tahun 2024-2044.

    “Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan kementerian, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan masyarakat. Forum ini menjadi media untuk menerima masukan sebelum RDTR diimplementasikan secara penuh,” pungkas Chusaifi Ivan. [lus/suf]

  • OPD Kota Kediri Dilatih Hadapi Ancaman Siber

    OPD Kota Kediri Dilatih Hadapi Ancaman Siber

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai upaya mengantisipasi ancaman siber di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen memperkuat keamanan dan melindungi sistem digital, jaringan, data dan informasi.

    Untuk itu, hari ini Kamis (4/12) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Agen Siber yang mengusung tema ‘Incident Response Readiness 2025: Meningkatkan Kesiapan Agen Siber OPD Kota Kediri’. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo ini mendatangkan Praktisi Keamanan Siber sebagai narasumber dan 100 peserta yang merupakan agen siber dari seluruh OPD dan SMP Negeri di Kota Kediri.

    Rony Yusianto, Kepala Dinas Kominfo dalam arahannya menyampaikan seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, risiko gangguan keamanan siber semakin kompleks. Serangan digital tidak hanya menyasar sektor swasta atau lembaga di tingkat nasional, namun juga pemerintah daerah, sistem layanan publik, hingga aplikasi internal OPD. Untuk itu menurut Rony peran agen siber sebagai perwakilan OPD dalam melakukan monitoring keamanan informasi serta melaporkan insiden siber di lingkungan masing-masing menjadi sangat penting.

    “Penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci utama dalam upaya ini. Kita tidak hanya membutuhkan sistem yang kuat, tetapi juga agen siber yang memiliki kesiapsiagaan, kemampuan deteksi dini, serta respon yang cepat ketika insiden terjadi,” tandasnya.

    Rony menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Diskominfo terus memperkuat infrastruktur, meningkatkan monitoring serta memperluas layanan Kedirikota-CSIRT sebagai pusat koordinasi penanganan insiden siber.

    “Kita sadar bahwa secanggih apapun sistem yang kita miliki, tetap diperlukan kemampuan SDM untuk mengoperasikan, mendeteksi, dan merespons ancaman dengan cepat. Itulah mengapa kegiatan hari ini kita selenggarakan,” terangnya.

    Pemilihan tema dalam kegiatan ini juga dinilai relevan dengan kebutuhan saat ini. Sebagai garda terdepan, agen siber diharapkan terus meningkatkan kapasitas dan mau belajar. Untuk itu, melalui kegiatan ini, Rony berharap setiap peserta dapat memahami standar penanganan insiden, alur koordinasi CSIRT, teknik respon yang tepat, hingga bagaimana menjaga keberlanjutan layanan publik ketika terjadi insiden keamanan informasi.

    Bimbingan teknis ini bukan sekadar kegiatan formal, namun bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk membangun tata kelola keamanan informasi yang kuat dan berkelanjutan. Kepada para peserta, Rony berpesan agar memanfaatkan kesempatan bimtek ini untuk belajar dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber yang kompeten di bidangnya.

    “Kami memandang keberadaan agen siber di setiap OPD merupakan ujung tombak serta garda terdepan dalam menjaga integritas data, melindungi sistem pemerintah dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan terpercaya. Selesai kegiatan, semoga seluruh peserta mampu menerapkan praktik baik keamanan siber sekaligus memperkuat koordinasi dengan CSIRT Kota Kediri,” tutupnya. [nm/kun]

  • Wali Kota Kediri Bekali ASN yang Akan Purna Tugas

    Wali Kota Kediri Bekali ASN yang Akan Purna Tugas

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Pembekalan Pra Purna Tugas ASN Pemerintah Kota Kediri Tahun 2025. Acara berlangsung di Ruang Cendrawasih Insumo, Kamis (04/12/2025).

    Kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mempersiapkan para ASN menjalani masa pensiun dengan lebih siap, produktif, dan berdaya. Terdapat 212 ASN yang memasuki purna tugas TMT Januari hingga Desember 2026.

    “Tak terasa usai berpuluh tahun mengabdi, kini saatnya Bapak Ibu memasuki masa purnabakti. Tapi perlu diingat purnabakti bukanlah akhir melainkan sebuah fase baru yang penuh kesempatan,” ujarnya.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menyampaikan seringkali orang memaknai pensiun sebagai masa rehat total. Padahal purnabakti justru membuka ruang untuk melakukan hal-hal yang dulu tertunda. Menyelesaikan mimpi, melanjutkan hobi, atau memulai usaha kecil yang memberi rasa bahagia.

    “Saya yakin setelah pensiun Bapak Ibu bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Terpenting Bapak Ibu tetap aktif, tetap berkarya dan tetap menjaga kesehatan karena hidup bermakna tidak berhenti di usia kerja,” ungkapnya.

    Mbak Wali menjelaskan memasuki masa pensiun tentu membawa perubahan. Rutinitas harian tidak lagi sama, lingkaran sosial bisa mengecil, dan pendapatan mungkin tidak setinggi dulu. Karena itu, persiapan menjadi kunci penting. Baik secara mental, ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Secara ekonomi, penting untuk mengelola keuangan dengan bijak, menyesuaikan kebutuhan, dan bila memungkinkan mengembangkan sumber pendapatan baru.

    Secara psikologis, mindset harus dipersiapan. Pensiun bukan kehilangan peran, teyapi perubahan peran. Secara sosial, tetaplah hadir di tengah masyarakat. Relasi sosial yang hangat akan menjaga semangat hidup. Secara fisik, tubuh perlu terus dirawat. Pola makan yang sehat, istirahat cukup, serta aktivitas fisik rutin akan membuat masa purnabakti lebih berkualitas.

    “Setiap perjalanan pasti memiliki garis akhirnya tetapi pengabdian yang tulus tidak pernah berhenti. Jejak pengabdian Bapak Ibu adalah bagian penting dari kemajuan daerah kita. Semoga masa purnabakti menjadi masa yang penuh kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan,” pungkasnya.

    Sementara itu, salah satu ASN yang akan memasuki purnabakti yakni Friska memberikan kesan pesannya selama menjadi ASN. Dimana setelah sekian tahun mengabdi telah banyak hal yang didapatkannya. Banyak pelajaran, kebersamaan dan tantangan membentuknya menjadi pribadi lebih baik.

    “Saya akan menutup babak akhir perjalanan pengabdian di instansi ini dan memasuki masa pensiun. Bekerja di lingkungan ini menjadi pengalaman luar biasa. Terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantu saya, bekerjasama dan kompak dalam bekerja,” ujar Guru Ahli Pertama SDN Rejomulyo ini.

    Dalam kesempatan ini Mbak Wali juga memberikan cinderamata kepada ASN yang akan memasuki purnabakti. Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, Kepala BKPSDM Tanto Wijohari, Branch Manager PT TASPEN Cabang Kediri Muhammad Syakhirial Yuda, dari BSI, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]