Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Membangun resistansi melalui algoritma

    Membangun resistansi melalui algoritma

    Bagian penting yang perlu dicatat adalah dominasi masyarakat sipil ini tidak hanya berhenti pada menyuarakan tuntutan, tetapi juga membangun resistansi.

    Jakarta (ANTARA) – Tagar #ResetIndonesia menggema di berbagai platform media sosial dalam sepekan terakhir, sebagai bentuk ekspresi dari akumulasi keresahan masyarakat, yang bertujuan menuntut perubahan tata kelola negara secara sistemik dan menyeluruh.

    Dalam gerakan kali ini, tagar #ResetIndonesia barangkali menjadi deretan akhir yang lahir. Sebelumnya, masyarakat sudah memobilisasi berbagai tagar, seperti #BubarkanDPR yang muncul karena tunjangan, tindakan, dan pernyataan anggota dewan yang dinilai nirempati terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

    Juga ada #PolisiPembunuh dan #JusticeforAffan yang merupakan kemarahan masyarakat terhadap insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojol dan merenggut nyawa Affan Kurniawan.

    Keresahan warga yang direspons dengan tindakan tegas aparat dan suara pejabat negara yang belum memenuhi tuntutan warga kemudian melahirkan tagar #ResetIndonesia.

    Di sela berbagai tagar tuntutan, juga ada tagar aksi solidaritas seperti #WargaJagaWarga dan #SipilJagaSipil, yang mengingatkan untuk tidak terjebak dengan disinformasi, marginalisasi kelompok identitas, seruan penjarahan, hingga dugaan mobilisasi menuju darurat militer.

    Pada saat yang sama, terdapat #BravePinkHeroGreen yang terinspirasi dari warna hijab seorang demonstran yang menghadapi pasukan polisi serta warna ojol sebagai penghormatan terhadap Affan. Kedua warna ini kemudian secara kolektif digunakan sebagai simbol solidaritas dan identitas visual gerakan.

    Berbagai tagar itu menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam gerakan kolektif aktivisme digital. Hal ini tak mengherankan bila mengingat Indonesia memiliki basis pengguna media sosial yang tinggi.

    Suara nyaring di media sosial itu tentu bukan hanya sekadar angin lalu. Masyarakat Indonesia secara sadar dan aktif memanfaatkan algoritma media sosial untuk membangun resistansi dalam menghadapi dinamika politik kali ini.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri-Kemenkum susun harmonisasi produk hukum daerah

    Kemendagri-Kemenkum susun harmonisasi produk hukum daerah

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjalin kerja sama dengan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi dalam harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, serta fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

    “Penting sekali kita untuk mengupdate agar regulasi-regulasi yang dibuat sebagai implementasi dari norma, standar, prosedur, kriteria oleh kementerian-kementerian itu, itu betul-betul running dengan baik,” kata Direktur Jenderal Otda Kemendagri Akmal Malik dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Penandatanganan kerja sama dilakukan Akmal Malik dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum Dhahana Putra di Ruang Rapat Ditjen Otda, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    Akmal berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kejelasan bagi daerah dalam menyusun regulasi. Dengan demikian, daerah tidak ragu mendukung realisasi program pemerintah pusat sekaligus mampu melakukan inovasi.

    Kerja sama ini juga diharapkan menjadi langkah konkret pelaksanaan reformasi hukum di daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

    Akmal menyebut, pihaknya akan terus menyempurnakan berbagai tantangan melalui langkah-langkah terukur. Nantinya, peningkatan kualitas produk hukum daerah juga bakal dioptimalkan melalui digitalisasi.

    Ia mendorong agar pihak-pihak di lingkungan kementerian/lembaga membantu memastikan seluruh program pemerintah pusat direalisasikan dengan baik di daerah melalui dukungan regulasi yang tepat.

    Kolaborasi juga akan terus diperkuat agar substansi produk hukum di daerah semakin berkualitas.

    “Jadi, kita tidak cuma bangun apa namanya jembatannya, tapi kualitas apa yang lewat jembatan itu juga kita harus bangun gitu. Nah itu terhadap sebuah tools yang efektif,” tambahnya.

    Ia menekankan substansi produk hukum daerah sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan penerapannya di lapangan.

    “Nah ini juga menjadi hal yang mungkin agar kita coba pastikan kualitas produk hukum daerah kita yang patut asas tidak bergantung hukum nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembangunan Grahadi Sisi Barat Usai Dibakar Perusuh Ditarget Rampung 3 Bulan

    Pembangunan Grahadi Sisi Barat Usai Dibakar Perusuh Ditarget Rampung 3 Bulan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan Gedung Negara Grahadi sisi barat yang sebelumnya dibakar perusuh pada Sabtu (30/8/2025) ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono.

    “Pembangunan itu dipastikan sesuai dengan desain awal. Kami perbaiki dan renovasi sesuai gambar yang lama hasil dari rapat dengan beberapa instansi, Tim Cagar Budaya, dan Tim Sejarawan. Yang susah memang mencari kayu jatinya,” kata Adhy kepada beritajatim.com.

    Adhy memastikan, nantinya wajah Grahadi sisi barat akan sama persis dengan desain awal dan tidak ada perubahan sama sekali. Termasuk bentuk ruangan dan tatanan kayu jati yang menjadi penyangga bangunan.

    “Bentuk-bentuk dan titiknya sama seperti dulu, karena strukturnya tidak berubah temboknya, yang hangus semua yang dari kayu,” kata dia.

    Adhy juga menjelaskan, penggantian hanya dilakukan pada slop, rangka atap, serta pintu jendela yang seluruhnya terbuat dari kayu jati berusia sangat lama.

    “Itu kayunya pakai jati, dan sangat tua. Kami sudah dapat referensi untuk pengganti kayu-kayu yang terbakar,” tambahnya.

    Adhy memastikan pembangunan akan segera dimulai. Harapannya, Gedung Grahadi sisi Barat akan selesai dan bisa digunakan kembali sebelum awal tahun 2026.

    “Secepatnya kami bangun, targetnya sebelum tahun baru sudah selesai,” jelasnya.

    Adhy menegaskan, pelayanan dari Biro Umum dan Protokoler tidak terganggu meski ruangannya di Grahadi terbakar. Sebab, ada ruangan di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

    “Tidak boleh terganggu layanan dari Biro Umum dan protokoler. Kalau Pak Wagub, masih ada ruang kerja di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Pembangunan Grahadi Sisi Barat Usai Dibakar Perusuh Ditarget Rampung 3 Bulan

    Pembangunan Grahadi Sisi Barat Usai Dibakar Perusuh Ditarget Rampung 3 Bulan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan Gedung Negara Grahadi sisi barat yang sebelumnya dibakar perusuh pada Sabtu (30/8/2025) ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono.

    “Pembangunan itu dipastikan sesuai dengan desain awal. Kami perbaiki dan renovasi sesuai gambar yang lama hasil dari rapat dengan beberapa instansi, Tim Cagar Budaya, dan Tim Sejarawan. Yang susah memang mencari kayu jatinya,” kata Adhy kepada beritajatim.com.

    Adhy memastikan, nantinya wajah Grahadi sisi barat akan sama persis dengan desain awal dan tidak ada perubahan sama sekali. Termasuk bentuk ruangan dan tatanan kayu jati yang menjadi penyangga bangunan.

    “Bentuk-bentuk dan titiknya sama seperti dulu, karena strukturnya tidak berubah temboknya, yang hangus semua yang dari kayu,” kata dia.

    Adhy juga menjelaskan, penggantian hanya dilakukan pada slop, rangka atap, serta pintu jendela yang seluruhnya terbuat dari kayu jati berusia sangat lama.

    “Itu kayunya pakai jati, dan sangat tua. Kami sudah dapat referensi untuk pengganti kayu-kayu yang terbakar,” tambahnya.

    Adhy memastikan pembangunan akan segera dimulai. Harapannya, Gedung Grahadi sisi Barat akan selesai dan bisa digunakan kembali sebelum awal tahun 2026.

    “Secepatnya kami bangun, targetnya sebelum tahun baru sudah selesai,” jelasnya.

    Adhy menegaskan, pelayanan dari Biro Umum dan Protokoler tidak terganggu meski ruangannya di Grahadi terbakar. Sebab, ada ruangan di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.

    “Tidak boleh terganggu layanan dari Biro Umum dan protokoler. Kalau Pak Wagub, masih ada ruang kerja di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Wamendagri: Optimalkan beasiswa tingkatkan kualitas kebijakan publik

    Wamendagri: Optimalkan beasiswa tingkatkan kualitas kebijakan publik

    “Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih yang baik untuk meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, penganggaran, dan lain-lain,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur pemerintah daerah (Pemda) untuk memanfaatkan program pelatihan dari Pemerintah Australia bagi Indonesia, khususnya di bidang tata kelola dan pembuatan kebijakan publik di daerah.

    Meskipun program ini hanya berlangsung selama dua minggu, Bima berharap para peserta dapat belajar secara optimal serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di berbagai sektor.

    “Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih yang baik untuk meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, penganggaran, dan lain-lain,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikannya dalam acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments yang berlangsung di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier.

    Menurut Bima, Pemda membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Jika hal ini dilakukan dengan baik, kapasitas fiskal daerah akan semakin kuat. Ia menekankan bahwa salah satu tujuan penerapan otonomi daerah adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah.

    Selain itu, Bima menegaskan pentingnya kemampuan aparatur dalam memberikan kemudahan pelayanan publik serta menghadirkan pemerintah secara nyata di tengah masyarakat. Ia menilai kegiatan ini menjadi wadah yang tepat untuk memperdalam pengetahuan di bidang tersebut.

    “Diharapkan selama di Australia bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana [negara] tetangga kita yang luar biasa ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya,” ujarnya.

    Bima juga menjelaskan, selama di Australia peserta dapat mempelajari tata kelola pembangunan yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Ia mencontohkan, masyarakat di Australia dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai rencana pembangunan pemerintah setempat, misalnya melalui public expose di pusat perbelanjaan.

    “Di sana (Australia) akan melihat menikmati dan mengagumi bagaimana di sana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan warga, bagaimana setiap hierarki dari pemerintahan itu membuka ruang partisipasi untuk warga,” kata Bima.

    Lebih lanjut, Bima menyebut banyak hal yang dapat diadopsi dari pemerintah Australia, terutama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Hal ini termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan pembangunan inklusif.

    Terakhir, Bima berharap kunjungan ke Australia membawa manfaat nyata bagi kabupaten, kota, maupun Indonesia secara keseluruhan. Ia juga mengingatkan agar peserta mengaitkan pembelajaran dengan persoalan konkret di daerah masing-masing.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Adian Napitupulu Skakmat Jokowi: Noel Sudah, Silfester Sudah Tapi Belum

    Adian Napitupulu Skakmat Jokowi: Noel Sudah, Silfester Sudah Tapi Belum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Adian Napitupulu kembali menyindir pedas bekas koleganya, Joko Widodo. Anggota DPR RI itu memperlihatkan foto Jokowi duduk berdampingan bersama dua loyalisnya, Immanuel Ebenezer dan Silfester Matutina.

    “Yang kiri (Immanuel Ebenezer) sudah. Yang kanan (Silfester) sudah tapi belum,” kata Adian dilansir dari unggahannya di Instagram, Sabtu (6/9/2025).

    Diketahui, kedua tokoh pendukung fanatik Jokowi tersebut kini tengah dalam proses hukum. Keduanya telah berstatus tersangka.

    Immanuel Ebenezer alias Noel tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya resmi sertifikasi K3 Rp275 ribu. Namun, para pekerja dan perusahaan diminta membayar hingga Rp6 juta.

    Jika, pembayaran tambahan tersebut tidak dipenuhi maka proses sertifikasi bakal dipersulit. KPK menemukan aliran dana Pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker periode 2019-2025 mencapai Rp81 miliar.

    Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu kini telah dijebloskan ke penjara. Atas perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Silfester Matutina sejatinya telah berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

    Silfester dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 karena orasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Pada 2019, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara. Namun hingga hari ini, Silfester tak kunjung dieksekusi.

  • Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Jakarta (beritajatim.com) – Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta pada Sabtu (6/9/2025) dini hari. Ia mengenang almarhum sebagai sosok aktivis, akademisi, sekaligus politisi yang meninggalkan banyak pemikiran penting bagi bangsa.

    “Dr Arif Budimanta adalah aktivis, akademisi dan politisi – yang berkiprah di PDIP. Pernah menjadi anggota DPR 2009–2014 dan menekuni think tank dari PDIP, yaitu Megawati Institut. Arif adalah adik kelas saya di IPB dan kepergiannya terlalu cepat karena masih muda usia. Tetapi takdir tidak bisa kita tolak sehingga kita ikhlas melepas kepergiannya,” ujar Didik J Rachbini dalam keterangannya.

    Didik menilai banyak hal yang dapat dikenang dari pemikiran almarhum, terutama dalam isu ekonomi politik, kebijakan publik, hingga gagasan tentang Pancasila.

    “Arif banyak menulis buku dan artikel di media massa nasional, seperti Kompas, Bisnis Indonesia, dan DetikFinance, dengan fokus pada isu ketimpangan, UMKM, investasi, dan keberlanjutan,” tambahnya.

    Beberapa karya penting Arif antara lain buku Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak (2019) yang mengupas nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil dan berdaulat. Ia juga menulis Arsitektur Ekonomi Indonesia yang mengkritisi arah pembangunan yang terlalu liberal serta menawarkan desain ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945.

    “Dalam kapasitas intelektualnya, ia aktif menyampaikan pemikiran ekonomi serta menginisiasi diskusi penting, termasuk meluncurkan gagasan seperti Pancasilanomics untuk memperkuat ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila,” jelas Didik.

    Selain itu, saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014, Arif dikenal aktif dalam gerakan “sunyi” untuk menghidupkan ekonomi konstitusi. Ia mendorong indikator kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam penyusunan APBN, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi berbasis kebijakan liberal.

    Tak hanya di politik, Arif juga berkiprah di dunia pendidikan. Ia tercatat sebagai pengurus Yayasan Wakaf Paramadina yang menaungi Universitas Paramadina. “Intelektual dan akademisi di yayasan dan kampus ini, seperti kiprahnya, sangat aktif dalam diskursus publik dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik dan ekonomi politik secara luas,” tutur Didik.

    Kepergian Arif Budimanta dinilai meninggalkan jejak penting bagi generasi penerus. “Namun kepergiannya banyak yang harus dikenang sebagai hikmah dan pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya,” pungkas Didik. [beq]

  • Fatayat NU Lamongan Dorong Perempuan Jadi Penggerak Ketahanan Sosial

    Fatayat NU Lamongan Dorong Perempuan Jadi Penggerak Ketahanan Sosial

    Lamongan (beritajatim.com) – Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Lamongan menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial, terutama melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

    Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Lamongan periode 2025–2030, Dewi Maslahatul Umah, usai resmi dilantik, di GOR Lamongan, Jumat (5/9/2025).

    Menurut Dewi, masa khidmatnya akan difokuskan pada sinergi antara Fatayat dan pemerintah dalam memperkuat fondasi sosial masyarakat.

    Salah satu langkah awal diwujudkan lewat program Lentera Fatayat (Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan dan Risiko Perkawinan Anak).

    “Program ini diarahkan untuk menekan praktik perkawinan usia dini sekaligus melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan,” kata Dewi.

    Selain itu, Fatayat juga menggagas GARFA (Garda Fatayat NU), sebuah satuan khusus untuk memperkuat kapasitas kader perempuan NU.

    “GARFA difokuskan pada kaderisasi militan, penguatan ideologi, serta pelatihan kepemimpinan dalam berbagai bidang, mulai pengamanan, keprotokolan, kebencanaan, hingga isu sosial,” ujarnya.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyebut keberadaan Fatayat NU sebagai mitra strategis Pemkab dalam membangun ketahanan sosial. Menurutnya, kontribusi organisasi perempuan sangat penting dalam mempersempit ketimpangan gender dan menyiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

    “Fatayat memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan nasional. Dimulai dari basis terkecil yakni keluarga, Fatayat berkontribusi besar memperkuat sumber daya manusia,” ujar Yuhronur.

    Sejumlah capaian pembangunan Lamongan menjadi dasar optimisme, seperti indeks pemberdayaan gender yang telah mencapai 73,34, indeks pembangunan manusia (IPM) 75,9, serta angka stunting yang menurun hingga 6,9 persen pada 2024. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. (fak/ted)

  • Mas Dhito Tegaskan Batas Akhir Pengembalian Barang Jarahan Kerusuhan Kediri

    Mas Dhito Tegaskan Batas Akhir Pengembalian Barang Jarahan Kerusuhan Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memberikan tenggat waktu hingga Sabtu (6/9/2025) bagi warga yang terlibat penjarahan dalam kerusuhan 30 Agustus lalu untuk mengembalikan barang-barang hasil jarahan.

    Pengembalian bisa dilakukan melalui Kantor Satpol PP Kabupaten Kediri, kantor desa setempat, maupun hotline yang telah disediakan pemerintah.

    Mas Dhito menegaskan, imbauan ini sudah disebarluaskan sehari setelah kerusuhan terjadi, dan hingga kini sebagian barang sudah mulai dikembalikan oleh masyarakat.

    “Sejauh ini masih terus berjalan, banyak yang telah mengembalikan. Hari ini Sabtu (6/9/2025) adalah hari terakhir batas pengembalian,” kata Mas Dhito di Komplek Kantor Pemkab Kediri.

    Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan tidak akan melakukan proses hukum bagi warga yang sukarela mengembalikan barang, kecuali bagi provokator atau dalang kerusuhan. Namun, jika batas waktu tidak dipatuhi, langkah hukum akan ditempuh.

    “Jika tidak dikembalikan besuk, siapapun yang terlibat apapun perannya, apakah itu provokator, atau menjarah, atau merusak, melempar molotov, kami telah berkoordinasi dengan Polres Pare akan diproses hukum,” tegasnya.

    Sementara itu, pemerintah terus melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang sudah dikembalikan. Salah satunya, fragmen arca Kepala Ganesha koleksi Museum Bagawanta Bhari yang sebelumnya sempat hilang, telah ditemukan oleh dua pelajar SMKN 1 Ngasem. Benda peninggalan bersejarah tersebut kini sudah diserahkan kembali ke pemerintah daerah.

    Secara simbolis, Bupati Kediri turut mengembalikan fragmen Kepala Ganesha ke Museum Bagawanta Bhari. “Tadi secara simbolik, saya sudah mengembalikan dan memasukkan (Fragmen Kepala Ganesha) ke museum,” ucap Mas Dhito. [ADV PKP/nm]

  • Politik kemarin, tunjangan DPR dihapus hingga hasil Tuntutan 17+8

    Politik kemarin, tunjangan DPR dihapus hingga hasil Tuntutan 17+8

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (5/9) menjadi sorotan, mulai dari DPR ungkap gaji DPR kini Rp65 juta usai tunjangan rumah dihapus hingga DPR jawab Tuntutan 17+8 dengan keluarkan enam poin keputusan.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. DPR ungkap gaji DPR kini Rp65 juta usai tunjangan rumah dihapus

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan bahwa gaji dan tunjangan yang kini diterima Anggota DPR RI perbulannya yakni sebesar Rp65,5 juta setelah tunjangan perumahan dihapus.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa seluruh fraksi partai politik sepakat agar tunjangan perumahan dihapus mulai 31 Agustus 2025. Dia mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik.

    “Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan,” kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Prabowo ajak umat Islam teladani akhlak Nabi Muhammad SAW

    Presiden RI Prabowo Subianto mengajak umat Islam meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam momentum peringatan Maulid Nabi 1447 Hijriah.

    “Peringatan Maulid Nabi bukan sekadar mengenang kelahiran Rasulullah, namun juga menjadi momentum untuk meneladani akhlak mulia beliau,” ucap Presiden Prabowo dalam unggahan di akun resmi Instagram @presidenrepublikindonesia, Jumat.

    Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Kapuspen: Massa yang berbuat anarkis sudah terlatih dan terorganisasi

    Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengemukakan kelompok massa yang bertindak anarkis saat demonstrasi beberapa hari lalu terlihat cukup terlatih dan terorganisasi.

    Hal tersebut dikatakan Freddy untuk merespons pertanyaan soal banyaknya masyarakat yang menduga aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum dilakukan orang yang sangat profesional karena terkesan rapih.

    “Memang kalau kita amati untuk polanya terlihat terorganisasi dan terlatih ya,” kata Freddy saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Tinjau Wisma MPR dibakar, Eddy Soeparno minta tak ada lagi aksi anarki

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta tidak ada lagi aksi anarki yang menyusupi kegiatan demonstrasi penyampaian aspirasi, saat meninjau Wisma MPR RI di Kota Bandung, Jawa Barat, yang terbakar saat ada unjuk rasa.

    Eddy menyayangkan demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan aspirasi justru diduga disusupi menjadi aksi anarki yang merusak cagar budaya.

    “Cukup kejadian ini menjadi yang terakhir. Pada akhirnya yang dirugikan masyarakat juga dan tidak ada sama sekali yang diuntungkan,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. DPR jawab Tuntutan 17+8 dengan keluarkan enam poin keputusan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjawab Tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh berbagai kalangan dengan mengeluarkan enam poin keputusan yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi partai politik di DPR RI.

    Jawaban itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa respons itu sebagai bentuk transparansi DPR untuk mengevaluasi secara total.

    “Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025,” kata Dasco.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.