Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Yasir Arafat Resmi Pimpin PKS Kabupaten Malang, Tegaskan Siap Dukung Kebijakan Presiden Prabowo

    Yasir Arafat Resmi Pimpin PKS Kabupaten Malang, Tegaskan Siap Dukung Kebijakan Presiden Prabowo

    Malang (beritajatim.com) – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Malang periode 2025–2030 resmi selesai digelar dan diakhiri dengan pengukuhan kepengurusan baru. Acara berlangsung di Hall Puri Pahargyan Bojana Puri, Kepanjen, Sabtu (6/9/2025), disaksikan langsung Bupati Malang HM Sanusi, para petinggi partai politik, serta anggota DPRD Fraksi PKS Kabupaten Malang.

    Prosesi pengukuhan dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan DPW PKS Jawa Timur yang menetapkan Yasir Arafat sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Malang periode 2025–2030. Kepemimpinan Yasir akan didampingi Irfan Ardianto sebagai Sekretaris dan Efendi Sudarmono sebagai Bendahara. Setelah itu, jajaran pengurus inti bersama-sama membaca serta menandatangani pakta integritas.

    Pergantian kepengurusan ini ditandai dengan penyerahan pataka bendera PKS dari ketua sebelumnya, Irfan Yuli, kepada Yasir Arafat. Momen tersebut sekaligus menandai estafet kepemimpinan DPD PKS Kabupaten Malang yang baru.

    Dalam sambutannya, Yasir menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang sangat berat. “Maka ini (amanah kepemimpinan) harus dijalani dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, dan rasa takut kepada Allah,” ujarnya.

    Yasir juga menyampaikan sikap PKS terhadap kondisi bangsa terkini. Ia menegaskan permohonan maaf bila peran partai selama ini belum optimal, namun memastikan PKS terus berbenah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. “PKS mendukung penuh pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pencabutan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI, serta komitmen negara untuk menghormati kebebasan berpendapat,” tegasnya.

    Di tingkat struktur daerah, Yasir menegaskan PKS akan selalu menjaga kondusivitas, persatuan, dan ketertiban masyarakat. Ia juga menyatakan kesiapan partai untuk berkolaborasi dengan semua pihak demi kepentingan rakyat.

    “Mari kita jadikan PKS bukan hanya sebagai partai politik, melainkan juga sebagai mitra bersama masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan daerah,” pungkas Yasir. [yog/ian]

  • Muhammad Said Jabat Ketua PKS Jombang 2025-2030, Ini Harapan dan Targetnya

    Muhammad Said Jabat Ketua PKS Jombang 2025-2030, Ini Harapan dan Targetnya

    Jombang (britajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jombang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI pada Sabtu, 6 September 2025. Dalam acara yang berlangsung di kantor DPTD PKS Jombang dan dihadiri secara virtual melalui zoom meeting, H. Muhammad Said resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD PKS Jombang periode 2025–2030.

    Pengukuhan ini sekaligus menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Musda kali ini berlangsung sederhana namun tetap sarat makna, dengan tema “Kokoh Bersama Majukan Jombang untuk Indonesia.”

    Acara ini dihadiri oleh para anggota legislatif PKS, pengurus partai, dan kader pelopor PKS dari seluruh DPC PKS di Kabupaten Jombang. Meski sederhana, musda ini memiliki daya tarik tersendiri karena memunculkan berbagai harapan besar untuk perkembangan politik di Jombang.

    Dalam pidatonya, H. Muhammad Said menegaskan bahwa meski dengan segala keterbatasan, PKS Jombang akan terus berjuang bersama rakyat. “Dengan kondisi negeri seperti ini, kami berjuang bersama rakyat meski dengan segala keterbatasan. Seperti lari maraton, endingnya Insyaallah keberkahan untuk masyarakat,” ujar Said.

    Selain itu, Said juga menambahkan bahwa menjadi ketua PKS bukanlah sebuah tugas yang ringan. “Amanah ini tidak lagi masa pacaran. Sudah seperti rumah tangga, harus langsung siap menjalankan tanggung jawab,” kata Said, yang mengibaratkan tugas tersebut sebagai tanggung jawab jangka panjang yang harus dijalankan dengan serius.

    Dalam kesempatan tersebut, Said juga menegaskan target besar PKS Jombang pada Pemilu 2029. Saat ini, PKS hanya memiliki tiga kursi di DPRD, namun dengan kerja kolektif dari seluruh kader dan pengurus, Said yakin bahwa mereka dapat meraih enam kursi pada Pemilu mendatang.

    Bupati Jombang, Warsubi, turut memberikan ucapan selamat atas terpilihnya H. Muhammad Said sebagai ketua. Dalam rekaman video yang disampaikan, Warsubi berharap PKS Jombang semakin kuat dan konsisten bersama rakyat. “Semoga PKS semakin kuat dan konsisten bersama rakyat,” ujarnya.

    Sebagai salah satu partai politik yang cukup berpengaruh di Kabupaten Jombang, PKS diharapkan semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Dalam proses pergantian pengurus ini, berbagai posisi strategis turut mengalami perubahan. [suf]

    Berikut susunan pengurus baru hasil Musda VI PKS Jombang:

    Majelis Pertimbangan Daerah (MPD):

    Ketua: Didik Darmadi

    Sekretaris: Safari Riyanto

    Dewan Pengurus Daerah (DPD):

    Ketua: H. Muhammad Said

    Sekretaris: Abdullah

    Bendahara: Susilo

    Ketua Bidang Kaderisasi: Hilmi Haris

    Dewan Etik Daerah:

    Ketua: Hanan Mahbub

    Sekretaris: M. Arifin

  • Akademisi Universitas Jember: Narasi Pembubaran DPR adalah Sesat dan Menyesatkan

    Akademisi Universitas Jember: Narasi Pembubaran DPR adalah Sesat dan Menyesatkan

    Jember (beritajatim.com) – Narasi pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengemuka di sejumlah aksi unjuk rasa akhir-akhir ini sesungguhnya mematikan demokrasi. Lembaga parlemen tetap diperlukan dalam sistem demokratis.

    “Narasi itu sebetulnya dalam sudut pandang konstitusi negara hukum maupun komunikasi politik adalah sebuah narasi yang sesat dan menyesatkan,” kata Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (6/9/2025).

    Presiden Soekarno pernah membubarkan konstituante saat berkuasa melalui dekrit 5 Juli 1959. “Dampaknya sistem demokrasi kita jatuh ke dalam jurang otokrasi, yakni sistem otoritarian yang dipimpin oleh pemimpin sentralistik dan diktator,” kata Iqbal.

    Undang-Undang Dasar melindungi trias politika. “Dalam pasal 7C, bahkan presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Konstitusi hasil amandemen belajar dari pembubaran konstituante melalui mekanisme dekrit presiden,” kata Iqbal.

    Iqbal menyadari, sistem demokrasi memiliki kelemahan dan kendala.”Namun dengan berbagai macam kelemahan dan kendalanya, demokrasi masih pilihan yang terbaik sebagai jalan tengah, di antara sistem tirani di satu pihak dan sistem anarki di lain pihak,” katanya.

    Anarkisme, menurut Iqbal, tidak memiliki aturan sama sekali. “Sedangkan tirani adalah sebuah sistem yang bajunya bisa seolah-olah demokrasi, tetapi dijalankan dengan sistem otokrasi, dengan otoritarian dan sangat diktator,” katanya.

    Iqbal melihat kelompok pemuja anarkisme dan pemuja tirani tengah berupaya mengambil kesempatan dan memiliki agenda terselubung untuk menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa.

    Bubarnya parlemen hanya akan memunculkan pemerintahan yang otoriter. “Jadi jangan sampai masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, dan kelompok-kelompok rakyat terprovokasi atau termakan oleh jebakan kelompok-kelompok yang sejatinya bukan pecinta demokrasi, tetapi pemuja anarki atau pemuja tirani,” kata Iqbal.

    Iqbal percaya unjuk rasa demonstrasi dan kritik yang disampaikan masyarakat sipil masih murni. “Hanya kemampuan berkonsolidasi dan menjaga soliditas yang berbeda di setiap zaman,” katanya.

    Kendati menolak narasi pembubaran DPR, Iqbal setuju untuk mengevaluasi total parlemen. “Sudah seharusnya partai politik sebagai institusi demokrasi yang menempatkan orang-orangnya di parlemen harus mereformasi diri,” katanya. Hal ini harus menjadi komitmen bersama.

    Iqbal juga meminta evaluasi total oleh Presiden Prabowo terhadap semua struktur dan sistem institusional yang menciptakan jurang ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan akibat tidak tegaknya supremasi hukum. “Kalau itu tidak dilakukan, saya kira Presiden bukan lagi menjadi harapan untuk memecahkan krisis, tapi justru menjadi bagian dari krisis kepercayaan,” katanya. [wir]

  • Mantan Wabup Jember Gus Firjaun: Akar Persoalan Negeri Ini adalah Ketidakadilan

    Mantan Wabup Jember Gus Firjaun: Akar Persoalan Negeri Ini adalah Ketidakadilan

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Balya Firjaun Barlaman alias Gus Firjaun, Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, 2021-2025, menegaskan perlunya pemerintah mengatasi ketidakadilan yang menjadi akar persoalan di Indonesia.

    Menurut Firjaun, keadilan adalah perintah agama dan sila Pancasila yang penting untuk ditegakkan. “Maka ketika kemudian tidak adil, ya sudah, akhirnya menimbulkan endapan-endapan kekecewaan,” katanya, Sabtu (6/9/2025).

    Endapan-endapan tersebut, lanjut Firjaun, semakin hari menumpuk dan bisa menyebabkan orang berbuat ekstrem. “Tindakan ekstrem bisa karena ajaran, doktrin, bisa karena situasi, bisa karena kecewa,” kata Firjaun.

    “Kalau problem solving-nya saja tanpa melihat akarnya dan menangani akar masalah, sampai kapanpun terus seperti ini,. Intinya keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Firjaun.

    Keadilan ini, menurut Firjaun, hendaknya diterapkan dalam kebijakan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Komitmen keadilan pemerintah bisa dilihat dari konsistensi penegakan hukum. “Ini sudah disinyalemenkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa rusaknya atau hancurnya umat-umat terdahulu karena tidak ada keadilan dalam hukum,” katanya.

    “Rusaknya ‘umatku’ (umat Islam) juga sama: ketika pembesar melakukan kesalahan, hukum tidak menyentuh. Tapi ketika orang kecil melakukan kesalahan, pelanggaran, maka hukum ditegakkan. Sampai kemudian beliau menggambarkan: ‘andai kata Fatimah putriku mencuri, akan saya potong tangannya’. Nah, ini kan contoh, betapa Kanjeng Nabi secara spirit siap untuk menegakkan hukum,” kata Firjaun.

    Firjaun meminta semua pihak, terutama pemerintah, mengambil hikmah dari rangkaian kejadian akhir-akhir ini. “Jangan antikritik dan tidak mau mendengarkan aspirasi orang lain. Harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak, karena kalau ditangani sendirian tidak bisa, gak akan mampu,” katanya.

    Firjaun meminta pemerintah bekerja tidak dengan prinsip asal atasan senang. “Ketika semua dibicarakan baik-baik, sebagai pemimpin, bisa berkolaborasi, mau mendengarkan, belajar mendengarkan dari orang lain, inovatif, bisa mencari solusi-solusi,” katanya.

    Hati nurani, kata Firjaun, harus menjadi panduan sebelum mengeluarkan kebijakan. “Saya yakin mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, nurani kita bicara soal itu. Pasti ada ada sinyal dari nurani kita,” katanya. [wir]

  • Presiden Prabowo hadir pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta

    Presiden Prabowo hadir pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta

    Jumat, 15 Agustus 2025 15:40 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) menghadiri Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/agr

    Presiden Prabowo Subianto memberikan salam saat menghadiri Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/agr

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) dan Ketua DPR Puan Maharani (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Sidang Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agr

    Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/agr

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DMI Jatim 2025-2030 Dilantik, JK Soroti Peran Masjid untuk Ekonomi Umat

    DMI Jatim 2025-2030 Dilantik, JK Soroti Peran Masjid untuk Ekonomi Umat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Timur resmi dilantik di Gedung Islamic Center Surabaya pada Sabtu (6/9/2025), menandai awal masa khidmat 2025-2030.

    Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum DMI sekaligus Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

    Ribuan undangan yang terdiri dari takmir masjid, pengurus masjid dari berbagai daerah di Jawa Timur, perwakilan PD DMI se-Jatim, serta berbagai organisasi Islam lainnya memadati lokasi acara. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi DMI Jatim untuk menegaskan komitmen dalam memakmurkan masjid dan meningkatkan peran strategisnya di masyarakat.

    Dr. KH. Sudjak, M.Ag., terpilih sebagai Ketua DMI Provinsi Jawa Timur untuk periode 2025-2030 melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar pada 25 Mei lalu di Hotel Aria Centra Surabaya. Pemilihan dilakukan secara aklamasi, mencerminkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh peserta Muswil terhadap kepemimpinan KH. Sudjak.

    Selain KH. Sudjak, Drs. H. Suhadi dilantik sebagai sekretaris dan Hj. Nur Syamsiah, S.H., M.H sebagai bendahara PW DMI Jatim.

    Dalam sambutan usai pelantikan, KH. Sudjak menekankan bahwa amanah ini adalah tanggung jawab besar untuk terus memakmurkan masjid dan memposisikannya sebagai pusat dakwah, pendidikan, serta penguatan ukhuwah Islamiyah.

    “Kita harus bergerak bersama, menjadikan DMI sebagai motor penggerak kemajuan umat di Jawa Timur,” tegas KH. Sudjak saat ditemui di Aula Islamic Center Surabaya.

    KH. Sudjak juga mengajak seluruh anggota PW DMI Jatim untuk lebih menekankan fungsi-fungsi masjid, khususnya di seluruh wilayah Jawa Timur. Program-program unggulan yang akan diprioritaskan meliputi Uang Kehormatan Imam Masjid (UKIM), Masjid Award yang sudah berjalan, serta pembentukan Ekosistem Industri Halal yang akan segera dijalankan.

    “Program-program ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas dan peran masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam di Jawa Timur,” jelas KH. Sudjak.

    Sementara itu, Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla, dalam pidatonya menyoroti pentingnya peran masjid dalam memajukan ekonomi umat. Ia menekankan bahwa masjid seharusnya tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

    “Kemajuan beragama kita di Indonesia tercermin dari jumlah masjid yang terus bertambah. Masjid harus berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kemajuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    JK menambahkan, DMI akan terus memberikan semangat kepada masyarakat untuk bergerak, bekerja, dan menjalankan ekonomi yang maju. Semangat dakwah juga harus berbicara tentang muamalah, bukan hanya tentang ibadah.

    Dengan pelantikan ini, PW DMI Jatim diharapkan dapat segera menjalankan program-programnya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat Islam di Jawa Timur, khususnya dalam bidang keagamaan, sosial, dan ekonomi. (tok/kun)

  • Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Program Anggota DPR RI

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Program Anggota DPR RI

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI, MH. Said Abdullah mendorong pemuda dan mahasiswa menjadi agen perubahan bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Sabtu (06/09/2025).

    Sosialisasi tersebut menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di kalangan generasi muda. Hadir sebagai nara sumber adalah Ketua dan Sekretaris BEM Sumenep, M. Salman Farid dan Moh. Nurul Hidayatullah. Sedangkan dua tenaga ahli MH. Said Abdullah, yakni Moh. Fauzi dan Slamet Hidayat juga ikut mendampingi jalannya kegiatan tersebut.

    Dalam pemaparannya, M. Salman Farid menegaskan peran penting pemuda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pemuda dengan intelektualitasnya telah menjadi motor penggerak perubahan yang menyatukan nusantara.

    “Kemajuan suatu bangsa dimulai dari generasi mudanya. Mari kita junjung tinggi semangat kebangsaan,” ajaknya kepada mahasiswa dan pemuda yang hadir.

    Ia mengingatkan agar pemuda Indonesia terus meneguhkan semangat kebhinekaan dan menjaga keutuhan bangsa demi kemajuan yang berkelanjutan. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus dalam memajukan bangsa.

    “Empat pilar kebangsaan ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa nasionalisme dan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa harus terus dijaga oleh kalangan pemuda,” tandas Salman Farid.

    Sementara Moh. Nurul Hidayatullah menekankan bahwa Empat Pilar Kebangsaan adalah fondasi yang harus terus dijaga. Dirinya mengaitkan nilai tersebut dengan tradisi gotong royong yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

    “Para pendiri bangsa mengambil makna dari adat, istiadat, dan kebudayaan kita, lalu merumuskan nilai-nilai tersebut menjadi Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai sila pertama mencerminkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan Tuhan, terlepas dari perbedaan agama,” paparnya.

    Ia menambahkan, isi Pancasila tetap relevan dan tidak lekang oleh waktu, bahkan setelah delapan dekade kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk terus menjaga dan meneruskan warisan para pendiri bangsa.

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini juga membuka ruang interaktif dalam sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan bagi peserta mengemukakan pendapat dan memperdalam pemahaman. Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini cukup menarik minat dan perhatian pemuda sebagai generasi penerus bangsa. (tem/kun)

  • Rencana Pembangunan TPA Botok Magetan Masih Tunggu Pelepasan Status Tanah LBS

    Rencana Pembangunan TPA Botok Magetan Masih Tunggu Pelepasan Status Tanah LBS

    Magetan (beritajatim.com) – Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Magetan. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, volume sampah harian kian meningkat, sementara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Milangasri sudah overload.

    Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Magetan menyiapkan rencana pembangunan TPA baru di Desa Botok, Kecamatan Karas. Namun, realisasi rencana ini masih menghadapi sejumlah kendala.

    Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Magetan, Muhtar Wahid, mengungkapkan bahwa pembebasan lahan sejatinya sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Pemerintah berhasil mengamankan lahan seluas 4,9 hektare, namun masih membutuhkan tambahan sekitar lima hektare agar total mencapai 10 hektare.

    Sayangnya, target itu belum bisa tercapai karena lahan yang dimaksud masih berstatus Lahan Baku Sawah (LBS).

    “Itu kan kemarin sudah ada pembebasan tanah, tapi ada beberapa yang perlu dibebaskan lagi. Tahun ini rencananya sebetulnya mau dibebaskan, tetapi terkendala kaitannya dengan tata ruang. Masih masuk LBS (Lahan Baku Sawah, yang artinya termasuk lahan sawah dilindungi). Nah, kalau masuk LBS berarti kita harus ada pelepasan dulu, menunggu surat itu. Akhirnya tahun ini mungkin belum bisa dibebaskan karena kendala itu,” jelas Muhtar, Sabtu (6/9/2025).

    Selain soal lahan, akses menuju lokasi juga menjadi perhatian. Jalan sepanjang 1,4 kilometer dari Sidowayah menuju area rencana TPA sudah ditetapkan sebagai jalan kabupaten. Jika dihitung hingga Truneng, total panjang jalan yang terhubung mencapai empat kilometer.

    Penetapan status jalan ini sudah diinisiasi sejak Muhtar menjabat Kepala Dinas PUPR, dengan pertimbangan kebutuhan aksesibilitas TPA di masa depan.

    “Sekarang sudah ada SK jalan kabupaten untuk jalan menuju TPA itu. Untuk pembangunannya kita sedang usulkan. Tahun ini belum ada pembangunan, tapi sementara kita usulkan untuk tahun 2026,” ujarnya.

    Pemkab Magetan juga mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi yang sama. Menurut Muhtar, TPST lebih strategis karena memungkinkan adanya pengolahan, bukan sekadar pembuangan sampah.

    “Yang sudah kita bebaskan juga sedang kita usulkan untuk pembangunan TPST, bukan TPA. Tempat pengolahan sampah terpadu ini nanti yang bangun PU, sedangkan pengelolaan ada di DLH. Jadi PU dan DLH bekerja sama, masing-masing punya tanggung jawab,” terangnya.

    Pendanaan pembangunan TPST diupayakan dari berbagai sumber, mulai Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan presiden, hingga program impres. Kehadiran TPST diharapkan mampu memperpanjang usia TPA, mengurangi volume timbunan, sekaligus memaksimalkan daur ulang dan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos.

    Meski tahun 2025 ini belum ada pembangunan fisik, Pemkab Magetan memastikan proses administrasi dan pengusulan anggaran tetap berjalan. Jika sesuai rencana, pembangunan jalan menuju TPA Botok bisa dimulai pada 2026, disusul realisasi TPST setelah pendanaan disetujui pemerintah pusat. [fiq/beq]

  • Ijazah Palsu Belum Beres, Amien Rais Kembali Lempar Tuduhan ke Jokowi dan Pengikutnya

    Ijazah Palsu Belum Beres, Amien Rais Kembali Lempar Tuduhan ke Jokowi dan Pengikutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum menetapkan tersangka. Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, hingga Tifauzia Tyassuma menjadi terlapor dalam perkara ini.

    Yang tak kalah menarik adalah pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang menyebutkan bahwa kebohongan Jokowi bukan lagi rahasia umum. Ia bahkan tak perlu lagi menjabarkan satu persatu kebohongan Jokowi.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya,” kata Amien di Instagram pribadinya @amienraisofficial dilansir pada Sabtu (6/9/2025).

    Mantan Ketua MPR ini mengatakan, Jokowi sedang terjebak dalam lingkaran keburukan sebagai akibat dari ketidakjujurannya.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan,” tegasnya.

    Bahkan tambah Amien Rais, semakin lama Jokowi semakin terjerumus dalam kebohongan yang dia perbuat.

    “Semakin lama, makin dalam. Polisi dan ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari Kebohongan,” tukasnya.

    Sialnya, Amien mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” Amien menuturkan.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambahnya.

  • Pelantikan PC Fatayat NU, Mbak Wali : Bersama Kita Bangun Kota Kediri yang MAPAN

    Pelantikan PC Fatayat NU, Mbak Wali : Bersama Kita Bangun Kota Kediri yang MAPAN

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengajak jajaran PC Fatayat NU Kota Kediri untuk berkolaborasi mewujudkan Kota Kediri yang lebih MAPAN. Hal itu disampaikan saat menghadiri Pelantikan PC Fatayat NU Kota Kediri Masa Khidmat 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Aula Masjid Agung, Sabtu (6/9/2025). Pelantikan ini mengambil tema Optimalisasi Peran Fatayat NU Menuju Perempuan Mapan dan Berdaya.

    “Selamat dan sukses atas dilantiknya jajaran PC Fatayat NU Kota Kediri. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat baru. Mari sama-sama memberikan kontribusi positif baik untuk umat, bangsa dan negara,” ujarnya.

    Mbak Wali menyampaikan Fatayat NU merupakan organisasi perempuan yang memiliki peranan sangat penting dalam bidang pembangunan. Baik di bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan serta pendidikan.

    Tentu semua tahu Fatayat NU ini memiliki kiprah yang luar biasa. Yakni, selalu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta nilai kesatuan dan persatuan. Inilah nilai-nilai yang sangat penting, perlu diaplikasikan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Saya yakin Fatayat NU akan semakin maju, semakin kuat, semakin solid dan sama-sama bisa mewujudkan masyarakat yang berdaya, berakhlak, dan sejahtera. Sehingga ke depan Kota Kediri bisa menjadi kota yang lebih MAPAN. Sesuai tema pelantikan pagi hari ini,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan ini, Wali kota termuda ini juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran PC Fatayat NU atas kontribusinya dalam membangun Kota Kediri. Diharapkan semua program-program baik dapat terus dilanjutkan. Sementara program yang masih kurang dan perlu dilakukan evaluasi dapat diperbaiki.
    “Dengan kepemimpinan baru saya yakin progran-program yang ada di Fatayat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya juga titip pesan agar kolaborasi dan komunikasi dengan Pemkot Kediri terus berjalan. Semangat untuk terus berkontribusi bagi kota kita tercinta,” pungkasnya.

    Pada pelantikan ini, jabatan ketua diemban oleh Dewi Nafi’ah. Wakil Ketua I Himatul Aliyah, Wakil Ketua II Khotim Maslikah, Wakil Ketua III Tri Latifatul Sakdiyah, dan Wakil Ketua IV Laila Na’imatul Muthoharoh. Sekretaris dijabat oleh Alfi Zahiroh dan Bendahara dijabat Amalia Mustikawati.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Arif, Kepala Kantor Kemenag A. Zamroni, Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Timur Siti Maulidah, Ketua PCNU Abu Bakar Abdul Jalil, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin.

    Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin, Kepala Bagian Kesra Ahmad Jainudin, Ketua GP Ansor H.M. Baihaqi, Ketua DPD KNPI Munjidul Ibad, dewan kehormatan dan pembina PC Fatayat NU Kota Kediri, Ketua PC Fatayat NU se-Mataraman, Ketua Banom dan Lembaga NU, serta tamu undangan lainnya. [kun]