Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Tiga Kali Pemilu Dapat 6 Kursi, PKS Jember Targetkan 10 Kursi dalam Pemilu 2029

    Tiga Kali Pemilu Dapat 6 Kursi, PKS Jember Targetkan 10 Kursi dalam Pemilu 2029

    Jember (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan perolehan sepuluh kursi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur dalam Pemilu 2029, setelah memperoleh enam kursi masing-masing pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024.

    “Target kita jelas, tegas, dan realistis, yakni merebut 10 kursi DPRD Jember, mengamankan posisi pimpinan DPRD, dan memenangi pemilihan kepala daerah Jember,” kata Taufik, Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jember 2025-2030, Minggu (7/9/2025).

    Semua target itu, menurut Taufik, dilaksanakan dengan terencana dalam ‘Peta Kemenangan PKS Jember 2025-2030’. Sepanjang 2025-2026, PKS akan melakukan konsolidasi struktur dewan pengurus ranting dan mengaudit kader maupun simpatisan. “Targetnya ada dua ribu kader baru, terutama anak muda usia 17–40 tahun,” katanya. Selain itu, Taufik menginginkan

    Pemenangan pemilu dan pilkada dimulai pada 2027. “PKS tampil dengan narasi besar yakni Jember Baru, Rakyat Dilayani. Figur PKS bicara isu rakyat di media dan lapangan,” katanya. PKS hadir di tengah rakyat dan melakukan aksi sosial nyata di seluruh kecamatan.

    Mesin pemenangan dibangun relawan dan koalisi strategis pada 2028 sekaligus mengumumkan kandidat dan bupati dan wakilnya. “Puncak perjuangan pada 2029. Satu kader membawa sepuluh suara, saksi militan di setiap TPS, kampanye masif di tiga lapis: struktural, digital, dan komunitas,” kata Taufik.

    Taufik menekankan kemenangan bukan akhir, melainkan awal pengabdian. “Dari 100 hari pertama, PKS buktikan janji. Fraksi PKS di DPRD memimpin lahirnya kebijakan pro-rakyat. Eksekutif PKS hadir dengan kepemimpinan yang amanah dan melayani,” katanya.

    “Inilah jalan kita. Inilah target kita. Dengan kerja keras, barisan yang solid, dan pertolongan Allah SWT, kita akan saksikan PKS Jember naik kelas dari partai peserta menjadi partai pemenang, dari penonton menjadi pemimpin, dari harapan menjadi kenyataan,” kata Taufik. [wir]

  • Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim 2025 Tembus Rp84 Juta per Bulan, Ini Rinciannya

    Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim 2025 Tembus Rp84 Juta per Bulan, Ini Rinciannya

    Surabaya (beritajatim.com) — Penerimaan tunjangan dan gaji bulanan anggota DPRD Jawa Timur pada 2025 mencapai angka yang mencolok. Total gaji dan tunjangan mereka rata-rata berada di kisaran Rp84 juta per bulan.

    Angka ini terdiri dari gaji pokok, berbagai tunjangan rutin, serta fasilitas tambahan yang diberikan sesuai regulasi daerah. Komponen terbesar berasal dari tunjangan perumahan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/30/KPTS/013/2023, tunjangan ini ditetapkan berbeda sesuai jabatan.

    Ketua DPRD menerima Rp57,75 juta per bulan, wakil ketua Rp54,86 juta, sementara anggota biasa mendapatkan Rp49,09 juta. Nominal ini disesuaikan dengan harga sewa rumah tertinggi di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

    Selain itu, setiap anggota DPRD juga memperoleh tunjangan transportasi sebesar Rp20,85 juta per bulan. Dana ini diberikan sebagai pengganti kendaraan dinas dan dibayarkan secara tunai. Dengan kombinasi tunjangan perumahan dan transportasi saja, seorang anggota DPRD sudah menerima hampir Rp70 juta per bulan.

    Di luar dua tunjangan utama tersebut, terdapat gaji pokok yang disebut uang representasi, serta sejumlah tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, komunikasi intensif, badan anggaran, badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan khusus, hingga iuran BPJS Kesehatan. Komponen-komponen ini menambah total penerimaan sehingga mencapai sekitar Rp84 juta.

    Sebagai perbandingan, pada 2020 total penerimaan anggota DPRD Jatim masih berada di kisaran Rp64,7 juta per bulan. Saat itu, tunjangan perumahan hanya Rp27,6 juta, tunjangan transportasi Rp12,75 juta, dan tunjangan komunikasi intensif Rp17,85 juta.

    Kenaikan signifikan terjadi setelah revisi Peraturan Daerah pada 2020 yang menaikkan tunjangan perumahan sekitar 20 persen. Lonjakan jumlah penerimaan ini menunjukkan adanya penyesuaian yang cukup besar dalam lima tahun terakhir.

    Dengan besaran tunjangan yang sekarang, satu anggota DPRD Jawa Timur menerima penghasilan setara 21 kali lipat upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2025. [asg/suf]

  • Program Seragam Gratis untuk Siswa Baru di Kota Malang Tuntas

    Program Seragam Gratis untuk Siswa Baru di Kota Malang Tuntas

    Malang (beritajatim.com) – Kota Malang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan dengan menyelesaikan berbagai program prioritas. Terbaru, program seragam gratis bagi siswa baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berhasil diselesaikan.

    Program ini merupakan bagian dari visi-misi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, bersama Wakil Wali Kota Ali Muthohirin. “Iya ini sesuai dengan visi misi saya dengan mas wakil salah satu prioritas sudah tercukupi semua (seragam gratis),” ujar Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, pada Minggu, 7 September 2025.

    Sebanyak 16.500 siswa di Kota Malang menerima seragam gratis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Meski terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan seragam yang baru selesai pada akhir Agustus 2025, Wahyu Hidayat memastikan program ini tetap berjalan dengan baik.

    “Memang sedikit molor menjadi Agustus, memang ada kendala di masa penyediaannya tendernya agak sedikit lama tapi akhirnya bisa terpenuhi. Sudah saya sidak juga kemarin untuk melihat sejauh mana. Dan berangsur sudah terpenuhi sampai akhir Agustus kemarin,” ujar Wahyu, yang akrab disapa Pak Mbois.

    Penyediaan seragam gratis ini mencakup kain merah putih dan pramuka untuk siswa SD, serta kain biru putih dan pramuka untuk siswa SMP. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menyesuaikan ukuran seragam sesuai kebutuhan. Wahyu juga menyampaikan bahwa tahun depan anggaran serupa akan disiapkan kembali.

    “Tahun depan kami anggarkan lagi untuk mereka yang baru masuk SD dan SMP. Tetap dalam bentuk kain akan kita tingkatkan tapi lihat ketersediaan anggaran,” tambah Pak Mbois.

    Sementara itu, permintaan dari beberapa pihak terkait tambahan fasilitas seperti sepatu juga diterima. Namun, menurut Wahyu, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan DPRD Kota Malang, mengingat adanya pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun depan.

    “Ada yang meminta sepatu. Tapi tetap seragam menjahit sendiri takutnya ada yang tidak cocok kalau dijahitkan. Soal tambahan akan kita lihat bersama DPRD Kota Malang apalagi tahun depan ada pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat,” kata Wahyu.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa program seragam gratis ini telah rampung pada 31 Agustus 2025. Siswa yang baru saja menerima seragam dan masih dalam proses penjahitan diperbolehkan memakai pakaian biasa asalkan tetap rapi.

    “Sudah beres pada 31 Agustus kemarin. Alhamdulillah tepat waktu. Kemarin kan memang ada anggaran yang kekurangan sedikit diikutkan PAK sekitar Rp400 juta. Bagi siswa selama masih dijahit (karena baru menerima) bebas (pakai seragam) yang penting bebas rapi,” ujar Suwarjana.

    Program seragam gratis ini menjadi salah satu contoh nyata upaya pemerintah Kota Malang dalam memastikan pendidikan yang merata bagi seluruh anak didik di wilayahnya. [luc/suf]

  • Muhammadiyah ajak akademisi riset dampak peraturan  

    Muhammadiyah ajak akademisi riset dampak peraturan  

    Pekalongan (ANTARA) – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengajak kalangan akademisi terutama dari lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk membuat riset berbasis analisa sosial terhadap berbagai peraturan yang berdampak ke berbagai sektor kehidupan.

    “Dari berbagai masalah yang kami kaji di Indonesia, muaranya satu, adalah masalah di bagian hulu, artinya perintah yang berada di sisi hulu (kehidupan),” kata Busyro Muqoddas saat Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu.

    Sedangkan kasus-kasus yang terjadi di daerah, ujar dia, adalah bagian hilir atau dampak dari bagian hulu berupa peraturan yang mengikat. “Selama ini, peraturan yang dibuat lebih banyak berdasarkan asumsi, bahkan kepentingan pemilik modal, bukan berbasis problematika di masyarakat, ” kata Busyro Muqoddas.

    Ia mencontohkan UU Cipta Kerja, UU Minerba, yang dalam realisasinya, beberapa diantaranya menimbulkan polemik di masyarakat. “Saya sudah melihat tambang di Halmahera, lahannya sangat luas,” kata dia.

    Atau, lanjut dia, polemik seputar pengembangan kawasan Rempang di Provinsi Kepulauan Riau yang sempat memicu keriuhan baik secara fisik maupun nonfisik.

    Sementara Ketua PWM Jateng KH Tafsir menambahkan, untuk itu dibutuhkan kekuatan politik yang didukung kemampuan ekonomi yang kuat. “Supaya kekuatan politik ini tidak dikuasai oleh kekuatan ekonomi,” ujar Tafsir.

    Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional LHKP PW Muhammadiyah Jateng mengangkat tema “Meneguhkan Ideologi Islam Berkemajuan dalam Membangun Kepemimpinan Publik yang Berintegritas dan Progresif” dengan jumlah peserta 150 orang.

    Ketua LHKP PW Muhammadiyah Jateng Jayusman Arief pelatihan dilakukan untuk membekali kader-kader Muhammadiyah dengan wawasan ideologis Islam Berkemajuan, keterampilan kepemimpinan serta kemampuan membaca dan merespons dinamika sosial-politik secara bijaksana dan berkeadaban.

    “Kegiatan ini juga menjadi media konsolidasi kader potensial Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa Tengah, yang diproyeksikan menjadi aktor strategis dalam ruang-ruang publik, baik sebagai legislator, birokrat, pemimpin organisasi masyarakat, maupun penggerak komunitas,” ujar dia.

    Untuk mewujudkan hal itu, lanjut dia, diperlukan pelatihan yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dan kontekstual. “Tujuannya agar kader-kader tersebut siap mengemban amanah umat dengan integritas dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat,” kata Jayusman.

    Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir barisan kader pemimpin Muhammadiyah yang kokoh secara ideologis, matang secara strategi, dan siap mengambil peran dalam membangun masyarakat utama. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan progresif, LHKP PWM Jawa Tengah ingin meneguhkan kembali komitmen Muhammadiyah dalam membentuk kepemimpinan publik yang berkemajuan dan bermaslahat bagi umat dan bangsa.

    Sejumlah narasumber pelatihan diantaranya Dr Muh Haris (anggota DPR RI), Ketua PWM Jateng Drs Tafsir, Harun Abdul Khafizh (Anggota DPRD Prov Jawa Tengah– Dapil XIII Jawa Tengah), Edi Faisol (Praktisi Media Massa/ Pimpred TV Simpo). Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq yang diwakili Asisten 1 Setda Kabupaten Pekalongan Ali Reza.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Musda VI PKS Jombang: Pengurus Baru Siap Kolaborasi dengan Abah Warsubi Wujudkan ‘Jombang Marem Mase’

    Musda VI PKS Jombang: Pengurus Baru Siap Kolaborasi dengan Abah Warsubi Wujudkan ‘Jombang Marem Mase’

    Jombang (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jombang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VI dengan tema “Kokoh Bersama Majukan Jombang untuk Indonesia” pada Sabtu, 6 September 2025.

    Acara yang digelar di Sekretariat DPTD PKS Jombang ini dihadiri oleh pengurus, anggota legislatif PKS, serta puluhan kader partai. Musda berlangsung sederhana namun penuh makna, mengikuti instruksi pusat untuk menghindari kemewahan.

    Dalam forum ini, Muhamad Said ditetapkan sebagai Ketua DPD PKS Jombang periode 2025–2030. Dalam sambutannya, Said mengungkapkan komitmen PKS Jombang untuk tetap berpegang pada prinsip low cost, high impact.

    “Dengan kondisi negeri seperti ini, kami berjuang bersama rakyat meski dengan segala keterbatasan. Seperti lari maraton, endingnya Insyaallah keberkahan untuk masyarakat,” ujar H. Said, yang disambut antusias oleh para pengurus dan kader.

    Kolaborasi untuk Jombang Marem Mase

    Said juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Abah Warsubi, Bupati Jombang, untuk mewujudkan visi Jombang Marem Mase yang berarti Maju, Tentrem, Makmur dan Sejahtera.

    Dalam pidatonya, Said menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai elemen di Kabupaten Jombang, agar dapat mencapai tujuan bersama.

    Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan UMKM, hingga menjaga keamanan dan harmonisasi sosial.

    Bupati Jombang, Abah Warsubi, juga menyampaikan apresiasi melalui rekaman video yang diputar dalam acara tersebut. Dalam pesannya, Warsubi mengucapkan selamat kepada ketua terpilih dan berharap PKS semakin solid, serta terus berkontribusi nyata bersama rakyat untuk kemajuan Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.

    “Selamat untuk Ketua terpilih PKS di Periode 2025–2030. Semoga PKS semakin solid dan berkontribusi nyata bersama rakyat dan membawa kemajuan bagi Jombang, Jawa Timur serta Indonesia,” ucap Warsubi. [suf]

  • Bupati Warsubi Pimpin Patroli Bersama Forkopimda untuk Ciptakan Jombang Aman

    Bupati Warsubi Pimpin Patroli Bersama Forkopimda untuk Ciptakan Jombang Aman

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang H. Warsubi memimpin langsung patroli Harkamtibmas bersama jajaran Forkopimda di sejumlah titik strategis di Kota Santri, Sabtu malam (6/9/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.

    Patroli bertajuk Jogo Bareng Kabupaten Jombang ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, staf ahli, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, serta pejabat Kominfo. Rombongan patroli dimulai pada pukul 22.30 WIB dari Pendopo Kabupaten Jombang dan bergerak menuju titik-titik keramaian serta kawasan yang rawan kriminalitas.

    Bupati Jombang, H. Warsubi, menegaskan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

    “Kita ingin memastikan Jombang tetap damai dan aman. Kehadiran kami bersama jajaran Forkopimda dan aparat keamanan adalah bentuk komitmen bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Mari kita jogo bareng Jombang agar tetap kondusif, tentrem, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman,” ujar Bupati Warsubi, yang juga terlibat langsung dalam patroli menggunakan kendaraan roda dua.

    Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menyampaikan bahwa patroli gabungan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan aparat dengan masyarakat. “Kami ingin masyarakat merasa aman dan terayomi. Patroli ini adalah wujud kehadiran aparat di tengah masyarakat untuk mencegah gangguan keamanan sejak dini,” jelas Kapolres.

    Patroli yang berlangsung hingga larut malam ini menyasar kawasan pusat keramaian, titik rawan kriminalitas, serta jalur utama di Kabupaten Jombang. Sepanjang perjalanan, rombongan juga menyapa warga dan pedagang yang masih beraktivitas, memberikan rasa aman sekaligus mengingatkan mereka untuk selalu waspada.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat Jogo Bareng semakin terwujud dalam budaya kebersamaan antara pemerintah, aparat, dan masyarakat Jombang. Dengan patroli ini, diharapkan tingkat keamanan di Kabupaten Jombang tetap terjaga, dan masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman serta tenang. [suf]

  • Pemkab Magetan Siapkan Pemanfaatan Aset ex-Miroso di Kawasan Telaga Sarangan

    Pemkab Magetan Siapkan Pemanfaatan Aset ex-Miroso di Kawasan Telaga Sarangan

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan tengah menyiapkan langkah strategis untuk menata kembali aset lahan di kawasan wisata Telaga Sarangan yang sebelumnya difungsikan sebagai rumah makan. Lahan seluas sekitar 888 meter persegi itu akan dialihkan untuk kepentingan publik melalui dua alternatif desain, yakni sentral parkir atau kombinasi food court dengan area parkir.

    Pj Sekda Magetan, Muhtar Wahid, menyampaikan bahwa kesepakatan telah dibuat bersama lurah setempat, perwakilan masyarakat, serta pihak-pihak yang sebelumnya menempati bangunan di atas lahan tersebut. “Sudah ada berita acara kesepakatan. Tanah milik Pemkab itu akan dikosongkan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat sekitar Sarangan,” ungkapnya, Sabtu (6/9/2025).

    Dua konsep rancangan sudah disiapkan oleh Dinas PUPR Magetan. Konsep pertama adalah Sentral Parkir Sarangan (SPS), yang akan menampung 27 unit mobil di area basement dan 38 unit mobil di lantai atas. Konsep kedua adalah Sarangan Foodcourt Center (SFC), yang menempatkan 14 unit tenant food court di lantai atas dengan area basement difungsikan sebagai parkir berkapasitas 27 unit mobil.

    Muhtar menegaskan bahwa rencana ini tidak hanya soal menata kawasan, tetapi juga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. “Dengan food court, UMKM bisa mendapat ruang berjualan, sementara parkir akan menambah retribusi. Aset kita harus bisa menghasilkan untuk Pemkab, dalam rangka PAD bertambah, dan PAD itu kembali ke masyarakat,” jelasnya.

    Dari sisi teknis, masterplan sudah dibuat oleh Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Magetan. Proses pengukuran dan desain telah rampung, tinggal dibawa dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menentukan alternatif mana yang lebih efektif dan efisien.

    Untuk jadwal pelaksanaan, Muhtar menyebut paling cepat dimulai tahun 2025. “Tahun ini fokus menuntaskan clean and clear lahan. Kalau sudah clear, baru tahun depan bisa dianggarkan. Kita belum berani anggarkan kalau belum tuntas statusnya,” tambahnya.

    Muhtar juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemkab hanya fokus pada penyelesaian lahan eks rumah makan tersebut. Sementara untuk aset lain di kawasan Telaga Sarangan yang lebih luas, perlu pembahasan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Perhutani, hingga Kementerian terkait. “Yang besar nanti harus diskusi lintas instansi. Untuk sementara, yang kita tuntaskan dulu ya titik lahan ini,” pungkasnya. [fiq/aje]

  • Musda VI PKS Sidoarjo, Duet Nurkholik – Lukman Hadi Resmi Dikukuhkan

    Musda VI PKS Sidoarjo, Duet Nurkholik – Lukman Hadi Resmi Dikukuhkan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) VI di Ballroom DPD PKS Sidoarjo. Acara ini dihadiri oleh Reni Astuti, Anggota DPR RI Fraksi PKS, serta para pengurus dan kader PKS se-Kabupaten Sidoarjo.

    Dalam Musda tersebut, dilakukan pengukuhan pengurus baru Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Sidoarjo periode 2025–2030. Adapun susunan kepengurusan yang dikukuhkan yaitu:

    Majelis Pertimbangan Daerah (MPD): Deny Haryanto (Ketua), Hoiriyah Damanhuri (Sekretaris)

    Dewan Pimpinan Daerah (DPD): Dr. Nurkholik, SH, MH (Ketua), Lukman Hadi (Sekretaris), Rio Purboyo (Bendahara), Ahmad Alfaizin (Ketua Bidang Kaderisasi Anggota Partai)

    Dewan Etik Daerah (DED): Anang Dardiri (Ketua), Anas Anwari (Sekretaris)

    Pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Sidoarjo periode 2025–2030.

    Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Sidoarjo, Dr. Nurkholik, SH, MH menegaskan pentingnya PKS meningkatkan pelayanan publik dan mengokohkan kaderisasi demi membangun Sidoarjo yang lebih baik.

    “Kita ingin PKS hadir sebagai rumah besar perjuangan umat dan masyarakat. Kita ingin PKS menjadi solusi atas masalah rakyat, dari urusan harga bahan pokok, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, hingga lapangan kerja yang luas. Kita ingin kader-kader PKS di Sidoarjo hadir di tengah masyarakat dengan wajah yang ramah, tangan yang ringan membantu, dan hati yang tulus melayani,” ujarnya.

    Selain itu, juga dilantik pengurus MPD, DED, dan DPD PKS Sidoarjo. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan pakta integritas.

    Acara Musda VI ini berlangsung khidmat dan lancar, ditutup dengan menyanyikan Hymne PKS sebagai simbol komitmen perjuangan bersama. [but]

  • Musda VI PKS Magetan: Sederhana, Bermakna, dan Sarat Komitmen Perjuangan

    Musda VI PKS Magetan: Sederhana, Bermakna, dan Sarat Komitmen Perjuangan

    Magetan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Magetan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-6 dengan nuansa sederhana namun penuh arti. Bertempat di Kantor DPD PKS Magetan, Jalan Gitadini No. 1, Kelurahan Sukowinangun, Sabtu (6/9/2025), agenda lima tahunan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik PKS di daerah.

    Mengusung tema “Kokoh Bersama, Majukan Magetan untuk Indonesia”, Musda diselenggarakan secara daring dan luring terbatas. Kehadiran langsung hanya diperuntukkan bagi undangan khusus, sementara kader lainnya mengikuti jalannya acara melalui ruang virtual. Meski berlangsung sederhana, atmosfer kebersamaan dan semangat perjuangan begitu terasa.

    Ketua DPD PKS Magetan periode 2025–2030, Indra Kusuma Aryanto, S.IIP., M.H., menekankan pentingnya kekuatan ruhiyah dalam menggerakkan kader menghadapi dinamika bangsa.

    “Ruhiyah adalah energi spiritual yang membuat kader tetap optimis, pantang menyerah, dan selalu hadir membawa solusi bagi umat,” ujarnya. Indra menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum untuk mempererat ikatan kader dan merumuskan langkah nyata membangun Magetan.

    Ia juga menambahkan, PKS harus hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai partai politik, tetapi juga sebagai penggerak solusi dan pelayan rakyat. Komitmen inilah yang disebutnya sebagai kunci agar PKS tetap relevan dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

    Dukungan semangat juga datang dari jajaran pengurus provinsi. H. Nur Wahyudi, Ketua BPD 2 DPW PKS Jawa Timur, mengutip Surat At-Taubah ayat 105 sebagai pengingat bagi seluruh kader agar bekerja penuh kesungguhan.

    “Kerja politik kita adalah ladang amal. PKS harus terus menebar manfaat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan tidak lelah melayani,” pesannya.

    Sementara itu, Riyono Caping, Ketua Bidang Tani & Nelayan DPP PKS, mengingatkan agar dakwah politik tidak terjebak dalam rutinitas seremonial. Menurutnya, dakwah adalah perjuangan ideologis sekaligus sosial yang mesti dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Substansi dakwah harus dijaga, karena kontribusi PKS bukan hanya soal kursi parlemen, melainkan hadir nyata dalam memperkuat ketahanan keluarga, ekonomi kader, dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

    Musda VI PKS Magetan akhirnya ditutup dengan tekad bersama untuk menghadirkan partai yang kokoh, solid, dan dekat dengan rakyat. Kesederhanaan acara justru mempertegas makna bahwa perjuangan bukan ditentukan oleh gemerlap panggung, melainkan komitmen nyata yang diwujudkan dalam pelayanan dan kebermanfaatan.

    Dengan semangat “Kokoh Bersama, Majukan Magetan untuk Indonesia”, PKS Magetan berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus bagian dari upaya memperkuat NKRI. Lima tahun ke depan menjadi ruang pembuktian bagi kader PKS untuk menjawab tantangan zaman dengan kolaborasi, pelayanan, dan keteladanan. [fiq/ian]

  • Loyalis Anies Puji AHY: Gini Loh Kalau Kasih Tanggapan

    Loyalis Anies Puji AHY: Gini Loh Kalau Kasih Tanggapan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Maudy Asmara, memuji Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait tanggapannya soal tuntutan 17+8.

    “Gini loh kalau kasih tanggapan,” kata Maudy dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (6/9/2025).

    Adapun pernyataan itu disampaikan AHY di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/9/2025) ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan.

    “Saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” kata Maudy.

    “Ada sejumlah isu yang dianggap urgent tentunya saya menyikapinya dengan terbuka,” tambahnya.

    Ia mengatakan DPR RI dan pemerintah sangat terbuka untuk membahas solusi tuntutan tersebut bersama dengan mahasiswa maupun masyarakat.

    “Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan,” jelas AHY.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menjelaskan aspirasi bisa muncul dari berbagai sektor, termasuk dari ekonomi, hukum hingga keadilan.

    Untuk itu, dia berharap agar seluruh pihak bisa berdiskusi dalam mencari jalan terbaik menghadapi tuntutan masyarakat.

    “Saya juga menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat sehingga kita bisa mencari solusinya bersama,” tuturnya.
    (Arya/Fajar)