Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Hari Armada RI ke-80, Khofifah Apresiasi TNI AL Dukung Ketahanan Pangan, Penanganan Bencana dan Misi Kemanusiaan

    Hari Armada RI ke-80, Khofifah Apresiasi TNI AL Dukung Ketahanan Pangan, Penanganan Bencana dan Misi Kemanusiaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Upacara Peringatan Hari Armada RI ke-80 di Koarmada II, Dermaga Ujung Surabaya.

    Dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, upacara kali ini dilaksanakan dalam format penuh kesederhanaan dengan diikuti ribuan prajurit TNA AL.

    Pada momen ini, Gubernur Khofifah secara khusus menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada jajaran TNI Angkatan Laut atas dedikasi, profesionalisme, dan pengabdian tanpa lelah dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

    Menurutnya, TNI AL menjadi benteng terdepan yang memastikan keamanan perairan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

    Gubernur Khofifah juga turut menegaskan bahwa kinerja TNI AL tidak hanya berfokus pada pertahanan semata, tetapi juga memainkan peran sentral dalam misi-misi kemanusiaan.

    Dari evakuasi bencana, pengiriman logistik, hingga pelayanan kesehatan terapung, TNI AL selalu hadir memberikan bantuan cepat dan tepat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

    “Terima kasih atas seluruh kerja keras dan dedikasi TNI AL yang selalu menjadi garda terdepan dalam baik sebagai kesatria maritim sekaligus yang terdepan dalam misi-misi kemanusiaan,” ucapnya.

    Kolaborasi tersebut, menurutnya, telah memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk mitigasi bencana, pengawasan wilayah pesisir, dan pengamanan jalur perdagangan laut yang strategis.

    “Sering sekali kami berkoordinasi bersama pak Pangkoarmada II ketika terjadi kebutuhan percepatan pengiriman logistik untuk bencana. Tentu kami sangat berterima kasih dan bangga atas kesempatan yang diberikan,” tuturnya.

    Gubernur Khofifah juga menambahkan bahwa peringatan Hari Armada ke-80 ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Ia mendorong seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk semakin memahami pentingnya kedaulatan laut sebagai identitas dan kekuatan bangsa.

    “Selamat Hari Armada ke-80 kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut di mana pun bertugas. Semoga TNI AL akan menjadi garda terdepan yang tangguh, humanis, dan responsif dalam menjaga keamanan sekaligus melayani kemanusiaan, demi Indonesia yang semakin maju dan berdaulat,” pungkasnya. [tok/beq]

  • TNI AU terima “kelas terbang” buatan PTDI ganti armada latih era 80-an

    TNI AU terima “kelas terbang” buatan PTDI ganti armada latih era 80-an

    Bandung (ANTARA) – TNI Angkatan Udara menerima satu ruang kelas terbang dalam bentuk pesawat angkut ringan NC212i dengan konfigurasi khusus Navigation Training buatan PT Dirgantara Indonesia yang diproyeksi menggantikan armada latih navigasi yang telah beroperasi sejak 1985.

    Pesawat yang dikirim itu memiliki nomor ekor AX-2134, resmi dikirimkan ke Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, pada Rabu (3/12), dengan diterbangkan langsung dari Bandung, guna mempercepat regenerasi navigator tempur TNI Angkatan Udara, khususnya untuk memperkuat Skadron Udara 4.

    “Pesawat Navigation Training ini akan menggantikan armada NavTrain kami yang lama, yang telah digunakan sejak 1985. Dengan NC212i ini, kami berharap proses pelatihan navigator semakin efektif sehingga lulusan siap bertugas di pesawat modern,” ujar Wakil Komandan Grup 1 Kolonel Pnb Wisnu Aji Prabowo dalam keterangan di Bandung, Jumat.

    Berbeda dengan varian angkut biasa, NC212i ke-7 dari total pesanan sembilan unit Kementerian Pertahanan ini, dirancang layaknya ruang kelas di udara.

    Interiornya dilengkapi meja dan panel instrumen navigasi digital, kursi instruktur dan siswa, serta perangkat komunikasi canggih yang memungkinkan simulasi prosedur penerbangan tempur dilakukan secara real time di angkasa.

    Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Dena Hendriana menjelaskan bahwa selain avionik canggih, pesawat ini menggunakan teknologi baling-baling terbaru buatan MT propeller, Jerman (MTV-27). Teknologi ini diklaim mampu meredam kebisingan kabin secara signifikan dan meminimalkan getaran mesin, faktor vital untuk konsentrasi siswa saat berlatih navigasi.

    “Baling-baling ini memiliki performa lebih halus saat operasi single engine di ketinggian serta tidak menimbulkan hentakan keras saat engine start. Ini kompatibel dengan mesin Honeywell TPE331 yang terpasang,” kata Dena.

    Hingga saat ini, PTDI telah merampungkan pengiriman tujuh unit pesawat dari kontrak sembilan unit NC212i.

    Dena menambahkan sisa unit pesawat selanjutnya, yakni unit ke-8, dijadwalkan diserahterimakan pada kuartal pertama tahun 2026.

    Pesawat yang telah lolos uji Indonesian Defence Airworthiness Authority (IDAA) ini diterbangkan Mayor Pnb Kurniawan S. sebagai pilot in command dan Kapten Pnb Wahyu Nur Syarifudin.

    Kehadiran alutsista dalam negeri ini diharapkan mendongkrak kesiapan operasi TNI AU, khususnya dalam mencetak kru misi yang andal untuk operasi di medan sulit dan landasan pendek.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah apresiasi TNI AL dukung ketahanan pangan dan misi kemanusiaan

    Khofifah apresiasi TNI AL dukung ketahanan pangan dan misi kemanusiaan

    “Terima kasih atas seluruh kerja keras dan dedikasi TNI AL yang selalu menjadi garda terdepan dalam baik sebagai kesatria maritim sekaligus yang terdepan dalam misi-misi kemanusiaan,”

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kontribusi dan sinergi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjaga kedaulatan maritim sekaligus mendukung ketahanan pangan, penanganan bencana, dan misi kemanusiaan.

    “Terima kasih atas seluruh kerja keras dan dedikasi TNI AL yang selalu menjadi garda terdepan dalam baik sebagai kesatria maritim sekaligus yang terdepan dalam misi-misi kemanusiaan,” ucapnya saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Armada Republik Indonesia ke-80 di Komando Armada II, Dermaga Ujung Surabaya, Jumat yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Ia menilai TNI AL tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam evakuasi bencana, pengiriman logistik, hingga pelayanan kesehatan terapung terutama bagi wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

    “Sering sekali kami berkoordinasi bersama pak Pangkoarmada II ketika terjadi kebutuhan percepatan pengiriman logistik untuk bencana. Tentu kami sangat berterima kasih dan bangga atas kesempatan yang diberikan,” tuturnya.

    Khofifah menyebut peringatan Hari Armada ke-80 menjadi momentum memperkuat komitmen menjaga keamanan maritim dan mendorong generasi muda memahami pentingnya kedaulatan laut.

    “Selamat Hari Armada ke-80 kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut di mana pun bertugas. Semoga TNI AL akan menjadi garda terdepan yang tangguh, humanis, dan responsif dalam menjaga keamanan sekaligus melayani kemanusiaan, demi Indonesia yang semakin maju dan berdaulat,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 48 Desa di Jember Gigit Jari Tidak Kebagian Rp 13 Miliar

    48 Desa di Jember Gigit Jari Tidak Kebagian Rp 13 Miliar

    Jember (beritajatim.com) – Sebanyak 48 pemerintah desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, gigit jari menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 yang merevisi pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025.

    Peraturan itu menyebabkan penundaan kucuran Dana Desa Non Earmark Tahap Kedua Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 13,078 miliar untuk 48 desa itu.

    “Hal ini dikarenakan mereka belum menyampaikan secara lengkap dan benar penyaluran persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II sampai 17 September 2025,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Jumat (5/12/2025).

    Ada empat persyaratan tersebut. Pertama, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Kedua, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60 persen dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40 persen.

    Syarat berikutnya adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa/kelurahan merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih ke notaris. Terakhir, surat pernyataan komitmen dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

    Widarto mempertanyakan peraturan Menteri Keuangan tersebut. “Peraturan ini terbit pada November 2025, sementara batas waktu pemenuhan persyaratan adalah 17 September 2025. Ini artinya aturan itu berlaku surut,” katanya.

    Padahal, lanjut Widarto, akta pendirian koperasi desa merah putih di desa-desa tersebut baru selesai pada Oktober 2025. “Kasihan para kades ini. Mereka bisa-bisa menangis semua, karena sudah telanjur membangun, tapi dananya tidak cair,” katanya.

    Menurut Widarto, dana yang tertunda pencairannya itu adalah dana yang tidak ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat. “Dengan demikian dana tersebut yang digunakan untuk membangun berdasarkan program kerja pemerintah desa,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Widarto meminta Pemkab Jember memperjuangkan nasib 48 pemerintah desa tersebut. “Bupati menyampaikan sedang gencar-gencarnya minta program dari pemerintah pusat. Sedangkan ini ada anggaran yang sudah di-plotting menjadi hak Kabupaten Jember melalui dana desa, malah tidak bisa tercairkan,” katanya.

    Pejabat Sekretaris Daerah Akhmad Helmi Luqman mengatakan, ada mitigasi dan strategi ke depan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di desa. “Kita dorong koperasi merah putih, usaha-usaha desa, Badan Usaha Milik Desa, dan lainnya untuk tetap eksis, bisa menunjang itu,” katanya.

    Pemkab Jember sendiri, menurut Helmi, saat ini menghadapi tantangan fiskal. “Kami juga mengalami pengurangan anggaran. Defisit besar. Teknis dan strategis bersama-sama nanti kita bicarakan berikutnya, karena surat Menteri Kuangan itu datang tiba-tiba,” katanya. [wir]

  • Analis tekankan inti reformasi Polri terletak pada transformasi budaya

    Analis tekankan inti reformasi Polri terletak pada transformasi budaya

    Jakarta (ANTARA) – Analis politik senior Boni Hargens menekankan inti dari reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri terletak pada transformasi budaya kerja yang mengakar di seluruh jajaran institusi kepolisian.

    “Dari level paling atas hingga level paling bawah, yang notabene sedang dijalankan Kapolri Listyo Sigit saat ini,” ujar Boni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Boni menuturkan reformasi Polri yang sejati tidak bisa hanya mengandalkan perubahan struktural atau reposisi personel di level pimpinan. Karena itu, perubahan budaya tersebut harus mencakup tiga pilar utama yang menjadi fondasi kepolisian modern dan demokratis.

    Ia mengatakan pilar pertama, yakni profesionalisme, yang berarti setiap anggota Polri harus memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, sikap kerja yang berorientasi pada hasil, dan dedikasi penuh terhadap berbagai tugas penegakan hukum tanpa pandang bulu.

    Kedua, transparansi, yang mengharuskan Polri untuk membuka diri terhadap pengawasan publik dan menjalankan setiap proses dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

    Kemudian pilar ketiga, lanjut Boni, yaitu akuntabilitas, yang berarti setiap tindakan dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dengan mekanisme sanksi yang tegas bagi yang melanggar.

    Ia pun berharap Komite Percepatan Reformasi Polri untuk bergerak cepat dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dalam rangka menciptakan celah berbahaya bagi masuknya intervensi politik.

    Menurut ia, apabila proses reformasi tidak dijalankan secara terbuka dan akuntabel, ruang untuk agenda tersembunyi menjadi sangat lebar.

    “Reformasi Polri harus dijaga agar tidak dibajak oleh kepentingan politik. Independensi Polri sebagai institusi penegak hukum adalah jaminan demokrasi yang harus dilindungi,” ungkapnya.

    Transparansi, kata Boni, juga penting dijalankan Komite Percepatan Reformasi Polri agar tidak terjebak dalam siklus analisis yang tidak berujung tanpa menghasilkan aksi konkret karena bekerja tidak cepat dan tidak transparan.

    Boni menjelaskan hal itu bisa menjadi fenomena paralysis of analysis atau kelumpuhan analisis karena terlalu banyak waktu dihabiskan untuk mengkaji, menganalisis, dan mendiskusikan masalah tanpa pernah sampai pada tahap implementasi solusi.

    Iaa mengingatkan potensi tersebut bisa sangat merugikan karena agenda reformasi sebenarnya sudah berjalan progresif di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Dikhawatirkan hal itu justru menghambat dan membuat reformasi yang sudah bergulir mandek di tengah jalan.

    Selain itu, ia menambahkan masyarakat yang telah menanti perubahan nyata bisa semakin kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam mereformasi institusi kepolisian.

    “Kepercayaan publik yang terus menurun akan menciptakan jurang pemisah antara masyarakat dengan institusi penegak hukum. Padahal kedua pihak seharusnya bersinergi dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkeadilan,” ucap Boni.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAL: Hari Armada pengingat solidaritas dan kesiapsiagaan prajurit

    KSAL: Hari Armada pengingat solidaritas dan kesiapsiagaan prajurit

    Surabaya (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan momentum Hari Armada RI tahun 2025 menjadi pengingat bagi prajurit untuk memperkuat solidaritas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi tantangan kemaritiman serta tugas kemanusiaan.

    “Hari Armada ini mengingatkan kami bahwa kesulitan di satu wilayah adalah kesulitan bagi kami semua,” kata Laksamana Ali usai memimpin upacara Hari Armada RI Tahun 2025 di Dermaga Madura, Komando Armada II, Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Ia menjelaskan hingga saat ini, TNI AL telah mengerahkan 13 kapal perang atau KRI, termasuk kapal rumah sakit, yang diharapkan dapat berada lebih lama di wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.

    Unsur udara, seperti pesawat Cassa dan helikopter, ikut diterjunkan untuk menjangkau daerah terisolasi yang sulit diakses melalui jalur darat.

    “Karena pesawat Cassa ini bisa mendarat di landasan pendek dan daya angkutnya cukup besar walaupun tidak sebesar Hercules, tapi gerakannya lebih fleksibel,” ucapnya.

    Selain itu, unsur kapal berjenis landing ship tank (LST) dan landing platform dock (LPD) disiagakan untuk memperkuat pengiriman logistik ke Kepulauan Nias yang mengalami gangguan pasokan.

    Sementara itu, lanjut Laksamana Ali, untuk kapal rumah sakit ditempatkan siaga di Sibolga, Sumatera Utara, dan Tamiang, Aceh, yang termasuk kawasan dengan dampak kerusakan paling berat.

    Sedangkan untuk durasi penugasan, pihaknya akan mengikuti penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah berdasarkan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat.

    “TNI AL siap memperpanjang masa operasi selama warga masih memerlukan bantuan dan layanan kesehatan,” katanya.

    Tak hanya itu, kata Kasal, Satuan Zeni Marinir dan Batalyon Kesehatan lapangan akan dikerahkan untuk mendukung tahap rekonstruksi dan rehabilitasi setelah penanganan darurat selesai.

    Meskipun demikian, ia menambahkan profesionalisme prajurit tetap menjadi penekanan agar pelaksanaan tugas kemanusiaan tidak menimbulkan korban di pihak TNI AL.

    “Pengoperasian alutsista baru disiapkan untuk dioptimalkan dalam seluruh misi kemanusiaan yang sedang berlangsung,” tuturnya.

    Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kota Kediri Raih Penghargaan Swasti Saba Padapa 2025, Bukti Konsistensi Kota Sehat!

    Kota Kediri Raih Penghargaan Swasti Saba Padapa 2025, Bukti Konsistensi Kota Sehat!

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri kembali meraih pencapaian prestisius di tingkat nasional dengan berhasil mempertahankan Penghargaan Swasti Saba Padapa 2025, sebagaimana capaian pada 2023. Penghargaan tersebut diterima secara simbolik oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko di ruang Kilisuci Balaikota Kediri, Kamis (4/12).

    Dalam kesempatan tersebut, Ferry menyampaikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Kota Sehat (FKKS) yang selama ini bekerja secara aktif dan konsisten dalam mendukung proses verifikasi. Kerja keras lintas sektor inilah yang membuat Kota Kediri kembali unggul dalam penilaian.

    Hasil verifikasi tim pusat menunjukkan bahwa Kota Kediri meraih nilai tinggi pada hampir semua tatanan, dengan capaian antara 70 hingga 100. Beberapa di antaranya menunjukkan performa yang sangat kuat, seperti Tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum dengan nilai 88,64, Tatanan Pasar dengan nilai 92,31, serta Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan yang mencatat angka 95,45. Salah satu pencapaian paling signifikan yakni Tatanan Perlindungan Sosial yang meraih nilai sempurna 100, meningkat tajam dari nilai sebelumnya yang berada pada angka 60. Sementara itu, tatanan lainnya seperti Kesatuan Pendidikan (77,27), Perkantoran dan Perindustrian (81,82), Pariwisata (87,5), serta Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (73,21) juga menunjukkan hasil yang solid.

    Ferry menyampaikan sejumlah penekanan yang menunjukkan arah visi Pemkot Kediri dalam pembangunan kesehatan. Ia menegaskan bahwa program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) bukan sekadar pemenuhan indikator, tetapi merupakan strategi fundamental untuk membangun lingkungan hidup yang berkualitas.

    “KKS bukan hanya tentang memenuhi syarat penilaian. Ini adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Kota Kediri yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk seluruh warga. Pembangunan kesehatan itu tidak pernah selesai”,Tegas pria yang juga menjabat sebagai kepala Bappeda Kota Kediri tersebut.

    Ia juga menekankan bahwa penghargaan yang diterima hari ini harus dimaknai sebagai pemacu semangat, bukan tujuan akhir.

    “Penghargaan ini adalah pengingat bahwa kita tidak boleh lengah. Kita harus terus memperbaiki, terus memajukan layanan, dan terus mendorong partisipasi masyarakat. Karena kota sehat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bergerak bersama,” ujarnya.

    Ferry juga memberikan apresiasi tinggi kepada FKKS, camat, lurah, kader kesehatan, serta seluruh perangkat daerah yang selama ini terlibat aktif dalam integrasi program. Menurutnya, keberhasilan Kota Kediri dalam berbagai tatanan adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor sudah berjalan dengan baik dan perlu terus diperkuat.

    “Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan milik satu pihak saja. Ini adalah keberhasilan kita semua. Setiap data yang lengkap, setiap inovasi yang lahir, setiap kegiatan yang dilakukan di tingkat kelurahan hingga kota semuanya memberikan kontribusi nyata terhadap hasil penilaian ini,” terang Ferry.

    Ke depan, Pemkot Kediri menargetkan peningkatan capaian pada seluruh tatanan agar dapat naik menuju kategori Swasti Saba Wistara pada tahun 2027. Ferry menyebutkan bahwa target ini sangat mungkin dicapai selama sinergi lintas sektor tetap terjaga.

    “Kita punya potensi besar untuk naik ke Wistara. Syaratnya adalah satu: menjaga kekompakan dan memastikan setiap tatanan memiliki data yang kuat, lengkap, dan sesuai realita lapangan. Selama kita solid, saya yakin Kota Kediri bisa mencapainya,” ungkapnya.

    Dengan status FKKS yang kini telah diperkuat melalui Surat Keputusan Wali Kota, Pemkot berharap forum ini dapat bekerja lebih optimal dalam melakukan pendampingan dan pemenuhan indikator Kota Sehat di setiap wilayah.

    Pemerintah Kota Kediri menegaskan bahwa capaian Swasti Saba Padapa ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat kualitas lingkungan, meningkatkan layanan kesehatan, dan memajukan kerja lintas sektor secara berkelanjutan. Komitmen ini akan terus didorong agar Kota Kediri semakin maju sebagai kota yang sehat, inklusif, dan nyaman bagi seluruh warganya. [nm/but]

  • China perkuat penyelarasan strategi pembangunan dengan Indonesia

    China perkuat penyelarasan strategi pembangunan dengan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat politik senior China Wang Huning menyatakan kesediaan negaranya untuk memperkuat penyelarasan strategi pembangunan dengan Indonesia saat melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 3-4 Desember 2025.

    Wang, yang juga ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (Chinese People’s Political Consultative Conference/CPPCC), datang ke Indonesia atas undangan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Ahmad Muzani.

    Dalam pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wang mengatakan bahwa China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk mengimplementasikan konsensus penting yang dicapai antara kedua kepala negara, dan bersama-sama menempuh jalur modernisasi yang sesuai dengan kondisi nasional masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia.

    Wang, yang juga bersua dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ahmad Muzani di Jakarta, menyampaikan pula dukungan China kepada pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas politik dan sosial serta mencapai pembangunan yang lebih besar

    Dia pun yakin bahwa Indonesia akan menjunjung tinggi prinsip “Satu China” dan mendukung perjuangan rakyat China yang sah dalam menentang separatisme “kemerdekaan Taiwan” dan memperjuangkan reunifikasi nasional.

    Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sungguh-sungguh mengagumi China atas pencapaian pembangunannya yang luar biasa dan bersedia belajar dari pengalaman sukses China saat negara itu menempuh jalur pembangunan yang mandiri dan sesuai dengan kondisi nasionalnya.

    Menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip “Satu China” dan bahwa Taiwan merupakan bagian dari China, Prabowo mengatakan Indonesia yakin tentang prospek hubungan bilateral dan siap untuk memperkuat momentum perkembangan yang positif dan bekerja menuju tingkat kemitraan strategis komprehensif yang lebih tinggi.

    Sementara, dalam pembicaraannya dengan Muzani, Wang mengatakan bahwa selama 75 tahun sejak terjalinnya hubungan diplomatik, hubungan China-Indonesia telah mencapai kemajuan substansial.

    China akan terus memajukan pembangunan berkualitas tinggi dan memperluas keterbukaan berstandar tinggi, menghadirkan peluang baru bagi Indonesia dan negara-negara sahabat lainnya melalui pencapaian modernisasi China yang baru.

    Wang menyebut bahwa CPPCC siap memperdalam pertukaran dan pembelajaran bersama dengan MPR RI, sehingga dapat melayani secara lebih baik upaya modernisasi masing-masing dan membangun komunitas China-Indonesia dengan masa depan bersama.

    Muzani memuji kerja sama yang bermanfaat antara kedua negara di berbagai bidang, seraya menambahkan bahwa MPR RI bersedia memperkuat pertukaran dengan CPPCC, menindaklanjuti konsensus penting yang dicapai oleh kedua kepala negara, dan berkontribusi pada pengembangan hubungan bilateral.

    Dalam pertemuannya dengan Puan dan Najamudin, Wang mengatakan bahwa China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk lebih lanjut meningkatkan persahabatan bilateral, rasa saling percaya, dan kerja sama strategis ke tingkat yang baru, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua bangsa.

    Puan dan Najamudin menyatakan bahwa persahabatan kedua negara memiliki akar sejarah yang mendalam dan China merupakan mitra strategis yang penting bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral telah mencapai kemajuan substansial dan membawa manfaat nyata bagi kedua bangsa.

    Indonesia sangat menghargai dan secara aktif mendukung Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI) China. DPR RI dan DPD RI siap untuk terus memainkan peran positif dalam memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara, ujar kedua pejabat tersebut.

    Dalam kunjungan tersebut, Wang juga menyampaikan kepada pihak Indonesia mengenai hasil Sidang Pleno Keempat Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) ke-20, dengan mengatakan bahwa China siap memajukan keselarasan antara modernisasi China dan Visi Indonesia Emas 2045 dan untuk lebih lanjut mempromosikan kerja sama praktis antara kedua negara.

    Pihak Indonesia mengucapkan selamat kepada China atas keberhasilan penyelenggaraan Sidang Pleno Keempat Komite Sentral CPC ke-20 dan menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan China guna meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat yang baru.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Michael Teguh Adiputra Siahaan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RS Pura Raharja Milik Korpri, Kuasa Hukum Adhy Karyono Ancam Polisikan CEO Ishaq

    RS Pura Raharja Milik Korpri, Kuasa Hukum Adhy Karyono Ancam Polisikan CEO Ishaq

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah mengadukan Anggota DPRD Jatim Rasiyo ke Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (4/12/2025) kemarin, kuasa hukum dari Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono, Syaiful Ma’arif kali ini bergerak menuju ke RS Pura Raharja, Jalan Pucang Adi 12-14 Surabaya, Jumat (5/12/2025) siang.

    Syaiful Ma’arif didampingi Wakil Ketua II Korpri Jatim sekaligus Anggota Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Anom Surahno. Selain itu, ada Himawan Estu Bagijo yang juga dari Korpri Jatim.

    Kedatangan mereka ke RS Pura Raharja adalah untuk menyerahkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada CEO RS Pura Raharja, M. Ishaq Jayabrata, MARS. Rombongan ditemui Bagian Umum RS Pura Raharja, Eddy dan berjanji akan menyampaikan surat tersebut ke pimpinan RS.

    “Bahwa merujuk dan mendasar pada hasil keputusan Ketua Perkumpulan Abdi Negara No. KEP.01/ANJATIM/IX/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan Saudara M. Ishaq Jayabrata telah dilakukan pemberhentian dari jabatan CEO RS Pura Raharja, wajib meninggalkan RS Pura Raharja dan tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan rumah sakit,” tegas Syaiful Ma’arif di RS Pura Raharja.

    “Saya minta Saudara Ishaq untuk menjalankan dan mematuhi isi Keputusan Ketua Abdi Negara Jatim a quo, sejak surat ini diterima dengan tenggat waktu 3×24 jam atau apabila tidak dilaksanakan, maka kami akan melakukan upaya hukum. Yakni, berupa laporan kepada Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim,” imbuhnya.

    Eddy, Bagian Umum dari RS Pura Raharja berjanji akan menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada pimpinan RS Pura Raharja. “Bapak CEO RS tidak selalu ada di tempat. Yang ada Direktur RS Bu Ari, tapi beliau lagi meeting. Saya dari Bagian Umum RS,” ujarnya.

    Wakil Ketua II Korpri Jatim, Anom Surahno didampingi Himawan Estu Bagijo menegaskan, bahwa RS Pura Raharja adalah milik Korpri Jatim. “Saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa RS Pura Raharja ini adalah milik Korpri Jatim. Jadi, Korpri Jatim mendapat amanah dari DPP pusat. Oleh karena itu, kami menerima amanah ini untuk dikelola dan kami kembangkan. Untuk mengembangkan, kami membentuk perkumpulan abdi negara. Tapi ternyata perkumpulan rasa-rasanya enggan mengakui bahwa aset RS Pura Raharja ini milik Korpri Jatim. Saya sebagai pengurus Korpri, ingin meluruskan soal itu. RS ini milik Korpri. Kami sudah persuasi selama 2 tahun. Tapi, ternyata dari pihak pengelola RS menyurati kami, mereka bilang bahwa RS Pura Raharja tidak ada hubungannya dengan Korpri. Ini jelas tidak benar,” paparnya.

    Diberitakan sebelumnya, surat pengaduan telah dilayangkan ke Badan Kehormatan DPRD Jatim karena menduga Rasiyo melakukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan jabatan yang dimiliki, serta dugaan perbuatan pidana pemalsuan dalam jabatan. Surat pengaduan juga ditembuskan ke Kejati Jatim, Ketua DPRD Jatim, Ketua Fraksi Partai Demokrat, dan Ketua Partai Demokrat Jatim.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, Rasiyo pun buka suara terkait dirinya yang diadukan kuasa hukum dari Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono, Syaiful Ma’arif ke Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (4/12/2025).

    “Kaitannya apa ya kok diadukan ke Badan Kehormatan DPRD Jatim? Saya saat menjadi Ketua Perhimpunan Abdi Negara Jatim itu kan masih belum menjadi anggota DPRD Jatim. Saya nggak bilang salah alamat, tetapi tidak tepat kalau diadukan ke Badan Kehormatan. Ini kan masalah internal perhimpunan abdi negara,” tegas Rasiyo saat menghubungi beritajatim.com untuk menyampaikan klarifikasinya, Kamis (4/12/2025).

    “Yang mempertahankan Bapak Ishak sebagai CEO, yaitu keputusan anggota Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Dan ketika itu (2024) saya menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan. Sebagai ketua, saya mendukung keputusan dari anggota Perkumpulan. Bukan (mempertahankan jabatan), bukan keinginan saya pribadi,” imbuhnya.

    Karena persoalan internal, Rasiyo menilai permasalahan tersebut lebih baik diselesaikan pada lingkungan organisasi dan tidak melebar ke instansi lain.

    “Kalau ada masalah ya dibicarakan baik-baik. Apalagi masa jabatan bapak Ishak sampai tahun depan (2026). Jadi kalau beliau ada masalah, ya dikasih tahu. Jangan tiba-tiba dicopot. Kerjanya kan juga bagus, kasihan. Nanti kalau Oktober 2026 memang waktunya habis jabatannya diganti ya tidak masalah diganti. Dalam waktu dekat, saya akan kumpulkan seluruh anggota perhimpunan. Ada Pak Imam Utomo dan Pak Fattah Jasin juga,” ujarnya.

    Kuasa hukum dari Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono, Syaiful Ma’arif mengadukan Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat, Rasiyo ke Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (4/12/2025).

    “Saya selaku kuasa dari Pak Adhy Karyono, selaku Sekdaprov Jatim yang juga Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Hal ini terkait bahwa sudah ada keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Abdi Negara dengan agenda minta pertanggung jawaban Sdr. Muh. Ishaq Jayabrata, MARS selaku CEO RS Pura Raharja pada tanggal 4 September 2024. Namun, yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan. Saat itu, diputuskan untuk dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan CEO RS Pura Raharja. Saya juga minta beliau untuk segera meninggalkan tempat,” kata Syaiful Ma’arif kepada wartawan saat konferensi pers di kantornya kawasan Juwingan Surabaya.

    Namun, menurut pengacara senior ini, dari fakta dan dokumen yang ditelusuri, Rasiyo diduga melindungi dan mendukung keberadaan Ishaq sebagai CEO RS Pura Raharja. “Padahal Pak Ishaq itu sudah diberhentikan. Pendapat Pak Rasiyo bahwa Adhy Karyono bukanlah ketua perkumpulan abdi negara, itu tidak benar. Pak Adhy adalah ketua umum perkumpulan abdi negara. Dia bisa membuat keputusan untuk memutus apapun. Salah satunya adalah memberhentikan Pak Ishaq sebagai CEO RS Pura Raharja,” tukasnya.

    Tapi, ternyata Ishaq berkeberatan untuk diberhentikan dari CEO RS Pura Raharja. Dasarnya adalah periode jabatan yang seharusnya berakhir pada 1 Oktober 2026. Ini mengacu pada Keputusan Perkumpulan Abdi Negara Jatim No. 006/AN-JATIM/X/2021 yang ditandatangani Rasiyo dengan titel Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Padahal, saat itu Rasiyo sebagai Teradu belum diangkat sebagai pengurus Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Pengangkatan Teradu baru tertuang di Akta Notaris pada 15 Oktober 2021 dan dilaporkan pada AHU-0001465.AH.01.08.Tahun 2021 pada tanggal 21 Oktober 2021. Artinya, keputusan pengangkatan Ishaq hingga 1 Oktober 2026 oleh Rasiyo adalah tidak sah.

    “Saya minta Pak Rasiyo agar menarik diri dari RS Pura Raharja. Kalau tidak, kami menganggap Pak Rasiyo memberikan legitimasi dan perlindungan pada orang yang sudah diberhentikan untuk tetap jadi CEO RS Pura Raharja. Perbuatan ini menurut kami sudah melanggar etik. Surat ini akan saya sampaikan pada BK DPRD Jatim dan Ketua DPRD Jatim, serta tembusan ke pihak Demokrat Jatim. Ini karena yang dilakukan sudah menyimpang dari tugas anggota DPRD Jatim,” tuturnya.

    Menurut Syaiful, pihaknya juga mendapat telaah hukum yang dilakukan bagian hukum Kejati Jatim sebagai pengacara negara. Mereka sudah berpendapat bahwa Ishaq itu sudah diberhentikan lewat rapat anggota perkumpulan abdi negara. Lalu, diminta meninggalkan tempat, diminta untuk tidak menggunakan fasilitas dan operasional RS serta tidak boleh menggunakan dana.

    “Sementara yang beredar, dia masih melakukan itu terus menerus. Maka saya melihat Pak Rasiyo masih memback up. Ini bagi saya tidak baik. Padahal Pak Rasiyo juga tidak hadir saat rapat anggota perhimpunan abdi negara. Sudah saya cantumkan di aduan, pertama, saya meminta agar dilakukan pemeriksaan pada Pak Rasiyo selaku anggota DPRD Jatim untuk diperiksa pelanggaran kode etik. Yang kedua, kalau dia mengatakan apa yang dilakukan tidak salah, saya akan laporkan ke kepolisian Polda Jatim. Ini karena orang yang sudah diberhentikan, malah didukung untuk pakai fasilitas menggunakan tempat dan dana. Ini perbuatan melanggar kode etik,” jelasnya. [tok/beq]

  • Anggota DPR: Pindad harus jadi motor inovasi industri pertahanan

    Anggota DPR: Pindad harus jadi motor inovasi industri pertahanan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot mengatakan bahwa PT Pindad yang memiliki sejarah panjang harus mampu menjadi motor bagi inovasi industri pertahanan di Indonesia.

    Dia menyampaikan bahwa Pindad yang tumbuh sejak masa awal Republik Indonesia, merupakan simbol perjalanan bangsa dalam membangun kekuatan pertahanan berbasis produksi dalam negeri.

    “Pindad adalah wajah sejarah perjuangan kemandirian alutsista Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era modern. Tugas kita hari ini adalah memastikan kejayaan itu berlanjut dan bertransformasi sesuai tuntutan zaman,” kata Banyu di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI pun melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pindad (Persero) di Provinsi Jawa Barat pada 4–6 Desember 2025 untuk meninjau penguatan industri pertahanan nasional.

    Kunjungan tersebut sebagai upaya memastikan arah pembangunan industri pertahanan selaras dengan visi kemandirian teknologi nasional dan kebutuhan pertahanan masa depan.

    Menurut dia, peran Pindad dalam bidang pertahanan merupakan hal penting sebagai fondasi kemandirian industri pertahanan Indonesia.

    Transformasi industri pertahanan tidak hanya memperkuat elemen pertahanan negara, tetapi juga membuka peluang lahirnya pusat-pusat inovasi teknologi yang mampu menggerakkan ekonomi nasional.

    “Pengembangan mobil Maung electric vehicles menakar potensi Integrasi AI pada alutsista dan percepatan industri drone nasional adalah representasi nyata kemandirian teknologi bangsa,” katanya.

    Kunjungan itu, kata dia, menegaskan upaya untuk memastikan PT Pindad mampu berdiri sejajar dengan industri pertahanan global melalui inovasi, penguatan kapasitas, dan modernisasi teknologi.

    Dengan dukungan regulasi dan pendampingan berkelanjutan, dia berharap Pindad terus menjadi pilar kemandirian pertahanan sekaligus penggerak ekonomi nasional berbasis inovasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.