Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Parkir Digital Surabaya: Pemkot Libatkan 1.749 Jukir dan Pengawas Internal

    Parkir Digital Surabaya: Pemkot Libatkan 1.749 Jukir dan Pengawas Internal

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melibatkan 1.749 juru parkir (jukir) resmi yang tersebar di 1.510 titik lokasi. Sistem ini tertera dalam kebijakan baru tentang penataan sistem parkir digital.

    Pemkot Surabaya mewajibkan pembayaran non-tunai untuk jenis parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang didukung perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan aplikasi ponsel pintar. Mencakup pembayaran via e-toll, QRIS, hingga kartu debit.

    Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya intensif melakukan sosialisasi parkir digital sepanjang minggu ini, termasuk menggandeng paguyuban jukir.

    “Sosialisasi kami running di minggu ini, kami beri sosialisasi dengan teman-teman PJS (Paguyuban Jukir Surabaya), teman-teman pegiat parkir seperti IPAMA, AMI semuanya,” kata Trio, Jumat (19/12/2025).

    Trio juga menyampaikan bahwa terkait kesejahteraan jukir, Pemkot akan menerapkan mekanisme bagi hasil dengan porsi 40% untuk jukir di lapangan dan 60% untuk pemerintah daerah. Dari bagian pemerintah tersebut, sebanyak 10% akan dialokasikan khusus bagi pengawas internal Pemkot.

    “Nah, nantinya dari 60% itu kami (Pemkot) akan menggandeng pengawas internal juga, yaitu Kepala Pelataran serta dari teman-teman TNI untuk meningkatkan disiplin serta memudahkan pengawasan di lapangan,” jelas Trio.

    ​Untuk mendukung kelancaran teknis, ia menambahkan, Pemkot Surabaya telah bekerja sama dengan bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI) serta BCA dan Bank Jatim, dan akan diperketat dengan pemasangan 50 unit CCTV portable.

    “Setelah uji coba (hingga Januari 2026) ini akan ada evaluasi, tapi evaluasinya tetap terkait teknis saja. (Mungkin) terkait perlu tambahan EDC atau tambahan handphone, atau seperti jaringan Wi-Fi,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, saat ini, sistem parkir digital TJU tersebut sudah mulai aktif digunakan di beberapa area strategis, termasuk kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, serta seluruh gedung tempat khusus parkir milik Pemkot Surabaya. (rma/but)

  • Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said mengaku belum mengetahui dirinya ditunjuk DPP menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Belum tahu, saya baru tiba dari Dapil,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/12).

    DPP Partai Golkar dilaporkan resmi menunjuk politisi senior Golkar itu sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe yang telah habis masa jabatannya pada 19 November 2025, atau tepat satu bulan dengan keputusan baru ini dibuat.

    Kabar itu turut dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok di Jakarta.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe menerima keputusan dirinya dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPP Partai Golkar resmi menunjuk Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said menjadi Plt Ketua DPD Golkar Sulsel.

    Seperti diketahui, masa jabatan kepengurusan DPD Golkar Sulsel yang dipimpin Taufan Pawe sejatinya telah berakhir pada 19 November lalu, atau tepat sebulan dengan keputusan baru ini dibuat. Dengan ini, Taufan Pawe resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Golkar Sulsel.

    Kabar itu dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan pada Jumat (19/12/2025).

    “Pak Muhidin Plt Golkar Sulsel bersama 8 DPD Partai Golkar provinsi yang belum menggelar musda hingga hari ini,” katanya.

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe legawa dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader Golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Pemkot Surabaya Resmi Luncurkan Sistem Parkir Digital TJU Hari Ini, Seperti Apa?

    Pemkot Surabaya Resmi Luncurkan Sistem Parkir Digital TJU Hari Ini, Seperti Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi meluncurkan kebijakan sistem parkir digital Tepi Jalan Umum (TJU) dengan pembayaran non tunai, pada hari Jumat (19/12/2025).

    Peluncuran ini dibarengi dengan tahap uji coba serta pengisian polling warga. Langkah ini penting, untuk mengukur respons dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan baru tersebut.

    ​Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa digitalisasi ini tidak sekadar bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih pada membangun kepercayaan masyarakat.

    “(Dengan sistem digital) biaya parkir bisa langsung masuk ke rekening Pemerintah Kota Surabaya. Ini bukan hanya untuk menaikan PAD tapi juga untuk meningkatkan kejujuran, trust kepercayaan masyarakat,” kata Eri Cahyadi, Jumat (19/12/2025).

    ​Mengenai teknis pelaksanaannya, Eri menjelaskan bahwa masa transisi akan berlangsung hingga akhir Januari 2026. Selama periode ini, warga masih diperbolehkan membayar secara tunai, namun kewajiban non-tunai sepenuhnya akan diberlakukan mulai Februari dengan menggunakan e-toll, QRIS, atau kartu debit.

    “Ketika polling sudah selesai, kita jalan non-tunai. Ya kita harus bisa bergerak. Sekali lagi non tunai ini bukan menaikkan pendapatan, tapi meningkatkan kejujuran,” terang Eri.

    Plt Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menambahkan bahwa sistem ini didukung oleh teknologi Electronic Data Capture (EDC) dan aplikasi ponsel pintar. Keberadaan alat ini berfungsi untuk memastikan setiap transaksi parkir memiliki jejak digital yang jelas, sehingga warga bisa mendapatkan bukti pembayaran yang valid.

    “Semua pembayaran non tunai kita bisa terima. Karena mendapat support dari alat-alat (yang kami gunakan), baik smartphone maupun EDC,” ungkap Trio.

    ​Penerapan parkir digital ini akan dilakukan secara bertahap di berbagai penjuru kota mulai tahun 2026. Trio merinci, pada akhir bulan Januari praktiknya akan dikembangkan di 717 titik lokasi dan Februari 716 titik baru.

    “Nanti total adalah 1510 titik lokasi parkir (digital) di awal bulan Februari 2026,” pungkasnya.

    ​Untuk diketahui, saat ini, sistem tersebut sudah mulai aktif digunakan di beberapa area strategis, termasuk kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, serta seluruh gedung tempat khusus parkir milik Pemkot Surabaya. [[rma/aje]

     

  • Bupati Mojokerto Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Daerah Demi Penataan Wilayah dan Penguatan Ekonomi

    Bupati Mojokerto Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Daerah Demi Penataan Wilayah dan Penguatan Ekonomi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto merupakan langkah strategis untuk penataan wilayah sekaligus penguatan perekonomian daerah.

    Hal itu disampaikan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi penyampaian hasil penyusunan naskah akademis pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto.

    Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menjelaskan, kebijakan pemindahan ibu kota daerah mengacu pada Pasal 48 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

    Dalam ketentuan tersebut, penataan daerah dapat dilakukan melalui pemindahan ibu kota.

    “Saat ini pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto masih berada di wilayah kota, sehingga diperlukan pemindahan agar ibu kota berada di wilayah Kabupaten Mojokerto itu sendiri,” ungkapnya di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    Menurut Gus Barra, rencana pemindahan pusat pemerintahan bukanlah keinginan pribadi, melainkan berangkat dari aspirasi masyarakat serta gagasan para bupati Mojokerto sebelumnya.

    Pemindahan tersebut diharapkan mampu menghadirkan ikon daerah, titik nol pemerintahan, sekaligus pusat perekonomian baru bagi Kabupaten Mojokerto.

    Ia juga menyoroti potensi ekonomi yang selama ini belum optimal akibat lokasi pusat pemerintahan yang berada di wilayah kota.

    Sekitar 70 hingga 80 persen belanja gaji ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, dengan nilai sekitar Rp30 miliar, selama ini beredar di wilayah kota. Jika dihitung secara keseluruhan, potensi perputaran belanja ASN yang keluar dari wilayah Kabupaten Mojokerto diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun.

    Meski demikian, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini mengakui bahwa pemindahan pusat pemerintahan bukan perkara mudah.

    Selain berbagai tantangan teknis, anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar, hampir mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam hal ini, Pemkab Mojokerto juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pengadaan agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Sekali lagi, pelaksanaan proyek pemindahan ibu kota daerah tidak berkaitan dengan kepentingan pemenang tender tertentu,” katanya.

    Ia juga memastikan pemindahan pusat pemerintahan tidak dimaksudkan untuk menjauhkan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah utara sungai, karena pelayanan akan tetap diberikan secara merata. Seluruh proses diharapkan berjalan lancar, transparan, dan sesuai prosedur serta dasar hukum yang berlaku.

    Ia pun berharap penyusunan naskah akademik pemindahan ibu kota dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah, dinamika pertumbuhan penduduk, konektivitas antarwilayah, potensi pengembangan ekonomi, serta kemampuan keuangan daerah. [tin/ted]

  • Wabup Sidoarjo Serahkan Alsintan kepada Tiga Kelompok Tani

    Wabup Sidoarjo Serahkan Alsintan kepada Tiga Kelompok Tani

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan dilakukan  di Kantor Dinas Pangan dan Pertanian (Dispanperta) Kabupaten Sidoarjo.

    Wabup Sidoarjo menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan penyerahan bantuan kepada Tani Merdeka Indonesia (TMI). Bantuan yang didapatkan ini tak lain berkat komunikasi yang baik antara Pemkab Sidoarjo dengan pemerintah pusat.

    “Kabupaten lain sampai iri karena Sidoarjo ini paling banyak mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi kelompok tani di Sidoarjo,” ucapnya Jumat (19/12/2025).

    Bantuan alsintan diserahkan kepada tiga gabungan kelompok tani (Gapoktan), yakni Gapoktan Harapan Tani, Tani Mulyo, dan Sumber Makmur. Bantuan yang diberikan berupa alat mesin tanam dan pompa air guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

    Hj. Mimik Idayana berharap bantuan tersebut tidak berhenti pada tahap penyerahan, namun benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Ia juga mendorong para petani untuk melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian.

    “Dengan peralatan yang sudah modern, pekerjaan petani menjadi lebih ringan. Panen satu hektare lahan kini bisa selesai hanya dalam waktu sekitar dua jam. Ini harus menjadi daya tarik bagi generasi muda agar mau terjun ke dunia pertanian,” jelasnya.

    Menurutnya, sektor pertanian justru memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, terlebih dengan dukungan teknologi dan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia menegaskan bahwa program bantuan alsintan sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Pemerintah pusat dan daerah sudah memfasilitasi alat-alat untuk meringankan petani. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan merawatnya dengan baik,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan agar seluruh bantuan yang diterima dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa alsintan tersebut merupakan hibah pemerintah yang harus dipelihara dan tidak boleh diperjualbelikan.

    Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Dr. Eni Rustianingsih, S.T., M.T., menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 telah menyalurkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani dan akan terus mengawal dan memantau pemanfaatan alsintan yang telah dihibahkan kepada kelompok tani.

    Lanjut Eny, pihaknya telah membentuk Tim Brigade Alsintan Kabupaten Sidoarjo yang bertugas mengawal pengelolaan alsintan secara profesional dan bertanggung jawab. “Brigade Alsintan ini menjadi contoh dalam hal pembukuan, pemeliharaan, dan pemanfaatan alat. Alsintan boleh disewakan antar petani dalam kelompok, sepanjang hasilnya digunakan untuk biaya perawatan, sehingga alat tetap terjaga kondisinya karena merupakan aset pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Masih harapan wabup, bantuan alsintan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidoarjo. “Saya berharap bantuan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi pertanian di Sidoarjo dan mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan para petani,” pungkasnya. (isa/ted)

  • DPRD Kritik Anggaran BPBD Jember: Masa Kalah dengan Mlijo Cinta?

    DPRD Kritik Anggaran BPBD Jember: Masa Kalah dengan Mlijo Cinta?

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik minimnya alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026.

    “Anggaran BPBD kurang lebih Rp 8 miliar. Itu sudah dengan anggarab gaji. Makanya kan saya sempat tanya loh kok iso anggarannya segini. Masa kalah sama program Mlinjo Cinta?”,kata Ahmad Birbik Munajil Hayat, anggota Komisi D DPRD Jember, Jumat (19/12/2025).

    Program Miljo Cinta atau Gerobak Cinta memakan anggaran kurang lebih R[ 12 miliar, yakni pengadaan gerobak untuk berjualan bagi pedagang kecil dan pedagang kaki lima.

    Alokasi anggaran untuk BPBD Jember pada APBD 2025 adalah Rp 14 miliar. “Ini bisa turun jadi Rp 8 miliar bagaimana ceritanya. Maka itu, saya kemarin (saat pembahasan APBD 2026) sudah menyampaikan agar mohon ditinjau kembali anggaran BPBD memgingat ini banyak bencana,” kata Birbik.

    Birbik minta agar anggaran untuk aksi kemanusiaan dan kebencanaan lebih diperbesar. “Saya sudah ngomong ke Pak Sekda agar ke depan anggaran BPBD dikoreksi dalam Perubahan APBD Jember 2026, karena kejadian bencana ini sering kali saat akhir tahun,” katanya.

    “BPBD ini harus diberi anggaran lebih, karena kita melihat Tim Reaksi Cepat yang hanya beranggotakan 30 orang pasti tidak akan mampu dengan banyaknya titik-titik bencana. Pasti diperlukan lebih banyak lagi TRC dan bantuan logistik dari BPBD,” kata Birbik.

    Birbik sendiri pasca banjir yang terjadi pada Senin (15/12/2025), turun langsung ke lokasi-lokasi bencana. Bahkan dia menolak melakukan kunjungan kerja ke Jakarta karena ingin turun langsung mengadvokasi korban.

    Dari 12 anggota Komisi D, hanya tiga anggota Komisi D yang akhirnya melakukan kunjungan kerja yakni Ketua Komisi D Sunarsi Khoris, Suciati, dan Alfian Andri Wijaya.

    Birbik meminta agar ada langkah preventif bencana. “Jangan hanya ketika musibah terjadi baru kita turun. Kalau bisa bagaimana caranya musibah ini tidak terjadi. Kalau bisa plengsengan sungai ditinggikan,” katanya.

    Birbik juga menyarankan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah, agar menunda pelaksanaan acara berbau hiburan dan hura-hura di akhir tahun, di tengah banyaknya bencana saat ini. “Tapi kalau memang harus digelar, mungkin kemasannya diubah menjadi kemasan kemanusiaan. Mungkin ada acara donasi,” katanya.

    Birbik tak sendiri. Sebelumnya dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 28 November 2025, anggota Badan Anggaran DPRD Jember David Handoko Seto mengingatkan, selama BPBD Jember tidak bisa maksimal membantu korban bencana. “Kalau memang pengampu kebencanaan itu satu-satunya BPBD ya konsentrasikan anggaran ke BPBD,” katanya.

    “BPBD anggaran Rp 8 miliar, untuk belanja pegawai sudah Rp 5 miliar lebih. Kalau pas kejadian bencana seperti (banjir bandang di Panti) 2006, ambrol seperti itu, kita hanya bisa menjadi menjadi penyalur bantuan-bantuan,” kata David.

    “Jadi kami berharap TAPD memberikan masukan. Kalau mau kelihatan gagal lagi ya forum pengurangan risiko bencana diaktifkan dan ini harus punya Bapak Angkat. Jangan hanya ada forum tetapi tidak pernah kelihatan esensinya,” kata David.

    Bapak angkat yang dimaksud David adalah Forum Corporate Social Responsibility. “Sebenarnya kalau kita memanfaatkan Forum CSR, Firum ini betul-betul dibentuk, di SK-kan bupati, dengan bupati sebagai pembina dan pengurusnya, Daripada selama ini CSR mereka hanya untuk kebutuhan-kebutuhan lokal yang kadang-kadang enggak tahu kepentingannya itu apa,” katanya.[wir]

  • Disperindag Lamongan Gencarkan Pengawasan SPBU Menjelang Nataru

    Disperindag Lamongan Gencarkan Pengawasan SPBU Menjelang Nataru

    Lamongan (beritajatim.com) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan, menggencarkan pengawasan terhadap keakuratan takaran serta stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen menjelang momen libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Kita melakukan pengawasan dan pengujian terkait SPBU, karena selain menghadapi Natal dan Tahun Baru, kita juga ada perintah dari Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perlindungan Konsumen. Kita ingin memastikan bagaimana ketersediaan stok dan bagaimana kondisi SPBU di Lamongan,” kata Anang, saat melakukan oengawasan di SPBU Nginjen, Kecamatan Deket, Lamongan, Jumat (19/12/2025).

    Pengawasan difokuskan pada dua aspek utama, yakni ketersediaan stok BBM serta keakuratan alat ukur dan tera SPBU. Hal ini penting mengingat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

    “Dari sisi uji alat ukur dan teranya, ini harus normal. Apalagi menjelang Nataru, banyak masyarakat yang melakukan perjalanan dan liburan. Dengan stok aman dan alat ukur normal, pelayanan kepada masyarakat juga terjamin,” ujarnya.

    Menurut Anang, pengawasan ini dilakukan oleh tim Disperindag secara maraton mulai tanggal 9 Desember, menyasar seluruh SPBU yang ada di Lamongan.

    Hasilnya, ketersediaan BBM di Lamongan dinyatakan aman, dan seluruh alat ukur SPBU yang diperiksa berada dalam kondisi normal.

    “Alhamdulillah, hasilnya stok aman dan uji tera serta alat ukur juga normal,” katanya.

    Selain itu, Anang menyampaikan pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak SPBU dan Pertamina. Berdasarkan informasi yang diterima, persediaan BBM menjelang Tahun Baru dipastikan mencukupi, bahkan akan dilakukan penambahan stok untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan.

    Menurut Anang, titik-titik yang menjadi perhatian utama adalah SPBU yang berada di sepanjang Jalan Poros Nasional. Sebab, jalur tersebut dilalui masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh saat libur Nataru.

    “Kita fokus di jalan arteri karena biasanya masyarakat liburannya melalui jalan nasional. Dengan pengawasan ini, kita berharap masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat mengisi BBM, sekaligus terlindungi dari potensi kerugian menjelang momentum libur akhir tahun,” ucapnya. (fak/ted)

  • Berani Tilap Donasi Bencana, Megawati Ultimatum Kader PDIP: Saya Pecat Kalian!

    Berani Tilap Donasi Bencana, Megawati Ultimatum Kader PDIP: Saya Pecat Kalian!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengultimatum kadernya. Agar tidak megorupsi uang donasi untuk korban bencana di Sumatra.

    Itu diungkapkan saat PDIP membuka donasi untuk korban bencana Sumatra. Dilaksanakan pada acara peringatan Hari Ibu di Gedung Nyi Ageng Serang, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 18 Desember 2024.

    Dia memberi peringatan. Jika ada yang korupsi, maka dirinya tak segan memecat.

    “Awas lho ibu-ibu, kalau nyumbang-nyumbang Rp10 (miliar), Rp5 (miliar) masuk sini (menunjuk kantong), saya pecat kalian tahu,” kata Megawati.

    Presiden ke-5 RI itu meminta para kadernya untuk berempati kepada para korban. Dia membandingkan kadernya dengan para korban bencana.

    “Ke mana perikemanusiaan kalian? Kalian tidak melihat anak-anak seperti apa? Coba bayangkan kalau kita yang mengalami di situ bagaimana? Kita nih enak-enakan loh duduk di sini,” ujarnya.

    Adapun total donasi yang dikumpulkan berjumlah Rp3,2 miliar. Bakal terus dibuka hingga 22 Desember 2025.

    Itu diungkapkan Ketua DPP PDIP, yang juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    “Rencananya tanggal 22 Desember bertepatan Hari Ibu, tapi bukan berarti donasi kita tutup, tidak. Tapi arti dalam peringatan Hari Ibu, kita buka sampai tanggal 22 Desember,” kata Rano. (Arya/Fajar)

  • Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

    Jelang Konfercab, PDIP Surabaya Matangkan Persiapan, Agenda Pilih Ketua Baru Digelar Minggu Besok

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya memfinalisasi persiapan teknis pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Tahun 2025. Forum tertinggi di tingkat cabang ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/12/2025) di Hotel Shangri-La, Surabaya, dengan agenda utama pemilihan kepengurusan baru.

    Guna memastikan kelancaran acara, DPC menggelar rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Surabaya, Jumat (19/12/2025). Konsolidasi ini difokuskan pada pemahaman teknis dan substantif para utusan partai agar mekanisme konferensi berjalan tertib.

    “Rapat ini untuk memastikan seluruh utusan memahami jadwal, tempat, dan agenda Konfercab, termasuk jam kehadiran serta kelengkapan yang perlu dibawa,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M. Bataragoa.

    Yordan menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antara DPC dan PAC sebelum hari pelaksanaan. Hal ini dinilai krusial agar agenda lima tahunan partai banteng moncong putih tersebut dapat menghasilkan keputusan strategis yang efektif.

    “Kami ingin semua unsur siap, sehingga pelaksanaan konferensi berjalan lancar dan efektif,” imbuhnya.

    Konfercab kali ini membawa sejumlah agenda strategis. Selain membahas sikap politik dan program kerja ke depan, forum akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPC masa bakti 2019–2024 yang diperpanjang hingga 2025. Puncaknya adalah penetapan struktur kepemimpinan baru.

    “Forum ini juga menjadi ruang penetapan kepengurusan baru DPC PDI Perjuangan Surabaya,” jelas Yordan.

    Mekanisme pemilihan akan menempatkan Ketua DPC terpilih sebagai Ketua Formatur. Bersama tim formatur, ketua terpilih nantinya bertugas menyusun komposisi lengkap kepengurusan DPC yang baru. Hasil dari Konfercab ini diharapkan menjadi momentum penguatan soliditas mesin partai.

    “Setelah Konfercab, konsolidasi akan dilanjutkan sampai PAC, ranting, dan anak ranting agar partai semakin siap bekerja di tengah masyarakat,” tegas Yordan.

    Secara teknis, Konfercab PDI Perjuangan 2025 dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur. Pembukaan acara akan dilakukan secara bersamaan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, sementara pelantikan pengurus DPC terpilih akan dilakukan langsung oleh DPP partai.

    “Agenda Konfercab bersifat internal dan tertutup, kecuali pada sesi pembukaan, dengan peserta merupakan utusan resmi partai dari PAC se-Kota Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]