Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Masuki Satu Dekade, SOUL Conference 2025 di Banyuwangi Usung Tema Holistic Growth

    Masuki Satu Dekade, SOUL Conference 2025 di Banyuwangi Usung Tema Holistic Growth

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Komunitas spiritual SOUL kembali menggelar agenda tahunan bergengsi, SOUL Conference 2025, yang tahun ini genap memasuki satu dekade penyelenggaraan dengan mengambil lokasi strategis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

    Tahun ini, konferensi tersebut mengusung tema besar “Bertumbuh Menyeluruh (Holistic Growth)”, yang dirancang sebagai wadah transformasi bagi para praktisi SOUL Meter.

    Tujuannya adalah memfasilitasi peserta untuk mencapai pertumbuhan yang utuh, seimbang, dan menyeluruh pada empat aspek fundamental kehidupan, yakni spiritual, kesehatan, hubungan, dan kemakmuran.

    Antusiasme peserta terlihat dari tingginya tingkat kehadiran. SOUL Conference 2025 dihadiri oleh hampir 500 peserta secara offline yang memadati ballroom Hotel Aston Banyuwangi, serta diikuti oleh 161 peserta secara daring melalui Zoom Webinar.

    SOUL Conference sendiri telah menjadi agenda wajib tahunan bagi para praktisi SOUL Meter. Forum ini berfungsi sebagai ruang utama untuk berbagi pengalaman, belajar metode baru, dan bertumbuh bersama dalam sebuah ekosistem yang positif.

    Tahun 2025 menjadi penanda sejarah penting karena merupakan tonggak perjalanan 10 tahun konferensi ini dalam mengiringi perkembangan komunitas SOUL.

    Eksistensi kegiatan ini tidak lepas dari dukungan solid komunitas praktisi SOUL Meter, yang kini mencatatkan jumlah anggota Soul Development Program (SDP) mencapai 1.309 orang.

    Sejak pertama kali digelar, SOUL Conference konsisten menjadi ruang transformasi spiritual bagi ribuan peserta.

    Banyak di antara peserta yang sebelumnya mengalami stagnasi pertumbuhan diri, namun melalui penerapan metode SOUL Meter, mereka difasilitasi untuk mengenali sekaligus membuka berbagai hambatan yang selama ini menghalangi perkembangan potensi diri mereka.

    Selain itu, konferensi ini juga menjadi ajang pendalaman ilmu secara langsung dari Guru Arsaningsih, selaku Founder SOUL.

    Dedikasi dan aktivitas pelayanan yang dilakukan Bunda Arsaningsih tercatat telah mencerahkan ratusan ribu jiwa melalui berbagai kegiatan sosial dan spiritual yang didukung oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih selama 13 tahun terakhir.

    “Selain menjadi forum pembelajaran, SOUL Conference menjadi ruang silaturahmi dan reuni bagi praktisi SOUL Meter dari berbagai kota di dunia. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada komunitas yang aktif menyelenggarakan program SOUL Action di berbagai daerah,” ungkap Arsaningsih.

    Pemilihan Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah SOUL Conference 2025 juga bukan tanpa alasan, melainkan memiliki makna filosofis yang mendalam. Wilayah di ujung timur Pulau Jawa ini dikenal memiliki latar spiritual yang kuat, salah satunya melalui simbol budaya Gajah Oling.

    Dalam filosofi lokal, Gajah melambangkan Yang Maha Besar atau Sang Pencipta. Sementara Oling memiliki arti eling atau ingat.

    Maknanya adalah ajakan untuk senantiasa mengingat, menyadari, dan hidup dalam kesadaran penuh. Filosofi luhur tersebut dinilai sangat selaras dengan ajaran SOUL, yang menekankan bahwa pertumbuhan sejati manusia hanya dapat dicapai melalui koneksi spiritual yang kuat dengan Sang Pencipta. [alr/beq]

  • Buka Festival Kironggo 2025, Bupati Bondowoso Ingatkan Tragedi Gerbong Maut dan Identitas Daerah

    Buka Festival Kironggo 2025, Bupati Bondowoso Ingatkan Tragedi Gerbong Maut dan Identitas Daerah

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, secara resmi membuka perhelatan budaya tahunan Festival Kironggo 2025 yang berlangsung meriah di Alun-alun RBA Ki Ronggo, Jumat (5/12/2025) malam.

    Dalam momentum tersebut, Bupati Hamid menekankan bahwa festival ini memiliki makna yang jauh lebih substansial daripada sekadar pertunjukan seni, yakni sebagai pengingat atas dua momentum sejarah besar yang membentuk karakter masyarakat Bondowoso.

    Di hadapan ribuan warga yang memadati lokasi, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawali kegiatan dengan rasa syukur. Ia menyebut bahwa berkumpulnya warga dalam festival ini adalah upaya kolektif untuk merawat identitas daerah.

    “Festival Kironggo bukan sekadar hiburan, tetapi ruang untuk meneguhkan identitas, memperkuat karakter, dan merawat sejarah Bondowoso,” ujarnya.

    Bupati kemudian mengulas kembali sejarah Ki Ronggo, tokoh sentral dalam pendirian Kabupaten Bondowoso.

    Menurutnya, nilai-nilai kepemimpinan Ki Ronggo yang tertuang dalam Babad Bondowoso harus terus dikontekstualisasikan dan menjadi pedoman bagi generasi saat ini.

    “Dari sosok Ki Ronggo, kita belajar keberanian menata wilayah, membangun pemerintahan, dan membentuk masyarakat yang rukun, religius, serta berdaya. Nilai-nilai ini adalah fondasi dalam membangun Bondowoso yang maju dan bermartabat,” katanya.

    Selain mengenang sosok pendiri wilayah, Bupati Hamid juga mengingatkan masyarakat pada peristiwa kelam namun heroik, yakni Tragedi Gerbong Maut yang terjadi pada 23 November 1947.

    Tragedi tersebut dinilai bukan hanya sekadar catatan sejarah, melainkan bagian integral dari pembentukan karakter masyarakat Bondowoso yang dikenal tangguh dan patriotik.

    “Peristiwa Gerbong Maut menunjukkan kekejaman penjajah sekaligus keteguhan para pejuang kita. Dari penderitaan itu lahir semangat juang yang kini membentuk jati diri Bondowoso,” tegasnya.

    Ia menilai dua pilar sejarah besar tersebut—Ki Ronggo dan Gerbong Maut—wajib diwariskan kepada generasi muda (Gen Z) agar mereka tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang akar budaya mereka.

    “Jati diri Bondowoso lahir dari perjuangan dan pengorbanan. Tugas kita sekarang adalah meneruskan warisan itu dengan menjaga kerukunan, melestarikan budaya, dan terus membangun karakter generasi muda,” ujarnya.

    Lebih jauh, Bupati Hamid menegaskan bahwa penyelenggaraan Festival Kironggo setiap tahun bukan sekadar agenda rutin kalender wisata, tetapi sebuah refleksi untuk memastikan nilai luhur pendahulu tetap hidup di era modern.

    “Mari kita jadikan Festival Kironggo sebagai ruang untuk mengenang, memahami, dan meneruskan nilai-nilai luhur para pendahulu kita,” katanya.

    Menutup sambutannya, ia berharap semangat sejarah yang digali dari festival ini mampu menjadi energi baru bagi masyarakat untuk bersatu memajukan daerah.

    “Dengan semangat sejarah dan budaya, mari kita bangun Bondowoso yang berkah dan berdaya saing, dengan tetap menjunjung tinggi jati dirinya,” pungkasnya.

    Gelaran Festival Kironggo 2025 sendiri berlangsung semarak dengan menyuguhkan berbagai pertunjukan seni tradisional, pawai budaya, hingga bazar UMKM yang menjadi daya tarik utama bagi ribuan warga lokal maupun wisatawan yang hadir. [awi/beq]

  • Bawaslu dan Pramuka Mojokerto Bentuk Saka Adyasta Pemilu, Ajak Gen Z Kawal Demokrasi

    Bawaslu dan Pramuka Mojokerto Bentuk Saka Adyasta Pemilu, Ajak Gen Z Kawal Demokrasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto resmi menggandeng Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Mojokerto untuk membentuk Satuan Karya (Saka) Pramuka Pengawasan Pemilu atau yang dikenal sebagai Saka Adyasta Pemilu.

    Kesepakatan strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal.

    Kerja sama ini dinilai sebagai langkah taktis dalam memperkuat partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda dan Gen Z, dalam mengawal jalannya demokrasi yang berintegritas.

    Pembentukan Saka Adyasta Pemilu diproyeksikan menjadi wadah pembinaan karakter dan pendidikan politik yang sehat, sekaligus menanamkan nilai integritas, kejujuran, kedisiplinan, serta keberanian untuk mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran pemilu.

    Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi positif yang terjalin antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka. Menurutnya, kolaborasi ini merupakan inovasi penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah.

    “Gerakan Pramuka adalah wadah pendidikan karakter yang terbukti membentuk generasi berakhlak, berdaya saing, dan bertanggung jawab,” ujar Rizal.

    Rizal menekankan bahwa peran Bawaslu sangat krusial dalam menjaga marwah demokrasi, dan dukungan dari elemen Pramuka akan memperkuat fungsi pengawasan tersebut.

    “Sementara Bawaslu memiliki mandat menjaga marwah demokrasi agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Melalui MoU ini, kita berharap lahir program pendidikan dan pelatihan yang aplikatif, serta muncul kader-kader Pramuka yang peduli dan berani mencegah potensi pelanggaran pemilu,” ungkapnya.

    Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pembentukan Saka Adyasta Pemilu bukan sekadar program kelembagaan semata, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk membangun budaya politik yang sehat, damai, dan beretika.

    Generasi muda, lanjutnya, harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu.

    “Kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda dalam mengawal proses demokrasi secara jujur dan adil. Seluruh pihak diharapkan bisa mendukung keberadaan Saka Adyasta Pemilu agar mampu berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Pihaknya berharap kolaborasi ini mampu melahirkan kader-kader muda yang tidak hanya memahami aturan main pemilu, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menegakkan nilai integritas di tengah masyarakat.

    Melalui MoU tersebut, Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka menyepakati tiga komitmen utama.

    Pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu yang menarik dan adaptif sesuai perkembangan zaman. Kedua, melahirkan anggota pramuka yang peduli serta berani dalam mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran pemilu. Ketiga, membangun budaya politik yang sehat, damai, dan beretika di tengah masyarakat. [tin/beq]

  • Warga Jember Galang Petisi Change.org Tolak Pelebaran Trotoar Jalan Kartini

    Warga Jember Galang Petisi Change.org Tolak Pelebaran Trotoar Jalan Kartini

    Jember (beritajatim.com) – Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggalang petisi daring di situs Change.org untuk menolak pelebaran trotoar Jalan Kartini yang saat ini dilakukan pemerintah daerah setempat.

    Petisi berjudul ‘Kaji Ulang Pelebaran Trotoar di Jalan Kartini, Jember’ ini dibuat pada 4 Desember 2025 oleh Armand Prasetya. Hingga Sabtu (6/12/2025) pukul 09.02 WIB, tercatat 969 orang sudah menandatangani petisi tersebut.

    Dalam petisi itu, Armand Prasetya menyebut pelebaran trotoar akan memperparah kemacetan karena Jalan Kartini semakin sempit. “Jalan ini sudah terkenal dengan lalu lintas yang padat dan arus kendaraan yang sibuk setiap harinya,” tulisnya.

    Armand mengingatkan, Jalan Kartini adalah pusat aktivitas dengan empat sekolah, sebuah gereja besar, kantor kepolisian resor, Kantor BRI, restoran, dan rumah sakit di sekitar lokasi. “Semua fasilitas ini berkontribusi pada lalu lintas harian yang tinggi dan memerlukan akses jalan yang efisien dan tidak terhalang,” katanya.

    Armand mendesak agar pelebaran trotoar yang akan dimanfaatkan pedagang kaki lima ini ditinjau kembali. Dia menilai, kebijakan itu dapat berdampak negatif bagi mobilitas penduduk serta kegiatan operasional lembaga-lembaga yang ada di Jalan Kartini.

    “Apalagi, dengan arus pejalan kaki yang sudah padat, pelebaran tersebut akan semakin menghambat efisiensi dan keselamatan, baik bagi pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya,” kata Armand.

    Dalam petisi itu, Armand mengusulkan pengaturan jam buka bagi pedagang atau penataan ulang area berdagang tanpa harus mengorbankan arus lalu. Pemkab Jember juga diminta mempertimbangkan semua faktor dan mendengarkan suara warga setempat.

    Terakhir, Armand meminta semua pihak bekerja sama untuk mengajukan kajian ulang terhadap proyek pelebaran trotoar di Jalan Kartini. “Saya memohon dukungan Anda untuk menandatangani petisi ini agar suara kita didengar oleh pihak berwenang dan perubahan yang lebih baik dapat segera diimplementasikan,” katanya.

    Tak hanya Armand yang bersuara dengan petisi yang sejauh ini didukung hampir serbu orang warga. DPRD Kabupaten Jember menerima surat permohonan rapat dengar pendapat dari Gereja Katolik Paroki Santo Yusup tertanggal 4 Desember 2025.

    Surat itu ditandatangani Pastor Kepala Romo Yoseph Utus O.Carm, Ketua Dewan Pastoral Paroki Angel Brigita Susanti, Kepala Taman Kanak-Kanak Katolik Siswo Rini 1 Irmina Sulastri, Kepala Sekolah Dasar Katolik Maria Fatima Suster Maria Cornelly SPM, dan Kepala Klinik Pratama Panti Siwi Suster Vincentia Misc.

    Melalui rapat itu, mereka ingin mendapatkan tanggapan, klarifikasi, dan penjelasan resmi soal informasi tentang relokasi pedagang kaki lima di trotoar Jalan Kartini setelah pembangunan selesai. “Beredarnya informasi ini telah menimbulkan keresahan di kalangan umat,” demikian surat tersebut.

    Surat tersebut juga menegaskan dukungan umat gereja Katolik Santo Yusup terhadap program Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya dalam pembangunan trotoar untuk keindahan kota. “Namun, apabila terdapat rencana terkait penempatan PKL di lokasi tersebut, kami dengan sangat hormat memohon kiranya hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali dengan seksama,” demikian permohonan dalam surat itu.

    Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, program ‘Street Food’ atau ‘Jajanan Jalanan’ yang bakal diletakkan di Jalan Kartini sempat dibahasnya bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Jember.

    “Saat itu disampaikan, bahwa nantinya di Jalan RA Kartini akan dibuat pusat percontohan untuk ‘Street Food’ tadi,” kata Candra, Sabtu (5/12/2025).

    Candra mendukung program pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil menengah dan pedagang kaki lima. “Namun di sisi lain, kita juga harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang akan ditempati. Kita tahu di Jalan Kartini ada Gereja Santo Yusuf, Panti Siwi, dan sekolah,” katanya.

    Candra menyarankan adanya komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Jalan Kartini. “Perlu ada komunikasi agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan peribadatan maupun fungsi sekolah dan rumah sakit di wilayah tersebut,” katanya.

    Candra juga meminta Pemkab Jember mempertimbangkan alternatif-alternatif penempatan PKL dan UMKM. “Tujuannya agar ke depan tidak mengganggu jalannya peribadatan, sekolah, maupun Panti Siwi,” katanya.

    Gedung Jember Nusantara, menurut Candra, layak dipertimbangkan sebagai alternatif relokasi PKL dan UMKM. “Gedung Jember Nusantara bisa dicek kembali potensinya agar menjadi tempat UMKM dan PKL dengan memodifikasi bangunan maupun hal lainnya,” katanya.

    Selain Gedung Jember Nusantara, Candra mengatakan, ada ruas jalan lain di dekat Alun-Alun Jember Nusantara yang bisa dimanfaatkan untuk lokasi PKL dan UMKM. “Ada Jalan Wijaya Kusuma dan Jalan Samanhudi. Namun ini kembali lagi kepada pemerintah,” katanya. [wir]

  • Ini 22 Desa di Magetan yang Gagal Cairkan DD Tahap II

    Ini 22 Desa di Magetan yang Gagal Cairkan DD Tahap II

    Magetan (beritajatim.com) – Sebanyak 22 desa di Kabupaten Magetan tercatat gagal menerima pencairan Dana Desa (DD) Tahap II.

    Seluruh desa tersebut masuk kategori non-earmark atau dana yang penggunaannya tidak ditentukan secara khusus. Total anggaran yang tertahan mencapai sekitar Rp 4 miliar.

    Ke-22 desa ini tersebar di berbagai kecamatan, mulai dari Kecamatan Ngariboyo yang mencatat empat desa: Desa Banjarejo, Desa Banyudono, Desa Ngariboyo, dan Desa Selopanggung.

    Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Panekan pada Desa Bedagung, Desa Ngiliran, dan Desa Banjarejo.

    Di Kecamatan Sukomoro, tiga desa ikut terdampak yakni Desa Bulu, Desa Pojoksari, dan Desa Truneng. Sementara Kecamatan Kawedanan menyumbang empat desa: Desa Ngunut, Desa Jambangan, Desa Ngadirejo, dan Desa Bogem.

    Desa lainnya yang juga tidak salur adalah Desa Ngunut di Kecamatan Parang, kemudian Desa Candirejo dan Desa Purwosari di Kecamatan Magetan.

    Daftar berlanjut ke Kecamatan Barat melalui Desa Klagen, serta Kecamatan Kartoharjo dengan Desa Kartoharjo sebagai desa terdampak. Dari Kecamatan Sidorejo, terdapat Desa Sidorejo dan Desa Getasanyar, kemudian ditutup oleh Desa Taji di Kecamatan Karas.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan, Eko Muryanto, menjelaskan bahwa persoalan ini muncul setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2025 pada 19 November 2025. Regulasi tersebut mengubah batas waktu penyaluran DD tanpa pemberitahuan awal.

    “Kami masih berproses reguler, tiba-tiba muncul PMK 81/2025. Tidak ada informasi bahwa harus mengajukan sekian, kalau tidak nanti tidak salur,” ungkap Eko.

    Menurutnya, perubahan mendadak itu membuat proses penyaluran yang sedang berjalan tidak dapat dilanjutkan. Dampaknya, 22 desa non-earmark otomatis tidak bisa mencairkan DD Tahap II.

    Eko menyebut porsi non-earmark per desa cukup signifikan, berkisar Rp 100 juta hingga Rp 200 juta. Konsekuensinya, desa diminta mereview APBDes dan membatalkan kegiatan yang belum berjalan agar tidak menimbulkan persoalan administratif baru.

    Selain itu, regulasi terbaru juga mensyaratkan bahwa setiap desa harus memiliki Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk bisa menerima penyaluran berikutnya. Beruntung, seluruh desa di Magetan telah memenuhi syarat karena sudah terdaftar pada Administrasi Hukum Umum (AHU) dan memiliki badan hukum.

    Terkait tahun 2026, Eko menambahkan bahwa Magetan masih menunggu terbitnya prioritas penggunaan dan besaran pagu Dana Desa. Namun informasi awal menunjukkan adanya penurunan alokasi sekitar Rp 28 miliar untuk tahun depan. [fiq/ted]

  • Jalan Rusak Bondowoso: Dari Derita Warga hingga Dana Korupsi yang Kembali

    Jalan Rusak Bondowoso: Dari Derita Warga hingga Dana Korupsi yang Kembali

    Bondowoso (beritajatim.com) — Di Desa Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang, jalan yang menghubungkan sejumlah desa seperti tubuh yang kehilangan kulitnya. Aspal terkelupas, menyisakan bebatuan makadam yang tajam dan membahayakan. Setiap hari, warga melintasinya dengan cemas.

    Susi, warga Grujugan Lor yang bekerja di Koncer Kidul, saban hari, bertahun-tahun, melewati jalan itu. “Tidak ada perbaikan. Setiap tahun malah makin parah,” keluhnya, Jumat, 5 Desember 2025. Keluhan serupa datang dari Suhra, tukang becak yang puluhan kali melihat warga tersungkur akibat jalan rusak. “Bukan sekali dua kali. Sudah sering,” ujarnya.

    Di media sosial, protes warga berseliweran. Foto, video, hingga meme satir memenuhi linimasa. Di Bondowoso, jalan rusak menjadi identitas tak diinginkan. Memaksa otak berputar para pemangku kebijakan.

    Data Pemkab Bondowoso menunjukkan total panjang jalan kabupaten mencapai 1.382 kilometer. Dari angka itu, 494 kilometer di antaranya dalam kondisi rusak. Pada APBD 2025, pemerintah mengusulkan perbaikan besar-besaran, tetapi kualitas pembangunan sebelumnya masih menjadi pertanyaan publik.

    Salah satu luka terbesar terjadi pada 2022: proyek rekonstruksi jalan di Dusun Bata, Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, dikorupsi. Dari pagu anggaran Rp6 miliar, lebih dari sepertiganya digarong. Kerugian negara Rp2,2 miliar.

    Kejaksaan Negeri Bondowoso memproses kasus tersebut. Tiga orang divonis: mantan Kepala Dinas BSBK Bondowoso berinisial M; rekanan proyek AS; dan pengendali rekanan RM. Pengadilan mengizinkan penyitaan aset sebagai pengembalian kerugian negara. “Kami berhasil menyita dua kali dengan total Rp2,2 miliar,” ujar Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri, 6 Agustus 2024.

    Setahun setelah putusan inkrah, kerugian negara itu akhirnya diserahkan kepada Pemkab Bondowoso pada 15 September 2025. Bupati Abdul Hamid Wahid menerimanya langsung di Pendopo RBA Ki Ronggo. “Karena ini dari infrastruktur, akan kami kembalikan ke infrastruktur,” tegasnya, 15 September 2025.

    Masalah jalan rusak sebetulnya telah masuk dalam misi besar Bupati dan Wakil Bupati: Infrastruktur Tuntas atau RANTAS. Namun implementasinya diuji oleh kebijakan efisiensi anggaran seiring Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah daerah dipaksa “mengencangkan ikat pinggang”, demikian ujar Ketua Banggar DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir.

    Salah satu terobosan paling drastis ialah pemusatan 100 persen pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD pada program infrastruktur. Ketua DPRD lima periode itu menyebut langkah tersebut sebagai keputusan politik untuk percepatan rekonstruksi jalan.

    Ketua TAPD Bondowoso, Fathur Rozi, mengakui kondisi infrastruktur kabupaten masih buruk. “Mau tidak mau, ini kebutuhan dasar masyarakat. Jalan mantap mempermudah akses kesehatan, ekonomi, dan pendidikan,” ujar Sekda Bondowoso itu, 30 November 2025.

    Dalam situasi fiskal yang ketat, pemerintah daerah mencari ruang pendanaan alternatif. Salah satunya — dan yang paling tidak terduga — adalah dari pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi.

    Rp2,2 miliar hasil korupsi Tegaljati akhirnya masuk ke kas daerah. Plt. Kepala BPKAD Bondowoso, Taufan Restuanto membenarkan. “Sudah masuk ke pendapatan asli daerah lain-lain yang sah,” katanya, 24 November 2025. Dana itu kemudian dialokasikan dalam P-APBD 2025 ke Dinas BSBK.

    Plt. Kepala BSBK Bondowoso, Ansori, menjelaskan bahwa arahan Bupati jelas: anggaran tersebut harus benar-benar menghasilkan manfaat publik. Dari satu titik proyek yang dikorupsi, pemerintah mengubahnya menjadi perbaikan delapan ruas jalan.

    Delapan ruas itu antara lain Plalangan–Blawan, Gunung Malang–Kawah Ijen, Kajar–Pengarang, Taman–Kretek, Besuk–Botolinggo, Taman–Gentong, Wonosari–Patemon, dan Sumbersalam–Pengarang. “Digarap dalam P-APBD 2025,” kata Ansori, Senin, 1 Desember 2025.

    Namun tak semua pihak melihat keberhasilan pemulihan aset ini sebagai kabar gembira semata. Efisiensi anggaran memaksa daerah berinovasi, tetapi lemahnya pengawasan internal membuka celah bagi penyimpangan.

    Kasus Tegaljati menjadi contoh. Dr. Iffan Gallant El Muhammady, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember, menyebutnya sebagai systemic governance failure.

    Dalam dokumen putusan MA No. 5853 K/Pid.Sus/2025, terungkap adanya kedekatan informal antara penyedia proyek, PPK, dan PPTK. Relasi kuasa itu menciptakan pengaruh tidak sah dan membuat sistem pengadaan gagal mendeteksi afiliasi perusahaan yang dikendalikan aktor yang sama. “Ini pola embedded corruption, bukan korupsi kasat mata. Ia bekerja lewat relasi yang dianggap normal di birokrasi,” terang Iffan, Jumat, 5 Desember 2025.

    Ia menilai pengembalian kerugian negara Rp2,2 miliar adalah koreksi eksternal atas kegagalan internal. “Jika Inspektorat dan PPK menjalankan fungsi pengawasan sesuai standar, kerusakan itu mestinya dapat dicegah. Penegakan hukum hanya respons pasca kerusakan,” kata Iffan.

    Menurutnya, Kejaksaan terpaksa mengambil alih fungsi kontrol yang idealnya dijalankan oleh unit pengawasan internal organisasi perangkat daerah. “Tanpa reformasi struktural, pengembalian uang hanyalah symptomatic relief, bukan structural cure,” ucapnya.

    Bondowoso mendapat manfaat dari dana yang kembali. Delapan ruas jalan kini masuk daftar rekonstruksi. Tapi pakar memperingatkan: masalah tidak selesai hanya karena uang pulang kampung.

    Iffan menekankan empat agenda perubahan yang harus dilakukan Pemkab Bondowoso: memperkuat kontrol internal melalui reformasi Inspektorat dan PPK; membongkar relasi kuasa informal yang melahirkan deviasi dalam pengadaan; meningkatkan integritas proses pengadaan dengan audit berbasis risiko; dan membangun kultur birokrasi yang akuntabel, bukan sekadar patuh prosedur. “Tanpa itu, Bondowoso hanya akan mengulang siklus panjang reproduksi korupsi lokal,” pungkasnya. (awi/kun)

  • Anggaran Terbatas, Pemkab Pamekasan Sinergikan Program Simpati Lansia ke Pemerintah Pusat

    Anggaran Terbatas, Pemkab Pamekasan Sinergikan Program Simpati Lansia ke Pemerintah Pusat

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mengalihkan program bantuan makanan bagi warga lanjut usia (lansia) ke pemerintah pusat, seiring dengan adanya efesiensi anggaran pada program yang familiar disebut Simpati Lansia.

    Terlebih program yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Bupati Badrut Tamam pada 2021 silam, pada akhirnya dialokasikan untuk salah satu program prioritas lain yang digagas Pemkab Pamekasan, sehingga program tersebut harus disinergikan dengan program yang sama di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

    “Tentu kami mengupayakan agar program ini tetap berjalan dan bisa di-cover melalui anggaran dari pemerintah pusat, yakni melalui Kementerian Sosial RI,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, Jum’at (5/12/2025).

    Selain itu pihaknya tetap komitmen untuk selalu mendorong keberlanjutan program Simpati Lansia agar tetap berkelanjutan melalui anggaran dari pemerintah pusat, sehingga pada akhirnya tidak selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan.

    Selama ini program dengan anggaran sebesar Rp 6 miliar yang bersumber dari APBD Pamekasan, dinilai rawan berakhir jika tidak mendapat dukungan pendanaan yang stabil. “Untuk program Simpati Lansia ini menyasar sebanyak 421 orang, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan berbeda Pamekasan,” ungkapnya.

    “Program Simpati Lansia ini berupa menyediakan makanan gratis dua kali dalam sehari bagi para lansia berusia di atas 60 tahun yang hidup sebatang kara, tidak memiliki keluarga, dan atau ditinggal anak-anaknya merantau,” jelasnya.

    Guna menjaga layanan program tersebut tetap berlanjut, sangat wajar jika pendanaan untuk program tersebut dialokasikan melalui APBN yang lebih kuat dan berkelanjutan. Termasuk di antaranya melakukan efisiensi anggaran dengan menyesuaikan dengan program pemerintah pusat.

    “Artinya program ini harus tetap ada, kami di Dinsos berkomitmen mengawal agar layanan bagi para lansia tetap berjalan. Salah satu upaya yang kami lakukan, yaitu menjalin koordinasi intensif bersama Kementerian Sosial untuk tetap membuka peluang agar program ini terus berlanjut, dan tentunya dibiayai melalui APBN,” tegasnya.

    Bahkan dari beragam upaya yang dilakukan, pihaknya tetap memastikan perlindungan dasar bagi lansia melalui penyediaan makanan dengan skema di Kemensos maupun program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Alhamdulillah respons Kemensos sangat baik, sehingga program ini masih tetap berlangsung meskipun anggaran di APBD sudah dihapus sejak Oktober 2025,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Anggaran Terbatas, Pemkab Pamekasan Sinergikan Program Simpati Lansia ke Pemerintah Pusat

    Anggaran Terbatas, Pemkab Pamekasan Sinergikan Program Simpati Lansia ke Pemerintah Pusat

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mengalihkan program bantuan makanan bagi warga lanjut usia (lansia) ke pemerintah pusat, seiring dengan adanya efesiensi anggaran pada program yang familiar disebut Simpati Lansia.

    Terlebih program yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Bupati Badrut Tamam pada 2021 silam, pada akhirnya dialokasikan untuk salah satu program prioritas lain yang digagas Pemkab Pamekasan, sehingga program tersebut harus disinergikan dengan program yang sama di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

    “Tentu kami mengupayakan agar program ini tetap berjalan dan bisa di-cover melalui anggaran dari pemerintah pusat, yakni melalui Kementerian Sosial RI,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, Jum’at (5/12/2025).

    Selain itu pihaknya tetap komitmen untuk selalu mendorong keberlanjutan program Simpati Lansia agar tetap berkelanjutan melalui anggaran dari pemerintah pusat, sehingga pada akhirnya tidak selalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan.

    Selama ini program dengan anggaran sebesar Rp 6 miliar yang bersumber dari APBD Pamekasan, dinilai rawan berakhir jika tidak mendapat dukungan pendanaan yang stabil. “Untuk program Simpati Lansia ini menyasar sebanyak 421 orang, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan berbeda Pamekasan,” ungkapnya.

    “Program Simpati Lansia ini berupa menyediakan makanan gratis dua kali dalam sehari bagi para lansia berusia di atas 60 tahun yang hidup sebatang kara, tidak memiliki keluarga, dan atau ditinggal anak-anaknya merantau,” jelasnya.

    Guna menjaga layanan program tersebut tetap berlanjut, sangat wajar jika pendanaan untuk program tersebut dialokasikan melalui APBN yang lebih kuat dan berkelanjutan. Termasuk di antaranya melakukan efisiensi anggaran dengan menyesuaikan dengan program pemerintah pusat.

    “Artinya program ini harus tetap ada, kami di Dinsos berkomitmen mengawal agar layanan bagi para lansia tetap berjalan. Salah satu upaya yang kami lakukan, yaitu menjalin koordinasi intensif bersama Kementerian Sosial untuk tetap membuka peluang agar program ini terus berlanjut, dan tentunya dibiayai melalui APBN,” tegasnya.

    Bahkan dari beragam upaya yang dilakukan, pihaknya tetap memastikan perlindungan dasar bagi lansia melalui penyediaan makanan dengan skema di Kemensos maupun program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Alhamdulillah respons Kemensos sangat baik, sehingga program ini masih tetap berlangsung meskipun anggaran di APBD sudah dihapus sejak Oktober 2025,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Khofifah Bareng Ribuan Masyarakat Jatim Shalat Ghaib untuk Korban Bencana Sumatra

    Khofifah Bareng Ribuan Masyarakat Jatim Shalat Ghaib untuk Korban Bencana Sumatra

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama ribuan masyarakat Jawa Timur melakukan Sholat Ghaib untuk seluruh korban meninggal akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Sholat ghaib tersebut dilaksanakan usai Sholat Jumat di Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, pada Jumat (5/12/2025).

    Khofifah mengatakan bahwa sebagai bentuk kepedulian, bantuan tidak hanya berupa bantuan logistik tapi juga berupa kekuatan doa. Untuk itu, secara khusus ia menginisiasi penyelenggaraan sholat ghaib bagi para korban di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Di luar bantuan logistik yang sudah dikirim, ada yang Insya Allah selalu menjadi kekuatan kita untuk bisa memohonkan kepada Allah SWT dan itu kita lakukan sholat ghaib setelah Sholat Jumat,” tutur Khofifah.

    “Alhamdulillah jemaah sholat Jumat cukup banyak dan mereka juga mengikuti shalat ghaib,” imbuhnya.

    Khofifah berharap melalui sholat ghaib dan doa tulus dari seluruh masyarakat Jawa Timur akan menjadi penghantar bagi almarhum dan almarhumah yang dipanggil Allah SWT.

    “Mudah-mudahan mereka diterima di tempat terbaik dan menjadi penghuni surganya Allah SWT. Yang masih dinyatakan hilang, semoga pencariannya segera bisa ditemukan. Yang sedang dirawat semoga segera mendapat kesembuhan,” ucapnya.

    Kepada para warga yang terdampak dan berada di pengungsian, Khofifah juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan berbagai bantuan logistik.

    Sebagai informasi, pada Minggu (30/1/2025) lalu, Khofifah secara langsung menyalurkan bantuan atas nama Pemprov dan masyarakat Jawa Timur kepada masyarakat Sumatera Utara melalui Pemprov Sumut.

    Kemudian, pada Senin (1/12/2025), Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan yang kali ini disalurkan langsung oleh Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak.

    “Minggu lalu saya ke Sumut, Seninnya Pak Emil ke Sumbar dan Insya Allah besok kami akan menyampaikan bantuan kepada masyarakat terdampak di Provinsi Aceh,” terang Khofifah.

    Melalui bantuan tersebut, Khofifah mengajak segenap masyarakat Jatim untuk ikhlas dan berdoa agar semua warga yang mengungsi bisa mendapat kekuatan kesabaran dan keikhlasan dan bisa bangkit kembali ke kehidupan yang semula.

    “Mohon ikhlasnya panjenengan, karena ini sesungguhnya bangunan persaudaraan, soliditas dan kegotongroyongan antarprovinsi,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Bupati Sidoarjo Sidak Proyek Double Deck Parking RSUD R.T. Notopuro, Temukan Ketidaksesuaian Kualitas Pekerjaan

    Bupati Sidoarjo Sidak Proyek Double Deck Parking RSUD R.T. Notopuro, Temukan Ketidaksesuaian Kualitas Pekerjaan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi proyek pembangunan Double Deck Parking RSUD R.T. Notopuro pada Jumat (5/12/2025). Sidak ini bertujuan untuk memastikan kualitas pekerjaan serta mencocokkan progres pembangunan dengan jadwal kontrak yang tinggal beberapa hari lagi.

    Setibanya di lokasi, Bupati Subandi meninjau beberapa titik konstruksi dan menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pekerjaan yang dilakukan. Ia menyoroti kualitas pengecoran yang dirasa kurang memenuhi standar, penggunaan material yang tidak sesuai, serta lemahnya pengawasan dari pihak konsultan.

    “Kalau melihat kondisi di lapangan, saya sebagai pimpinan daerah merasa kurang puas. Beton itu perlu penyangga yang benar, dan tripleks tidak boleh dipakai dua kali. Tetapi yang saya lihat, tripleks bekas masih digunakan. Banyak cor-coran yang masih mentah,” ujar H. Subandi dengan tegas.

    Ia juga mempertanyakan laporan deviasi pekerjaan yang disampaikan oleh pelaksana proyek, yang menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. “Katanya deviasi -8%, kalau melihat kenyataannya yang ndak karu-karuan itu tidak mungkin. Dalam agenda kita itu -23% dengan waktu tinggal sekitar 15 hari,” urainya.

    Bupati Sidoarjo meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD R.T. Notopuro beserta konsultan pengawas untuk memperketat pengawasan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

    Subandi juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang tidak memenuhi standar profesionalisme. “Kalau nanti tidak selesai, ya blacklist dan harus diberikan nilai merah,” tegasnya.

    Bupati Subandi berharap proyek pembangunan Double Deck Parking ini, yang menelan anggaran sebesar Rp23 miliar, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

    Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan kesehatan harus didukung oleh fasilitas yang aman dan layak, demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

    Di sisi lain, Direktur RSUD R.T. Notopuro, dr. Atok Irawan, menjelaskan bahwa pembangunan Double Deck Parking ini merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan parkir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

    Dengan kapasitas dua lantai yang direncanakan mampu menampung 125 unit mobil, diharapkan fasilitas ini akan meningkatkan kenyamanan pasien dan pengunjung. Untuk mengejar target waktu yang semakin mendekat, pihak kontraktor telah diminta untuk menambah sekitar 60 tenaga kerja. [isa/suf]