Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Kemendagri ancam sanksi bupati yang lepas tanggung jawab atasi bencana

    Kemendagri ancam sanksi bupati yang lepas tanggung jawab atasi bencana

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Jakarta, Sabtu (6/12) mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah mengirim inspektur khusus untuk memeriksa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang umroh saat bencana menimpa wilayahnya. Ia pun memastikan sanksi akan diterapkan apabila ditemukan pelanggaran. (Suci Nurhaliza/Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri tugaskan inspektorat awasi kepala daerah di wilayah bencana

    Kemendagri tugaskan inspektorat awasi kepala daerah di wilayah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengkonfirmasi bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menurunkan inspektorat Kemendagri untuk mengawasi kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Bima Arya tak menutup kemungkinan Kemendagri akan memberikan sanksi kepada para pejabat daerah yang tidak memenuhi prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dalam menanggapi situasi gawat darurat yang kini tengah menimpa tiga wilayah yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan. Ya tentu sangat mungkin adanya sanksi yang diberikan oleh Kemendagri apabila memang ditemukan pelanggaran-pelanggaran disana,” kata Bima Arya kepada pewarta seusai mengisi panel forum Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan memastikan Bupati Aceh Selatan Mirwan akan pulang besok (7/11) untuk diperiksa oleh inspektorat Kemendagri.

    Pemeriksaan dari Kemendagri ini dilakukan karena Mirwan melaksanakan umroh disaat kondisi wilayah Aceh Selatan yang terdampak banjir.

    Pihak Kemendagri sendiri menyayangkan sikap Mirwan yang lebih memilih umroh dari pada mengurus secara langsung daerahnya yang sedang banjir.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Terkait bencana di Sumatra, Wamendagri: Anggarannya sudah dialokasikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa saat ini anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra sudah dialokasikan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

    Bima Arya mewanti-wanti kepada kepala daerah untuk betul-betul bertanggungjawab penuh terkait dengan anggaran dana yang sudah digelontorkan tersebut dan harus memimpin langsung ke lapangan.

    “Presiden sudah perintahkan agar dibantu semua. Jadi anggarannya sudah dialokasikan begitu,” kata Bima Arya seusai mengisi panel Indonesia Sports Summit 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    “Nah, dan kami meminta agar kepala daerah itu betul-betul bertanggung jawab penuh. Memimpin langsung di lapangan bersama-sama,” imbuhnya.

    Bima Arya mengungkapkan bahwa saat ini Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi agar semua kementerian berkolaborasi dan totalitas dalam menangani kasus bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Semua kapasitas nasional itu difokuskan ke sana hari ini. Nah, kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya, berapa kebutuhan untuk membangun infrastruktur, berapa juga untuk memulihkan rumah warga, akses, dan lain-lain,” ujar Bima Arya.

    Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 1 Desember telah mengeluarkan surat edaran agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Mendagri Tito Karnavian, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatra.

    Pewarta: Fajar Satriyo
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Mendagri dorong kembangkan ekonomi geopark tanpa merusak lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong daerah untuk mengembangkan perekonomian geopark di daerahnya tanpa merusak lingkungan dan proaktif dalam kegiatan konservasinya.

    “Proaktif untuk melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan mengembangkan sisi ekonominya agar kawasan hidup dan mandiri tanpa merusak lingkungan,” kata Tito dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Pernyataan itu disampaikan Mendagri dalam acara Indonesia’s Geopark Leader Forum yang digelar di Jakarta, seraya menegaskan perlunya kepala daerah memahami manfaat strategis geopark, mulai dari aspek warisan geologi, budaya, ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui wisata berbasis konservasi.

    Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya sosialisasi terkait pengembangan potensi tersebut kepada kepala daerah yang saat ini rata- rata masih baru menjabat.

    Menurutnya, pemahaman ini penting agar para pemangku kepentingan dapat proaktif mendukung keberadaan geopark. Para kepala daerah yang merupakan pejabat baru juga perlu memahami yang harus dilakukan untuk mengembangkan geopark di wilayahnya.

    Tito juga menyoroti keterbatasan anggaran pemda dalam mengelola geopark. Ia dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki geopark namun memiliki kapasitas fiskal lemah.

    Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta, Prasetyadi, mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy yang mendorong kepala daerah lebih berperan dalam pengelolaan geopark.

    Prasetyadi menegaskan keberlanjutan geopark sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dan partisipasi masyarakat dalam mengelola geopark sebagai skenario pengembangan masyarakat.

    “Penetapan geopark memang diverifikasi pemerintah pusat melalui Bappenas, tetapi keberlanjutannya tetap bertumpu pada sinergi pemda dan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu.

    Prasetyadi menyebut geopark dapat menjadi strategi pengembangan masyarakat berbasis konservasi yang saling menguntungkan bagi pemda dan warga. Namun komitmen kepala daerah menjadi syarat utama sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai geopark.

    “Jika ada kawasan wisata yang ingin dijadikan geopark, komitmen itu harus tercermin dari kebijakan prioritas pemda,” ujarnya.

    Menurutnya, kepala daerah perlu menyiapkan program unggulan untuk mendukung kawasan menjadi geopark. Selain itu, harus melibatkan partisipasi masyarakat.”Kalau suatu kawasan geopark tidak menjadi model pengembangan masyarakat yang berkelanjutan berbasis konservasi akan sangat disayangkan,” kata Prasetyadi.

    Prasetyadi membenarkan pendapat Tito yang bilang pemda punya kendala keterbatasan anggaran untuk mengelola geopark. Karena itu diperlukan dukungan pusat, terutama untuk daerah dengan fiskal terbatas.

    Ia berharap Kemendagri dan Bappenas merumuskan skema pendanaan bagi daerah yang punya geopark namun kapasitas fiskalnya lemah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri pro pada perjuangan buruh

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyambut baik diangkatnya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

    Elly menjelaskan di era Kapolri Listyo Sigit, banyak perjuangan kaum buruh yang terbantu dengan program-program kepolisian yang pro terhadap buruh.

    “Jadi, bagi saya tetap respect ke beliau karena memang selama yang kita tahu, kepolisian itu tidak pernah ikut mengurusi ketenagakerjaan, tetapi Jenderal Listyo sangat aktif membantu buruh,” kata Elly dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ia mencontohkan adanya Desk Ketenagakerjaan Polri yang membantu ribuan buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

    “Baru di era beliau, kita melihat Desk Ketenagakerjaan Polri. Kita juga melihat pemberangkatan buruh-buruh yang akan mendapatkan pekerjaan baru setelah sebelumnya di PHK,” ujarnya.

    Selain itu, kata Elly, pendekatan kepolisian di bawah Kapolri Listyo Sigit dinilai lebih humanis dan akrab dengan buruh.

    “Bukan hanya dengan satu serikat buruh tertentu, tetapi dengan semua,” ucapnya.

    Ia menilai jika ada yang mengkritik sinergi Kapolri dengan buruh merupakan hal yang biasa dalam hal kebebasan berpendapat.

    “Bagi saya tidak masalah ya sepanjang itu juga tidak melanggar aturan di Kepolisian RI. Justru heran kalau ada pengamat yang mengkritik tokoh yang mau membantu buruh,” ungkap Elly.

    Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI dalam acara Pembukaan Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

    Sigit yang mengemban jabatan baru tersebut pun menegaskan komitmennya soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia.

    “Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,” ucapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    Pelepasan kawasan hutan era Zulhas disebut untuk beri kepastian hukum

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),”

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto menyebutkan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan alias Zulhas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

    Pasalnya, kata dia, pelepasan kawasan hutan tersebut merupakan murni tata ruang akibat pemekaran kota/kabupaten dan bukan pemberian izin konsesi bagi korporasi sawit.

    “Tanpa adanya revisi tata ruang ini, ribuan warga yang tinggal di area tersebut secara teknis dianggap tinggal secara ilegal di dalam kawasan hutan (okupasi ilegal),” ungkap Hadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Hadi menjelaskan hal itu terungkap dalam dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Riau yang ditandatangani Zulhas kala itu.

    Dalam SK Menhut Nomor 673 dan 878, disebutkan bahwa kebijakan yang ditandatangani Zulhas pada akhir masa jabatannya tersebut merupakan keputusan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

    Ia menambahkan pada SK itu, langkah pemerintah pusat juga ditujukan untuk mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

    Maka dari itu, dia menegaskan klaim lahan tersebut diserahkan kepada pengusaha besar terbantahkan oleh rincian lampiran peta dalam SK.

    “Wilayah yang dilepaskan status hutannya bertujuan untuk tiga hal, yakni pemukiman penduduk, fasilitas sosial dan umum, hingga lahan garapan masyarakat,” ungkapnya.

    Dikatakan bahwa pembebasan lahan hutan untuk pemukiman penduduk meliputi kawasan desa, kecamatan, dan perkotaan yang telah padat penghuni.

    Sementara untuk fasilitas sosial dan umum, lanjut Hadi, meliputi Infrastruktur vital seperti jalan raya provinsi/kabupaten, gedung sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit, yang sebelumnya berdiri di atas lahan berstatus hutan.

    Selanjutnya, dia menyebutkan pelepasan lahan hutan juga bertujuan untuk lahan garapan masyarakat, yaitu arena pertanian dan perkebunan rakyat yang telah dikelola secara turun-temurun.

    Dijelaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1992, di mana semua provinsi di Indonesia mengajukan RTRWP, antara lain Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1994 guna mengalokasikan ruang untuk nonkehutanan seluas 4,34 juta hektare.

    Sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Zulhas pun disebutkan membentuk Tim Terpadu yang merekomendasikan perubahan kawasan hutan sesuai otoritas ilmiah menjadi nonkawasan hutan seluas 2,72 hektare.

    Namun berdasarkan otoritas manajemen, ia menyampaikan Zulhas hanya menetapkan seluas 1,6 juta hektare untuk tata ruang provinsi, bukan untuk korporasi, mengingat adanya pemekaran kota/kabupaten dan infrastruktur.

    “Sekali lagi ini lebih kecil daripada usulan Tim Terpadu atau jauh lebih kecil daripada Perda Riau,” kata Hadi menegaskan.

    Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana alam yang terjadi di Sumatera.

    “Setelah ini. Kalau tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang,” katanya usai mengisi program Indonesia Punya Kamu di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12).

    Ia mencontohkan ketika terjadi banjir di Jakarta segera ditindaklanjuti dengan konsolidasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan wilayah sekitarnya.

    Menurut dia, evaluasi RTRW akan dilakukan secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Ipuk Raih Penghargaan Nasional: Banyuwangi Diakui sebagai Inspirasi Pariwisata Indonesia

    Bupati Ipuk Raih Penghargaan Nasional: Banyuwangi Diakui sebagai Inspirasi Pariwisata Indonesia

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Pariwisata memberikan penghargaan Most Inspiring Tourism Leader (MITL) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Most Inspiring Tourism Leader diberikan kepada kepala daerah yang mampu menggerakkan pariwisata di wilayahnya dan berkontribusi dalam memajukan pariwisata Indonesia.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima langsung penghargaan dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Wonderful Indonesia Award 2025, di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Jumat (5/12/25). Penghargaan ini hanya diberikan pada tiga kepala daerah di Indonesia, mewakili kategori provinsi, kota, dan kabupaten.

    Menpar mengatakan, penghargaan diberikan karena kontribusi nyata dalam pengembangan destinasi, peningkatan pelayanan, serta penguatan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

    Bupati Ipuk menjadi salah satu pemimpin daerah yang dinilai pemerintah sebagai sosok penting dalam pengembangan pariwisata Nusantara. Berbagai terobosan Ipuk selama memimpin Banyuwangi berperan besar untuk kemajuan pariwisata daerah, yang juga berdampak pada pariwisata Indonesia.

    Menurut Menpar, ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga instrumen perubahan yang memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan arah pembangunan pariwisata nasional tetap berada di jalur yang benar.

    “Wonderful Indonesia Awards adalah cermin perjalanan bersama. Kita ingin memastikan pariwisata Indonesia tumbuh dengan arah yang tepat, kuat, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Widiyanti.

    Ipuk berterima kasih atas penghargaan ini. Menurutnya Banyuwangi tidak hanya membangun pariwisata, tetapi menumbuhkan ketahanan masyarakat melalui inovasi, kolaborasi, dan keberanian mengambil keputusan.

    “Kami telah menegaskan visi pariwisata Banyuwangi dalam lima tahun menjadi pariwisata unggul, berdaya saing, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apa pun program daerah yang kami lakukan, ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, termasuk dari sektor pariwisata juga,” kata Ipuk.

    “Kami terus berbenah, terus menjaga Banyuwangi tetap menarik untuk terus dikunjungi. Tidak hanya destinasi yang terus kita garap, tapi atraksi wisata juga kami desain agar menarik wisatawan. Dengan demikian wisatawan terus datang ke Banyuwangi,” tambah Ipuk.

    Ipuk juga terus mendorong desa wisata yang saat ini telah ada 99 desa. Bahkan, baru saja Desa Adat Osing Kemiren ditetapkan menjadi bagian Jaringan Desa Wisata Terbaik Dunia, The Best Tourism Villages Upgrade Programme 2025, oleh United Nations Tourism (UN Tourism) – Badan Pariwisata PBB.

    Selain itu, Ipuk juga terus berinovasi di sektor wisata, salah satunya Ijen Golden Route.

    Hasilnya, kunjungan wisatawan ke Banyuwangi terus meningkat. Pada 2024 total kunjungan wisatawan ke Banyuwangi sebanyak 3.405.145 orang, di mana ada kenaikan sebanyak 7 persen dari tahun 2023.

    Dari jumlah itu, wisatawan domestik yang datang ke Banyuwangi sebanyak 3.282.241 orang. Sementara jumlah wisatawan mancanegara tercatat 122.904 orang.

    “Seiring peningkatan wisatawan, juga terjadi peningkatan ekonomi Banyuwangi, antara lain pendapatan per kapita dari Rp 58,08 juta pada 2023 menjadi Rp 62,09 juta pada 2024. PDRB meningkat dari Rp 101,29 triliun pada 2023 menjadi Rp 108,92 triliun di 2024,” pungkas Ipuk. [kun]

  • Khofifah Terbang ke Aceh: Serahkan Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Banjir

    Khofifah Terbang ke Aceh: Serahkan Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bertolak ke Aceh untuk menyerahkan langsung bantuan dari Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur untuk masyarakat korban bencana banjir di Aceh, Sabtu (6/12/2025).

    Setiba di Banda Aceh, bantuan berupa uang senilai Rp 3.000.000.000 dan bantuan barang senilai Rp 895.000.000 langsung diserahkan secara simbolis pada Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh.

    Lebih lanjut Khofifah menegaskan, penyaluran bantuan ini sebagai wujud dan bukti persaudaraan yang erat antara masyarakat Jawa Timur dengan Aceh.

    “Saya, Pak Sekda, dan yang hadir di sini tidak hanya mewakili Pemprov, tetapi mewakili masyarakat Jawa Timur. Kita ingin menyampaikan kepedulian kami kepada masyarakat Aceh yang sedang mengalami musibah hidrometeorologi,” kata Khofifah.

    “Semuanya adalah tanda bahwa kami bersaudara. Kami ingin menjadi bagian yang berusaha ikut menyelesaikan sebagian masalah yang dihadapi saudara kita di Aceh,” lanjutnya.

    Ia menuturkan bantuan barang yang diberikan pada tahap ini antara lain berupa permakanan, alat masak, perlengkapan bayi, kebutuhan keluarga, mukena, sarung sebagai peralatan ibadah, dan alat kebersihan.

    Khofifah mengatakan saat ini bantuan permakanan menjadi hal utama yang paling dibutuhkan bagi masyarakat Aceh.

    “Makanan siap saji ini di mana-mana itu bisa langsung dikonsumsi, ini tidak perlu dapur. Itulah kenapa kami membawa makanan siap saji dalam jumlah yang relatif besar karena hari-hari ini antara lain ini yang dibutuhkan,” terangnya.

    Khofifah menyebut setelah longsor dan banjir bandang, alat dan perlengkapan kebersihan menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk membersihkan sisa banjir dan longsor. Oleh sebab itu, bantuan dari Jawa Timur juga menyertakan alat dan perlengkapan kebersihan.

    “Karena pasca banjir, pasca longsor sudah pasti perlengkapan kebersihan termasuk alat pembersihnya menjadi kebutuhan, jadi insyaallah ini sebagian kita bawa hari ini,” ucapnya.

    Selain itu, Khofifah mengatakan bantuan yang dibawa kali ini juga berupa perlengkapan ibadah berupa sarung dan mukena. Ia menuturkan sarung dan mukena juga menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat Aceh untuk menjalankan ibadah terlebih tidak lama lagi bulan Ramadan akan datang.

    “Karena memang sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, tentu masyarakat Aceh mereka membutuhkan mukena atau telekung, mereka membutuhkan sarung,” tuturnya.

    Lebih dari itu, Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur siap mengirimkan bantuan tahap selanjutnya dan untuk kebutuhan medis. Tidak hanya obat-obatan, orang nomor satu di Jatim ini juga menyampaikan siap mengirimkan bantuan tenaga medis dan paramedis sesuai kebutuhan lapangan.

    “Kami akan mengirimkan dokter-dokter spesialis dan obat-obatan yang mungkin lebih spesifik, kami akan siap mengirim sesuai kebutuhan faktual di lapangan,” terangnya.

    Berdasarkan dashboard Pintu Aceh per (5/12/2025) pukul 20.00 WIB, bencana hidrometeorologi di Aceh berdampak pada 18 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di Aceh, melanda 234 kecamatan, 1.404.130 jiwa terdampak, 115 orang dinyatakan hilang, 354 meninggal dunia, 756.165 pengungsi.

    Tak hanya itu, sebelum keberangkatan ke Aceh, sehari sebelumnya Gubernur Khofifah telah menggelar salat ghaib untuk seluruh korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Salat ghaib itu dilakukannya bersama ribuan masyarakat Jawa Timur di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya usai salat Jumat (5/12/2025).

    “Kepada warga Aceh yang dinyatakan meninggal dunia akibat musibah ini kita semua menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah, khilafnya diampuni Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah,” ucapnya.

    Ia juga menuturkan banyak masjid di Jawa Timur yang menyelenggarakan salat ghaib bersama, termasuk di Pesantren Tebuireng Jombang yang setiap hari melaksanakan salat ghaib bagi korban jiwa musibah hidrometeorologi di Sumatera. “Artinya kami membersamai juga secara spiritual, mudah-mudahan semuanya manfaat barokah,” ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya kepedulian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh yang saat ini tengah mengalami musibah bencana hidrometeorologi.

    “Kami tentu bersyukur alhamdulillah saudara kita dari Jawa Timur memberi atensi luar biasa. Bantuan yang diberikan ini sebuah berkah bagi kami, tentu juga bagi masyarakat kami yang nantinya akan menerima seluruh bantuan ini,” ucapnya.

    Juga hadir Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal Zakaria, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani. (tok/kun)

  • Khofifah Terbang ke Aceh: Serahkan Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Banjir

    Khofifah Terbang ke Aceh: Serahkan Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bertolak ke Aceh untuk menyerahkan langsung bantuan dari Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur untuk masyarakat korban bencana banjir di Aceh, Sabtu (6/12/2025).

    Setiba di Banda Aceh, bantuan berupa uang senilai Rp 3.000.000.000 dan bantuan barang senilai Rp 895.000.000 langsung diserahkan secara simbolis pada Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh.

    Lebih lanjut Khofifah menegaskan, penyaluran bantuan ini sebagai wujud dan bukti persaudaraan yang erat antara masyarakat Jawa Timur dengan Aceh.

    “Saya, Pak Sekda, dan yang hadir di sini tidak hanya mewakili Pemprov, tetapi mewakili masyarakat Jawa Timur. Kita ingin menyampaikan kepedulian kami kepada masyarakat Aceh yang sedang mengalami musibah hidrometeorologi,” kata Khofifah.

    “Semuanya adalah tanda bahwa kami bersaudara. Kami ingin menjadi bagian yang berusaha ikut menyelesaikan sebagian masalah yang dihadapi saudara kita di Aceh,” lanjutnya.

    Ia menuturkan bantuan barang yang diberikan pada tahap ini antara lain berupa permakanan, alat masak, perlengkapan bayi, kebutuhan keluarga, mukena, sarung sebagai peralatan ibadah, dan alat kebersihan.

    Khofifah mengatakan saat ini bantuan permakanan menjadi hal utama yang paling dibutuhkan bagi masyarakat Aceh.

    “Makanan siap saji ini di mana-mana itu bisa langsung dikonsumsi, ini tidak perlu dapur. Itulah kenapa kami membawa makanan siap saji dalam jumlah yang relatif besar karena hari-hari ini antara lain ini yang dibutuhkan,” terangnya.

    Khofifah menyebut setelah longsor dan banjir bandang, alat dan perlengkapan kebersihan menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk membersihkan sisa banjir dan longsor. Oleh sebab itu, bantuan dari Jawa Timur juga menyertakan alat dan perlengkapan kebersihan.

    “Karena pasca banjir, pasca longsor sudah pasti perlengkapan kebersihan termasuk alat pembersihnya menjadi kebutuhan, jadi insyaallah ini sebagian kita bawa hari ini,” ucapnya.

    Selain itu, Khofifah mengatakan bantuan yang dibawa kali ini juga berupa perlengkapan ibadah berupa sarung dan mukena. Ia menuturkan sarung dan mukena juga menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat Aceh untuk menjalankan ibadah terlebih tidak lama lagi bulan Ramadan akan datang.

    “Karena memang sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, tentu masyarakat Aceh mereka membutuhkan mukena atau telekung, mereka membutuhkan sarung,” tuturnya.

    Lebih dari itu, Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur siap mengirimkan bantuan tahap selanjutnya dan untuk kebutuhan medis. Tidak hanya obat-obatan, orang nomor satu di Jatim ini juga menyampaikan siap mengirimkan bantuan tenaga medis dan paramedis sesuai kebutuhan lapangan.

    “Kami akan mengirimkan dokter-dokter spesialis dan obat-obatan yang mungkin lebih spesifik, kami akan siap mengirim sesuai kebutuhan faktual di lapangan,” terangnya.

    Berdasarkan dashboard Pintu Aceh per (5/12/2025) pukul 20.00 WIB, bencana hidrometeorologi di Aceh berdampak pada 18 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di Aceh, melanda 234 kecamatan, 1.404.130 jiwa terdampak, 115 orang dinyatakan hilang, 354 meninggal dunia, 756.165 pengungsi.

    Tak hanya itu, sebelum keberangkatan ke Aceh, sehari sebelumnya Gubernur Khofifah telah menggelar salat ghaib untuk seluruh korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Salat ghaib itu dilakukannya bersama ribuan masyarakat Jawa Timur di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya usai salat Jumat (5/12/2025).

    “Kepada warga Aceh yang dinyatakan meninggal dunia akibat musibah ini kita semua menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah, khilafnya diampuni Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah,” ucapnya.

    Ia juga menuturkan banyak masjid di Jawa Timur yang menyelenggarakan salat ghaib bersama, termasuk di Pesantren Tebuireng Jombang yang setiap hari melaksanakan salat ghaib bagi korban jiwa musibah hidrometeorologi di Sumatera. “Artinya kami membersamai juga secara spiritual, mudah-mudahan semuanya manfaat barokah,” ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya kepedulian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh yang saat ini tengah mengalami musibah bencana hidrometeorologi.

    “Kami tentu bersyukur alhamdulillah saudara kita dari Jawa Timur memberi atensi luar biasa. Bantuan yang diberikan ini sebuah berkah bagi kami, tentu juga bagi masyarakat kami yang nantinya akan menerima seluruh bantuan ini,” ucapnya.

    Juga hadir Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal Zakaria, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani. (tok/kun)

  • Silaturahmi PBNU di Tebuireng Selesai, Gus Yahya Blak-blakan untuk Islah

    Silaturahmi PBNU di Tebuireng Selesai, Gus Yahya Blak-blakan untuk Islah

    Surabaya (beritajatim.com) – Usai menghadiri Silaturahmi PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Jombang, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan dirinya terbuka untuk islah.

    Dalam forum tersebut, ia mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.

    Gus Yahya hadir dalam pertemuan itu bersama Sekretaris Jenderal PBNU, H. Amin Said Husni dan Bendahara Umum PBNU, Sumantri Suwarno. Ia menyebut para kiai sepuh, mustasyar, dan para sesepuh ulama memberikan ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka.

    “Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” ujarnya melalui pernyataan tertulis yang diterima beritajatim.com, Sabtu (6/12/2025) malam.

    Menurut dia, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut turut dilengkapi dokumen dari Bendahara Umum PBNU, Sumantri Suwarno, serta Sekjen Amin Said Husni.

    “Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan PBNU, serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.

    “Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini, supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” katanya.

    Ia mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan, Rais Akbar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, kata dia, tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.

    “Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tegasnya.

    Menanggapi pernyataan bahwa pertemuan di Tebuireng tidak memengaruhi Risalah Rapat Syuriyah, Gus Yahya menilai Rapat Harian Syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.

    “Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan Harian Syuriyah itu sangat bermasalah, karena membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi, ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” tegasnya.

    Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.

    “Kalau itu didasarkan pada Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.

    Gus Yahya menambahkan bahwa ia akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.

    Dalam pernyataan lebih lanjut, Gus Yahya juga menyinggung polemik audit keuangan yang menurutnya telah jelas dan terbuka.

    “Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi. Hasil audit data sementaranya itu diminta, kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” ungkapnya.

    Ia menilai persoalan tersebut tidak perlu ditutupi, melainkan harus diluruskan agar tidak menambah kerumitan dalam organisasi. “Maka mari kita luruskan dulu supaya tidak tambah-tambah masalah,” kata Gus Yahya mengakhiri pernyataannya. (tok/kun)