Jenis Media: Politik

  • Polemik Rencana Pembangunan Kopdes Merah Putih Gambangan Bondowoso: Lapangan Ditolak, Usul Manfaatkan Lahan PTPN

    Polemik Rencana Pembangunan Kopdes Merah Putih Gambangan Bondowoso: Lapangan Ditolak, Usul Manfaatkan Lahan PTPN

    Bondowoso (beritajatim.com) – Rencana pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) Gambang, Kecamatan Maesan menimbulkan polemik.

    Puluhan warga menggeruduk balai desa, Senin, 8 Desember 2025 siang. Mereka menolak lokasi pembangunan di lapangan desa.

    Achmad Fawaid, perwakilan pemuda Desa Gambangan menegaskan bahwa pihaknya bukan menolak program pemerintah pusat. Hanya titiknya saja yang dipermasalahkan. Sementara lapangan desa disebut warga adalah aset produktif.

    “Lapangan itu sarana olahraga, kegiatan sosial dan pusat ekonomi warga. Kami menggunakannya sejak 2008,” ungkapnya.

    Selain turnamen sepakbola, warga juga memanfaatkannya untuk kegiatan sholawatan. “Saat musim kemarau, warga menjemur tembakau di sana,” tutur Sofwen, pemuda desa gambangan lainnya.

    Terlebih, pemilihan lokasi pembangunan KDMP tidak melalui musyawarah desa (musdes) atau forum resmi. “Musdes hanya waktu pembentukan ketua dan anggota koperasi saja. Untuk pembangunan koperasinya, tidak,” tutur Fawaid.

    Kepala Desa Gambangan, M. Ali Wafa mengakui adanya miss komunikasi. Ia menceritakan kronologinya. Pada suatu ketika, Kades ditanya oleh Babinsa Gambangan, selaku pengawas pembangunan KDMP terkait tanah kas desa (TKD).

    “TKD Gambangan banyak tapi berada di luar wilayah. Hanya ada lapangan yang memang jadi pusat kegiatan olahraga masyarakat,” katanya, menyamakan dengan jawabannya pada Babinsa di kala itu.

    Wacana itu kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah informal bersama para pihak, termasuk dengan unsur pemuda desa. Walaupun dilaksanakan secara mendadak dan tanpa surat undangan. “Saya cuma ditelepon untuk hadir ke balai desa. Yang datang cuma saya sendiri,” ungkap Fawaid.

    Kades Wafa mencoba meluruskan perihal itu. Menurutnya, pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat pekan lalu. Namun di hari pertemuan, Pemdes memiliki tiga agenda sekaligus. “Ada monev, sosialisasi pertanian dan peninjauan pembangunan jalan,” sebutnya.

    Pertemuan antara Pemdes, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan warga dijadwalkan ulang siang harinya, pukul 13.00 atau 14.00 WIB. “Tapi waktu itu yang hadir cuma 1 orang,” tutur Kades. “Dibilang rembuk ya bukan rembuk. Karena cuma 1 orang,” tambahnya.

    Kendati belum mufakat penuh, Pemdes Gambangan meneruskan rencana itu. Para pihak lantas survei lokasi. Berdasarkan data Pemdes, total luasan lapangan desa gambangan kisaran 130 meter. Jarak antara tiang gawang satu ke lainnya 90 meter.

    “Ada sisa 20-30 meteran yang bisa dijadikan lokasi dibangunnya kopdes,” ucapnya.

    Saat survei, kades wafa mengaku tidak turun langsung ke lapangan karena selepas hujan. Dia hanya meninjau dan berteduh di sebuah bangunan di pinggir lapangan. “Terus katanya oke (bisa dibangun di titik tersebut). Ya monggo,” ucapnya.

    Fawaid saat itu mengaku sejatinya tidak sepaham dengan keputusan tersebut. Namun dia merasa kalah posisi, karena hanya seorang diri. Fawaid lalu menyampaikannya pada jajaran komunitas pemuda desa.

    Informasi dari Fawaid memantik reaksi. Situasi bergejolak. Warga menolak keras rencana tersebut. Audiensi pun digelar, Senin, 8 Desember 2025. Progres pembangunan kopdes yang akan bergerak di bidang perdagangan itu ditangguhkan. “Muncul opsi pemanfaatan lahan PTPN yang berada di selatan SPBU Maesan. Itu masih masuk wilayah Gambangan,” kata Fawaid.

    Kades Wafa mengaku tak terpikirkan untuk memanfaatkan lahan PTPN. Sebab di periode kepemimpinan awalnya di tahun 2004, pihaknya pernah diabaikan oleh PTPN. Lahan yang ditanami kakao itu tidak bisa dimohon dibangun tempat pembuangan sampah sementara (TPS). “Jadi saya gak kepikiran lagi untuk memohon pemanfaatan lahan PTPN sebagai lokasi kopdes,” dalihnya.

    Dalam waktu dekat, Pemdes Gambangan akan berkirim surat kepada Bupati Bondowoso perihal polemik hingga opsi solusi tersebut. Harapannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menindaklanjutinya dengan bersurat ke PTPN.

    Kasdim 0822 Bondowoso, Mayor Inf. Tanuri hadir dalam audiensi. Pihaknya sempat diminta kepastian jawaban oleh warga: apakah jadi dibangun di lahan PTPN atau tetap di lapangan desa? “Kami cuma bawahan. Bukan pengambil keputusan. Segala sesuatunya akan kami sampaikan ke atasan,” jawabnya. (awi/ted)

  • Pemkab Bojonegoro Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

    Pemkab Bojonegoro Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Gelombang solidaritas masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk korban bencana alam di Pulau Sumatra resmi disalurkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberangkatkan iring-iringan delapan truk bermuatan bantuan logistik dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jalan Ahmad Yani, Senin (8/12/2025).

    Pemberangkatan armada kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, tepat pukul 16.00 WIB. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban warga terdampak longsor dan banjir bandang yang melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Gotong Royong 124 Donatur

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas antusiasme luar biasa dari masyarakat Bojonegoro. Dalam waktu singkat, sejak posko donasi dibuka pada 3 hingga 6 Desember 2025, terkumpul bantuan dalam jumlah masif dari 124 donatur.

    “Ini adalah bukti nyata kepedulian warga Bojonegoro. Donasi mengalir dari berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelajar, civitas akademika, organisasi sosial kemasyarakatan, hingga perorangan. Semua bersatu untuk saudara kita di Sumatra,” ujar Heru Wicaksi di sela-sela pemberangkatan.

    Heru menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan akan dilakukan secara berjenjang. “Hari ini kita berangkatkan 8 truk menuju BPBD Provinsi Jawa Timur. Nantinya, BPBD Jatim yang akan memfasilitasi penyaluran langsung ke lokasi bencana di Sumatra,” tambahnya.

    Rincian Bantuan Logistik

    Bantuan yang dikirimkan tidak hanya berupa bahan makanan pokok, tetapi juga menyasar kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti bayi dan wanita. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, logistik yang dikirimkan meliputi, Sembako: 30,4 ton beras, 1.128 dus mi instan, serta ribuan paket pelengkap seperti minyak goreng, sarden, gula, dan air mineral.

    Kidware (Perlengkapan Anak): 385 set perlengkapan bayi, 529 bal popok anak, gendongan, selimut, hingga pakaian bayi. Family Kit: Ribuan paket kebersihan diri (sabun, sampo, pasta gigi), pembalut wanita, handuk, dan perlengkapan ibadah.

    Perlengkapan Sekolah: Tas sekolah, ratusan buku tulis, dan alat tulis lengkap untuk memastikan anak-anak terdampak tetap bisa belajar.

    Proses pengiriman bantuan ini melibatkan kolaborasi armada gabungan. Delapan truk yang diberangkatkan terdiri dari unit milik BPBD, Kodim 0813, Satpol PP, Brimob, dan Bagian Umum Setda Kabupaten Bojonegoro. [lus/but]

  • Digulirkan Sejak 2021, Bunga Desa Banyuwangi Jangkau Lebih Seratus Desa

    Digulirkan Sejak 2021, Bunga Desa Banyuwangi Jangkau Lebih Seratus Desa

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) yang digagas Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus berjalan untuk mempercepat penyelesaian persoalan di tingkat desa. Sejak 2021 hingga kini, Ipuk telah berkantor langsung di 110 desa, lebih dari separuh total 189 desa di Kabupaten Banyuwangi.

    Pada pelaksanaan pekan ini, Ipuk menjalani Bunga Desa di empat desa wilayah Kecamatan Licin, yakni Desa Jelun, Licin, Tamansari, dan Pakel, Senin (8/12/2025). Sejumlah layanan publik, intervensi sosial, serta penguatan potensi desa digelar secara menyeluruh.

    Di Desa Jelun, Pemkab Banyuwangi membuka pelayanan kesehatan gratis yang menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam dan geriatri, ditambah sarasehan kesehatan mental untuk lansia oleh psikolog. “Ketika diperiksa terdapat indikasi gangguan kesehatan, bisa langsung ditangani oleh dokter spesialis,” kata Ipuk. Pemkab juga tengah memperluas layanan dokter spesialis di puskesmas agar warga tidak perlu menempuh jarak jauh ke rumah sakit.

    Program sosial turut digelar, meliputi bedah rumah tidak layak huni, bantuan alat usaha Warung Naik Kelas (Wenak), pembagian sembako, hingga santunan bagi anak yatim. Di sektor pendidikan, berbagai kegiatan dilaksanakan di SMPN 1 Licin, mulai dari pembelajaran Coding dan AI bagi guru, pelatihan Smart Gasing PISA, edukasi kebencanaan oleh BPBD, hingga sesi parenting untuk wali murid.

    Ipuk juga meninjau potensi ekonomi lokal dan wisata desa. Di Desa Licin, ia meninjau sejumlah UMKM serta mengunjungi Wisata Banyukuwung, pemandian mata air alami di lereng Gunung Ijen yang menawarkan panorama pegunungan. “Tempatnya bagus dan asri, cocok untuk liburan keluarga. Saya minta pendampingan terus dilakukan agar makin berkembang,” ujarnya. Untuk mendukung promosi wisata, diberikan pula pelatihan pembuatan konten serta bantuan peralatan konten kreator kepada para pelaku wisata.

    Selain berbagai program tersebut, layanan administrasi publik dihadirkan secara lengkap, mulai dari Adminduk (KTP, KK, Identitas Anak), layanan HAKI, perizinan/NIB, klinik UMKM, pembayaran pajak daerah dan kendaraan bermotor, hingga layanan BPJS Ketenagakerjaan.

    Ipuk juga berdialog dengan seluruh kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga Kecamatan Licin untuk menampung aspirasi serta mengurai permasalahan desa. “Apa yang menjadi aspirasi warga kami tampung, dan kami carikan solusinya. Ada yang membutuhkan waktu seperti persoalan infrastruktur, ada yang bisa langsung kami eksekusi,” jelasnya. [ayu/but]

     

  • DPRD Kabupaten Pasuruan Perketat Pengawasan Tukar Guling Lahan SSP–Perhutani

    DPRD Kabupaten Pasuruan Perketat Pengawasan Tukar Guling Lahan SSP–Perhutani

    Pasuruan (beritajatim.com) – Panitia Khusus (Pansus) Real Estate DPRD Kabupaten Pasuruan memperketat langkah pengawasan terhadap proses tukar guling lahan antara PT Stasiunkota Sarana Permai (SSP) dan Perhutani. Upaya penelusuran ini dilakukan untuk memastikan skema pertukaran aset negara berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian.

    Tahap awal pengawasan akan dilakukan melalui pengecekan langsung terhadap lahan 225 hektare milik SSP yang menjadi objek tukar guling. Lahan tersebut akan dicocokkan dengan aset Perhutani seluas 22,5 hektare yang berada di wilayah Blitar dan Malang.

    Ketua Pansus Real Estate DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Sugiyanto menegaskan pemeriksaan fisik dilakukan agar seluruh data yang diberikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. “Pansus harus memastikan apakah lahan 225 hektare itu benar adanya, sesuai posisi dan batas, serta layak untuk skema tukar guling,” ujarnya.

    Sugiyanto juga menekankan pentingnya keseimbangan nilai dan asas kebermanfaatan dalam proses ini agar aset negara tidak dirugikan. Ia menyebut tukar guling harus mengedepankan kepastian hukum serta kontribusi lingkungan yang sepadan.

    Selain verifikasi lapangan, Pansus akan melakukan konsultasi ke Dewan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur sebelum penyusunan rekomendasi final. Hal ini dilakukan karena sebagian lahan Perhutani berada di area resapan yang berfungsi menjaga stabilitas hidrologis.

    Masukan teknis dari Dewan SDA diharapkan menjadi pedoman agar pertukaran lahan tidak mengganggu fungsi tata air dan keseimbangan lingkungan. “Kita tahu perubahan fungsi lahan hutan bisa berpotensi mengganggu debit sungai dan meningkatkan potensi banjir, maka masukan pihak kompeten sangat dibutuhkan,” kata Sugiyanto.

    Di sisi lain, Pansus juga menjadwalkan kunjungan resmi ke Divre Perhutani Jawa Timur untuk memeriksa dokumen dan legalitas tukar guling. Pemeriksaan meliputi persetujuan, penilaian nilai lahan, serta arah pemanfaatan hasil pertukaran.

    Sugiyanto menegaskan Pansus akan memastikan keseluruhan tahapan bebas dari celah penyimpangan sebelum rekomendasi disusun. Dengan demikian, kebijakan tukar guling dapat dipastikan tidak merugikan negara dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (ada/but)

  • Hapus Denda Pajak 30 Tahun, Ini Pertimbangan Pemkab Blitar

    Hapus Denda Pajak 30 Tahun, Ini Pertimbangan Pemkab Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Blitar meluncurkan kebijakan istimewa dan mendesak di penghujung tahun yakni pembebasan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga rentang waktu 30 tahun. Langkah drastis ini diambil untuk memangkas sisa piutang dan mendongkrak realisasi PBB agar mencapai target sempurna 100 persen sebelum batas waktu penutupan anggaran.

    Hingga tanggal 8 Desember 2025, realisasi penerimaan PBB Kabupaten Blitar telah menyentuh angka impresif 97,58 persen. Dari target PBB P2 yang sebesar Rp.46,31 miliar, Bapenda Blitar kini telah mengantongi Rp45,19 miliar.

    Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu, mengakui bahwa meski capaian sudah tinggi, sisa waktu harus dimanfaatkan maksimal untuk mencapai target penuh.

    “Realisasi PBB sebenarnya sudah lumayan bagus, per 8 Desember sudah di angka 97,58 persen. Namun belum 100 persen. Kami manfaatkan waktu tersisa ini dengan meniadakan denda administratif untuk menarik masyarakat segera bayar PBB,” tegas Asmaning Ayu, Senin (8/12/2025).

    Kebijakan pembebasan denda administratif PBB hingga 30 tahun ini adalah kabar baik bagi masyarakat yang masih menunggak kewajiban pajak, baik dari PBB tahun berjalan maupun piutang tahun-tahun sebelumnya. Proses penghapusan denda ini telah diresmikan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) setelah melalui kajian dan berdasarkan Peraturan Bupati yang memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Bapenda.

    Tujuan utama dari kebijakan ini adalah optimalisasi pendapatan daerah dan memastikan target PBB tahun ini tercapai 100%, yang secara langsung akan mempengaruhi peningkatan target PBB untuk tahun depan.

    “Saya berharap masyarakat betul-betul memanfaatkan momen ini, karena pemberian pembebasan denda ini tidak setiap saat bisa terbit. Ini melalui kajian dan sesuai kewenangan yang diberikan Bupati,” ungkap Ayu, mewanti-wanti.

    Pertimbangan penerbitan kebijakan pembebasan denda ini bertepatan dengan momentum akhir tahun dan semakin intensifnya upaya penagihan. Bapenda saat ini sedang gencar menagih piutang PBB dengan menggandeng Kejaksaan, yang progresnya dinilai sangat positif.

    Kebijakan penghapusan denda ini ditujukan untuk masyarakat yang pajaknya sudah jatuh tempo. “Silakan masyarakat yang masih memiliki tunggakan memanfaatkan pembebasan denda ini. Kebijakan seperti ini tidak serta-merta akan diberikan setiap tahun,” pungkas Ayu, menekankan bahwa kesempatan ini adalah pengecualian, bukan aturan rutin.

    Masyarakat wajib pajak diimbau segera memanfaatkan kesempatan langka ini untuk melunasi kewajiban sebelum kebijakan berakhir, sekaligus mendukung tercapainya target 100% PBB Kabupaten Blitar. (owi/but)

  • Pemkab Bangkalan Kerja Sama dengan UTM untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

    Pemkab Bangkalan Kerja Sama dengan UTM untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bangkalan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah tersebut melalui kerja sama dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

    Pada Senin, 8 Desember 2025, Pemkab Bangkalan dan UTM menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk program Beasiswa dan Pascasarjana. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bangkalan bersama Rektor UTM, Prof. Dr. Safi’, dan disaksikan oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim serta Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far.

    Bupati Lukman Hakim mengungkapkan bahwa sektor Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Bangkalan. Banyak guru di Bangkalan yang belum memiliki kualifikasi pendidikan tinggi.

    Sementara itu, banyak anak muda yang memiliki potensi, tetapi terkendala oleh biaya pendidikan. “Kita tidak bisa berharap pendidikan berubah kalau SDM-nya tidak ditingkatkan,” ujar Lukman Hakim dalam sambutannya.

    Pernyataan ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik sebagai langkah awal menuju perbaikan pendidikan di daerah ini.

    Program Beasiswa dan Pascasarjana ini dirancang untuk lebih dari sekadar memberikan beasiswa simbolis. Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk memastikan bahwa tenaga pendidik dapat meningkatkan kualifikasi mereka.

    Nah, anak muda Bangkalan memiliki kesempatan yang sama dengan anak muda dari daerah lebih maju untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Program ini tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, namun juga akan diperluas ke sektor-sektor lainnya, seperti kesehatan, teknik, dan sektor strategis lainnya yang selama ini kekurangan tenaga terampil.

    Rektor UTM, Prof. Dr. Safi’, juga menyambut baik kerja sama ini dan menyebutnya sebagai momentum penting untuk memperkuat hubungan antara kampus dan pemerintah daerah. UTM, yang sedang memperluas program studi, telah mengajukan 26 program studi baru, dengan delapan di antaranya sudah disetujui.

    “Kampus tidak akan berarti kalau hasilnya tidak kembali ke masyarakat,” tegasnya. Prof. Safi’ berharap bahwa kolaborasi ini dapat mendorong peningkatan kualitas SDM yang pada gilirannya dapat berkontribusi langsung pada pembangunan daerah Bangkalan.

    Dengan adanya MoU ini, Pemkab Bangkalan berharap agar peningkatan kualitas SDM bukan lagi sekadar wacana, tetapi menjadi kenyataan. Pemerintah menargetkan agar dalam beberapa tahun ke depan, lulusan-lulusan Bangkalan dapat mengisi berbagai posisi strategis dalam pembangunan daerah, serta tidak lagi tertinggal dari wilayah lain di Madura maupun Jawa Timur. [sar/suf]

  • Target Atap Stadion GDJ Tuntas 2026, Pemkab Kediri Anggarkan Rp60 Miliar

    Target Atap Stadion GDJ Tuntas 2026, Pemkab Kediri Anggarkan Rp60 Miliar

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran signifikan sebesar Rp60 miliar dari APBD Tahun 2026 untuk menyelesaikan pemasangan atap Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ). Alokasi anggaran ini menjadi komitmen nyata Pemkab Kediri dalam mempercepat pembangunan fasilitas olahraga tersebut yang seluruh proyeknya ditargetkan tuntas pada 2027 mendatang.

    “Untuk tahun depan sudah kita anggarkan, sudah kita dok di anggaran RAPBD kemarin, sekarang masih evaluasi gubernur. Total anggaran Rp60 miliar,” terang Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat ditemui awak media usai penutupan Latsar CPNS dan PPPK beberapa waktu lalu.

    Pembangunan stadion direncanakan selesai seluruhnya pada 2027 melalui beberapa tahap anggaran yang terencana. Setelah alokasi Rp60 miliar untuk tahun 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan sekitar Rp55 miliar pada tahun berikutnya untuk melanjutkan konstruksi hingga tuntas.

    Mas Dhito menegaskan bahwa pemasangan lampu stadion akan menjadi tahap paling akhir. Urutan ini ditetapkan secara cermat untuk memastikan struktur atap telah benar-benar kuat sebelum instalasi pencahayaan berstandar internasional dipasang.

    “Atap semua nanti kita pasang lampu. Lampu paling terakhir, kenapa? Karena kita harus tahu kekuatan atapnya dulu, kan FIFA dan PSSI sudah punya standar untuk lampu dan sebagainya dan sebagainya. Ini hal yang saya enggak mau ada miss,” ujarnya.

    Pemenuhan standar FIFA dan PSSI sangat penting untuk kualitas dan keamanan stadion. Mas Dhito menegaskan bahwa stadion yang megah ini akan menjadi fasilitas olahraga yang terbuka luas bagi berbagai klub, bukan hanya didominasi oleh Persik Kediri.

    “Tidak hanya Persik, Persik dan Persedikab atau mungkin tim sepak bola dari kota kabupaten lain, kalau mau latihan, monggo silakan dipakai,” tuturnya. Ini adalah sinyal positif bagi perkembangan olahraga di seluruh Jawa Timur.

    Selain untuk kegiatan olahraga, lanjutnya, yang tak kalah penting adalah proyeksi Stadion Gelora Daha Jayati sebagai pusat kegiatan masyarakat berskala besar. Untuk memfasilitasi kebutuhan ini, Pemkab Kediri berencana menyiapkan grass cover. Alat pelindung ini akan memastikan lapangan dapat digunakan untuk kegiatan non-olahraga, seperti acara keagamaan atau konser, tanpa merusak rumput.

    “Kita nanti mau siapkan grass cover, jadi cover untuk rumput. Kalau ada selawatan bisa di situ,” imbuhnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya fokus pada bangunan inti stadion. Pengembangan kawasan (site development) di sekitar lokasi juga menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Area sekitar stadion ini juga jadi penting, karena pertumbuhan ekonominya di sekitar sini nanti,” ujar Mas Dhito. [nm/but]

  • Intervensi Stunting Berbasis Data, Bappeda Kediri Optimalkan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Anak

    Intervensi Stunting Berbasis Data, Bappeda Kediri Optimalkan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Anak

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmennya dalam mengintervensi masalah gizi dan kesehatan masyarakat dengan menggelar Pendampingan Aksi Konvergensi Bina Bangda Kota Kediri Semester II Tahun 2025, yang berfokus pada validitas data.

    Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappeda Kota Kediri mulai Senin (8/12/2025) hingga Selasa (9/12/2025), mengundang 20 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengikuti materi dari narasumber Bappeda Provinsi Jawa Timur.

    Bertempat di salah satu hotel Kota Kediri, acara ini dimaksudkan untuk memberikan arahan jelas kepada OPD dalam pengisian dan pemutakhiran data, terutama yang digunakan untuk penyusunan dokumen penurunan stunting. Keberhasilan program pembangunan, khususnya penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak, sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data yang valid dan akurat.

    Kepala Bappeda Fery Djatmiko menerangkan secara terpisah bahwa data adalah pondasi utama intervensi yang efektif. ”Melaksanakan pembangunan tanpa didasari data yang benar itu hanya akan menghasilkan trial and error. Untuk itu pada semester II Tahun 2025 ini, fokus kita adalah memastikan kelengkapan dan validitas data sasaran dan data layanan,” terang Fery Djatmiko.

    Data yang menjadi fokus pemutakhiran ini sangat komprehensif, mencakup data kesehatan ibu dan anak mulai dari jumlah ibu hamil, ibu nifas, hingga anak usia 0-59 bulan. Data layanan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, serta penanganan kasus gizi buruk dan gizi kurang.

    Tidak hanya itu, data lingkungan dan sosial juga menjadi elemen penting, meliputi akses air minum aman, sanitasi, kepemilikan jaminan kesehatan (JKN), hingga kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

    “Data-data ini yang bersumber dari puskesmas, Dukcapil, PLKB, serta kecamatan dan kelurahan, akan menjadi landasan kita dalam mengevaluasi kinerja semester berjalan dan merencanakan intervensi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang,” jelasnya.

    Dalam keterangannya, Fery juga menyinggung keberhasilan Kota Kediri yang sangat membanggakan, yakni meraih juara 2 tingkat nasional dalam aksi penurunan angka stunting. Menurutnya capaian luar biasa ini merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama lintas sektor yang harus disyukuri dan dipertahankan, sebuah contoh nyata bagi daerah lain di Jawa Timur dan nasional.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinsos, PUPR, Perkim, hingga pemerintahan kecamatan dan puskesmas yang telah bekerja keras mewujudkan prestasi ini. Semoga ke depan angka stunting di Kota Kediri terus menurun dan ke depan tidak ada lagi bayi yang lahir dengan kondisi stunting,” ujarnya.

    Ditanya perihal strategi yang telah dilakukan di balik keberhasilan tersebut, Fery mengatakan Kota Kediri memiliki sejumlah inovasi yang mendapat perhatian nasional. Salah satunya adalah program satu puskesmas satu dokter spesialis anak yang kini tengah dilirik oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk diadopsi di daerah lain. Selain itu, Kota Kediri juga mengembangkan aplikasi pendukung pengelolaan data penurunan stunting.

    “Kita sudah didatangi Setwapres selaku penanggungjawab kegiatan penurunan stunting dan beliau sudah melihat sendiri pelaksanaan program tersebut dan berencana akan menerapkannya ke daerah lain,” tuturnya.

    Melalui kegiatan pendampingan ini, Fery berharap upaya konvergensi penurunan stunting semakin optimal, terarah, dan berbasis data yang valid. [nm/ted]

  • DPRD Ponorogo Dorong 2 Regulasi: Ketahanan Pangan dan Pendidikan Disabilitas

    DPRD Ponorogo Dorong 2 Regulasi: Ketahanan Pangan dan Pendidikan Disabilitas

    Ponorogo (beritajatim.com) – Dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Ponorogo masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) 2026. Kedua regulasi itu, disebut sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan daerah. Terutama pada sektor pangan dan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa kualitas regulasi menjadi fokus utama para legislator. Pun Dia berharap, setiap 12 bulan, 2 komisi mampu lahirkan aturan baru, demi kesejahteraan masyarakat Bumi Reog.

    “Kami tidak mengejar kuantitas raperda inisiatif, tapi kualitas sejauh mana aturan ini bisa berdampak positif bagi masyarakat,” ungkap Dwi Agus Prayitno, Senin (8/12/2025).

    Menurutnya, agenda inisiatif ini merupakan hasil kajian DPRD sekaligus penyerapan aspirasi dari masyarakat yang dihimpun tiap komisi. Raperda pertama berkaitan dengan pelayanan bidang pangan, pertanian, dan perikanan. Komisi B ditunjuk sebagai pengampu pembahasan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang menyambung prioritas pemerintah pusat dalam penguatan ketahanan pangan. Kang Wie, sapaan akrab Dwi Agus Prayitno menilai momentum ketahanan pangan perlu ditangkap daerah melalui kebijakan konkret.

    “Saat ini pemerintah pusat sedang konsen tentang ketahanan pangan, dan tentu kami di daerah mendorongnya dengan aturan yang sesuai,” kata politisi dari PKB tersebut.

    Sementara raperda inisiatif kedua diampu Komisi D, yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Regulasi ini diarahkan untuk memastikan akses pendidikan inklusif memiliki dasar hukum yang kuat, terutama pada lembaga pendidikan dasar di Ponorogo.

    Dwi menambahkan bahwa dua raperda tersebut disiapkan bergantian setiap tahun agar setiap komisi memiliki ruang untuk menghasilkan aturan baru yang berdampak. Dia menegaskan kedua raperda itu bukan regulasi pelengkap, melainkan bagian dari upaya DPRD mendorong pemerataan layanan publik.

    Di luar dua raperda inisiatif itu, DPRD Ponorogo juga tetap menyusun empat propemperda wajib. Yakni Perda APBD 2027, laporan pertanggungjawaban bupati 2025, perubahan APBD 2026, serta revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

    “Dua lainnya perda inisiatif hasil kajian DPRD yang diserap dari aspirasi masyarakat, dan dibahas setiap komisi,” jelasnya, merangkum keseluruhan propemperda 2026. (end/but)

  • Terpilih Aklamasi, Didik Haryono Pimpin Golkar Magetan dengan Target 7 Kursi

    Terpilih Aklamasi, Didik Haryono Pimpin Golkar Magetan dengan Target 7 Kursi

    Magetan (beritajatim.com) – Didik Haryono resmi menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Magetan untuk periode mendatang. Keputusan strategis ini lahir dari Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 yang berlangsung di Surabaya, Senin (8/12/2025), di mana seluruh pemegang hak suara secara bulat memberikan dukungan aklamasi.

    Keterpilihan Didik menandai babak baru konsolidasi partai berlambang pohon beringin tersebut di wilayah Magetan. Ia mengonfirmasi langsung hasil forum tertinggi tingkat daerah itu sesaat setelah acara usai.

    “Alhamdulillah, Mas. Hari ini Musda Partai Golkar ke-11 di Surabaya secara bulat memilih saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Magetan,” ujar Didik Haryono, Senin (8/12/2025).

    Dalam perhelatan politik tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufti, turut memberikan arahan tegas. Ali menitipkan amanah besar kepada Didik untuk meningkatkan performa elektoral partai. Target utamanya adalah mendongkrak perolehan kursi legislatif Golkar di Magetan, dari posisi lima kursi saat ini menjadi tujuh kursi pada Pemilu mendatang.

    Merespons instruksi tersebut, Didik menempatkan penguatan internal sebagai langkah prioritas. Ia berkomitmen untuk merangkul seluruh elemen partai, termasuk kader dan pengurus yang sempat memiliki preferensi dukungan berbeda selama proses pra-Musda.

    “Saya akan segera melakukan konsolidasi, menyusun kepengurusan baru, dan merangkul semua pihak. Teman-teman yang kemarin sempat berbeda pilihan akan kita satukan lagi. Kita bangun kepengurusan yang kompak dan bergerak bersama demi membawa Golkar mencapai target tujuh kursi pada Pemilu mendatang,” tegasnya.

    Transisi kepemimpinan ini diharapkan mampu memperkokoh soliditas kader di akar rumput serta memanaskan mesin partai lebih awal guna menghadapi persaingan kontestasi elektoral yang kian kompetitif. [fiq/beq]