Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Buntut Kasus Pemalakan, Wisata Bangsring Banyuwangi Larang Bus Masuk dan Wajib Shuttle

    Buntut Kasus Pemalakan, Wisata Bangsring Banyuwangi Larang Bus Masuk dan Wajib Shuttle

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Banyuwangi bergerak cepat merespons kasus dugaan pemalakan yang sempat mencoreng citra kawasan wisata Bangsring. Sebagai langkah tegas, otoritas setempat bersama pengelola wisata sepakat memberlakukan kembali larangan bus pariwisata masuk ke area inti destinasi dan mewajibkan penggunaan sistem shuttle.

    Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi intensif yang melibatkan Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Wongsorejo, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pemangku kepentingan lainnya di Aula Kantor Desa Bangsring.

    Langkah ini bertujuan menyatukan visi untuk menciptakan iklim wisata yang kondusif, tertib, serta mencegah gesekan atau praktik pungutan liar terulang kembali.

    Berdasarkan hasil kesepakatan, bus pariwisata berukuran besar kini dilarang merangsek masuk hingga ke lokasi wisata. Aturan ini sejatinya mengembalikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati sejak tahun 2017.

    Sebagai solusinya, transportasi wisatawan dari kantong parkir utama menuju titik destinasi akan dilayani menggunakan sistem shuttle. Mekanisme ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat sekitar sebagai operator, sehingga warga lokal mendapatkan peran aktif dalam ekosistem ekonomi pariwisata.

    Kepala Desa Bangsring, Sutoyo, mengapresiasi langkah solid para pelaku wisata ini. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan main adalah kunci kenyamanan bersama.

    “Seluruh pihak tanpa terkecuali telah sepakat untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Kami satu suara untuk mentaati larangan parkir kendaraan besar di dalam area dan berkomitmen penuh menjalankan mekanisme shuttle bagi para wisatawan. Ini adalah jalan tengah terbaik agar tidak ada gesekan di lapangan dan operasional berjalan lancar,” tegas Sutoyo.

    Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Taufik Rohman, menekankan bahwa penegakan aturan ini bukan untuk membatasi kunjungan, melainkan investasi jangka panjang demi keberlangsungan pariwisata Banyuwangi.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat Bangsring, mari kita jaga ekosistem wisata yang sehat ini bersama-sama. Ketertiban dan kenyamanan adalah kunci agar wisatawan mau datang kembali. Ingat, menjaga ekosistem wisata yang kondusif ini sangat penting karena ini menyangkut keberlangsungan ekonomi di masa depan,” ujar Taufik. [alr/beq]

  • Konferda-Konfercab PDIP Serentak Digelar Besok, Kader Diminta Siap Ditugaskan

    Konferda-Konfercab PDIP Serentak Digelar Besok, Kader Diminta Siap Ditugaskan

    Surabaya (beritajatim.com) – Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Jawa Timur menjadi momentum penting menata kepengurusan untuk memperkuat kerja-kerja kerakyatan sekaligus memperkokoh persatuan kader.

    Ketua Steering Committee (SC) Konferda–Konfercab PDI Perjuangan se-Jawa Timur, Budi Sulistyono (Kanang), mengatakan, agenda konsolidasi yang bakal dihelat serentak mulai Sabtu (20/12/2025) hingga Minggu (21/12/2025) itu untuk menguatkan struktural Partai.

    Dia menegaskan, penguatan struktur partai menjadi prasyarat utama agar PDI Perjuangan dapat bekerja lebih efektif dalam menjawab kebutuhan rakyat di berbagai bidang.

    “Konferda dan Konfercab ini disiapkan untuk memastikan struktur partai semakin rapi, solid, dan mampu mengawal kerja-kerja nyata bagi rakyat. Struktur yang kuat bukan tujuan akhir, tapi alat perjuangan agar kehadiran partai benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Kanang di Surabaya, Jumat (19/12/2025).

    Selama ini, bebernya, PDI Perjuangan di Jawa Timur terus mendorong berbagai program kerakyatan di bidang pendidikan, ekonomi rakyat, sosial, hingga penguatan komunitas.

    Konferda–Konfercab yang digelar serentak ini, menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan kerja-kerja kerakyatan tersebut mendapat dukungan organisasi yang kokoh hingga ke tingkat akar rumput.

    “Kami ingin memastikan bahwa seluruh struktur partai, dari daerah hingga cabang, hingga akar ramput berjalan seiring dalam satu semangat: bekerja untuk rakyat dengan disiplin, gotong royong, dan berlandaskan ideologi partai,” tegas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

    Dia juga menyampaikan, bahwa Konferda–Konfercab memiliki makna strategis karena menjadi ruang evaluasi dan perumusan langkah partai dalam menghadapi dinamika politik dan pemerintahan yang terus berkembang.

    Menurut Kanang, Konferda–Konfercab juga memastikan adanya program-program partai yang disiapkan untuk menjawab tantangan ke depan.

    Dinamika politik dan pemerintahan yang semakin dinamis, sebutnya, menuntut partai untuk terus beradaptasi melalui perencanaan organisasi yang matang.

    “Dipastikan ada program-program partai untuk menjawab tantangan ke depan, karena dinamika pemerintahan dan dinamika politik saat ini sangat dinamis,” jelasnya.

    Mantan Bupati Ngawi dua periode itu pun menekankan, lewat Konferda-Konfercab serentak, seluruh kader PDI Perjuangan harus siap dipilih maupun ditugaskan di posisi mana pun sesuai dengan keputusan organisasi.

    “Semua kader harus siap, baik dipilih maupun ditugaskan di sisi mana pun. Ini adalah bagian dari proses organisasi,” katanya.

    Dia menambahkan, Konferda–Konfercab juga menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh kader Banteng di Jawa Timur. Sebanyak 38 DPC dari kabupaten/kota akan berkumpul di Surabaya dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

    “Besok dan lusa, seluruh kekuatan struktural partai di Jawa Timur akan berkumpul. Ini bukan hanya soal forum pengambilan keputusan organisasi, tetapi juga ruang kebersamaan, persatuan, dan komitmen untuk terus mengabdi kepada rakyat,” ungkap Kanang.

    Dia menegaskan bahwa pelaksanaan Konferda–Konfercab dirancang tertib, demokratis, dan sesuai dengan peraturan partai, serta diharapkan mampu melahirkan struktur organisasi yang semakin matang dan siap menghadapi tantangan ke depan.

    “Dengan semangat persatuan dan kerja nyata, kami optimistis PDI Perjuangan Jawa Timur dapat melangkah ke fase perjuangan berikutnya dengan organisasi yang semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (tok/but)

  • Peringati Harjaba ke-254 Bersama Disabilitas, Bupati Ipuk Serahkan Bantuan Kaki Palsu Hingga Al-Quran Braille

    Peringati Harjaba ke-254 Bersama Disabilitas, Bupati Ipuk Serahkan Bantuan Kaki Palsu Hingga Al-Quran Braille

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Momentum Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-254, diisi dengan berbagai kegiatan sosial.

    Selain ziarah dan sarapan bersama seluruh elemen masyarakat, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga memperingati Harjaba bersama teman disabilitas, dan menyerahkan bantuan kaki palsu, buku, serta Al-Qur’an Braille.

    Bantuan tersebut diserahkan kepada warga disabilitas yang tinggal di sekitar Bandara Banyuwangi. Bantuan yang diserahkan merupakan program dari InJourney Airports, Bandara Banyuwangi.

    Terdapat 20 kaki palsu, 24 Al-Qur’an Braille, dan 4 buku braille yang diserahkan kepada disabilitas. Mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus, baik yang mengalami amputasi kaki maupun tuna netra.

    “Mudah-mudahan dengan aksi kolaborasi di momen Hari Jadi Banyuwangi ini semakin menambah keberkahan bagi kita semua,” kata Ipuk.

    Bantuan ini merupakan salah satu upaya merajut kebersamaan antara warga dan instansi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut selaras dengan tema Harjaba “Tandang Bareng”.

    “Dengan demikian, keberadaan Bandara Banyuwangi ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi dan ekonomi, tetapi juga peduli dengan kondisi sekitar dan berupaya meningkatkan derajat kesejahteraan warga,” kata Ipuk.

    General Manager Bandara Banyuwangi Mohamad Holik Muardi mengatakan, bantuan kaki palsu, buku, serta Al-quran braille itu merupakan bagian dari program InJourney Airport Ramah Difabel. Selain bantuan itu, pihaknya juga turut mendistribusikan paket sembako sebanyak 150 paket untuk warga sekitar.

    “Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi kami dengan pemerintah, baik kecamatan maupun kelurahan, sehingga bantuan yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Holik.

    Holik mengatakan bantuan serupa telah beberapa kali disalurkan kepada penerima manfaat. Baik bantuan alat untuk disabilitas maupun paket sembako untuk warga kurang mampu.

    “Program ini telah kami laksanakan dalam beberapa tahun terakhir, dan semoga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar bandara,” sambungnya.

    Salah satu penerima kaki palsu Hamid (71), bersyukur bisa mendapat kaki palsu setelah hampir setahun tidak bisa bekerja akibat amputasi.

    “Alhamdulillah senang sekali. Mudah-mudahan ke depan bisa kerja lagi sebagai petani,” kata Hamid.

    Sebelumnya dalam rangkaian Harjaba, Pemkab Banyuwangi juga menyalurkan paket sembako, yang merupakan hasil dari pengganti karangan bunga ucapan Harjaba.

    Selain itu, pada Harjaba kali ini, Bupati Ipuk mengimbau agar ucapan selamat yang biasanya berbentuk karangan bunga diganti dengan paket sembako, yang dibagikan pada masyarakat.

    Dari aksi itu, terkumpul lebih dari 1.000 paket sembako yang kemudian disalurkan kepada warga prasejahtera dan warga terdampak bencana di daerah.

    “Alhamdulilah, sebagian paket sembako sudah kami bagikan. Dan masih terus berdatangan dari sejumlah elemen. Dengan kebersamaan dan gotong royong ini, Insya Allah bisa menambah kebaikan dan membawa manfaat bagi Banyuwangi,” pungkas Ipuk. (ted)

  • Ahmad Ali Sebut PSI Bebas Korupsi, Umar Hasibuan: Ini Orang Sejak Jadi Jongos Jokowi, Noraknya Gak Kira-kira

    Ahmad Ali Sebut PSI Bebas Korupsi, Umar Hasibuan: Ini Orang Sejak Jadi Jongos Jokowi, Noraknya Gak Kira-kira

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan, menyentil Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, yang sebelumnya mengklaim partainya sebagai satu-satunya partai politik tanpa kader korupsi.

    Pernyataan tersebut langsung ditanggapi pedas oleh Umar Hasibuan.

    Ia menegaskan klaim Ahmad Ali tidak berdasar dan cenderung mengabaikan fakta yang ada.

    “Kasih tahu ahmad ali jangan kebanyakan halusinasi,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (19/12/2025).

    Umar bahkan menyebut adanya data kasus korupsi yang menjerat kader PSI di daerah.

    Baginya, klaim bersih dari korupsi justru mudah dipatahkan dengan fakta tersebut.

    “Tuh data ketua PSI Kaltara korupsi,” lanjutnya.

    Tidak berhenti di situ, Umar Hasibuan juga melontarkan sindiran personal kepada Ahmad Ali.

    Ia menganggap sikap politik yang ditunjukkan Ketua Harian PSI itu semakin berlebihan sejak dekat dengan lingkaran kekuasaan.

    “Nih orang sejak jadi jongos Jokowi noraknya gak kira-kira,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak, Sabtu (13/12/2025) kemarin.

    Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Ali memberikan pengarahan kepada jajaran pengurus daerah sekaligus menyampaikan optimisme partai dalam menghadapi kontestasi politik nasional ke depan.

    Ia menegaskan PSI tengah menyiapkan langkah serius untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029.

    Menurut Ahmad Ali, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah strategis yang diyakini memiliki potensi besar sebagai basis suara PSI.

  • Raja-raja Nusantara Bakal ke Sampang Dukung Trunojoyo Jadi Pahlawan Nasional

    Raja-raja Nusantara Bakal ke Sampang Dukung Trunojoyo Jadi Pahlawan Nasional

    Sampang (beritajatim.com) – Peringatan puncak Hari Jadi Kabupaten Sampang, tahun ini dipastikan berlangsung istimewa. Pasalnya, akan menjadi ajang pertemuan para Raja Nusantara yang datang khusus untuk memberikan dukungan terhadap pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai Pahlawan Nasional.

    Puncak perayaan dijadwalkan berlangsung (22/12/2025), dengan estimasi kehadiran sekitar 40 hingga 50 raja dari berbagai daerah di Indonesia.

    Mereka berasal dari sejumlah wilayah, mulai dari Yogyakarta, Cirebon, Lampung, Kalimantan, Lombok, Bali, hingga kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.

    Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sampang, Sudarmanto menjelaskan, bahwa rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sampang telah dimulai sejak awal Desember. Seluruh kegiatan dirancang untuk menampilkan kekayaan budaya serta memperkuat nilai sejarah daerah.

    Ia menambahkan, kehadiran para Raja Nusantara menjadi ciri khas sekaligus pembeda peringatan Hari Jadi Sampang tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam acara puncak tersebut, para raja yang hadir juga dijadwalkan menandatangani pernyataan dukungan resmi atas pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai Pahlawan Nasional.

    Dukungan tersebut akan dilampirkan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi yang diajukan ke pemerintah pusat.

    “Mekanismenya tetap mengikuti ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” terangnya, Jumat (19/12/2025).

    Selain itu, pada momen puncak Hari Jadi, para Raja Nusantara juga akan memberikan gelar kehormatan kepada Bupati Sampang. Penganugerahan tersebut menjadi simbol penghormatan, persaudaraan budaya, serta penguatan ikatan sejarah antardaerah di Nusantara.

    Rangkaian peringatan Hari Jadi Sampang akan berlanjut pada 23 Desember 2025 dengan prosesi ziarah ke makam Rato Ebu, yang telah menjadi tradisi tahunan.

    Prosesi akan dimulai dari Pendopo Kabupaten Sampang menuju lokasi makam dan diikuti para Raja Nusantara dengan menggunakan kereta kencana.

    “Ziarah itu merupakan wujud komitmen bersama untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai sejarah serta budaya Kabupaten Sampang,” pungkasnya. [sar/but]

  • Pejabat Sekda Optimistis Rencana Tata Ruang Wilayah Jember Selesai pada 2026

    Pejabat Sekda Optimistis Rencana Tata Ruang Wilayah Jember Selesai pada 2026

    Jember (beritajatim.com) – Suara yang mendorong agar Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember. Jawa Timur, terbaru segera disahkan semakin terdengar. Pejabat Sekretaris Daerah Akhmad Helmi Luqman optimistis.

    “Untuk jangka panjang tentu tata ruang kita penting.Perda RTRW yang saat ini seharusnya sudah di tangan kementerian untuk segera diundangkan atau disahkan,” kata Widarto, DPRD Kabupaten Jember, Widarto, ditulis Jumat (19/12/2025).

    Widarto mengajak parlemen dan semua pihak untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera menanyakan perkembangan tindak lanjutb Perda RTRW ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    “Seharusnya segera bisa diundangkan agar tata ruang yang sudah pernah dibahas bisa kita jaga betul sesuai fungsinya. Tidak boleh ada yang keluar dari penggunaan sesuai tata ruang,” kata Widarto.

    Apalagi sudah muncul tudingan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Jember Achmad Imam Fauzi bahwa penyebab banjir, Senin (15/12/2025), adalah kesalahan pengembang perumahan yang mengambilalih fungsi sungai.

    Widarto mengatakan bencana tersebut meruipakan alarm untuk warga Jember merefleksikan diri dalam memperlakukan alam selama ini. “Kita perlu mengedukasi masyarakat bagaimana menyelamatkan diri dalam situasi bencana dan semua pihak harus gotong-royong,” katanya.

    Widarto juga mendesak penghentian alih fungsi lahan hijau untuk menjaga serapan air. “Alih fungsi lahan tidak hanya untuk perumahan tapi untuk kepentingan yang lain, termasuk alih fungsi lahan hutan kita yang berubah fungsi untuk kepentingan yang lain,” jelasnya.\

    Desakan senada juga muncul dari Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Jember. Ketua REI Komisariat Jember Abdussalam Alamsyah mengatakan, Perda RTRW akan memastikan pelaku usaha untuk menentukan lokasi bisnisnya dan memahami status lokasi itu terkait LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

    “Dengan segera disahkannya RTRW, masyarakat akan mengetahui lokasi mana saja yang akan jadi kawasan perumahan. Pelaku industri juga akan mengetahui lokasi mana yang menjadi kawasan industri,” kata Abdussalam.

    Abdussalam menegaskan komitmen REI Jember untuk mematuhi peraturan yang tertuang dalam RTRW. “Jika sudah disahkan, maka penataan daerah akan lebih baik lagi,” tegasnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Pejabat Sekda Jember Akhmad Helmi Luqman mengatakan, awal tahun depan sudah ada titik terang soal Perda RTRW. “Kemarin tim Dinas Cipta Karya ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melengkapii dokumen yang dibutuhkan,” katanya.

    Pembahasan tidak dilakukan sejak awal. “Hanya melengkapi beberapa dokumen dan nantinya berkonsultasi intensif dengn pemerintah pisat,” kata Helmi. [wir]

  • Parkir Digital Surabaya: Pemkot Libatkan 1.749 Jukir dan Pengawas Internal

    Parkir Digital Surabaya: Pemkot Libatkan 1.749 Jukir dan Pengawas Internal

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melibatkan 1.749 juru parkir (jukir) resmi yang tersebar di 1.510 titik lokasi. Sistem ini tertera dalam kebijakan baru tentang penataan sistem parkir digital.

    Pemkot Surabaya mewajibkan pembayaran non-tunai untuk jenis parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang didukung perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan aplikasi ponsel pintar. Mencakup pembayaran via e-toll, QRIS, hingga kartu debit.

    Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya intensif melakukan sosialisasi parkir digital sepanjang minggu ini, termasuk menggandeng paguyuban jukir.

    “Sosialisasi kami running di minggu ini, kami beri sosialisasi dengan teman-teman PJS (Paguyuban Jukir Surabaya), teman-teman pegiat parkir seperti IPAMA, AMI semuanya,” kata Trio, Jumat (19/12/2025).

    Trio juga menyampaikan bahwa terkait kesejahteraan jukir, Pemkot akan menerapkan mekanisme bagi hasil dengan porsi 40% untuk jukir di lapangan dan 60% untuk pemerintah daerah. Dari bagian pemerintah tersebut, sebanyak 10% akan dialokasikan khusus bagi pengawas internal Pemkot.

    “Nah, nantinya dari 60% itu kami (Pemkot) akan menggandeng pengawas internal juga, yaitu Kepala Pelataran serta dari teman-teman TNI untuk meningkatkan disiplin serta memudahkan pengawasan di lapangan,” jelas Trio.

    ​Untuk mendukung kelancaran teknis, ia menambahkan, Pemkot Surabaya telah bekerja sama dengan bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI) serta BCA dan Bank Jatim, dan akan diperketat dengan pemasangan 50 unit CCTV portable.

    “Setelah uji coba (hingga Januari 2026) ini akan ada evaluasi, tapi evaluasinya tetap terkait teknis saja. (Mungkin) terkait perlu tambahan EDC atau tambahan handphone, atau seperti jaringan Wi-Fi,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, saat ini, sistem parkir digital TJU tersebut sudah mulai aktif digunakan di beberapa area strategis, termasuk kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, serta seluruh gedung tempat khusus parkir milik Pemkot Surabaya. (rma/but)

  • Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said mengaku belum mengetahui dirinya ditunjuk DPP menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Belum tahu, saya baru tiba dari Dapil,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/12).

    DPP Partai Golkar dilaporkan resmi menunjuk politisi senior Golkar itu sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe yang telah habis masa jabatannya pada 19 November 2025, atau tepat satu bulan dengan keputusan baru ini dibuat.

    Kabar itu turut dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok di Jakarta.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe menerima keputusan dirinya dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPP Partai Golkar resmi menunjuk Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said menjadi Plt Ketua DPD Golkar Sulsel.

    Seperti diketahui, masa jabatan kepengurusan DPD Golkar Sulsel yang dipimpin Taufan Pawe sejatinya telah berakhir pada 19 November lalu, atau tepat sebulan dengan keputusan baru ini dibuat. Dengan ini, Taufan Pawe resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Golkar Sulsel.

    Kabar itu dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan pada Jumat (19/12/2025).

    “Pak Muhidin Plt Golkar Sulsel bersama 8 DPD Partai Golkar provinsi yang belum menggelar musda hingga hari ini,” katanya.

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe legawa dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader Golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Pemkot Surabaya Resmi Luncurkan Sistem Parkir Digital TJU Hari Ini, Seperti Apa?

    Pemkot Surabaya Resmi Luncurkan Sistem Parkir Digital TJU Hari Ini, Seperti Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi meluncurkan kebijakan sistem parkir digital Tepi Jalan Umum (TJU) dengan pembayaran non tunai, pada hari Jumat (19/12/2025).

    Peluncuran ini dibarengi dengan tahap uji coba serta pengisian polling warga. Langkah ini penting, untuk mengukur respons dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan baru tersebut.

    ​Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa digitalisasi ini tidak sekadar bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih pada membangun kepercayaan masyarakat.

    “(Dengan sistem digital) biaya parkir bisa langsung masuk ke rekening Pemerintah Kota Surabaya. Ini bukan hanya untuk menaikan PAD tapi juga untuk meningkatkan kejujuran, trust kepercayaan masyarakat,” kata Eri Cahyadi, Jumat (19/12/2025).

    ​Mengenai teknis pelaksanaannya, Eri menjelaskan bahwa masa transisi akan berlangsung hingga akhir Januari 2026. Selama periode ini, warga masih diperbolehkan membayar secara tunai, namun kewajiban non-tunai sepenuhnya akan diberlakukan mulai Februari dengan menggunakan e-toll, QRIS, atau kartu debit.

    “Ketika polling sudah selesai, kita jalan non-tunai. Ya kita harus bisa bergerak. Sekali lagi non tunai ini bukan menaikkan pendapatan, tapi meningkatkan kejujuran,” terang Eri.

    Plt Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menambahkan bahwa sistem ini didukung oleh teknologi Electronic Data Capture (EDC) dan aplikasi ponsel pintar. Keberadaan alat ini berfungsi untuk memastikan setiap transaksi parkir memiliki jejak digital yang jelas, sehingga warga bisa mendapatkan bukti pembayaran yang valid.

    “Semua pembayaran non tunai kita bisa terima. Karena mendapat support dari alat-alat (yang kami gunakan), baik smartphone maupun EDC,” ungkap Trio.

    ​Penerapan parkir digital ini akan dilakukan secara bertahap di berbagai penjuru kota mulai tahun 2026. Trio merinci, pada akhir bulan Januari praktiknya akan dikembangkan di 717 titik lokasi dan Februari 716 titik baru.

    “Nanti total adalah 1510 titik lokasi parkir (digital) di awal bulan Februari 2026,” pungkasnya.

    ​Untuk diketahui, saat ini, sistem tersebut sudah mulai aktif digunakan di beberapa area strategis, termasuk kawasan Balai Kota, Taman Bungkul, serta seluruh gedung tempat khusus parkir milik Pemkot Surabaya. [[rma/aje]