Jenis Media: Politik

  • Dishub Ponorogo Angkat Suara Soal Warga Sweeping Truk ODOL di Jenangan

    Dishub Ponorogo Angkat Suara Soal Warga Sweeping Truk ODOL di Jenangan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aksi warga yang menghentikan ratusan truk over dimension over loading (ODOL) di ruas Ngebel–Jenangan memantik perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo. Aksi sweeping itu terjadi Sabtu (7/12) dan videonya sempat viral, memperlihatkan antrean panjang kendaraan tambang galian C yang diberhentikan masyarakat. Hal itu dilakukan warga karena dianggap tak mengindahkan aturan muatan.

    Kepala Dishub Ponorogo, Wahyudi, menegaskan bahwa persoalan truk tambang memang tak sederhana. Sosialisasi sudah berulang kali dilakukan, namun sebagian sopir masih nekat membawa pasir melebihi batas angkut. Padahal kesepakatan bersama antara warga, pengusaha tambang, dan sopir truk telah lama dibuat. “Aturan yang sudah disepakati monggo dipatuhi, jangan ada ODOL lagi,” tegas Wahyudi, Selasa (9/12/2025).

    Menurut dia, tudingan bahwa Dishub abai hingga masyarakat turun tangan sendiri tidak sepenuhnya tepat. Aksi warga yang menurunkan pasir dari bak truk yang melebihi kapasitas, kata Wahyudi, justru masih berpegang pada kesepakatan sebelumnya. Dishub Ponorogo, lanjut Wahyudi, tetap memantau situasi lapangan. “Kami tetap hadir, tidak mengabaikan. ODOL yang masih beroperasi ini kami tindak lanjuti,” jelasnya.

    Sehari setelah kejadian, pada Minggu (8/12) lalu, petugas Dishub Ponorogo diterjunkan untuk memonitor intensitas pergerakan truk tambang di jalur tersebut. Pemantauan dilakukan sebagai langkah awal penertiban lanjutan agar kondisi tidak kembali memanas di masyarakat.

    Terkait wacana pemasangan portal pembatas ketinggian di kawasan Jenangan, Wahyudi memastikan kebijakan itu tinggal menunggu waktu eksekusi. Pemasangan sempat molor, tetapi Dishub Ponorogo menyiapkan momentum yang tepat agar tak menimbulkan gesekan baru, mengingat jalur itu juga menjadi akses ekonomi warga dan pengusaha tambang.

    “Kalau portal tetap kami pasang, tapi menunggu waktu. Kemarin kami sudah putuskan ada dua portal, satu Jenangan dan lainnya di Sampung. Dalam waktu dekat kami pasang,” pungkasnya. (end/kun)

  • Catatan Akhir Tahun: Arif Fathoni Bedah Kinerja Surabaya dan Konsistensi Golkar

    Catatan Akhir Tahun: Arif Fathoni Bedah Kinerja Surabaya dan Konsistensi Golkar

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang penghujung tahun 2025, Surabaya bergerak dalam ritme perubahan yang kian terasa. Beragam pembangunan dikerjakan serempak, tantangan kota perlahan diurai, dan dinamika politik lokal berjalan relatif stabil.

    Di tengah momentum tersebut, Arif Fathoni, tokoh Golkar Surabaya yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, membuka catatan akhir tahunnya. Lewat perbincangan panjang, dia memotret arah pembangunan, pekerjaan rumah kota, hingga loyalitas politik koalisi.

    Berikut petikan wawancara lengkapnya.

    Arah Kebijakan Kota: Fondasi Pembangunan Kian Terstruktur

    Fondasi pembangunan yang kuat menjadi penentu kemampuan Surabaya menjawab tantangan ke depan, terutama menjelang peran baru sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara.

    Tanya:
    Bagaimana jalannya pemerintahan Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Sejauh ini, berdasarkan apa yang tertuang dalam RPJMD dan terimplementasi dengan baik dalam APBD, kita melihat adanya goodwill pemimpin untuk membawa Surabaya menjadi kota yang berdaya saing global. Pembangunan infrastruktur strategis dan pemukiman dikerjakan secara bersamaan dan berkesinambungan, dengan perencanaan kota yang dibuat sedetail mungkin agar saling terkoneksi.

    Dengan demikian, Surabaya benar-benar siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara yang akan berperan sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang.”

    Banjir dan Kemacetan: Dua Masalah Menahun

    Banjir dan kemacetan masih menjadi persoalan lama dengan tantangan penyelesaian yang tidak sederhana, sehingga membutuhkan langkah fundamental dari pemerintah kota.

    Tanya:
    Soal penanganan banjir dan kemacetan, apakah sejauh ini sudah cukup?

    Arif Fathoni:
    “Problem perkotaan memang selalu berkutat pada banjir dan kemacetan. Jika melihat postur APBD, anggaran penanggulangan banjir cukup besar tanpa mengganggu mandatory spending bidang pendidikan. Saluran diperbaiki, rumah pompa diperbanyak.

    Dulu, saluran air tidak saling terkoneksi karena perencanaan yang parsial. Sekarang diperbaiki agar air dapat mengalir hingga ke laut. Memang, saat hujan deras di beberapa titik masih terjadi genangan, namun setelah infrastruktur pengendalian banjir selesai pada 2026, genangan dapat diatasi lebih baik pada 2027.”

    Tanya:
    Saat hujan deras, sampah dari hulu sering terbawa ke Surabaya. Bagaimana pandangan Anda?

    Arif Fathoni:
    “Secara geografis Surabaya berada di wilayah hilir sungai-sungai dari daerah lain. Kita juga menghadapi persoalan rob. Karena itu, membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai menjadi keharusan.

    Pemerintah membangun infrastrukturnya, sementara DLH perlu berkolaborasi dengan pegiat media sosial untuk menggugah kesadaran publik. Jika hanya imbauan pemerintah, sering dianggap angin lalu. Tapi jika digelorakan dari masyarakat sendiri, warga Surabaya bisa menjadi pagar ayu penjaga sungai.

    Dengan begitu, penanganan banjir tidak terganggu dan ekosistem sungai terjaga, sehingga bisa diwariskan kepada anak cucu kita.”

    Mobilitas Kota dan Transportasi Publik

    Pertumbuhan kendaraan membuat kemacetan semakin kompleks, sehingga kehadiran transportasi publik menjadi penanda penting perubahan perilaku mobilitas warga.

    Tanya:
    Soal kemacetan, apakah cukup dengan menambah jalan?

    Arif Fathoni:
    “Membangun jalan baru tetap diperlukan karena tidak ada pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, saya melihat Wali Kota juga membangun transportasi publik terintegrasi melalui penambahan armada Bus Suroboyo dan feeder Wara-Wiri.

    Pemerintah tidak bisa memaksa warga naik transportasi publik. Tugas pemerintah menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi agar warga beralih dengan sendirinya.”

    SDM dan Rumah Layak: Dimensi Sosial Pembangunan

    Di luar infrastruktur fisik, pembangunan manusia menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas hidup warga Surabaya.

    Tanya:
    Bagaimana Anda melihat pembangunan SDM Surabaya?

    Arif Fathoni:
    “Pemkot menerima banyak apresiasi dari pemerintah pusat, mulai dari penanganan stunting hingga penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Surabaya juga melampaui rata-rata nasional.

    Beasiswa diperluas untuk pelajar SMA maupun mahasiswa. Program dandan omah juga ditingkatkan sebagai upaya menciptakan keluarga yang sakinah, sesuai ajaran bahwa baitii jannati. Dari rumah yang layak, lahir generasi unggul masa depan.”

    Pemerataan Kesehatan

    Pemerintah kota juga memperkuat pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan RSUD baru.

    Tanya:
    Bagaimana dengan peningkatan layanan kesehatan?

    Arif Fathoni:
    “Pembangunan RSUD Eka Candrarini di Surabaya Timur merupakan bagian dari pemerataan layanan. Tinggal penyetaraan akreditasi dengan RSUD Soewandhie.

    Saya harap RS Surabaya Selatan bisa dibangun pada 2027 dan RS Surabaya Utara pada 2028 agar semua zona kota terlayani.”

    Loyalitas Politik Golkar

    Golkar memilih sikap konsisten mengawal pemerintahan Eri–Armuji.

    Tanya:
    Golkar kerap disebut sebagai partai yang selalu mengapresiasi kepemimpinan Eri–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Pendapat seperti itu sah-sah saja. Sebagai kader Golkar, kami memegang Ikrar Panca Bhakti, salah satunya setia kawan. Dalam Pilkada 2024, Golkar mengusung Eri–Armuji, maka menjadi kewajiban kami mengawal visi misi mereka.

    Koalisi menurut Golkar bukan soal senang lalu mendekat dan susah lalu menjauh.”

    Tanya:
    Apakah Golkar pernah mengkritik Eri–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Sering, tapi dalam forum tertutup. Kritik agar capaian yang sudah baik bisa disempurnakan. Prinsipnya, kebaikan kawan disampaikan ke publik, kekurangannya cukup kami diskusikan internal.”

    Regenerasi Golkar Surabaya

    Tanya:
    Apakah kepemimpinan baru Golkar Surabaya mengubah arah koalisi?

    Arif Fathoni:
    “Secara fundamental tidak. Hubungan Wali Kota dengan dr. Akmarawita Kadir juga baik. Setiap pemimpin punya gaya masing-masing, namun komitmen Golkar tetap sama.”

    Tanya:
    Bagaimana membagi peran sebagai Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Golkar Jatim?

    Arif Fathoni:
    “Di Surabaya saya mengikuti arahan Ketua DPD Golkar Kota. Di tingkat Jawa Timur, saya fokus membantu Ketua DPD Ali Mufti menjalankan tugas organisasi.”

    Di akhir wawancara, Arif Fathoni memandang pembangunan Surabaya dengan optimisme yang realistis. Fondasi yang dibangun hari ini menjadi bekal penting agar Surabaya naik kelas menjelang 2028, tidak hanya dari pembangunan fisik, tetapi juga konsistensi, kolaborasi, dan karakter kepemimpinan yang terjaga.[asg/aje]

  • Penuh Energi, Mbak Wali Kediri Serahkan SK Kenaikan Pangkat, BLT, dan Bonus Atlet Berprestasi

    Penuh Energi, Mbak Wali Kediri Serahkan SK Kenaikan Pangkat, BLT, dan Bonus Atlet Berprestasi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menggunakan apel pagi rutin hari ini di Halaman Balai Kota Kediri sebagai panggung penyerahan simbolis SK Kenaikan Pangkat, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bonus bagi atlet berprestasi, menegaskan komitmen Pemkot Kediri terhadap kinerja, ekonomi, dan olahraga. Acara yang berlangsung pada Selasa (09/12/2025) ini dipenuhi energi positif dan semangat kolaborasi.

    Wali Kota termuda di Jawa Timur tersebut menyampaikan bahwa momen ini adalah pengingat penting bagi seluruh elemen Kota Kediri. “Apel pagi ini sebagai pengingat bahwa setiap dari kita memegang perannya masing-masing. ASN meningkatkan kualitas pelayanan, masyarakat terus berdaya, dan para atlet membawa prestasi bagi Kota Kediri. Semua bergerak dalam satu tujuan: mewujudkan Kota Kediri MAPAN,” ujar Vinanda Prameswati.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan SK Kenaikan Pangkat ASN

    Kenaikan Pangkat ASN: Apresiasi atas Kinerja dan Dedikasi

    Agenda pertama adalah penyerahan SK Kenaikan Pangkat ASN periode 1 Desember 2025 kepada 30 penerima. Mbak Wali mengingatkan bahwa kenaikan pangkat bukan hanya tanda penghargaan atas kinerja yang telah dijalankan, melainkan juga amanah besar.

    Amanah tersebut menuntut ASN untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalitas, dan meneguhkan kembali komitmen pelayanan publik. Kualitas layanan publik adalah perhatian utama bagi masyarakat, terutama Generasi Z yang menuntut efisiensi birokrasi.

    “Harapan saya, momentum ini menjadi dorongan bagi seluruh pegawai agar terus meningkatkan kualitas kerja serta menjadi bagian dari ASN berakhlak dan bangga melayani masyarakat,” ungkapnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada karyawan pabrik rokok.

    Penyerahan BLT: Menguatkan Ketahanan Ekonomi Warga

    Setelah penyerahan SK, Mbak Wali menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penerima manfaat, sebagai bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam mendukung stabilitas ekonomi warga. Hari ini, bantuan diserahkan kepada 50 orang buruh pabrik rokok dan 49 orang kategori fakir miskin. Adapun rincian bantuan yang diterima, buruh pabrik rokok menerima Rp1 juta, sementara kategori fakir miskin menerima Rp1,2 juta.

    Para penerima manfaat ini sebelumnya telah melalui tahapan verifikasi dan validasi ketat, mulai dari usulan kelurahan pada Dinsos sesuai desil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dipersyaratkan. Penyerahan BLT ini akan dijadwalkan secara bertahap, baik di kelurahan, melalui perbankan, maupun dinas sosial.

    Untuk buruh pabrik rokok, syaratnya adalah ber-KTP Kota Kediri meskipun ia bekerja di pabrik rokok di luar Kota Kediri. Sementara untuk fakir miskin, syaratnya masuk dalam DT-SEN desil 1-3 yang belum pernah menerima bantuan dari pusat.

    “Adanya bantuan langsung tunai ini merupakan bentuk kehadiran dan komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan agar dapat terus bertahan, berkembang, dan sejahtera,” jelasnya. “Kami berharap bantuan ini dapat membantu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga dan meringankan kebutuhan masyarakat. Tolong pergunakan BLT ini sebaik-baiknya.”

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyerahkan bonus kepada atlet berprestasi.

    Apresiasi Atlet Berprestasi: Dorongan untuk Terus Membawa Nama Harum Kota Kediri

    Momen berikutnya adalah penyerahan apresiasi kepada pahlawan olahraga Kota Kediri. Bonus diserahkan bagi total 78 pelatih dan 246 atlet yang telah berjuang pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) IX Jawa Timur tahun 2025 dengan total nilai Rp2.833.000.00.

    Selain itu, tali asih juga diserahkan kepada 15 atlet yang berjuang pada Kejuaraan Paralympic Provinsi (KEPARPROV) Jawa Timur tahun 2025. Rincian tali asih untuk atlet paralimpik adalah: peraih medali emas Rp3 juta, medali perak Rp2 juta, medali perunggu Rp1 juta. Pelatih menerima Rp2,5 juta dan pendamping Rp1,5 juta.

    Prestasi olahraga Kota Kediri sangat mencolok, terbukti pada gelaran PORPROV, Kota Kediri meraih peringkat 4 dengan total 175 medali (69 emas, 53 perak, dan 53 perunggu). Sementara pada KEPARPROV, Kota Kediri berhasil meraih 15 medali (6 emas, 6 perak, dan 3 perunggu), menempatkan kontingen I Kota Kediri sebagai juara umum 3 se-Jawa Timur.

    Prestasi yang telah diraih ini membawa nama harum Kota Kediri dan menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang, para atlet muda mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan daerah lain. “Atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh atlet dan pelatih,” pungkasnya. [nm/ted]

  • HAKORDIA 2025, DPRD Surabaya Ajak Aksi Nyata Berantas Korupsi di Layanan Birokrasi

    HAKORDIA 2025, DPRD Surabaya Ajak Aksi Nyata Berantas Korupsi di Layanan Birokrasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari.

    Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi harus hadir dalam bentuk tindakan nyata, terutama dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

    “Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai jargon, tetapi harus benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan nyata,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Selasa (9/12/2025).

    Cak Yebe menyampaikan penerapan nilai antikorupsi harus berjalan konsisten di seluruh lapisan birokrasi, mulai dari level pimpinan hingga petugas pelaksana di lapangan. Menurut dia, kualitas layanan publik sangat ditentukan oleh sikap dan integritas aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

    “Khususnya dalam layanan birokrasi Pemkot Surabaya, integritas harus dijaga dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cak Yebe juga mengingatkan aparatur pemerintahan agar memiliki keberanian moral untuk menolak suap dan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Menurut dia, kebiasaan menjaga kejujuran sebagai fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya publik.

    “Kita harus berani menolak suap dan gratifikasi, membiasakan rasa malu, serta mempertimbangkan harga diri dan masa depan diri maupun keluarga,” tutur Cak Yebe.

    Cak Yebe menyebut praktik penyimpangan keuangan dan penyalahgunaan wewenang akan membawa dampak jangka panjang bagi pelaku maupun institusi. Selain ancaman hukum, kata dia, hilangnya martabat dan runtuhnya kepercayaan publik menjadi risiko yang tidak terhindarkan.

    “Jika perilaku itu terus dibiarkan, cepat atau lambat akan menghancurkan masa depan dan kehormatan pribadi serta keluarga,” kata dia.

    Sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD Surabaya, Cak Yebe mengatakan legislatif terus mendorong perbaikan tata kelola birokrasi agar transparan dan akuntabel. Dia menilai penguatan sistem pelayanan dan pengawasan penting seiring besarnya anggaran daerah yang dikelola pemerintah kota.

    “DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar dia.

    Mengacu tema HAKORDIA 2025, Satukan Aksi, Basmi Korupsi!, Cak Yebe menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja bersama lintas sektor dan lintas generasi. Dia menyebutkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam gerakan tersebut.

    “Satukan aksi berarti menyatukan langkah, komitmen, dan energi seluruh elemen untuk berbuat nyata sesuai peran masing-masing,” ucap Cak Yebe.

    Dia menambahkan, gerakan antikorupsi dapat dimulai dari langkah paling sederhana di lingkungan terdekat. Dia memandang keluarga sebagai ruang awal menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab.

    “Mulailah dari diri sendiri dan keluarga untuk membangun kebiasaan hidup jujur dan bertanggung jawab, karena itulah fondasi masyarakat yang bersih dari korupsi,” pungkas Cak Yebe.[asg/ted]

  • Azhar Arsyad Diperintahkan Maju di Dapil 3 Sulsel pada Pileg 2029

    Azhar Arsyad Diperintahkan Maju di Dapil 3 Sulsel pada Pileg 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut bahwa Azhar Arsyad telah ditugaskan resmi oleh DPP untuk maju sebagai calon legislatif di Daerah Pemilihan Sulsel 3.

    Hal ini diungkapkan Cucun saat ditemui di sela-sela kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Aryaduta, Makassar, Senin (8/12/2025).

    “Bukan arahan, bahkan ini sudah perintah dari DPP untuk beliau maju di Sulsel 3. Langsung saya umumkan sekarang,” tegas Cucun kepada awak media.

    Ia menekankan bahwa PKB menyiapkan strategi jangka panjang untuk menambah perolehan kursi pada pemilu mendatang.

    “Kami ini sudah terbiasa melakukan kerja-kerja politik, bukan politik dadakan,” Cucun menuturkan.

    “Kami punya struktur yang kuat, soliditas, dan spirit kader yang tumbuh dari proses kaderisasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad, tampil blak-blakan menunjukkan kedekatan politiknya dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Aryaduta, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (8/12/2025).

    Dalam sambutannya, Azhar mengibaratkan perjalanan PKB di Sulsel sebagai kapal phinisi yang berlayar di tengah ombak besar menuju dermaga tujuan.

    “Saya bilang bahwa PKB ini ibarat pelaut yang melaut ini adalah Phinisi yang berlayar di tengah samudera menuju dermaganya,” ujar Azhar.

    “Tentu ada badai gelombang yang dihadapi. Ada yang menyerah, itulah dinamikanya,” tambahnya.

  • DPC Gerindra Sidoarjo Ikut Bimtek DPD Jawa Timur di Banyuwangi

    DPC Gerindra Sidoarjo Ikut Bimtek DPD Jawa Timur di Banyuwangi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Para anggota DPRD Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo ikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur di Banyuwangi.

    Acara Bimtek juga diikuti oleh para kepala daerah yang didukung oleh dari Partai Gerindra seluruh Jawa Timur.

    Kegiatan Bimtek ini juga menjadi ajang konsolidasi dan penguatan kapasitas kader Partai Gerindra dari berbagai daerah di Jawa Timur.

    Dari Kabupaten Sidoarjo, hadir langsung Ketua DPC Partai Gerindra Hj Mimik Idayana bersama jajaran anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra.

    Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo Hj Mimik Idayana menegaskan bahwa Bimtek tersebut merupakan forum strategis untuk menyamakan visi perjuangan serta memperkuat soliditas partai, dan juga meningkatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat.

    “Melalui Bimtek ini, seluruh kader Gerindra di daerah diharapkan semakin solid, profesional, dan fokus menjalankan amanah rakyat,” ujarnya melalui rilisnya Selasa (9/12/2025).

    Hj. Mimik melanjutkan Bimtek ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah dan anggota DPRD di masing-masing daerah, sekaligus memastikan arah kebijakan daerah sejalan dengan visi pembangunan dan perjuangan partai.

    “Bimtek ini tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memastikan seluruh kader legislatif memiliki garis kerja yang selaras dengan arah kebijakan nasional,” terang wanita yang juga menjabat sebagai Wabup Sidoarjo itu.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menguraikan pembangunan hanya dapat optimal apabila pemerintah daerah dan legislatif menjaga harmoni dan menyelaraskan program dengan pemerintah pusat.

    “Sinkronisasi program pusat dan daerah memastikan masyarakat menerima manfaat dari kebijakan prioritas Bapak Presiden,” paparnya. (isa/ted)

  • Banyuwangi Dipilih Jadi lokasi Rakor dan Bimtek Seluruh Kepala Daerah dan DPRD Gerindra se-Jatim

    Banyuwangi Dipilih Jadi lokasi Rakor dan Bimtek Seluruh Kepala Daerah dan DPRD Gerindra se-Jatim

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi menjadi tuan rumah kegiatan rakor dan bimtek Eksekutif-Legislatif, Pimpinan dan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi.

    Kegiatan dihadiri Kepala Daerah, serta DPRD itu dibuka Bupati Ipuk Fiestiandani. Rakor yang digelar DPD Partai Gerindra Jawa Timur tersebut mulai 8 hingga 10 Desember 2025.

    Bimtek ini merupakan konsolidasi kader Gerindra untuk mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam pembukaan, berterima kasih telah memilih Banyuwangi menjadi lokasi Bimtek.

    Pihaknya mengatakan, pembangunan Banyuwangi sejalan dan searah dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo.

    “Kami sangat memahami konsep Bapak Presiden. Di mana beliau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kami juga melakukan langkah-langkah itu di Kabupaten Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

    Ipuk menjelaskan berbagai program kolaboratif Pemkab bersama legislatif telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam menekan angka kemiskinan secara konsisten setiap tahun.

    “Ketika kami menjabat pada 2020 angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi berada di angka 8% dan saat ini sudah mencapai angka 6,13%. Ini berkat dukungan salah satunya dari sahabat-sahabat Partai Gerindra,” kata Ipuk.

    [irp posts=”1448874″ ]

    Ipuk menambahkan, Banyuwangi turut menyelaraskan diri dengan berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kualitas pendidikan masyarakat.

    Terkait MBG, menurut Ipuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat telah meminta agar pasokan bahkan makanan untuk MBG disuplai dari petani dan peternak lokal Banyuwangi.

    “Selama mencukupi kami telah meminta agar SPPG menyuplai bahan dari petani dan peternak di desa-desa Banyuwangi, agar banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari program Bapak Presiden ini,” kata Ipuk.

    Sementara terkait Sekolah Rakyat, kini di Banyuwangi terdapat dua sekolah yang dihuni oleh ratusan siswa dari keluarga tidak mampu.

    Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyampaikan program nasional seperti MBG dirancang tidak hanya memenuhi gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.

    Dia mengatakan suplai kebutuhan MBG akan membuka peluang bagi petani, peternak, hingga koperasi desa melalui skema Koperasi Desa Merah Putih, yang sedang dikembangkan untuk menopang rantai pasok.

    “Kebijakan sekolah rakyat menjadi komitmen Bapak Presiden terhadap layanan pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Kepala daerah dan teman-teman Gerindra harus mendukung ini,” tegas Wihadi.

    Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad menambahkan, pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila kepala daerah dan legislatif menjaga harmoni serta menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat.

    [irp posts=”1447563″ ]

    “Sinkronisasi program pusat dan daerah memastikan masyarakat menerima manfaat dari berbagai kebijakan prioritas dari Bapak Presiden,” pungkasnya.

    Caption : Bupati Ipuk saat menyampaikan sambutan kegiatan rakor dan bimtek Pimpinan dan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi. [alr/aje]

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Pandangan Elite Golkar, PDIP, dan Gerindra

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Pandangan Elite Golkar, PDIP, dan Gerindra

    Fajar.co.id, Jakarta — Usulan kepala daerah dipilih DPRD kini mengemuka dan jadi perbincangan elite politik.

    Seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12/2025). Dia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.

    “Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.

    Terkait wacana itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.

    “PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

    Menurut Hasto, PDIP mengkaji sistem pemilihan kepala daerah, apakah dipilih oleh rakyat secara langsung atau lewat DPRD untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.

    Lebih lanjut Hasto berkata terlepas dari sistem pemilihannya, ia memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.

  • 5 Nama Calon Ketua Diusulkan ke DPP, Azhar Arsyad Berpeluang Kembali Pimpin PKB Sulsel

    5 Nama Calon Ketua Diusulkan ke DPP, Azhar Arsyad Berpeluang Kembali Pimpin PKB Sulsel

    Cucun juga menekankan arahan Ketua Umum terkait solidaritas kader serta empati terhadap bencana yang menimpa wilayah Sumatera.

    “Amanat Ketua Umum juga harus tetap jaga soliditas dan menunjukkan empati terhadap kejadian bencana yang lagi terjadi di Pulau Sumatera,” ucapnya.

    Cucun menyinggung tantangan pragmatisme politik yang dinilai semakin tinggi. Karena itu, PKB mewajibkan pendidikan kader di semua level agar struktur internal semakin kuat.

    “Penguatan kaderisasi di semua level tingkatan harus dilakukan terus-menerus untuk mengantisipasi pragmatisme dalam politik,” tegasnya.

    Ia menyebut bahwa program kaderisasi dibebankan kepada pengurus tiap level, baik DPW maupun DPC.

    “Semua sekolah kaderisasi harus dilakukan terus-menerus,” Cucun menekankan.

    Menanggapi usulan terkait kepemimpinan DPW PKB Sulsel, Cucun mengungkapkan bahwa mayoritas kader di Sulsel masih menginginkan ketua saat ini tetap memimpin. Namun keputusan final tetap berada di pihak DPP.

    “Sebetulnya kalau di Sulsel ini semua kompak dan solid masih menginginkan beliau menjadi nahkodanya. Tapi apapun hasil demokrasi sini, saya akan bawa nanti di DPP,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa uji kelayakan dan kepatutan telah dimulai untuk delapan provinsi, termasuk Sulsel.

    Hal ini melibatkan serangkaian penilaian psikologi, kemampuan kepemimpinan, kinerja, dan jenjang kaderisasi.

    “Tidak bisa ujug-ujug juga orang yang belum tingkat kaderisasinya panjang di PKB bisa menjadi pengurus top leader,” tegasnya.

    Cucun bilang, DPP menargetkan pelantikan seluruh Ketua DPW se-Indonesia pada awal tahun mendatang setelah proses pengesahan selesai dilakukan.

  • PKB Janji Proses Tegas, Massa Tetap Ngamuk Desak Pecat Oknum DPRD

    PKB Janji Proses Tegas, Massa Tetap Ngamuk Desak Pecat Oknum DPRD

    Tukang urut menyampaikan bahwa kondisi istrinya bukan penyakit biasa, melainkan kehamilan.

    HR mengaku sangat terkejut namun memilih bersabar. Ia sempat mengajak istrinya memeriksakan diri ke dokter namun ditolak dengan berbagai alasan.

    Hingga akhirnya ketika tinggal di sebuah kos, istrinya kembali mengalami sakit, dan Herman membawanya ke rumah sakit di Takalar.

    Di sana, istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki secara normal. Kepada dokter, HR menanyakan usia kandungan, dan dokter menyebut sudah 9 bulan lebih, yang menurut Herman tidak sesuai dengan masa ia tinggal bersama istrinya.

    Sekitar seminggu setelah melahirkan, HR mengaku bertanya langsung seusai salat Isya tentang siapa ayah biologis bayi tersebut. Ia mengatakan bahwa istrinya mengakui telah menikah siri dengan MB.

    “Ia mengakui kepada saya bahwa dirinya telah menikah siri dengan MB, Wakil Ketua DPRD Takalar. Saya tetap menahan emosi dan memilih bersabar,” kata HR dikutip dari keterangannya yang diterima pada Senin (8/12/2025).

    HR kemudian memanggil ibu istrinya dan menjelaskan apa yang terjadi. Ia menegaskan bahwa semua keterangannya adalah kejadian sebenarnya, bukan rekayasa.

    Terkait isu bahwa dirinya menerima uang Rp450 juta, HR membantah keras.

    “Saya tidak pernah menerima uang Rp450 juta. Saya tidak tahu asal uang itu, nomor rekeningnya, atau apa utangnya,” tegasnya.

    “Kalau memang ada pembayaran utang, saya bertanya, utang apa dan apa buktinya?,” tambahnya.

    Jika pihak yang dituding membantah, HR menantang tes DNA.

    “Saya bersumpah demi Allah, saya siap dikutuk tujuh turunan jika pengakuan bahwa SR menikah siri dengan MB tidak benar,” ungkapnya.