Jenis Media: Politik

Umrah saat Bencana, Mendagri Berhentikan Bupati Aceh Selatan

Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara, selama tiga bulan kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS karena melakukan perjalanan umrah tanpa izin saat daerahnya berstatus tanggap darurat bencana.

Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri menyimpulkan bahwa Mirwan melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal tersebut mengatur larangan bagi kepala daerah maupun wakil kepala daerah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, sanksi yang diberikan merupakan bentuk penegakan aturan secara tegas, merujuk Pasal 77 ayat (2) yang mengatur pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatan.

“Jadi jangan sampai nanti isinya [berita] ini suka-sukanya Mendagri. Bukan, ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” kata Mendagri dalam keterangan pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Sebagai pengganti sementara, Mendagri menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Aceh Selatan. Mendagri menambahkan bahwa selama menjalani sanksi, Mirwan akan mengikuti program pembinaan dan magang di Kemendagri.

Tito menilai, dalam situasi darurat bencana, seorang kepala daerah semestinya tidak meninggalkan wilayah tanpa izin karena masyarakat sangat membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan langsung.

Atas dasar itu, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan wilayahnya hingga 15 Januari 2026, mengingat potensi bencana hidrometeorologi masih tinggi.

“Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak keluar negeri sampai tanggal 15 Januari. Jadi betul-betul standby terutama yang terdampak,” ujarnya.

Mendagri juga meminta kepala daerah lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Ia menekankan agar anggaran bantuan pemerintah pusat sebesar Rp4 miliar untuk daerah terdampak digunakan secara bijak dan tepat sasaran.

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran juga kepada seluruh daerah agar dana-dana tersebut betul-betul dipakai untuk kepentingan yang tadi yang dari pusat mungkin tidak bisa dipenuhi karena apa? Karena spesifik [kebutuhannya], misalnya tadi kebutuhan perempuan masalah popok, pampers kemudian lagi sabun, detergen,” kata Mendagri.

Sebagai catatan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur mekanisme pencopotan kepala daerah, tetapi memberikan ketentuan mengenai sanksi pemberhentian sementara. Dalam Pasal 77 ayat (2), kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan.

“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” bunyi Pasal 77 ayat (2).

Adapun mekanisme pemberhentian kepala daerah berbeda dari pemberhentian sementara. Proses pemberhentian harus dimulai dari rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang minimal dihadiri 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 peserta rapat. Keputusan rapat tersebut kemudian diusulkan ke Mahkamah Agung (MA) untuk memperoleh pertimbangan sebelum diambil keputusan lebih lanjut. (Hendra Brata)

09/12/2025 21:43
Pemkot Kediri Bekali Buruh Pabrik Rokok Keterampilan dan Edukasi K3

Kediri (beritajatim.com) – Guna meningkatkan keterampilan kerja (skill) bagi para buruh pabrik rokok, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM Buruh Rokok. Kegiatan ini dilaksanakan di Pabrik Rokok Talining Jagat dan Dua Dewi dengan melibatkan 86 peserta. Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama 5 hingga 10 hari, mulai (8/12) sampai dengan (18/12).

Moh. Ridwan dalam keterangannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2024 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Peraturan Wali Kota Kediri (Perwali) No. 28 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan kerja yang bersumber dari DBHCHT.

“Tahun ini kita bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pelatihan yang akan memberikan materi teknis meliputi teknik pelintingan rokok, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengolahan racikan tembakau untuk bahan baku rokok,” jelasnya.

Ridwan menjelaskan indikator utama keberhasilan pelatihan ini meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas rokok yang dihasilkan para buruh. Dengan standar kualitas mencakup tingkat kepadatan lintingan, kerapian guntingan, hingga tidak adanya bercak atau cacat pada produk.

Sedangkan untuk aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), materi pelatihan menekankan pada pentingnya kepatuhan pemakaian alat pelindung diri (APD) seperti masker, apron dan topi kerja guna mengurangi risiko penyakit jangka panjang serta meminimalkan potensi kecelakaan kerja.

Peserta juga dibekali pemahaman mengenai prosedur K3, kebersihan diri, serta edukasi khusus mengenai pencegahan dan penanggulangan TBC, mengingat kerentanan buruh terhadap penyakit tersebut. “Selain meningkatkan keterampilan teknis, pelatihan ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan membiasakan diri memakai APD dan menjaga kebersihan untuk mencegah risiko kesehatan jangka panjang,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, Ridwan berharap perusahaan rokok di Kota Kediri dapat meningkatkan kualitas produknya sekaligus menekan biaya operasional karena semakin terampil pekerja, semakin sedikit barang rusak yang dihasilkan.

Disamping itu peningkatan wawasan K3 juga diharapkan mampu menumbuhkan budaya kerja yang lebih sehat, aman dan produktif. Selesai pelatihan, Disperdagin merencanakan akan melakukan monitoring pada awal tahun depan untuk memastikan kualitas hasil kerja tetap terjaga.

Sementara itu ditemui saat mengikuti pelatihan, salah satu peserta Novita Dewi yang telah bekerja selama tiga tahun menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. “Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas pegawai dan kualitas hasil produksi. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” ujarnya. [nm/but]

09/12/2025 21:35
491 Lansia di Kota Kediri Terima BLT, Bantu Pemenuhan Nutrisi Tambahan

Kediri (beritajatim.com) – Suasana hangat tampak mengisi Kantor Dinas Sosial Kota Kediri pagi ini. Ratusan warga lanjut usia hadir bergiliran untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus lansia yang kembali disalurkan Pemerintah Kota Kediri menjelang akhir tahun, berlokasi di kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Selasa (9/12).

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa sasaran bantuan ini adalah lansia yang belum pernah tersentuh bantuan sosial rutin dari pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“BLT ini kita berikan kepada lansia yang masuk DTSEN desil 1 sampai 5 dan belum menerima bansos rutin dari pusat. Totalnya ada 491 penerima dari 46 kelurahan, masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000 untuk satu tahun,” ungkapnya.

Mengingat penyaluran dilakukan pada akhir tahun, pemerintah berharap proses pengambilan dapat dipercepat. “Idealnya bisa selesai hari ini, tapi kalau belum sempat, penerima masih bisa mengambilnya di Bank Jatim sampai tanggal 12 Desember,” jelas Imam.

Bagi penerima manfaat, pengambilan cukup menunjukkan KTP. Jika penerima tidak mampu hadir karena keterbatasan fisik, pengambilan dapat diwakili dengan membawa surat kuasa mengetahui kelurahan. Selanjutnya, bantuan diserahkan secara tunai melalui Bank Jatim.

Imam menambahkan, bantuan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendasar para lansia. “Bantuan ini kami harapkan dapat membantu pemenuhan nutrisi tambahan, pampers, atau kebutuhan pendukung lain bagi lansia yang kondisi tubuhnya mulai menurun.”kata Imam.

Sementara itu di sela kegiatan, Yatini (62), warga Kelurahan Manisrenggo, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya.
“Alhamdulillah, saya sangat senang. Saya sudah tidak banyak bekerja, jadi bantuan seperti ini sangat membantu. Rencananya untuk kebutuhan sehari-hari, beli makanan biar tetap kuat, kadang juga obat kalau sedang butuh,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri yang terus memberi perhatian bagi para lansia. Bantuan ini, menurutnya, bukan sekadar nominal, tetapi menjadi bentuk kepedulian yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

Penyaluran BLT lansia ini menegaskan komitmen Pemkot Kediri dalam memperkuat perlindungan sosial, memastikan para warga lanjut usia tetap mendapatkan dukungan yang layak untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih sehat dan bermartabat. [nm]

09/12/2025 21:28
Hampir 3 Ribu Pegawai Pemkab Mojokerto Resmi Diangkat Sebagai PPPK Paruh Waktu

Mojokerto (beritajatim.com) – Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dipadati ribuan pegawai. Mereka hadir untuk menyaksikan momen bersejarah yakni penyerahan Petikan Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025.

Sebanyak 2.975 pegawai resmi diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Jumlah tersebut menjadi bagian dari penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang selama ini menjadi tantangan di daerah. Prosesi dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo dalam laporannya menjelaskan bahwa pengangkatan ini berlandaskan regulasi nasional, mulai dari Undang-undang ASN 2023 hingga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025.

“Penyerahan petikan keputusan ini memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian sekaligus menjadi titik awal dimulainya hubungan perjanjian kerja. Ini dasar bagi PPPK Paruh Waktu untuk melaksanakan tugas sesuai jabatan masing-masing,” ungkapnya.

Amat merinci komposisi 2.975 pegawai yang diangkat, terdiri dari 598 guru, 485 tenaga kesehatan, dan 1.892 tenaga teknis. Seluruh dokumen penting seperti perjanjian kerja, petikan keputusan, hingga SPMT telah ditandatangani secara elektronik sebagai bagian dari percepatan digitalisasi manajemen ASN.

“Setelah penyerahan simbolis oleh Bapak Bupati, seluruh PPPK Paruh Waktu dapat mengunduh dokumen melalui aplikasi Segaran,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut adalah langkah strategis pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Dengan terbitnya KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah daerah akhirnya memiliki solusi untuk mengakomodasi pegawai non-ASN yang tidak mendapatkan formasi dalam seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024. Dari total usulan 2.982 formasi, terdapat tujuh peserta yang mengundurkan diri atau meninggal dunia,” ujarnya.

Sehingga yang diproses menjadi 2.975 orang. Seluruhnya telah mendapatkan persetujuan BKN tanpa kendala berarti. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap merupakan bagian dari ASN dan memikul tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat.

“Era sekarang adalah era kinerja. Siapa pun yang tidak disiplin atau tidak menunjukkan etos kerja yang baik tentu akan menjadi catatan. Sebaliknya, mereka yang bekerja sepenuh hati akan kami prioritaskan dalam kebijakan kepegawaian ke depan,” tegasnya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengajak seluruh pegawai baru untuk menjunjung nilai dasar ASN BerAKHLAK. Menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat karena PPPK Paruh Waktu adalah bagian penting roda pemerintahan sehingga ua meminta untuk menunjukkan disiplin dan dedikasi.

Dengan diserahkannya petikan keputusan ini, seluruh PPPK Paruh Waktu dijadwalkan mulai bertugas pada awal tahun 2025. Pemerintah berharap kehadiran mereka dapat memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, hingga administrasi teknis di berbagai unit kerja.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun 2025 di Kabupaten Mojokerto menjadi tonggak penting reformasi birokrasi, sekaligus cermin komitmen pemerintah daerah dalam membangun ASN profesional yang siap menghadapi tantangan era digital. [tin/ian]

09/12/2025 21:28
Mas Dhito Dukung Tata Kelola Pemerintahan Desa Bebas Korupsi di Kabupaten Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel hingga tingkat desa dan kelurahan.

Mendukung terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang bebas korupsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menggelar sarasehan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.

Bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Selasa (9/12/2025) acara sarasehan yang diadakan di Convention Hall Simpang Lima Gumul tersebut diikuti 26 camat, 344 kepala desa dan lurah di Kabupaten Kediri.

Sebagaimana tema yang diangkat, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan yang bebas korupsi dibutuhkan peran serta lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

“Dengan sarasehan bersama aparat penegak hukum ini diharapkan aparat pemerintahan desa dan kelurahan punya obsesi dan menerapkan budaya anti korupsi yang lahir dari peran serta dan partisipasi masyarakat,” kata Mas Dhito melalui wakilnya Dewi Mariya Ulfa.

Sarasehan tersebut menurut Mas Dhito sekaligus dapat memberikan penekanan pada mekanisme pelaporan penggunaan anggaran yang ada di desa dan kelurahan. Disisi lain, juga menunjukkan pentingnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan di desa dan kelurahan.

“Desa dan kelurahan yang bebas dari korupsi adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tambahnya.

Dalam sarasehan tersebut, hadir pula pejabat dari Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaaan Agung (Kejagung) Aliansyah yang menyampaikan penyuluhan hukum tentang dana desa. Selain itu dilakukan pula penyerahan penghargaan bagi tiga desa terbaik tertib administrasi dan optimalisasi aplikasi Jaga Desa Kejagung.

Tiga desa terbaik penerima penghargaan yakni Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Desa Bulusari serta Desa Jati di Kecamatan Tarokan.

Kepala Kejari Kabupaten Kediri Ismaya Hera Wardanie meminta supaya aplikasi jaga desa dimanfaatkan sebaik mungkin. Melalui aplikasi tersebut, dia menyebut pemerintah daerah maupun kejaksaan melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

“Bagi desa ataupun perangkat desa yang memerlukan pendampingan dalam pengelolaan dana desa, melalui bidang perdata dan tata usaha kami juga siap untuk mendampingi dalam pengelolaan dana desa dari aspek yuridis,” ungkapnya.

Disebutkan Ismaya, bagi desa maupun perangkat desa yang membutuhkan bantuan pendampingan bisa datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri atau layanan yang dibuka di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri. [nm/ian]

09/12/2025 21:10
Berkunjung ke Banyuwangi, Menkop Ferry Juliantono Resmikan KDMP di Kelurahan Tukang Kayu

Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berada di Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, Selasa (9/12/2025). Koperasi ini merupakan satu dari total 217 KDMP di seluruh desa/kelurahan se-Banyuwangi.

Menkop Ferry mengatakan, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu KDMP se-Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk menguatkan ekonomi kerakyatan.

“Alhamdulillah saya bisa hadir secara langsung dan meresmikan koperasi di Banyuwangi. Peresmian ini menandai beroperasinya KDMP Tukang Kayu,” kata Menkop.

Menkop Ferry mengaku, semua KDMP akan dikelola secara modern dengan menekankan digitalisasi, integrasi usaha produktif desa/kelurahan dan berperan sebagai pusat layanan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, menyediakan akses pembiayaan sekaligus menjadi wadah sosial dan kesehatan.

“Seperti KDMP Tukang kayu ini pengelolaan modern sudah kelihatan berjalan meskipun belum ideal tentunya akan ada perbaikan ke depan,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta koperasi yang telah diresmikan tersebut untuk dapat mengangkat produk hasil produk daerah untuk lebih diminati pembeli.

“Kita minta Koperasi Kelurahan Tukang Kayu bisa mengangkat hasil produk lokal. UMKM didampingi, diajarkan memproduksi berbagai produk kebutuhan, dibiayai, hingga difasilitasi penjualannya,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo mengatakan pemerintah daerah siap mendukung berjalannya koperasi desa merah putih di daerah. Pemkab akan melakukan pendampingan, baik kelembagaan maupun proses bisnisnya.

“Kami akan membantu mencarikan jaringan usaha hingga mengarahkan potensi usaha yang akan dijadikan unggulannya. Sehingga seluruh koperasi ini bisa berjalan sesuai aturan,” kata Guntur.

Pengelola KDMP Tukang kayu, Imam Maskun mengatakan saat ini terdapat 600 anggota yang telah terinput resmi di Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Dengan UMKM yang tergabung sebanyak 23 UMKM.

Koperasi tersebut memiliki sejumlah lini usaha untuk melayani anggota dan masyarakat di antaranya gerai penjualan sembako dan produk UMKM, dan simpan pinjam.

“Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau kami memfasilitasi penjulan produk-produk UMKM mulai makanan, kerajinan dan komoditi. Kami juga memiliki merek kolektif yang bisa digunakan bersama untuk mendukung penjualan,” pungkasnya. [alr/suf]

09/12/2025 21:07
Pemkot Kediri Serius Atasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Kediri (beritajatim.com) – Guna menekan angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Kediri, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri melangsungkan Focus Group Discussion (FGD) membahas pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Tingkat Kota, Selasa (9/12/2025).

Kegiatan tersebut terlaksana di Aula DP3AP2KB Kota Kediri dan diikuti berbagai instansi, di antaranya: Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polresta, Kemenag, BNN, Rumah Sakit yang ada di Kota Kediri, serta berbagai OPD Pemkot Kediri.

Saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan, dr Muhammad Fajri Mubasysyir, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri mengemukakan tujuan diselenggarakannya FGD tersebut ialah untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan perempuan dan anak, sekaligus untuk menemukan gagasan baru dan solusi bagi Pemkot Kediri.

“Sedangkan pembentukan Satgas PPA Tingkat Kota dimaksudkan agar penanganan kasus PPA lebih terintegrasi yang meliputi: pencegahan, penanganan, dan perdamaian kasus kekerasan. Sehingga harapan kami perempuan dan anak di Kota Kediri benar-benar terlindungi dan Kota Kediri bisa menjadi kota ramah anak,” ucapnya.

Dalam penanganan PPA, Fajri mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan perlu adanya kolaborasi semua pihak, tidak hanya OPD terkait tapi lintas instansi seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan. Ia menyoroti penanganan kasus PPA seperti fenomena gunung es yang hanya tampak pada permukaannya saja, masih perlu adanya observasi lebih lanjut guna mengungkap permasalahan hingga ke akarnya. Hal itu disebabkan lantaran masih banyak korban yang tidak melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak kepada pihak berwajib maupun dinas terkait.

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak, antara lain: diperlukan peran dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah (pusat dan daerah).

Peran pemerintah dapat berupa perumusan kebijakan atau perundang-undangan, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

“Di DP3AP2KB sudah ada UPT PPA yang diresmikan tahun 2024 sudah ada psikolog yang menangani dan advokat. InsyaAllah secara kelembagaan sudah mempersiapkan diri, namun masih perlu kolaborasi dengan beberapa pihak supaya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat bisa tertangani,” terang Fajri.

Dirinya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi instansi terkait untuk dapat saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, sehingga bisa menghasilkan hasil akhir yang dapat diusulkan ke Walikota Kediri untuk membentuk Satgas PPA Tingkat Kota. “Harapan kami kalau ada kasus kekerasan di Kota Kediri bisa kita tangani secara maksimal,” tegasnya. [nm/ian]

09/12/2025 21:00
HAKORDIA 2025, Cahyo Harjo Dorong Budaya Antikorupsi Sejak Bangku Sekolah

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong seluruh elemen masyarakat memaknai Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat komitmen pencegahan korupsi. Dia menyebut korupsi sebagai persoalan serius yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan masa depan bangsa.

“Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto memandang korupsi sebagai permasalahan besar bangsa yang harus ditangani secara sungguh-sungguh,” kata Cahyo, Selasa (9/12/2025).

Dia menjelaskan, korupsi tidak bisa dipandang sebagai masalah biasa karena pengaruhnya merembet ke berbagai sektor kehidupan. Praktik tersebut, kata dia, memengaruhi perekonomian, tata kelola pemerintahan, hingga stabilitas sosial.

“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi fenomena yang memengaruhi kondisi perekonomian dan stabilitas bangsa Indonesia,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

Cahyo menyampaikan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi bagian penting dalam program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan tersebut berjalan efektif.

“Pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas nasional, sehingga peran serta masyarakat tidak bisa ditinggalkan,” ucap alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

Dalam momentum HAKORDIA 2025, Cahyo menegaskan DPRD, khususnya Komisi E, memiliki perhatian besar pada pembangunan budaya antikorupsi sejak dini. Menurut dia, pendidikan karakter menjadi kunci membentuk generasi berintegritas.

“Kita harus membangun budaya antikorupsi mulai dari bangku sekolah melalui edukasi nilai kejujuran, integritas, kedisiplinan, dan saling menghargai,” kata politisi muda ini.

Dia menilai usia anak-anak, khususnya di tingkat TK dan SD, merupakan fase emas untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Menurut dia, fondasi pemikiran yang kuat sejak dini akan membentuk sikap tegas menolak korupsi di masa depan.

“Nilai-nilai ini akan menjadi dasar cara berpikir generasi penerus kita tentang buruknya korupsi dan pentingnya kejujuran,” ujar Cahyo.

Cahyo juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam gerakan pendidikan antikorupsi. Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dinas pendidikan dinilainya penting untuk memperluas jangkauan edukasi.

“Kita bisa berkolaborasi dengan inspektorat, kepolisian, kejaksaan, KPK, serta dinas pendidikan untuk menghadirkan gerakan edukatif yang menanamkan nilai kejujuran,” ucap Cahyo.

Dia menambahkan, peringatan HAKORDIA perlu menjadi penggerak aksi berkelanjutan, bukan berhenti pada kegiatan simbolik. Dia menyebut pendidikan karakter dan keterlibatan semua pihak sebagai kunci membangun masa depan bebas korupsi.

“Jika nilai kejujuran ditanamkan sejak dini dan dilakukan bersama-sama, kita bisa menyiapkan generasi yang berani menolak korupsi,” pungkas Cahyo. [asg/ian]

09/12/2025 20:58
Dishub Ponorogo Angkat Suara Soal Warga Sweeping Truk ODOL di Jenangan

Ponorogo (beritajatim.com) – Aksi warga yang menghentikan ratusan truk over dimension over loading (ODOL) di ruas Ngebel–Jenangan memantik perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo. Aksi sweeping itu terjadi Sabtu (7/12) dan videonya sempat viral, memperlihatkan antrean panjang kendaraan tambang galian C yang diberhentikan masyarakat. Hal itu dilakukan warga karena dianggap tak mengindahkan aturan muatan.

Kepala Dishub Ponorogo, Wahyudi, menegaskan bahwa persoalan truk tambang memang tak sederhana. Sosialisasi sudah berulang kali dilakukan, namun sebagian sopir masih nekat membawa pasir melebihi batas angkut. Padahal kesepakatan bersama antara warga, pengusaha tambang, dan sopir truk telah lama dibuat. “Aturan yang sudah disepakati monggo dipatuhi, jangan ada ODOL lagi,” tegas Wahyudi, Selasa (9/12/2025).

Menurut dia, tudingan bahwa Dishub abai hingga masyarakat turun tangan sendiri tidak sepenuhnya tepat. Aksi warga yang menurunkan pasir dari bak truk yang melebihi kapasitas, kata Wahyudi, justru masih berpegang pada kesepakatan sebelumnya. Dishub Ponorogo, lanjut Wahyudi, tetap memantau situasi lapangan. “Kami tetap hadir, tidak mengabaikan. ODOL yang masih beroperasi ini kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Sehari setelah kejadian, pada Minggu (8/12) lalu, petugas Dishub Ponorogo diterjunkan untuk memonitor intensitas pergerakan truk tambang di jalur tersebut. Pemantauan dilakukan sebagai langkah awal penertiban lanjutan agar kondisi tidak kembali memanas di masyarakat.

Terkait wacana pemasangan portal pembatas ketinggian di kawasan Jenangan, Wahyudi memastikan kebijakan itu tinggal menunggu waktu eksekusi. Pemasangan sempat molor, tetapi Dishub Ponorogo menyiapkan momentum yang tepat agar tak menimbulkan gesekan baru, mengingat jalur itu juga menjadi akses ekonomi warga dan pengusaha tambang.

“Kalau portal tetap kami pasang, tapi menunggu waktu. Kemarin kami sudah putuskan ada dua portal, satu Jenangan dan lainnya di Sampung. Dalam waktu dekat kami pasang,” pungkasnya. (end/kun)

09/12/2025 14:27
Catatan Akhir Tahun: Arif Fathoni Bedah Kinerja Surabaya dan Konsistensi Golkar

Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang penghujung tahun 2025, Surabaya bergerak dalam ritme perubahan yang kian terasa. Beragam pembangunan dikerjakan serempak, tantangan kota perlahan diurai, dan dinamika politik lokal berjalan relatif stabil.

Di tengah momentum tersebut, Arif Fathoni, tokoh Golkar Surabaya yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, membuka catatan akhir tahunnya. Lewat perbincangan panjang, dia memotret arah pembangunan, pekerjaan rumah kota, hingga loyalitas politik koalisi.

Berikut petikan wawancara lengkapnya.

Arah Kebijakan Kota: Fondasi Pembangunan Kian Terstruktur

Fondasi pembangunan yang kuat menjadi penentu kemampuan Surabaya menjawab tantangan ke depan, terutama menjelang peran baru sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara.

Tanya:
Bagaimana jalannya pemerintahan Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji?

Arif Fathoni:
“Sejauh ini, berdasarkan apa yang tertuang dalam RPJMD dan terimplementasi dengan baik dalam APBD, kita melihat adanya goodwill pemimpin untuk membawa Surabaya menjadi kota yang berdaya saing global. Pembangunan infrastruktur strategis dan pemukiman dikerjakan secara bersamaan dan berkesinambungan, dengan perencanaan kota yang dibuat sedetail mungkin agar saling terkoneksi.

Dengan demikian, Surabaya benar-benar siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara yang akan berperan sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang.”

Banjir dan Kemacetan: Dua Masalah Menahun

Banjir dan kemacetan masih menjadi persoalan lama dengan tantangan penyelesaian yang tidak sederhana, sehingga membutuhkan langkah fundamental dari pemerintah kota.

Tanya:
Soal penanganan banjir dan kemacetan, apakah sejauh ini sudah cukup?

Arif Fathoni:
“Problem perkotaan memang selalu berkutat pada banjir dan kemacetan. Jika melihat postur APBD, anggaran penanggulangan banjir cukup besar tanpa mengganggu mandatory spending bidang pendidikan. Saluran diperbaiki, rumah pompa diperbanyak.

Dulu, saluran air tidak saling terkoneksi karena perencanaan yang parsial. Sekarang diperbaiki agar air dapat mengalir hingga ke laut. Memang, saat hujan deras di beberapa titik masih terjadi genangan, namun setelah infrastruktur pengendalian banjir selesai pada 2026, genangan dapat diatasi lebih baik pada 2027.”

Tanya:
Saat hujan deras, sampah dari hulu sering terbawa ke Surabaya. Bagaimana pandangan Anda?

Arif Fathoni:
“Secara geografis Surabaya berada di wilayah hilir sungai-sungai dari daerah lain. Kita juga menghadapi persoalan rob. Karena itu, membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai menjadi keharusan.

Pemerintah membangun infrastrukturnya, sementara DLH perlu berkolaborasi dengan pegiat media sosial untuk menggugah kesadaran publik. Jika hanya imbauan pemerintah, sering dianggap angin lalu. Tapi jika digelorakan dari masyarakat sendiri, warga Surabaya bisa menjadi pagar ayu penjaga sungai.

Dengan begitu, penanganan banjir tidak terganggu dan ekosistem sungai terjaga, sehingga bisa diwariskan kepada anak cucu kita.”

Mobilitas Kota dan Transportasi Publik

Pertumbuhan kendaraan membuat kemacetan semakin kompleks, sehingga kehadiran transportasi publik menjadi penanda penting perubahan perilaku mobilitas warga.

Tanya:
Soal kemacetan, apakah cukup dengan menambah jalan?

Arif Fathoni:
“Membangun jalan baru tetap diperlukan karena tidak ada pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, saya melihat Wali Kota juga membangun transportasi publik terintegrasi melalui penambahan armada Bus Suroboyo dan feeder Wara-Wiri.

Pemerintah tidak bisa memaksa warga naik transportasi publik. Tugas pemerintah menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi agar warga beralih dengan sendirinya.”

SDM dan Rumah Layak: Dimensi Sosial Pembangunan

Di luar infrastruktur fisik, pembangunan manusia menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas hidup warga Surabaya.

Tanya:
Bagaimana Anda melihat pembangunan SDM Surabaya?

Arif Fathoni:
“Pemkot menerima banyak apresiasi dari pemerintah pusat, mulai dari penanganan stunting hingga penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Surabaya juga melampaui rata-rata nasional.

Beasiswa diperluas untuk pelajar SMA maupun mahasiswa. Program dandan omah juga ditingkatkan sebagai upaya menciptakan keluarga yang sakinah, sesuai ajaran bahwa baitii jannati. Dari rumah yang layak, lahir generasi unggul masa depan.”

Pemerataan Kesehatan

Pemerintah kota juga memperkuat pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan RSUD baru.

Tanya:
Bagaimana dengan peningkatan layanan kesehatan?

Arif Fathoni:
“Pembangunan RSUD Eka Candrarini di Surabaya Timur merupakan bagian dari pemerataan layanan. Tinggal penyetaraan akreditasi dengan RSUD Soewandhie.

Saya harap RS Surabaya Selatan bisa dibangun pada 2027 dan RS Surabaya Utara pada 2028 agar semua zona kota terlayani.”

Loyalitas Politik Golkar

Golkar memilih sikap konsisten mengawal pemerintahan Eri–Armuji.

Tanya:
Golkar kerap disebut sebagai partai yang selalu mengapresiasi kepemimpinan Eri–Armuji?

Arif Fathoni:
“Pendapat seperti itu sah-sah saja. Sebagai kader Golkar, kami memegang Ikrar Panca Bhakti, salah satunya setia kawan. Dalam Pilkada 2024, Golkar mengusung Eri–Armuji, maka menjadi kewajiban kami mengawal visi misi mereka.

Koalisi menurut Golkar bukan soal senang lalu mendekat dan susah lalu menjauh.”

Tanya:
Apakah Golkar pernah mengkritik Eri–Armuji?

Arif Fathoni:
“Sering, tapi dalam forum tertutup. Kritik agar capaian yang sudah baik bisa disempurnakan. Prinsipnya, kebaikan kawan disampaikan ke publik, kekurangannya cukup kami diskusikan internal.”

Regenerasi Golkar Surabaya

Tanya:
Apakah kepemimpinan baru Golkar Surabaya mengubah arah koalisi?

Arif Fathoni:
“Secara fundamental tidak. Hubungan Wali Kota dengan dr. Akmarawita Kadir juga baik. Setiap pemimpin punya gaya masing-masing, namun komitmen Golkar tetap sama.”

Tanya:
Bagaimana membagi peran sebagai Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Golkar Jatim?

Arif Fathoni:
“Di Surabaya saya mengikuti arahan Ketua DPD Golkar Kota. Di tingkat Jawa Timur, saya fokus membantu Ketua DPD Ali Mufti menjalankan tugas organisasi.”

Di akhir wawancara, Arif Fathoni memandang pembangunan Surabaya dengan optimisme yang realistis. Fondasi yang dibangun hari ini menjadi bekal penting agar Surabaya naik kelas menjelang 2028, tidak hanya dari pembangunan fisik, tetapi juga konsistensi, kolaborasi, dan karakter kepemimpinan yang terjaga.[asg/aje]

09/12/2025 12:21