Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • OJK Kediri Serahkan Ratusan Pohon di TPA Winongo, Dorong Sustainability Finance

    OJK Kediri Serahkan Ratusan Pohon di TPA Winongo, Dorong Sustainability Finance

    Madiun (beritajatim.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan (LJK) dan Media Sobat OJK, menyerahkan bantuan ratusan bibit pohon di TPA Winongo, Kota Madiun, secara simbolis menegaskan peran sektor jasa keuangan sebagai mitra pembangunan aktif yang mendukung agenda keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 OJK.

    Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri mengatakan, kegiatan di Madiun ini merupakan penyemangat dalam mewujudkan industri keuangan yang tangguh dan Indonesia yang maju.

    “Menurut kami transformasi TPA Winongo ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dari sektor jasa keuangan,” jelas Ismirani saat membuka Gathering Media Kantor OJK Kediri di Madiun, pada Rabu (10/12/2025).

    Hal ini, imbuh Ismi, sejalan dengan komitmen OJK untuk mendorong prinsip sustainability finance atau keuangan berkelanjutan. “Kami mendorong prinsip sustainability finance bahwa dalam setiap aktivitas lembaga jasa keuangan mulai dari pembiayaan, program sosial, ini dijalankan benar-benar untuk memberikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan,” tambahnya di hadapan Wakil Wali Kota Madiun Bagus F. Panuntun bersama sejumlah kepala OPD Pemkot Madiun yang hadir.

    Pengembangan dan transformasi TPA Winongo dinilai OJK sebagai contoh yang sangat baik bagi inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, sektor jasa keuangan hadir tidak hanya untuk menyediakan pembiayaan dan layanan keuangan konvensional. Melainkan juga sebagai mitra pembangunan yang aktif untuk mendukung agenda keberlanjutan dan memastikan pembiayaan hijau.

    Pada acara tersebut, OJK Kediri bersama seluruh lembaga jasa keuangan yang hadir secara simbolis menyerahkan ratusan bibit pohon kepada Pemerintah Kota Madiun kemudian melakukan penanaman. Jenis pohon yang diserahkan meliputi Pohon Mangga, Durian, Nangka, dan berbagai jenis lainnya.

    “Ini merupakan simbol komitmen bersama kami untuk memperkuat lestari lingkungan, mempercantik rumah ruang hijau, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah tidak hanya dikelola secara modern, tapi juga sehat dan bisa menjadi ruang yang produktif nantinya,” ujar Ismi.

    Kepala OJK Kediri menyerahkan bantuan pohon secara simbolis kepada Wawali Madiun untuk TPA Winongo.

    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, edukasi juga diberikan kepada peserta dan media Sobat OJK yang didatangkan dari Kediri dan Madiun. Peserta juga mendapatkan edukasi dari lembaga keuangan Pegadaian. “Bagaimana Pegadaian juga memiliki produk tabungan dari sampah, bisa dirupiahkan menjadi tabungan emas,” jelasnya.

    Apresiasi Pemkot Madiun dan Konsen Pengelolaan Sampah

    Wakil Wali Kota Madiun Bagus F. Panuntun mengucapkan terima kasih atas inisiatif OJK Kediri untuk berkolaborasi dengan Pemkot Madiun dalam pembangunan berkelanjutan.

    “Tentunya kami dari Pemkot mewakili pak walikota yang kebetulan hari ini ada di Jakarta mengycapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Bagus F. Panuntun.

    Ia menyebut kegiatan di Aula TPA Winongo, yang salah satunya mencakup edukasi dan literasi keuangan, sebagai bukti nyata bahwa OJK konsen terhadap lingkungan.

    “Kegiatan ini menjadi suatu kolaborasi yang selaras dengan Pemkot Madiun yang sedang membangun perekonomian dan OJK menjadi hulunya melalui edukasi dan literasi, agar masyarakat lebih mengetahui,” jelasnya.

    Menurut Bagus Panuntun, TPA Winongo kini menjadi momen emas karena adanya kepedulian bersama terhadap lingkungan. Ia menyebutkan, fokus Pemkot Madiun di tahun 2026 adalah pengelolaan sampah di lingkungan.

    “Di TPA Ini momen emas bagi kita semuanya bahwa kita sama-sama peduli terhadap lingkungan karena di tahun 2026 fokus konsen Pemkot ini adalah bagaimana pengelolaan sampah di lingkungan,” katanya.

    Ia menceritakan bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota saat ini, TPA yang dulunya memiliki kondisi “mengerikan” dan “baunya luar biasa,” kini dalam waktu enam bulan telah bertransformasi.

    “Karena kami ingin TPA menjadi sarana transformasi menjadi TPA modern, yang mana kita semuanya, sampah menjadi konsen dari Presiden Prabowo. Menurut alanisa Kementerian LH di tahun 2029 seluruh TPA di Indonesia sudah penuh,” tambahnya.

    Gathering Media OJK Kediri ini akan berlanjut selama dua hari. Pada hari kedua, rombongan media diajak mengunjungi Pahlawan Street di Madiun yang diyakini merepresentasikan perjalanan ke “enam negara tanpa paspor tanpa visa” untuk tujuan promosi pariwisata.

    Hadir dalam kegiatan ini seluruh jajaran Pemerintah Kota Madiun, seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan, Bank Jatim Madiun, Pegadaian Madiun, BNI Madiun Ponorogo, dan perwakilan Perbarindo serta media Sobat OJK.

    “Kami harapkan tetap terus mendukung langkah baik OJK, pemerintah daerah maupun lembaga jasa keuangan untuk terus membangun sektor jasa keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Ismirani. [nm/ian]

  • Mbak Wali Buka Raker Baznas Kediri, Apresiasi Capaian Dana ZIS Rp3 Miliar

    Mbak Wali Buka Raker Baznas Kediri, Apresiasi Capaian Dana ZIS Rp3 Miliar

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati membuka Rapat Kerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Kota Kediri, sekaligus menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi lembaga tersebut dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi. Rapat kerja strategis ini diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (10/12/2025).

    Dalam sambutannya, Mbak Wali menegaskan peran Baznas yang melampaui fungsi tradisionalnya. “Atas nama Pemerintah Kota Kediri, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi Baznas Kota Kediri. Selama ini, Baznas tidak hanya menjadi lembaga amil, tetapi juga mitra strategis pemerintah yang selalu mendukung program-program kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota termuda ini juga menegaskan bahwa kolaborasi yang telah terjalin antara Pemkot dan Baznas melahirkan berbagai program yang dampaknya dirasakan langsung oleh warga. Program tersebut mencakup Program Koper Pengantin, Rehab Rumah Tidak Layak Huni, Pembebasan Ijazah, hingga berbagai intervensi vital untuk warga rentan.

    Sinergi seperti inilah yang memperkuat tekad untuk mewujudkan Kota Kediri yang semakin Maju, Aman, dan Nyaman (MAPAN).

    Wali Kota Kediri juga menyampaikan terima kasih kepada 227 UPZ yang tersebar di dinas, kantor, badan, kelurahan, dan sekolah. Berkat kolaborasi yang solid tersebut, hingga November 2025 Baznas Kota Kediri telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp3.080.125.596, atau mencapai 89,97% dari target tahunan Rp3,4 miliar.

    “Ini capaian yang patut kita syukuri sekaligus menjadi pemacu semangat untuk menyempurnakan langkah di tahun mendatang,” imbuhnya. Capaian ini menjadi indikator kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

    Dalam kesempatan ini, Mbak Wali turut mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus menguatkan optimalisasi gerakan ZIS. Tujuannya adalah agar sinergi antara Pemerintah Daerah dan Baznas semakin solid dalam menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperluas layanan sosial. Ia menekankan layanan sosial harus berbasis pemberdayaan, bukan semata bantuan karitatif.

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Baznas Provinsi Jawa Timur KH. Alli Maschan Moesa, KH. Zubaduz Zaman, Ketua Baznas Kota Kediri Dawud Syamsuri, segenap jajaran pengurus Baznas, serta para UPZ se-Kota Kediri. [nm/suf]

  • Gerakan Tanam Pohon di Wilayah Hulu, Upaya Madiun Jaga Sumber Air dan Ekologi

    Gerakan Tanam Pohon di Wilayah Hulu, Upaya Madiun Jaga Sumber Air dan Ekologi

    Madiun (beritajatim.com) – Berkaca dari bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatra. Pemerintah Kabupaten Madiun menggiatkan kembali aksi pelestarian lingkungan melalui Apel Penanaman Pohon yang digelar dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan program Ketahanan Lingkungan Berkelanjutan (Kaliber).

    Sebanyak 6.000 bibit pohon produktif durian, alpukat, dan mangga ditanam serentak di tiga kecamatan wilayah hulu lereng Gunung Wilis, yakni Gemarang, Kare, dan Dagangan. Kawasan tersebut dipilih karena merupakan daerah resapan air yang sangat menentukan kualitas ekologi Kabupaten Madiun.

    Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa penanaman di wilayah hulu merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Terlebih, musim hujan yang berlangsung sejak November dinilai sebagai waktu terbaik untuk melakukan penanaman.

    “Musim hujan sangat mendukung kegiatan menanam. Kawasan hulu ini harus dijaga karena menjadi penopang ekosistem,” ujar Purnomo.

    Kegiatan tahun ini mengusung tema “Merawat Bumi, Menjaga Masa Depan”, sebagai wujud komitmen Pemkab Madiun membangun ketahanan lingkungan jangka panjang. Pohon-pohon yang ditanam diyakini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber mata air serta meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi.

    “Sumber air harus dijaga. Dibutuhkan tutupan hijau dan pohon-pohon besar agar air dapat terserap dan tidak hilang,” tambahnya.

    Purnomo juga menyinggung capaian kualitas udara di Kabupaten Madiun yang selama dua tahun terakhir berada pada kategori “sangat baik” berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup. Menurutnya, capaian tersebut merupakan keberhasilan sekaligus tantangan agar masyarakat terus menjaga lingkungan.

    Ke depan, Pemkab Madiun menargetkan pembentukan budaya hijau di masyarakat melalui penguatan kolaborasi unsur Pentahelix: pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Kolaborasi ini diyakini sebagai fondasi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan daerah.

    Melalui gerakan ini, Pemkab Madiun berharap terciptanya warisan lingkungan yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. (rbr/but)

  • Akhir Tahun Realisasi Proyek Jalan di Blitar Masih 60 Persen, Sisanya Kejar Tayang?

    Akhir Tahun Realisasi Proyek Jalan di Blitar Masih 60 Persen, Sisanya Kejar Tayang?

    Blitar (beritajatim.com) – Aroma kejar tayang proyek infrastruktur kembali menyengat di Kabupaten Blitar. Menjelang tutup buku Tahun Anggaran 2025 yang tinggal menghitung hari, realisasi perbaikan jalan rusak di Kabupaten Blitar baru mencapai 60 persen.

    Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar dari 200 titik pengerjaan perbaikan jalan saat ini yang telah selesai dikerjakan sebesar 60 persen. Sementara sisanya yakni 40 persen akan diselesaikan di tiga pekan jelang tutup buku akhir 2025.

    Situasi ini memicu skeptisisme publik, bagaimana mungkin sisa pekerjaan sebesar 40 persen dapat dikebut dalam waktu kurang dari tiga pekan, di tengah puncak musim penghujan bulan Desember. Meskipun selesai, tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan kualitas dari jalan yang dibangun di tengah curah hujan tinggi seperti saat ini.

    Di Tengah sorotan soal perbaikan infrastruktur ini, Bupati Blitar Rijanto masih optimis kalau semua bisa berjalan lancar. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu pun yakin jalan di Kabupaten Blitar bisa mulus di akhir 2025.

    “Terus berproses sampai selesai, kita tidak hanya mengandalkan APBD tapi kita mesti konsultasi mohon kepada pemerintah pusat agar ada perhatian ke daerah kita,” ucap Rijanto, Rabu (10/12/2025).

    Kondisi jalan di Kabupaten Blitar sendiri memang sangat memerlukan sentuhan perbaikan. Banyaknya truk yang melintas serta tingginya curah hujan, membuat jalan yang sebelumnya rusak ringan kini kondisinya semakin parah.

    Warga di sejumlah kecamatan pun berkali kali melontar protes atas kondisi jalan. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bisa hadir untuk memperbaiki jalan. Masyarakat merasa selama ini dirinya telah taat bayar pajak namun kondisi jalan tak kunjung ada perbaikan.

    Bupati Blitar pun tak menampik hal itu. Rijanto paham betul bahwa masyarakat menginginkan adanya perubahan dan perbaikan jalan. “Infrastruktur kita itu banyak yang sudah waktunya dilakukan perbaikan, tapi kita memenejnya ini karena menyesuaikan anggaran yang ada,” tegasnya.

    Kini saat proses perbaikan jalan sudah berjalan masyarakat berharap kualitas perbaikan jalan bisa diperhatikan. Masyarakat tak ingin perbaikan jalan ini hanya seperti usapan belaka, yang dalam hitungan bulan akan rusak kembali.

    “Ya mohonlah diperhatikan kualitas jalan yang diperbaiki ini, jangan hanya mengejar target nanti hasilnya mengecewakan masyarakat lagi,” ungkap Azis, warga Nglegok Blitar.

    Masyarakat Kabupaten Blitar kini hanya bisa berharap, optimisme Bupati Rijanto bukan sekadar lip service politik, melainkan didukung oleh strategi teknis yang matang. Warga tidak hanya butuh jalan yang selesai cepat, tapi jalan yang bertahan lama, bukan jalan yang hancur lagi begitu musim hujan usai. [owi/suf]

  • PDIP Surabaya Gelar Dapur Umum Gotong Royong, Rutin Tiap Tanggal 10

    PDIP Surabaya Gelar Dapur Umum Gotong Royong, Rutin Tiap Tanggal 10

    Surabaya (beritajatim.com) – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memulai Program Dapur Umum Gotong Royong sebagai kegiatan sosial rutin bulanan. Program ini menyasar pengemudi ojek online, juru parkir, tukang becak, penyapu jalan, pekerja informal, serta warga yang melintas di depan kantor DPC PDIP Surabaya di Jalan Setail.

    “Setiap tanggal 10 kita diminta membuat dapur umum dan hasil masakannya dibagikan kepada warga yang membutuhkan,” kata Penanggung Jawab Dapur Umum Gotong Royong, Khusnul Khotimah, Rabu (10/12/2025).

    Sejak pagi, halaman kantor DPC tampak ramai dengan kader PDIP yang membagikan paket makanan kepada pengendara. Antrean sempat mengular namun berlangsung tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas. “Kegiatan perdana ini dijalankan secara gotong royong, melibatkan pengurus DPC, PAC, ranting, hingga UMKM binaan,” ujar Khusnul.

    Puluhan pengemudi ojek online serta anggota Paguyuban Tukang Becak ProMega Surabaya hadir menerima paket makanan. Momen kebersamaan terlihat saat para penerima manfaat berfoto bersama pengurus partai. “Ke depan kami berharap lebih banyak UMKM kecamatan terlibat karena kegiatan ini berlangsung rutin setiap bulan,” ucapnya.

    Pada pelaksanaan perdana, DPC PDIP Surabaya menyiapkan 500 paket makanan yang dimasak langsung oleh kader sejak pagi. Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat jejaring sosial dan ekonomi warga sekitar. “Semua proses dilakukan bersama, mulai memasak hingga pembagian,” katanya.

    Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara Goa, mengatakan program ini sejalan dengan peran partai dalam kesejahteraan masyarakat. Dapur umum juga menjadi sarana pemberdayaan UMKM dan kesiapsiagaan sosial.

    “Tujuan berpartai adalah mensejahterakan masyarakat, karena itu UMKM yang bersinergi dengan kita juga harus ikut terdorong,” kata Yordan.

    Dia menjelaskan kegiatan tanggal 10 merupakan amanat partai untuk memperingati hari lahir PDI Perjuangan pada 10 Januari. DPC telah menyiapkan peralatan dapur umum yang bisa digunakan sewaktu-waktu, termasuk saat bencana. “Ini komitmen kami untuk terus hadir di tengah rakyat,” ujarnya.

    Para penerima manfaat mengaku terbantu dengan pembagian makanan tersebut. Program yang terbuka tanpa syarat dinilai membantu pekerja kecil yang sedang beraktivitas. “Ada bantuan seperti ini sangat berarti, apalagi rutin tiap bulan. Terima kasih PDIP,” ujar Anwar, pengemudi ojek online. [asg/kun]

  • Perhatian Khusus Anak Berhadapan Hukum: Wali Kota Kediri Serahkan BLT DBHCHT Senilai Rp3,6 Juta

    Perhatian Khusus Anak Berhadapan Hukum: Wali Kota Kediri Serahkan BLT DBHCHT Senilai Rp3,6 Juta

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan anak dengan menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 13 anak yang berhadapan dengan hukum, dalam sebuah acara yang digelar di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Rabu (10/12/2025). Bantuan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung pendampingan psikologis.

    BLT tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan diberikan dalam jumlah signifikan, yakni Rp3.600.000 per anak. Harapannya, bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar serta memberikan dukungan bagi anak-anak tersebut agar tetap memperoleh perlindungan dan perhatian yang layak di tengah proses hukum yang mereka hadapi.

    Pada kesempatan ini, Mbak Wali juga memberikan motivasi kuat kepada para anak yang hadir. Ia menegaskan bahwa mereka tetap memiliki hak yang sama, seperti anak-anak muda seusia mereka, untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.

    “Dengan begitu, Pemerintah Kota Kediri hadir untuk mendukung cita-cita adik-adik sekaligus meringankan beban para orang tua. Salah satu upayanya adalah melalui pemberian BLT ini. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan adik-adik,” ujar Mbak Wali.

    Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa sebagian anak yang hadir merupakan saksi maupun korban, yang secara psikologis juga berpotensi mengalami trauma. Oleh karena itu, BLT yang didapat ini juga bisa membantu menunjang kebutuhan pendampingan, termasuk layanan psikolog apabila diperlukan, demi menjaga kesehatan mental mereka.

    “Saya titip pesan kepada para orang tua, agar selalu mendampingi anak-anaknya. Peran orang tua adalah kunci penting yang menentukan masa depan anak,” tambahnya.
    Ia mengingatkan, ketika dukungan orang tua kurang, tentu hal itu akan berpengaruh pada kondisi mental dan perkembangan mereka. “Mari kita bersama-sama saling mendukung anak-anak,” imbuhnya.

    Kepada para anak, Mbak Wali juga memberikan semangat agar tetap percaya diri dan terus berusaha meraih cita-cita setinggi mungkin, sebuah pesan yang penting untuk membangun kembali harapan di kalangan Generasi Z.

    “Untuk adik-adik, jangan pernah merasa sendiri. Tetap semangat belajar, dan jangan takut memiliki cita-cita yang tinggi. Insyaallah kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses,” pesannya.
    Turut hadir dalam penyerahan bantuan ini adalah Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin, serta para penerima BLT dan orang tua pendamping. [nm/kun]

  • Pelunasan Biaya Haji Ponorogo 2026 Lambat, KHU Intensifkan Sosialisasi

    Pelunasan Biaya Haji Ponorogo 2026 Lambat, KHU Intensifkan Sosialisasi

    Ponorogo (beritajatim.com) — Progres pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi calon jemaah haji (CJH) Ponorogo tahun keberangkatan 2026 berjalan lambat. Data dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah (KHU) Ponorogo, per hari Senin (8/12) lalu, baru 97 dari 547 jemaah yang menuntaskan pembayaran. Sisanya, 450 jemaah masih menunggu proses lanjutan, terutama terkait pemeriksaan kesehatan sebagai syarat istitaah.

    Kepala Kantor KHU Ponorogo, Marjuni, menegaskan bahwa situasi ini dipengaruhi oleh jadwal pemeriksaan kesehatan yang berbarengan dengan masa pelunasan. Dari total jemaah, baru 184 orang yang telah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan istitaah. Kondisi tersebut membuat pelunasan berjalan lebih lambat dari prediksi.

    “Kalau pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan lebih awal, progres pelunasan seharusnya bisa lebih cepat,” kata Marjuni, Rabu (10/12/2025).

    Dia menyebutkan bahwa besaran Bipih tahun ini ditetapkan Rp60,6 juta per jemaah. Menyisakan tenggat waktu pelunasan yang berlangsung sejak 24 November hingga 23 Desember, KHU Ponorogo kini berupaya menggenjot sosialisasi kepada seluruh jemaah. Pendekatan dilakukan melalui kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU), kantor urusan agama (KUA), hingga Dinas Kesehatan (Dinkes) agar percepatan istitaah berjalan paralel dengan pelunasan.

    “Kami terus lakukan sosialisasi untuk pelunasan Bipih bagi jemaah haji tahun keberangkatan 2026,” katanya.

    Bagi jemaah yang sudah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, Marjuni meminta agar segera melakukan pembayaran. KHU juga memantau perkembangan harian sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan.

    “Kami update terus progres istitaah kesehatan dan pelunasan ini setiap hari, agar ada motivasi yang lainnya untuk segera melakukan pelunasan dan siap lahir batin berangkat ke Tanah Suci,” ungkapnya.

    Dengan waktu yang semakin singkat, percepatan pemenuhan syarat kesehatan menjadi kunci kelancaran proses administrasi sebelum CJH diberangkatkan menuju Tanah Suci pada musim haji 2026. (end/kun)

  • Meski Telah Bangun 236 Unit, Masih Ada Ribuan RTLH di Blitar

    Meski Telah Bangun 236 Unit, Masih Ada Ribuan RTLH di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Di tengah gemerlap pembangunan dan janji kesejahteraan, sebuah fakta memprihatinkan terpampang nyata di Kabupaten Blitar. Setidaknya 6.000 rumah warga Blitar masih tergolong tidak layak huni (RTLH) dan mendesak untuk segera diperbaiki.

    Pada tahun anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memang berupaya melakukan intervensi. Namun, sorotan tajam mengarah pada kuantitas perbaikan yang dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan total kebutuhan.

    Dimana pada tahun ini, Pemkab Blitar menargetkan ada 236 rumah tergolong tak layak huni bisa diperbaiki. Jumlah itu tentu cukup kecil jika dibandingkan dengan jumlah RTLH yang mencapai 6.000 unit.

    “Targetnya tahun ini 236, ini yang sudah dikerjakan 186 unit sementara 50 lainnya masih progres,” ungkap Nanang Adi Putranto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Blitar pada Rabu (10/12/2025).

    Dengan sisa 50 unit yang sedang dikerjakan, target 236 rumah ini diharapkan tuntas menjelang pergantian tahun. Namun, laju perbaikan ini menyisakan pertanyaan besar yakni kapan 6.000 rumah lain akan tersentuh?

    Jika diasumsikan kecepatan perbaikan rumah tak layak tersebut mencapai 236 unit per tahun. Maka untuk menuntaskan sisa 6.000 RTLH, Pemkab Blitar membutuhkan waktu lebih dari 25 tahun. Tentu ini adalah kalkulasi yang mengerikan, karena ribuan warga harus hidup dalam kondisi memprihatinkan selama puluhan tahun mendatang.

    “Ini pasti selesai yang 50 ini di akhir tahun ini,” tegasnya.

    Keterbatasan anggaran tentu menjadi tantangan besar dalam upaya pengentasan rumah tak layak huni ini. Namun jika anggaran minim, apakah tidak opsi lain yang bisa ditempuh Pemkab Blitar untuk mengentaskan hunian tak layak milik warga. [owi/aje]

  • AMDAL PLTSa Benowo Ditolak PTUN, DPRD Surabaya Minta Pemkot Segera Buka Dokumen ke Publik

    AMDAL PLTSa Benowo Ditolak PTUN, DPRD Surabaya Minta Pemkot Segera Buka Dokumen ke Publik

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, meminta Pemerintah Kota Surabaya segera membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo kepada publik. Desakan ini muncul setelah gugatan Pemkot Surabaya terhadap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

    “Dokumen AMDAL ini sesungguhnya tidak perlu menunggu gugatan Pemkot dikalahkan dulu, karena sejak awal bukan kategori dokumen yang dirahasiakan,” kata Imam Syafi’i di DPRD Surabaya, Rabu (10/12/2025).

    Dia menilai, sebelum perkara ini masuk ke PTUN, Pemkot Surabaya sudah seharusnya membuka dokumen AMDAL tersebut. Putusan Komisi Informasi Publik sebelumnya juga menyatakan Pemkot kalah dalam sengketa keterbukaan informasi.

    “Ketika di Komisi Informasi Publik kemarin Pemkot kalah, sebetulnya di situ saja sudah bisa langsung dibuka, atau bahkan sebelum itu,” ujar legislator NasDem itu.

    Menurut Imam, keterbukaan dokumen AMDAL sangat penting karena menyangkut dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar lokasi PLTSa. Dokumen tersebut juga menjadi bagian dari kontrol publik dan lembaga lingkungan seperti Walhi.

    “Untuk kepentingan publik, apalagi soal dampak lingkungan, warga sekitar harus tahu. Itu bagian dari kontrol masyarakat dan Walhi,” ucapnya.

    Imam juga menyampaikan bahwa setelah adanya putusan PTUN, tidak ada lagi alasan bagi Pemkot untuk menunda keterbukaan dokumen. Putusan hukum tersebut harus segera dijalankan sebagaimana mestinya.

    “Apalagi sekarang sudah ada putusan, Pemkot kalah. Menurut saya harus segera dilaksanakan dan dokumen AMDAL dibuka,” katanya.

    Lebih jauh, dia mengungkapkan pengalamannya saat meminta sejumlah dokumen terkait kerja sama PLTSa Benowo yang juga tidak diberikan secara utuh. Hal tersebut terjadi ketika dia masih bertugas di Komisi A DPRD Surabaya.

    “Dulu kami meminta seluruh perjanjian terkait kerja sama itu, tapi tidak diberikan oleh dinas aset dan bagian hukum. Ini yang membuat tanda tanya besar,” ujar Imam.

    Dia juga menyebut adanya informasi soal sejumlah adendum kontrak dengan PT SO yang dinilai janggal. Saat perusahaan disebut wanprestasi, sanksi tidak dijatuhkan, melainkan justru muncul adendum-adendum baru.

    “Kami dengar ketika PT SO wanprestasi, tidak ada penalti, tapi malah adendum-adendum. Ini perlu dibuka supaya terang,” ungkapnya.

    Selain itu, Imam menyinggung persoalan buffer zone di sekitar lokasi PLTSa yang terdampak pengelolaan sampah dan pencemaran lindi. Tanggung jawab atas dampak tersebut seharusnya berada pada pihak pengelola.

    “Zona penyangga akibat pengelolaan sampah itu harusnya menjadi tanggung jawab PT SO, tapi yang terjadi malah Pemkot membeli lahan dengan APBD,” katanya.

    Atas kondisi tersebut, Imam menegaskan dukungan DPRD terhadap upaya Walhi membuka seluruh dokumen terkait PLTSa Benowo. Dia meminta semua dokumen yang berpotensi merugikan kepentingan publik dibuka secara transparan.

    “Kami mendukung Walhi untuk membuka semuanya. Setelah AMDAL, kalau ada dokumen lain yang berpotensi merugikan publik, menurut saya itu juga harus dibuka,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Forum Tapol/Napol Jatim Desak Negara Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

    Forum Tapol/Napol Jatim Desak Negara Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember, Forum Tapol/Napol Jawa Timur kembali menyerukan agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dan final dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Seruan ini ditegaskan para penyintas yang menilai bahwa momentum pemerintahan saat ini menjadi peluang penting untuk membuka lembaran baru dalam perjalanan bangsa.

    Forum Tapol/Napol Jatim menilai bahwa berbagai tragedi di era Orde Baru tidak hanya menjadi catatan kelam sejarah, tetapi juga bukti kegagalan negara dalam melindungi warganya. Selama keadilan belum ditegakkan, Indonesia dinilai masih memikul beban moral dan politik yang menghambat kemajuan nasional.

    “Pada peringatan Hari HAM Internasional kali ini kami mengundang secara terbuka bagi semua pihak—pemerintah, militer, masyarakat sipil, dan terutama mantan pelaku—untuk duduk bersama. Mari ubah narasi konflik menjadi narasi rekonsiliasi, dari kebenaran yang dipaksakan menuju kebenaran yang disepakati. Bersama-sama kita ubah kesadaran menjadi tindakan,ˮ ujar Koordinator Forum Tapol/Napol Jawa Timur, Trio Marpaung, di Surabaya, Selasa (10/12/2025).

    Rekonsiliasi Bermartabat: Tidak Melupakan, tetapi Memulihkan

    Para penyintas menegaskan bahwa penyelesaian kasus HAM bukan sekadar membuka luka lama. Rekonsiliasi disebut harus dilakukan secara bermartabat, dengan menyeimbangkan keberanian negara mengakui kesalahan dan kebijaksanaan dalam memulihkan masa depan korban.

    Menurut Forum Tapol/Napol Jatim, penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak boleh dilakukan dengan mengubur sejarah demi impunitas ataupun membongkar kembali trauma tanpa mekanisme yang jelas. Mereka menawarkan tiga tahapan kunci dalam proses rekonsiliasi:

    Pengungkapan Kebenaran (Truth-Telling)

    Pemulihan Hak dan Reparasi Penuh kepada Korban

    Penegakan Akuntabilitas Bertingkat yang Pragmatis

    Keadilan Masa Lalu untuk Indonesia Emas 2045

    Forum menilai bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat—baik melalui mekanisme non-yudisial berbasis kebenaran dan pemulihan maupun melalui proses hukum yang independen—merupakan investasi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Setidaknya terdapat tiga dampak positif yang akan diperoleh jika negara menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu:

    1. Membangun Moralitas Bangsa
    Penyelesaian kasus HAM tidak hanya memberi keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat integritas moral, supremasi hukum, serta membangun institusi pemerintahan yang bersih dan berkeadaban.

    2. Meningkatkan Stabilitas dan Kepercayaan Publik
    Mengakhiri konflik historis dinilai penting untuk mencegah potensi gesekan sosial. Sebaliknya, ketidakjelasan penyelesaian kasus hanya menumpuk ketidakpercayaan publik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional menjelang 2045.

    3. Mewariskan Demokrasi yang Sehat
    Generasi muda yang akan memimpin Indonesia pada 2045 berhak mewarisi negara yang telah menuntaskan pelanggaran masa lalunya. Penyelesaian HAM disebut sebagai fondasi penting bagi budaya demokrasi.

    Desakan agar Negara Bergerak Cepat

    Forum Tapol/Napol Jatim menyebut Hari HAM Sedunia sebagai pengingat bahwa perjuangan untuk menjaga martabat manusia bersifat universal dan tidak boleh berhenti. Karena itu, mereka meminta pemerintah mempercepat langkah untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi para korban.

    “Indonesia Emas 2045 tidak mungkin diwujudkan dengan kaki yang terantai pada ketidakadilan masa lalu. Kami meminta agar Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Presiden menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebagai agenda prioritas negara. Ini bukti bahwa kita bangsa yang berani menghadapi kebenaran demi masa depan. Semangat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita-cita pertama: memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM,” pungkas Trio Marpaung. (ted)