Jenis Media: Politik

Bupati Ipuk Teken MoU dengan Menteri Koperasi Demi Percepatan Pengembangan Koperasi Merah Putih

Banyuwangi (betitajatim.com)– Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepakatan (MoU) percepatan pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kesepakatan itu diteken Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah.
MoU tersebut mencakup percepatan pembangunan fisik gerai serta pergudangan KDMP dan perluasan operasionalisasi usaha sesuai potensi desa di Banyuwangi.

“Kami baru saja meneken kerja sama percepatan pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih bareng Menteri Koperasi, sekaligus disaksikan Bu Wamen. Alhamdulillah, dengan MoU ini akan koperasi merah putih bisa berkkembang lebih optimal karena ada arahan langsung dari Kemenkop,” kata Bupati Ipuk, Kamis (11/12/2025).

Menkop Ferry menyebut kerja sama ini bertujuan menguatkan gerakan koperasi desa berbasis potensi lokal yang semakin berkembang.

“Saya kemarin telah meresmikan KDMP Tukang Kayu di Banyuwangi. Koperasinya bagus dan beberapa produk dibuat oleh usah alokal setempat seperti kopi. Ini bagus dan bisa menjadi contoh,” ujar Menkop.

Ia menilai pola tersebut sejalan dengan semangat kemandirian yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi peluang besar bagi koperasi untuk memproduksi barang sendiri dan menjualnya secara mandiri.

Selain itu, Menkop mengatakan, penguatan KDMP harus dibarengi dengan pemenuhan infrastruktur dasar di tingkat desa. “Bila di Banyuwangi masih ada koperasi desanya yang kekurangan sarpras, Ibu Bupati bisa kirim datanya ke kami. Nanti kami bantu penuhi,” jelasnya.

Wamenkop Farida menambahkan, percepatan KDMP tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan legalitas, tetapi juga penyelarasan visi dengan pemerintah daerah. Dukungan kepala daerah, imbuhnya, sangat penting agar implementasi kebijakan nasional dapat berjalan seragam di seluruh Indonesia.

“Kami senang dukungan kepala daerah seperti Banyuwangi yang pro aktif datang langsung ke kami untuk memperdalam dan bergerak bersama dalam percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Bupati Ipuk menambahkan kembali, MoU tersebut menjadi landasan bagi Banyuwangi untuk mengembangkan KDMP sesuai arah kebijakan nasional.

Banyuwangi memiliki 217 desa dan kelurahan yang seluruhnya menjadi lokasi pengembangan KDMP. Sehingga membutuhkan pendampingan dari Kementerian Koperasi untuk memastikan pelaksanaannya tetap terarah.

“Bagi kami KDMP ini menjadi sebuah hal baru bagi daerah, sehingga kami membutuhkan pendampingan agar KDMP di Banyuwangi sejalan dengan asta cita Bapak Presiden. Terima kasih Pak Menteri dan Bu Wamen Koperasi atas fasilitasinya,” ucap Ipuk.

Arahan Menteri Koperasi, sambung Ipuk, menekankan pada penguatan KDMP bisa disesuaikan dengan potensi tiap desa. Banyuwangi sendiri memiliki wilayah yang sangat beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hutan, persawahan hingga kawasan perdagangan.

“Kementerian memberi panduan agar pengembangan KDMP mengikuti karakter desa masing-masing,” pungkas Ipuk. [alr/suf]

11/12/2025 19:56
DPRD Jember Ingin APBD Diunggah Lengkap di Situs Pemda

Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diunggah lengkap di situs resmi pemerintah daerah setempat.

Keinginan ini muncul setelah mengunjungi Command Center Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, untuk melakukan studi tiru, Kamis (11/12/2025). Berdasarkan penjelasan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, APBD bisa diakses publik di situs bandung.go.id yang merupakan bagian dari Command Center.

“Jadi masyarakat Kota Bandung tahu penggunaan atau pengalokasian anggaran dari masing-masing dinas ini seperti apa,” kata Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi B, di sela-sela kunjungan.

Situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di situs jemberkab.go.d memang mengunggah Peraturan Daerah tentang APBD sejak 2021. Namun berbeda dengan situs resmi Pemkot Bandung yang mengunggah semua lampiran APBD, Pemkab Jember hanya mengunggah lampiran pertama yang berisi ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Nugroho meminta Pemkab Jember mengunggah lengkap isi buku APBD untuk menepis syak wasangka masyarakat. “Jadi mereka bisa langsung mengakses atau mengunduh APBD dari situs resmi tanpa perlu repot mencari,” katanya.

Hal senada dilontarkan Ketua Komisi B Candra Ary Fianto. “Jadi masyarakat bisa langsung mengawasi proses penganggaran APBD dan pelaksanaan yang didanai APBD. Kami excited, karena ada transparansi publik terhadap dana APBD,” katanya. [wir]

11/12/2025 18:49
Hj Ansari Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pelajar Asal Aceh-Sumatera

Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Ansari meminta pemerintah agar memperhatikan nasib pelajar yang berasal dari Provinsi Aceh dan Sumatera, baik kalangan siswa, mahasiswa dan santri terdampak bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

Sejauh ini pemerintah sudah tindakan pemilihan pasca bencana, termasuk memberikan bantuan bagi masyarakat setempat. Namun bagi para pelajar dari wilayah terdampak khususnya mereka yang menimba ilmu di berbagai wilayah di tanah air, juga harus menjadi perhatian serius sebagai bagian dari warga terdampak bencana.

“Saat ini pemerintah harus menunjukkan rasa cinta kepada rakyat, dan harus selalu memikirkan seluruh aspek dalam penanganan bencana di Aceh dan Sumatera. Termasuk nasib para pelajar yang tidak tahu kondisi keluarga saat bencana terjadi,” kata Hj Ansari, Kamis (11/12/2025).

Hal tersebut sangat penting dipikirkan sebagai bagian dari tindakan pemilihan pasca bencana, khusunya bagi para pelajar asal Aceh dan Sumatera, yang sedang menimba ilmu di berbagai daerah di Indonesia. “Jadi saat ini kita tidak hanya menuntut rakyat untuk mencintai negerinya, tetapi bagaimana negeri ini menunjukan cintanya kepada rakyat,” ungkapnya.

“Terlebih saat ini banyak anak-anak dari Aceh maupun Sumatera, yang sedang menuntut ilmu di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini tentunya juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” sambung legislator perempuan dari Dapil Jatim XI Madura.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, sebab hal itu disampaikan seiring dengan hasil kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Aceh, dalam beberapa hari kedepan, terhitung sejak Rabu hingga Minggu (10-14/12/2025). “Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar hadir disitu (memikirkan nasib para pelajar asal Aceh dan Sumatera),” jelasnya.

“Karena anak-anak yang ada di pondok (pesantren) atau di tanah rantau tentunya juga menunggu kiriman dari orang tua yang berdada di Aceh atau Sumatera, dan kita tidak tahu apakah orang tua mereka masih ada atau tidak,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.

Oleh karena itu, legislator perempuan kelahiran Pamekasan Madura, sangat berharap agar pemerintah benar-benar memikirkan nasib para pelajar. “Hal ini tentunya sangat penting untuk dipikirkan, selain bantuan logistik maupun atau tindakan pemulihan pasca bencana,” pungkasnya. [pin/kun]

11/12/2025 18:39
Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Ketua MPR China di Istana Merdeka

Kamis, 4 Desember 2025 14:13 WIB

Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjalan bersama Ketua MPR China atau Chinese People’s Political Consultative Conference Wang Huning (kiri) saat menerima kunjungan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan kemitraan antarkedua negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MPR China atau Chinese People’s Political Consultative Conference Wang Huning (kiri) saat menerima kunjungan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan kemitraan antarkedua negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

11/12/2025 17:35
Saiful Mujani: Secara Prinsip Mandat Rakyat Tidak Boleh Dicabut Presiden

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Akademisi dan Guru besar politik Indonesia, Saiful Mujani bicara panjang soal mandat rakyat.

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Saiful Mujani bicara soal Pimpinan yang diberi mandat oleh rakyat.

Dalam hal ini, pimpinan negara yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) itu mendapatkan mandat rakyat.

Karena adanya mandat dari rakyat, maka mandat atau jabatannya itu tidak bisa langsung di cabut.

“Secara prinsip mandat rakyat yang diberikan kepada seseorang untuk jadi pimpinan rakyat lewat pemilihan langsung tidak bisa dicabut,” tulisnya dikutip Kamis (11/12/2025).

Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dengan catatan penting itu dari rakyat karena mandat ini didapatkan dari rakyat.

Cara yang bisa dilakukan mulai dari aksi-aksi yang masif dan melalui Pengadilan karena adanya pelanggaran hukum yang berat.

“Kecuali oleh rakyat sendiri lewat pemilu atau aksi-aksi masif rakyat dan oleh pengadilan karena melanggar hukum berat,” ungkapnya.

Bahkan, untuk Presiden hingga Menteri disebutnya tidak punya hak sama sekali untuk melakukan pencabutan.

Semisal menurut Saiful Mujani ada UU yang bertentangan dengan prinsip, salah satunya cara ialah pembatalan Konstitusi.

Dengan tegas, ia menyebut yang paling tinggi saag ini adalah kedaulatan milik rakyat.

“Presiden, apalagi mentri, tidak berwenang mencabutnya,” jelasnya.

“Kalau ada UU yang bertentangan dengan prinsip itu maka uu itu batal demi konstitusi. Kedaulatan rakyat itu dasar dan segala-galanya dalam demokrasi. @officialMKRI,” terangnya.

11/12/2025 10:36
Hendri Satrio: Setelah Purbaya, KDM Kesalip Lagi Gubernur Aceh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Hendri Satrio menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM disalip Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

“Kliatannya KDM kesalip lagi, kesalip Gubernur Aceh, Mualem,” tulis Hendri dikutip dari unggahannya di X, Kamis (11/12/2025).

Itu, kata dia, bukan pertama kalinya. Sebelumnya, KDM juga kesalip Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,

“Setelah sebelumnya kesalip Purbaya, ya gak? ya gak? ya gak?” ujarnya.

Hendri tak menjelaskan konteks pernyataannya. Hanya saja, sebelumnya KDM menjadi tokoh politik yang mengemuka di ruang digital.

KDM kerap viral di media sosial dan banyak diliput media. Karena aksinya yang dianggap dengan rakyat.

Dia bahkan dianggap sebagai Mulyono selanjutnya. Merujuk pada Presiden ke-7 Jokowi yang sebelumnya juga dianggap sebagai politisi yang dekat dengan rakyat dengan gaya blusukannya.

Belakangan, pejabat publik yang muncul dengan narasi positif di ruang digital datang dengan nama Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya dikenal dengan sosok yang lugas.

Baru-baru ini, terutama sejak banjir dan longsor di Sumatera, Gubernur Aceh Mualem mendapat banyak sorotan dari media. Pernyataannya juga viral di media sosial.

Mualem digambarkan sebagai sosok yang memperjuangkan masyarakat. Terutama warga Aceh.
(Arya/Fajar)

11/12/2025 10:29
Gubernur Aceh-Sumbar Kompak Bantu Warga, Gus Hilmi Firdausi: Gubernur Sumut Saya Tidak Tau, Jabar No Komen

“Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi, cuma Rp70 miliar,” kata Elfenda, dikutip pada Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan, total belanja daerah yang mencapai Rp12,5 triliun justru membuat proporsi BTT tampak sangat kecil hanya 0,8 persen.

Padahal standar internasional untuk wilayah rawan bencana berada di kisaran 1,5 hingga 5 persen.

Menurut Elfenda, kondisi ini memperlihatkan buruknya perencanaan anggaran.

“Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan instabilitas perencanaan fiskal dan lemahnya dasar perhitungan risiko bencana dalam penyusunan anggaran,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa penyusunan APBD tampak tidak mempertimbangkan data risiko, termasuk peringatan cuaca dari BMKG.

Pergeseran anggaran yang berkali-kali terjadi disebut sangat dipengaruhi tarik-menarik kepentingan, terutama pengalihan BTT ke proyek infrastruktur jalan yang kini tengah menuai sorotan hukum.

Sementara itu, bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut memperlihatkan lemahnya respons pemerintah.

Mulai dari distribusi logistik yang tersendat, jalur evakuasi yang terhambat, hingga minimnya bantuan awal di lokasi terdampak.

Beberapa kabupaten/kota bahkan terpaksa memakai dana talangan sambil menunggu dukungan dari provinsi.

Elfenda menilai, pemangkasan BTT dilakukan tanpa dasar perhitungan risiko yang memadai dan minim perhatian dalam pembahasan di DPRD. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh.

“Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni. Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD yang tidak berbasis data terutama BMKG,” ujarnya.

11/12/2025 09:54
Hari Pertama Kerja, Plt Kapolres Tuban Bantu Warga Terdampak Angin Puting Beliung di Semanding

Tuban (beritajatim.com) – Hari pertama bertugas Pelaksana tugas (Plt) Kapolres Tuban Kombespol Agung Setyo Nugroho, S.I.K memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak angin puting beliung di wilayah Kecamatan Semanding.

Kombespol Agung sapaannya ini mengatakan bahwa sebagai bentuk kepedulian Polres Tuban terhadap masyarakat yang mengalami musibah akibat cuaca ekstrem, bantuan sosial sembako diberikan secara langsung, sekaligus melihat kondisi kerusakan yang dialami warga.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” ungkap Kombespol Agung. Rabu (10/12/2025).

Ia juga turut menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut dengan memberikan bantuan untuk sedikit meringankan beban warga yang terkena musibah.

“Kita membawa tim kesehatan dan tim trauma healing untuk mengembalikan psikologis para korban anak-anak pasca rumahnya diterjang angin puting beliung,” imbuhnya

Termasuk membawa tenaga Personel untuk membenahi rumah-rumah warga yang rusak, yang dipimpin langsung oleh Kabag Ops Kompol Mochamad Faqih, seluruh personel turun ke lokasi untuk ikut membantu membersihkan puing-puing material bekas sapuan angin puting beliung.

“Polres Tuban bersama warga melakukan pembersihan sisa-sisa genteng yang berjatuhan, memperbaiki bagian atap yang rusak, serta menyingkirkan puing bangunan yang berpotensi membahayakan,” pungkasnya. [dya/aje]

11/12/2025 09:23
Ketua Fraksi Gerindra Sidoarjo: Penghargaan KPK RI untuk Dirkrimsus Polda Jatim Jadi Kebanggaan Jawa Timur

Sidoarjo (beritajatim.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur meraih penghargaan peringkat 1 nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Penghargaan tersebut diberikan pada 9 Desember 2025 dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di Yogyakarta sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Ditreskrimsus Polda Jatim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.

Atas capaian tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi. Menurutnya, penghargaan itu bukan hanya milik jajaran Ditreskrimsus Polda Jatim, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur.

“Saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, khususnya Kasubdit III yang dipimpin oleh AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana, atas diraihnya penghargaan peringkat 1 nasional dari KPK RI. Ini bukan hanya kebanggaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, termasuk kami di Kabupaten Sidoarjo,” ujar H. Achmad Muzayin Syafrial melalui rilis tertulisnya Rabu (10/12/2025).

Di bawah kepemimpinan AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana pada Kasubdit III, Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menunjukkan prestasi menonjol, salah satunya dengan menaikkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bojonegoro ke tahap yang lebih tinggi dalam proses penyidikan.

Langkah tersebut dinilai sebagai wujud keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan kerugian keuangan negara dan mengawal upaya pemberantasan korupsi yang transparan dan akuntabel.

H. Achmad Muzayin Syafrial menambahkan, penghargaan dari KPK RI ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh aparat penegak hukum di Jawa Timur untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme.

“Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian, konsistensi, dan kejujuran. Prestasi ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum kita mampu bekerja secara profesional dan berintegritas. Kami di legislatif tentu mendukung penuh penegakan hukum yang tegas, adil, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia juga berharap sinergi antara lembaga penegak hukum dan para pemangku kebijakan di daerah dapat terus diperkuat, sehingga cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat tercapai secara optimal.

Penghargaan peringkat 1 nasional dari KPK RI yang diterima Ditreskrimsus Polda Jatim pada momentum HAKORDIA 2025 ini diharapkan menjadi inspirasi bagi jajaran kepolisian dan institusi lainnya untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. (isa/ted)

11/12/2025 09:00
Pemkab Sumenep Gelar Festival Dalang Topeng Remaja

Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) menggelar Festival Dalang Topeng Remaja 2025, di Pendopo Agung Keraton Sumenep.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, seni dalang topeng merupakan warisan budaya bernilai tinggi yang harus terus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, perlu untuk melibatkan generasi muda sehingga menjadi kunci agar kesenian ini tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang menyesuaikan zaman.

“Festival ini bukan sekadar perlombaan, tetapi ruang belajar, ruang tumbuh, dan ruang regenerasi dalam rangka menjaga tradisi daerah tetap hidup sepanjang masa,” katanya, Rabu (10/12/2025).

Festival Dalang Topeng Tingkat Remaja diselenggarakan sebagai wadah pembinaan, dalam rangka menjaga dan melestarikan bagi regenerasi seniman muda di Kabupaten Sumenep.

“Apabila pemerintah daerah tidak memberikan panggung bagi seni tradisi, tentu saja lambat laun ia tenggelam, jadi salah satu upayanya ya melalui festival ini. Untuk memastikan seni topeng tetap relevan,” ujar Bupati.

Menurutnya, era digital seni tradisional saat ini menghadapi tantangan besar dengan derasnya arus budaya global, yang membuat minat generasi muda terhadap kesenian lokal cenderung menurun.

“Karena itu, festival seperti malam ini sangat penting untuk menghidupkan kembali rasa bangga terhadap budaya sendiri,” tuturnya.

Bupati berharap agar sanggar seni, sekolah, dan komunitas budaya terus memperkuat kolaborasi dalam pembinaan remaja, yang memiliki minat dan bakat di bidang pedalangan topeng.

“Kami ingin mereka tidak berhenti hanya pada festival, tetapi harus mendapat ruang untuk tampil, berlatih, dan mengembangkan bakatnya,” tandas Bupati.

Festival tahun ini, diikuti Zaffrikal Agwiansyah (Sanggar Putra Sumekar), Zainul Ahkam (Sanggar Putra Rahayu), Ayu Kartika Sari (Sanggar Budi Sasmito), Moh. Zakil Ulum (Sanggar Sinar Kemala) dan Naraswira Syahgama (Sanggar Pewaras).

“Festival ini adalah pijakan awal untuk memastikan identitas daerah agar tetap kuat, sekaligus generasi muda meneruskannya, demi melestarikan budaya sebagai bagian membangun jati diri,” pungkasnya. (tem)

11/12/2025 08:32