Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Usaha Tambak Udang Buang Limbah ke Laut, Pansus DPRD Sumenep Desak Audit Total

    Usaha Tambak Udang Buang Limbah ke Laut, Pansus DPRD Sumenep Desak Audit Total

    Sumenep (beritajatim.com) – Pansus tambak udang DPRD Sumenep melakukan sidak ke beberapa usaha tambak udang di Kecamatan Dasuk. Sidak dipimpin Ketua Pansus tambak udang, Akhmadi Yasid. Dari hasil sidak ke lapangan, ada beberapa temuan serius yang harus segera ditindaklanjuti.

    “Salah satu yang kami temukan itu keberadaan Ipal (instalasi pengolahan air limbah) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada indikasi masih banyak pengusaha tambak udang yang membuang limbah langsung ke laut. Padahal ini berbahaya bagi ekosistem,” katanya, Kamis (11/12/2025).

    Selain itu, lanjut Yasid, pengusaha tambak udang ditemukan tidak tertib dalam melakukan uji limbah. Padahal seharusnya uji limbah rutin dilakukan dengan biaya Rp 600.000 sekali pengujian. Namun sejumlah pengusaha diduga lalai atau bahkan mengabaikan.

    Politisi PKB ini juga mengungkapkan, selain dampak serius berkaitan kerusakan lingkungan, ternyata tambak udang tidak menyumbang PAD yang sesuai. Yang masuk ke kas daerah hanya dari pengujian limbah di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

    “Andai saja dalam setahun semua pengusaha tertib melakukan pengujian limbah, maka lumayan, bisa meraup pemasukan di atas Rp 150 juta. Tapi pada praktiknya, karena banyak pengusaha yang lalai, maka kisaran pemasukannya hanya Rp 20 juta. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan dampak ekologis yang timbul,” tandasnya.

    Tidak hanya itu, Yasid juga menyoroti tidak adanya pemasukan berupa CSR (corporate social responsibility). Padahal seharusnya perusahaan tambak udang yang ada di Sumenep juga bisa membantu daerah dalam bentuk CSR tersebut.

    “Kita ini sudah punya Perbup CSR 25/2023 yang mengatur soal mekanisme tanggung jawab sosial. Harusnya ini jadi pedoman perusahaan-perusahaan tambak udang itu,” tegasnya.

    Karena itu, lanjut Yasid, Pansus akan memanggil semua pengusaha tambak udang di Sumenep untuk audit secara keseluruhan, terutama urusan kepatuhan pada regulaai berkaitan ekologis dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari CSR. (tem/ian)

  • Bupati Pamekasan Lantik Taufikurrahman sebagai Pj Sekda

    Bupati Pamekasan Lantik Taufikurrahman sebagai Pj Sekda

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman melantik Taufikurrahman sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Kamis (11/12/2025).

    Pelantikan Taufikurrahman sebagai Pj Sekda Pamekasan, berdasar Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/69/432.403/2025, sekaligus mengakhiri masa jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Sekda yang dilantik dan dikukuhkan bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Selasa (18/11/2025) lalu.

    Dalam pelantikan Pj Sekda tersebut, tampak hadir sejumlah jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, Bupati Kholilurrahman juga menyampaikan peran penting dari Pj Sekda dalam pemerintahan. “Sekda itu bukan sekedar pejabat struktural, tetapi sebagai lokomotif pemerintahan,” kata Kholilurrahman.

    Karena itu pihaknya meminta Pj Sekda agar segera menjalin komunikasi intens lintas sektoral, khusunya bersama pejabat senior, camat hingga kepala desa. “Kepemimpinan itu seni memengaruhi orang lain untuk bergerak bersama, artinya kepemimpinan bukan hanya memberi perintah,” ungkapnya.

    “Kami meyakini jika koordinasi yang tidak optimal justru bisa memperlambat realisasi program, dan tentunya akan membuat pembangunan melenceng dari sasaran yang ditetapkan,” sambung bupati yang akrab disapa Kiai Kholil.

    Selain itu pihaknya juga sempat menyoroti minimnya laporan substantif dari pemerintah desa yang selama ini didominasi persoalan administratif. “Artinya ketika ada hal penting yang terjadi di desa, baik positif maupun negatif harus segera dilaporkan agar bisa kita tindak lanjuti dengan cepat,” tegasnya.

    “Proses mutasi ataupun rotasi jabatan itu kita lakukan sebagai upaya penyegaran untuk meningkatkan kinerja, jika ada yang kurang pas kita benahi, kurang tepat kita luruskan. Semua ini kita lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, Kiai Kholil juga memiliki harapan besar kepada sosok Taufikurrahman sebagai Pj Sekda, guna menjaga stabilitas pemerintahan serta mempercepat pencapaian visi misi Pamekasan 2025-2029. “Selamat kepada pejabat yang baru dilantik, semoga amanah, sigap, dan membawa energi baru bagi Pamekasan,” pungkasnya. [pin/ian]

  • DLU Holding dan BHS Peduli Kirim 12 Truk Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

    DLU Holding dan BHS Peduli Kirim 12 Truk Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

    Aceh Tamiang (beritajatim.com) – Sinergi kepedulian dari sektor swasta dan perwakilan rakyat yakni PT Dharma Lautan Utama (DLU) Holding dan anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) terwujud nyata dalam respons bencana banjir di Aceh Tamiang.

    Pada Rabu (10/12/2025), PT. DLU, perusahaan yang dikenal sebagai armada pelayaran Nasional, menunjukkan komitmennya yang kuat dengan mendukung penuh inisiatif BHS Peduli Banjir Aceh Tamiang, yang dipimpin oleh BHS.

    Total dua belas unit truk logistik yang berisi penuh bantuan penting berhasil dikerahkan, menandai upaya penyaluran bantuan skala besar yang efisien.

    ​Peran DLU dalam misi kemanusiaan ini tidak hanya mengirim bantuan berupa logistik, tetapi juga penguatan tim yang turut serta langsung ke lokasi. Kedatangan BHS ke Aceh Tamiang didampingi langsung oleh para Direktur PT. Dharma Lautan Utama. Kehadiran jajaran manajemen perusahaan ini menegaskan bahwa solidaritas terhadap korban bencana adalah tanggung jawab bersama, dan DLU membuktikan diri sebagai pilar dalam penyediaan armada serta donasi untuk memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

    ​Setibanya di lokasi, tim BHS Peduli dan jajaran Direksi DLU disambut oleh aparatur pemerintah setempat seperti Muhammad Bardinsyah Daulay dari BPBD Aceh Tamiang, serta Datok Penghulu Kampung Suka Jadi, Zainal Abidin, di Posko Bantuan Jembatan Kampung.

    Sebelum proses penyerahan, BHS, ditemani perwakilan DLU, sempat mengunjungi Posko Kesehatan untuk memberikan semangat kepada ibu-ibu dan anak-anak. Mereka kemudian melanjutkan interaksi ke posko pengungsian utama yang terletak di atas Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Jembatan Kualasimpang untuk memastikan para pengungsi menerima dukungan moral dan menyemangati mereka tetap tabah.

    “​Dua belas truk yang dikerahkan DLU memuat beragam kebutuhan pokok darurat, meliputi beras, minyak goreng, snack/roti, gerobak dorong, dan kebutuhan vital lainnya. Penyaluran bantuan yang fokus ini dibagi ke tiga titik strategis,” ucap Direktur utama PT DLU Erwin H Poedjono.

    Titik utama berada di Posko Kampung Suka Jadi (Dusun Citra, Kelurahan Sukajadi) yang diterima oleh Moch. Iman selaku Kepala Dusun. Titik kedua adalah Posko Gerindra, yang bantuan tersebut diterima anggota DPRA Edy Assarudin, dan titik ketiga, bantuan diserahkan langsung kepada Bupati Aceh Tamiang di Pendopo Kabupaten, menandakan koordinasi yang kuat antara DLU, BHS Peduli, dan pemerintah daerah.

    “”Kami hadir untuk memastikan bantuan benar -benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Gerindra berkomitmen selalu berada di tengah rakyat terutama saat bencana terjadi,” ucap BHS.

    ​Pada kesempatan tersebut, Zainal Abidin, Datok Penghulu Kampung Suka Jadi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam serta secara khusus mengapresiasi kontribusi PT. Dharma Lautan Utama dan Fraksi Gerindra. Dia menekankan pentingnya bantuan ini mengingat kerusakan masif di wilayahnya,

    “Di mana terdapat dua puluh sembilan rumah hancur total dan empat puluh tujuh unit mengalami kerusakan berat. Keterlibatan aktif DLU dalam pengiriman dua belas truk logistik ini menjadi bukti nyata kepedulian armada pelayaran Nasional terhadap krisis kemanusiaan di Aceh Tamiang,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Roadshow ‘Ning Ita Sinar ASN’ Resmi Ditutup, Wali Kota Tegaskan Peran Strategis Aparatur dalam Birokrasi

    Roadshow ‘Ning Ita Sinar ASN’ Resmi Ditutup, Wali Kota Tegaskan Peran Strategis Aparatur dalam Birokrasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Rangkaian roadshow Coaching Manajemen Kepegawaian bertajuk ‘Ning Ita Sinar ASN’ (Sesi Inspirasi dan Arahan ASN Ber-AKHLAK) resmi berakhir. ASN dari Sekretariat Daerah serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi peserta terakhir dalam kegiatan yang digelar di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

    Dalam arahannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali menekankan bahwa ASN memegang peran fundamental sebagai mesin birokrasi dan penentu efektif tidaknya tata kelola pemerintahan daerah. “Birokrasi itu berjalan atau tidaknya ditentukan oleh ASN. ASN adalah mesin atau motor penggerak birokrasi,” ungkapnya, Kamis (11/12/2025).

    Tanpa ASN, lanjutnya, tiga fungsi pemerintah daerah yakni penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan tidak mungkin berjalan. Ia menambahkan, melalui coaching ini dirinya ingin memastikan setiap ASN memahami dan menjalankan tanggung jawabnya dalam menopang tiga fungsi utama tersebut.

    Menurutnya, kualitas birokrasi sangat bergantung pada komitmen dan karakter para aparatur. Ning Ita juga kembali mengingatkan pentingnya penerapan core values ASN Ber-AKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut harus melekat dan tercermin dalam perilaku ASN di manapun berada, bukan hanya saat bertugas.

    “Nilai Ber-AKHLAK tidak hanya diterapkan saat jam kerja atau ketika sedang melaksanakan tugas kedinasan. Ini harus menjadi perilaku melekat selama ASN menyandang jabatannya,” tandasnya.

    Dengan selesainya sesi coaching hari ini, roadshow ‘Ning Ita Sinar ASN’ Tahun 2025 yang digelar bergiliran di berbagai OPD resmi tuntas. Ning Ita berharap pembinaan ini dapat memperkuat karakter ASN Pemkot Mojokerto sebagai birokrasi yang profesional, berintegritas, serta mampu mendorong percepatan pembangunan daerah. [tin/ian]

  • Mbak Wali Hadirkan Kebahagiaan, Salurkan Santunan pada 1.241 Anak Yatim

    Mbak Wali Hadirkan Kebahagiaan, Salurkan Santunan pada 1.241 Anak Yatim

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyalurkan santunan kepada 1.241 anak yatim. Acara berlangsung hangat di Halaman Balai Kota Kediri, Kamis (11/12/2025). Anak-anak yang hadir nampak ceria dan terhibur dengan penampilan dongeng dan sulap yang disediakan.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyiapkan acara ini. Mulai dari panitia, OPD terkait, para relawan, hingga para donatur yang selama ini terus membersamai pemerintah dalam memperhatikan anak-anak yatim di kota kita,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan momen ini merupakan wujud kepedulian, wujud kehadiran serta wujud komitmen Kota Kediri untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yatim yang berjalan sendirian. Pemerintah Kota Kediri ingin memastikan bahwa anak-anak Kota Kediri, apa pun latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, penuh perhatian sehingga dapat meraih masa depan yang gemilang.

    Untuk itu, Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen menyediakan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak. Mulai dari bantuan sosial, pendampingan sosial anak, rehabilitasi sosial, program temu penguatan anak dan keluarga (TEPAK), penanganan anak terlantar, hingga perlindungan jaminan sosial.

    Semua ini merupakan upaya berkelanjutan agar setiap anak di Kota Kediri. Inilah bagian dari visi untuk mewujudkan Kota Kediri MAPAN.

    “Kalian semua adalah anak yang kuat, hebat, dan penuh potensi. Jangan pernah merasa sendiri, karena saya bersama Gus Qowim dan Forkopimda, serta bapak ibu guru, bapak ibu kepala OPD yang hadir di sini dan juga seluruh masyarakat, selalu bersedia mendampingi kalian. Teruslah belajar, berani miliki cita-cita besar dan percaya kalian bisa meraihnya jika bersungguh-sungguh,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini berpesan, agar santunan ini digunakan dengan baik. Jika untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan harian, atau hal-hal bermanfaat lainnya, lakukan dengan bijak. Kepada para pendamping dan pengasuh anak yatim, Mbak Wali mengucapkan terima kasih yang tulus telah menjaga anak-anak ini tumbuh dengan kasih sayang.

    Pemerintah Kota Kediri akan terus meningkatkan sinergi untuk memperkuat program perlindungan anak, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan agar Kota Kediri semakin berdaya dan berkeadilan.

    “Mari kita terus bergandeng tangan menumbuhkan ekosistem Kota Kediri yang aman, ramah, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Dengan kolaborasi berbagai pihak, kita dapat mewujudkan kota kediri sebagai kota layak anak yang sesungguhnya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” pungkasnya.

    Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin menambahkan anak yatim yang menerima santunan ini telah memenuhi beberapa syarat. Diantaranya, masuk dalam kategori desil 1 sampai 5 dan usianya di bawah 18 tahun. Untuk anggaran santunan anak yatim ini dari DBHCHT tahun 2025.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Perwakilan Forkopimdan, Asisten Administrasi Umum Bagus Alit, Pimpinan Cabang Bank Jatim Kediri Slamet Masduki, Staf Ahli, Kepala OPD, perwakilan PT.Gudang Garam, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Presentasi Diskusi Panel di Bandara Dhoho, Mbak Wali Pacu Konektivitas dan Investasi

    Presentasi Diskusi Panel di Bandara Dhoho, Mbak Wali Pacu Konektivitas dan Investasi

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel Market and Connectivity Opportunity yang digelar di Bandar Udara Internasional Dhoho Kediri, Kamis (11/12/2025). Pada diskusi panel ini, juga ada narasumber lainnya dari Tim Bina Umrah dan Haji Khusus Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, serta dari DPW ALFI Provinsi Jawa Timur.

    Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri menerangkan bahwa dalam optimalisasi bandara dapat dilakukan dengan sinergi lintas daerah. “Kami selalu berkomunikasi dengan Bupati Kediri dan Bupati Trenggalek. Masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Trenggalek, misalnya, punya potensi pantai yang mereka promosikan agar wisatawan memanfaatkan transportasi udara,” jelasnya.

    Lalu, Kota Kediri mengandalkan potensi yang dimiliki seperti Gunung Klotok dan Sungai Brantas. “Kota Kediri memang tidak punya pantai, tetapi kami punya Gunung Klotok dan Sungai Brantas yang sangat potensial. Itu yang terus kami promosikan dan optimalkan,” tambah Mbak Wali.

    Ia menegaskan, Bandara Dhoho merupakan gerbang utama keluar masuk orang dan barang di kawasan selingkar Wilis. Karena itu, setiap daerah perlu mengoptimalkan potensi masing-masing sekaligus memperkuat promosi bandara. “Kami para kepala daerah juga rutin berdiskusi dan berkoordinasi. Selain itu, kami selalu meminta arahan dari Gubernur agar langkah yang kami ambil selaras,” ujarnya.

    Keberadaan bandara disebut menjadi peluang nyata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu contohnya adalah meningkatnya konektivitas distribusi produk unggulan daerah. Mbak Wali mencontohkan produk kuliner khas Kota Kediri, tahu takwa, yang memiliki keterbatasan masa simpan apabila melalui jalur darat.

    “Sering kali ada warga dari luar daerah ingin membawa tahu takwa, tetapi masa simpannya hanya satu hari jika tidak disimpan dalam pendingin. Dengan adanya bandara, pengiriman bisa lebih cepat sehingga produk tetap terjaga kualitasnya,” jelasnya.

    Selain mempercepat distribusi barang, keberadaan Bandara Dhoho juga dinilai berpotensi besar menarik minat investor. “Bandara memudahkan akses, dan itu sangat penting bagi investor. Ini momentum bagi kami untuk memperkuat konektivitas dan membuka peluang investasi lebih luas,” tegasnya.

    Wali Kota Kediri juga menegaskan komitmen Pemkot Kediri dalam mendukung ekosistem bandara dan pembangunan ekonomi kawasan.

    “Hadirnya Bandara Internasional Dhoho Kediri adalah momentum besar untuk mengubah wajah ekonomi Kediri Raya. Infrastruktur yang kami bangun bukan hanya untuk pergerakan orang, tetapi juga untuk mendorong arus barang, ide, dan investasi. Pemkot Kediri telah memberikan kemudahan perizinan dan ekosistem pendukung yang kondusif. Dengan kolaborasi seluruh pemerintah daerah selingkar Wilis, kawasan ini siap menjadi new growth region di Jawa Timur bagian barat dan selatan. Insyaa Allah kerja bersama ini akan menciptakan rantai nilai ekonomi yang kuat,” pungkasnya.

    Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur PT Surya Dhoho Investama Maksin Arisandi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono, Chairman Barindo Farshal Hambali, CEO PT Angkasa Pura Indonesia Region 4 Rahadian D Yogisworo, serta para tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • 60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

    60 Pemdes di Bondowoso Tak Bisa Cairkan Dana Non-Earmark, Akankah Menkeu Purbaya Melunak?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 60 desa di 19 kecamatan se Kabupaten Bondowoso hingga saat ini tidak dapat mencairkan Dana Desa (DD) tahap II non-earmark tahun 2025, setelah pemerintah pusat menetapkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2025.

    PMK tersebut merupakan revisi atas regulasi mengenai pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pengetatan syarat pencairan dana non-earmark—dana yang tidak terikat peruntukan tertentu—yang harus diajukan lengkap sebelum 17 September 2025.

    Bagi desa yang tidak mengajukan berkas tepat waktu, dana non-earmark tidak akan disalurkan sama sekali. Ketentuan ini mulai berlaku setelah PMK 81/2025 ditetapkan pada 19 November 2025 dan diundangkan pada 25 November 2025.

    Selain batas waktu pengajuan, PMK juga memunculkan syarat baru: desa diwajibkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai komponen penyaluran dana.

    Berdasarkan laporan internal, Bondowoso termasuk dalam daerah yang belum bisa mencairkan dana non-earmark bersama sejumlah kabupaten lain di Indonesia. Untuk Jawa Timur, Bondowoso berada di daftar yang sama dengan antara lain Sidoarjo (127 desa), Mojokerto (117 desa), Blitar (70 desa), Lamongan (102 desa), Banyuwangi (92 desa), dan Malang (118 desa).

    Di Bondowoso sendiri, 51 desa tidak bisa mencairkan dana non-earmark, sementara 9 desa bahkan tidak dapat mencairkan earmark maupun non-earmark. Satu desa, yakni Padasan, tercatat belum menerima DD sejak tahap awal karena kepala desanya tersangkut kasus hukum.

    Kepala Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Bambang Suhartono, mengakui desanya gagal mencairkan dana non-earmark karena keterlambatan administrasi.

    “Dana yang belum kami jalankan itu sekitar Rp290 juta. Rencananya untuk paving di dua titik, tembok penahan tanah, dan program pemberdayaan masyarakat. Karena belum bisa cair, tekanan sosial-politik di masyarakat cukup terasa,” ujarnya, Kamis, 11 Desember 2025.

    Bambang menambahkan dirinya belum menyampaikan persoalan ini kepada warga karena masih berharap ada perubahan kebijakan. “Informasinya, syarat pengajuan bukan lagi 17 September, tetapi 17 Desember. Semoga pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi para kepala desa,” katanya.

    Hal serupa dialami Desa Mengen, Kecamatan Tamanan. Kepala Desa Mengen, Fauzan, menyebut dana non-earmark desanya sekitar Rp100 juta.

    “Rencananya untuk pemberdayaan masyarakat, mungkin mesin rajang tembakau atau dukungan untuk UMKM. Saya sudah sampaikan ke warga apa adanya, bahwa kami terhambat aturan itu,” ujarnya.

    Ketua APDESI Bondowoso, Mathari, mengonfirmasi bahwa sekitar 15 kepala desa dari Bondowoso turut mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025. Aksi tersebut mendesak pemerintah pusat meninjau ulang PMK 81/2025.

    “PMK ini sangat membebani kepala desa. Mereka punya janji kepada masyarakat untuk membangun. Dana non-earmark yang tidak bisa cair di Bondowoso rata-rata Rp200–400 juta per desa,” ujarnya.

    Mathari, yang juga Kades Bukor di Kecamatan Wringin, mengaku desanya sendiri tidak terdampak aturan ini, namun ia hadir untuk menyampaikan aspirasi kolektif para kepala desa.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Bondowoso, melainkan di banyak daerah lain.

    “Ada 60 desa di Bondowoso yang belum salur dana non-earmark. Satu di antaranya adalah Padasan yang memang bermasalah sejak awal. Sisanya karena terlambat melengkapi persyaratan hingga batas waktu 17 September 2025,” terangnya.

    Mahfud menyebut pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai aturan pusat tersebut. Di Jawa Timur saja, ada 1.261 desa yang serupa Bondowoso. “Ini terjadi di banyak tempat, bukan hanya Bondowoso,” tambahnya.

    PMK 81/2025 diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menggantikan Sri Mulyani pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di kalangan kepala desa, muncul harapan agar Menkeu memberikan kelonggaran atau masa transisi.

    Sejumlah desa, termasuk di Bondowoso, berharap pemerintah pusat mempertimbangkan perubahan jadwal pengajuan menjadi 17 Desember 2025 seperti informasi yang beredar. Jika kebijakan tidak berubah, dana non-earmark ratusan juta rupiah di puluhan desa akan hangus dan program desa terpaksa dihentikan. (awi/ian)

  • Bandara Dhoho Kediri Ditetapkan sebagai Episentrum Konektivitas Baru, Siap Layani 28 Rute Internasional

    Bandara Dhoho Kediri Ditetapkan sebagai Episentrum Konektivitas Baru, Siap Layani 28 Rute Internasional

    Kediri (beritajatim.com) – Bandara Dhoho Kediri resmi disebut sebagai episentrum baru bagi konektivitas, ekspor, dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di wilayah barat daya. Hal ini mengemuka dalam forum Market & Connectivity Opportunity yang diselenggarakan PT Surya Dhoho Investama (SDHI) pada Kamis (11/12/2025).

    Acara ini mempertemukan pejabat tinggi pemerintah, 13 kepala daerah, kementerian, maskapai domestik dan internasional, serta mitra logistik.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam sambutan daringnya, menegaskan bahwa Bandara Dhoho merupakan infrastruktur strategis yang melayani populasi besar, yaitu lebih dari 10 juta jiwa di kawasan barat daya Jawa Timur.

    “Proses menuju pemanfaatan sebuah bandara bukanlah proses instan, bukan proses yang singkat. Kita tahu langkah pertama sudah dimulai oleh PT Surya Dhoho. Bagaimana cara menghidupkan kembali penerbangan rute Bandara Dhoho ke Jakarta,” kata Emil.

    Emil juga menyampaikan terima kasih atas keseriusan Kementerian Haji dan Umrah, terutama kepada Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Ipan), yang telah meninjau langsung kesiapan Bandara Dhoho sebagai lokasi keberangkatan haji dan umrah, sehari sebelumnya.

    Menurut Wagub, keberadaan Bandara Dhoho akan mendorong lahirnya rute-rute baru, pergerakan barang, investasi, hingga tumbuhnya ekosistem bisnis baru. Ia juga mengapresiasi dukungan TNI AU atas penggunaan ruang udara untuk penerbangan sipil.

    “Acara peluang pasar dan konektivitas ini semoga dapat menghasilkan kolaborasi yang nyata. Saya cek penerbangan Dhoho-Jakarta kemarin, tingkat penggunaannya relatif bagus untuk penerbangan [perdana]. Dan kami yakin ke depannya akan semakin konsisten,” jelasnya.

    Infrastruktur Strategis dan Potensi Ekspor

    Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa (Mbak Wabup), menyebutkan bahwa Bandara Dhoho kini telah berstatus bandara internasional, dengan landasan pacu sepanjang 3.300 meter yang mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777.

    Menurutnya, Bandara Dhoho merupakan penyangga baru bagi Jawa Timur yang dapat menampung limpahan penumpang dari Bandara Juanda dan menjadi episentrum bagi wilayah Jawa Timur bagian barat daya.

    Mbak Wabup juga menyoroti multiplier effect bandara yang sangat besar terhadap ekonomi daerah, berfungsi sebagai pintu gerbang mobilitas ekspor dan mendukung pengembangan pariwisata. Selain itu, bandara ini membuka peluang pendirian lembaga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta.

    “Saat ini infrastruktur pendukung bandara terus berjalan. Mulai dari jalan tol Kediri, Tulungagung, sampai Kediri-Kertosono. Proyek strategis nasional ini diperkuat dengan moda transportasi antar daerah menggunakan Damri dan PO Harapan Jaya. Kali ini tentu sangat memudahkan masyarakat untuk bepergian ke Bandara Dhoho,” jelasnya.

    Kabupaten Kediri telah mencatatkan berbagai pencapaian ekspor, di antaranya:

    Ekspor nanas ke Dubai (Februari 2025).
    Rencana ekspor ke Jeddah (Desember 2025).
    Pengiriman PK1 ke Rusia (Januari 2026).
    Adanya peminat dari Eropa dan Jepang untuk berbagai komoditas hortikultura.

    “Ya, kami dari pemerintah daerah pastinya mendorong untuk segera ada direct [penerbangan] dari Kediri dengan luar negeri, konektivitasnya baik untuk umroh haji, untuk perdagangan kargonya, juga untuk ke Asia. Selain juga di penerbangan domestik yang lain,” tegas Mbak Wabup.

    Peluang 28 Negara Tujuan

    Yudhonur Setyaji, Kasubdit Kerjasama Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, mengungkapkan bahwa secara regulasi, terdapat 28 negara yang dapat membuka rute penerbangan dari dan menuju Bandara Dhoho. Negara-negara tersebut meliputi Turki, Jepang, Malaysia, Singapura, negara-negara Timur Tengah, hingga Amerika Serikat.

    “Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak dan Ibu pemangku kebijakan di tingkat daerah, manfaatkan 28 destinasi ini. Tidak hanya untuk haji dan umroh, tapi juga bisa untuk pariwisata maupun untuk kegiatan kargo,” tuturnya.

    Vice Chairman Barindo, Farshal Hambali, yang memimpin 28 delegasi perwakilan maskapai internasional, menegaskan komitmen penuh untuk mendorong maskapai membuka rute ke Kediri. Namun, ia menekankan perlunya dukungan promosi, insentif biaya, dan penguatan ekosistem aviasi dari daerah.

    “Kami dari Barindo percaya bahwa setiap bandara baru membuka peluang baru, peluang perdagangan, peluang investasi, peluang UMKM, dan yang paling penting semua ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat di sekitar,” tegas Farshal, menjanjikan dukungan penuh untuk Bandara Dhoho. [nm/suf]

  • Mbak Wali Dukung Penuh SMPN 1 Kediri Raih Penghargaan Sekolah Moderasi Beragama Jatim

    Mbak Wali Dukung Penuh SMPN 1 Kediri Raih Penghargaan Sekolah Moderasi Beragama Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sekolah Moderasi Beragama di Kota Kediri. Hal tersebut disampaikan dalam Penilaian Tahap III Penghargaan Sekolah Moderasi Beragama (SMB) Provinsi Jawa Timur 2025 Kampanye Virtual SMP Negeri 1 Kediri. Melalui sambungan daring, Mbak Wali turut menyapa tim penilai.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri saya menyampaikan apresiasi kepada SMPN 1 Kediri yang berhasil menjadi wakil Kota Kediri dalam penilaian tahap tiga kampanye publik sekolah moderasi beragama tingkat Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan sebuah capaian yang membanggakan sekaligus bukti nyata bahwa praktik pendidikan inklusif, toleran, dan penuh keberagaman telah hidup di lingkungan sekolah ini. Serta terima kasih pada Kantor Kemenag Kota Kediri yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan bimbingan hingga sampai pada tahapan ini,” ujarnya, Kamis (11/12/2025) di Ruang Joyoboyo.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menjelaskan moderasi beragama bukan sekadar konsep, melainkan perilaku yang harus diwujudkan dalam keseharian. Seperti, saling menghormati, damai dalam perbedaan, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Bisa dilihat nilai-nilai itu tumbuh dengan baik di SMPN 1 Kediri. Salah satu bukti konkretnya adalah tersedianya tempat ibadah lima agama yang digunakan setiap hari oleh peserta didik sesuai keyakinannya masing-masing. Fasilitas ini menunjukkan bahwa SMPN 1 Kediri tidak hanya mengajarkan toleransi lewat kata-kata, tetapi menghadirkannya dalam bentuk ruang dan praktik yang nyata.

    “Saya melihat anak-anak didorong untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling menghargai. Guru-gurunya pun memberi teladan tentang bagaimana hidup berdampingan dalam keberagaman dengan sikap penuh empati. Inilah esensi moderasi beragama yakni dengan menjaga keseimbangan, merawat kerukunan, dan menegaskan bahwa persaudaraan adalah kekuatan utama,” jelasnya.

    Wali kota termuda ini mengungkapkan Pemerintah Kota Kediri pun memberikan dukungan penuh terhadap implementasi moderasi beragama di SMPN 1 Kediri. Sekolah ini sebagai model pendidikan yang inklusif dan layak menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan lainnya. Pemkot Kediri selalu berkeyakinan dan terus berkomitmen bahwa semua pemeluk agama punya hak dan kesempatan yang sama, untuk membangun negeri tercinta indonesia. Berkat komitmen ini, Kota Kediri meraih Indeks Kerukunan Umat Beragama kategori sangat tinggi yaitu angka 4,56. Selain itu, Kota Kediri juga mendapat apresiasi dari Setara Institut dan dinobatkan sebagai 10 besar kota paling toleran se-Indonesia empat tahun berturut-turut.

    “Kami berharap penilaian hari ini membawa hasil terbaik, bukan hanya bagi SMPN 1 Kediri tetapi juga bagi Kota Kediri. Lebih dari itu semoga kegiatan ini menjadi penguatan dan penyemangat agar sekolah terus konsisten menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang apa pun. Semoga nilai-nilai luhur yang dipraktikkan di SMPN 1 Kediri dapat terus menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk tumbuh sebagai generasi yang moderat, bijak, dan mampu menjaga kerukunan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

    Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menegaskan nilai-nilai toleransi yang ada di SMPN 1 Kediri sudah tertanam sejak dulu. Jadi warga sekolah SMPN 1 Kediri sudah sangat terbiasa dan menerapkan nilai-nilai toleransi.

    “Saya termasuk alumni dari SMPN 1 Kediri. Jadi SMPN 1 Kediri ini toleransinya tidak hanya karena lomba tetapi itu sudah terbina, tercipta, terbukti sejak saya menjadi pelajar. Sebagai bentuk dukungan kami juga memberikan anggaran bagi sekolah-sekolah yang mengajukan pembinaan untuk kemajuan siswanya,” tegasnya.

    Dalam penilaian ini, Kepala Sekolah SMPN 1 Kediri Satriyani memaparkan mengenai inovasi Sekolah Moderasi Beragama yang diterapkan di SMPN 1 Kediri. Ada 5 inovasi yang dilaksanakan. Pertama, memfasilitasi 5 tempat ibadah. Kedua, memfasilitasi Galeri Moderasi Beragama. Ketiga, membuat program kegiatan lintas agama. Keempat, membuat ensiklopedia moderasi beragama dalam bentuk barcode.

    Kelima, mengintegrasikan moderasi beragama dalam program intrakulikuler, ekstrakulikuler dan kokulikuler. Serta memegang 9 Kata Kunci Moderasi Beragama. Yakni, kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Nilai-nilai ini diterapkan dalam berbagai kegiatan.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Kepala Dinas Pendidikan Mandung Sulaksono, Kepala Kemenag A.Zamroni hadir secara virtual, Ketua FKUB Moh.Salim, jajaran FKUB, perwakilan Bakesbangpol, perwakilan Kememag Kota Kediri, jajaran SMPN 1 Kediri, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Dana Hibah di Malang Capai Rp159,9 Miliar, DPRD: APH Harus Tingkatkan Pengawasan

    Dana Hibah di Malang Capai Rp159,9 Miliar, DPRD: APH Harus Tingkatkan Pengawasan

    Malang (beritajatim.com) – Realisasi anggaran dana hibah pada APBD Kabupaten Malang 2026 cukup tinggi, yakni encapai Rp 159,9 miliar.

    Menanggapi hal itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok menilai penggunaan dana hibah rentan menjadi masalah hukum ketika pemanfaatannya, tidak dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

    “Saat ini kita ketahui masih ada sejumlah pemeriksaan kejaksaan terkait dana hibah KONI Kabupaten Malang tahun 2023 dan 2024, ini harus jadi catatan dan atensi kita semua,” kata Zulham, Kamis (11/12/2025.

    Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu memberi catatan, idealnya penerima hibah diprioritaskan pada sektor yang membawa dampak langsung kepada masyarakat terutama di bidang pelayanan dasar.

    Kata Zulham, ada 4 OPD yang menjadi penerima hibah cukup besar di tahun depan. Antara lain, Dinas Pendidikan (Rp86,1 miliar), Dinas Kesehatan (Rp27,6 miliar), Bakesbangpol (Rp 17,2 miliar), dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Rp12,6 miliar).

    “Prioritasnya harus tepat karena ruang fiskal kita mengalami efisiensi besar-besaran dari Pusat. Tak boleh lagi ada lagi dana rakyat yang tidak efektif penggunaan apalagi bentuknya hibah,” ujar Zulham.

    Pada APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp4,33 triliun. Jumlah itu merosot cukup tajam, yakni Rp529,27 miliar dibanding target 2025 yang mencapai Rp 4,86 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada belanja daerah.

    Rencana belanja tahun depan dirancang Rp4,47 triliun atau berkurang Rp547,03 miliar dari alokasi 2025 yang mencapai Rp5,02 triliun. Hal itu merupakan dampak dari pemangkasan dana transfer dari Kemenkeu hingga Rp 644 miliar pada 2026 mendatang.

    Zulham yang juga anggota Komisi IV itu secara khusus mengingatkan mitranya yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terkait dengan pengelolaan Hibah UPLAND di bidang pertanian.

    Menurut Zulham, pada 2017 Hibah itu sempat menyita perhatian publik karena menjadi objek pemeriksaan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Malang.

    Selain itu, pada 2025 ini KPK juga sedang melakukan pemeriksan terkait hibah APBD Jatim 2019-2022 di sektor pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Malang dan sudah memeriksa sejumlah saksi Pokmas dan Kepala Desa.

    “Pertanian ini tulang punggung kabupaten jadi harus lurus tidak boleh bengkok. Tidak ada istilahnya kebal hukum, semua sama di mata hukum dan harus tetap taat asas,” kata Zulham mengakhiri. [yog/suf]