Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Bahlil lapor ke Prabowo tahun depan Indonesia tak lagi impor solar

    Bahlil lapor ke Prabowo tahun depan Indonesia tak lagi impor solar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar mulai tahun 2026.

    Bahlil mengatakan hal itu dapat terwujud seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

    “Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, 2026, Insyaallah kita enggak akan impor solar lagi,” ujar Bahlil usai menghadap Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Bahlil menjelaskan bahwa proyek RDMP Balikpapan dijadwalkan diresmikan pada 10 November 2025 dan akan berperan penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional.

    Dengan beroperasinya kilang tersebut, kata dia, produksi solar dalam negeri diharapkan dapat mencukupi kebutuhan nasional tanpa perlu impor.

    Selain RDMP, pemerintah juga terus mendorong pengembangan program bahan bakar nabati melalui kebijakan biodiesel B50.

    Dia mengatakan kombinasi antara produksi dari RDMP dan implementasi B50 diperkirakan dapat menciptakan kelebihan pasokan (oversupply) solar, sehingga Indonesia berpotensi mengekspor bahan bakar tersebut di masa mendatang.

    “Yang jelas kita targetkan RDMP jadi, B50 jadi, kita akan oversupply untuk solar,” ucap Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil menyebutkan program penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati atau Biodiesel B50 mulai dijalankan pada semester II tahun 2026.

    Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas, ingin mempercepat implementasi dari saat ini B40 menjadi B50. Saat ini, uji coba mandatori B50 masih dilakukan.

    “B50 ini sekarang lagi diujicobakan. Insyaallah Di semester kedua akan kita implementasikan, dan kalau ini sudah kita lakukan maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan,” kata Bahlil saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/10).

    Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih harus impor solar sekitar 4,9-5 juta ton per tahun. Namun jika B50 diimplementasikan, ia meyakini impor bahan bakar khususnya solar dapat ditekan, karena produksi BBM sudah tercukupi dengan bioetanol.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Lumajang Pastikan BBM di SPBU Aman, Tak Ditemukan Campuran Air

    Pemkab Lumajang Pastikan BBM di SPBU Aman, Tak Ditemukan Campuran Air

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur memastikan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayahnya dalam kondisi aman, sesuai standar, dan tidak bercampur air.

    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan menunjukkan seluruh SPBU beroperasi dengan baik dan memenuhi standar mutu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kualitas bahan bakar, terutama Pertalite yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

    “Hasilnya meyakinkan dan tidak ditemukan campuran air. Kualitas Pertalite tetap terjaga sesuai standar,” terang Indah, Senin (3/11/2025).

    Dalam kegiatan sidak, petugas melakukan pemeriksaan terhadap tangki penyimpanan, alat ukur, hingga hasil keluaran dispenser untuk memastikan tidak ada kontaminasi air maupun penyimpangan takaran.

    Indah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu yang belum jelas sumbernya, apalagi hingga kini tidak ada laporan resmi terkait dugaan BBM tercampur air di Lumajang.

    “Kami ingin masyarakat merasa aman. Bahan bakar yang dijual di Lumajang tetap sesuai standar, dan pemerintah bertanggung jawab menjaga kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

    Ia juga mengajak warga untuk aktif melaporkan setiap kejanggalan atau keluhan terkait BBM agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

    “Kalau ada yang mencurigakan, segera laporkan ke pemerintah. Kami akan menindaklanjutinya dengan cepat,” ungkap Indah. [has/beq]

  • Tinjau SMAN 6 Surabaya, Khofifah Tegaskan Jatim Siap Laksanakan Tes Kompetensi Akademik

    Tinjau SMAN 6 Surabaya, Khofifah Tegaskan Jatim Siap Laksanakan Tes Kompetensi Akademik

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Jawa Timur dalam pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025. Hal itu disampaikan usai meninjau langsung pelaksanaan TKA tahap pertama di SMAN 6 Surabaya, Senin (3/11/2025).

    “Hari ini anak-anak jenjang SMA/SMK/MA akan melaksanakan TKA. Hasilnya nanti bisa menjadi dasar bagi anak-anak untuk masuk perguruan tinggi. Maka faktor teknis pasokan listrik harus aman, juga jaringan internetnya. Dua hal ini saya rasa sangat penting,” ujar Khofifah di sela kunjungan.

    Ia menyebut, kesiapan teknis dan nonteknis menjadi faktor utama kelancaran pelaksanaan TKA. Untuk itu, Khofifah telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan seluruh satuan pendidikan pelaksana TKA memiliki cadangan daya listrik berupa genset dan jaringan internet yang stabil.

    “Ini bentuk langkah antisipatif dari kemungkinan terjadinya pemadaman listrik,” ucapnya.

    “Melalui Pak Kadindik Jatim, saya minta agar dipastikan provider pendukung jaringan internetnya, di semua sekolah pelaksana TKA untuk tetap terjaga kestabilan jaringannya,” lanjutnya.

    Khofifah juga mengingatkan pentingnya kesiapan mental siswa dalam menghadapi ujian. Ia meminta para peserta menjaga ketenangan dan kejujuran selama pelaksanaan TKA.

    “Tidur yang cukup, tenang, berdoa untuk kelancaran diri sendiri, menjaga emosi tetap stabil, menyiapkan perlengkapan yang harus dibawa, datang lebih awal, hal-hal seperti ini juga pasti akan berpengaruh,” tuturnya.

    “Pesan saya untuk anak-anakku siswa SMA SMK, kerjakan TKA dengan jujur ya nak, hasil TKA ini akan menjadi potret dari kompetensi yang didapatkan anak-anak,” lanjutnya.

    Tes Kompetensi Akademik diatur dalam Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 dan bersifat opsional. Tujuannya mengukur capaian akademik peserta didik, menjadi referensi seleksi akademik, serta bahan pertimbangan masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi.

    Pelaksanaan TKA 2025 di Jawa Timur berlangsung dalam tiga gelombang. Gelombang pertama digelar 3–4 November untuk mata pelajaran wajib dan pilihan, gelombang kedua pada 5–6 November, serta gelombang khusus 8–9 November bagi peserta jalur nonformal seperti Paket C.

    Di Jawa Timur, tercatat ada 4.323 satuan pendidikan pelaksana dengan total peserta 390.186 siswa. Rinciannya, 171.502 siswa SMA, 218.401 siswa SMK, 283 siswa SLB, dan 16.326 peserta Paket C.

    TKA menguji tiga mata pelajaran wajib — Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris — serta sejumlah mata pelajaran pilihan seperti Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Sejarah, dan Pendidikan Pancasila.

    Selain aspek teknis dan akademik, Khofifah juga menyoroti pentingnya dukungan keluarga bagi para peserta.

    “Satu lagi yang paling penting, doa orang tua. Anak-anak belajar maksimal, orang tua bantu dengan doa, Insya Allah itu nanti akan ketemu,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Bahlil lapor ke Prabowo tahun depan Indonesia tak lagi impor solar

    Bahlil menghadap Prabowo ajukan Soeharto jadi pahlawan nasional

    “Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadap Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengajukan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    “Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Bahlil menilai Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara, antara lain dalam membangun kedaulatan pangan dan energi, menekan inflasi tinggi, serta membawa Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia pada masanya.

    Sebagai tokoh pendiri dan pembina Partai Golkar yang memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade, Bahlil mengatakan Soeharto telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan nasional.

    “Saya pikir sudah sangat layak, pantas, dan sudah saatnya untuk kemudian pemerintah bisa memberikan sebagai gelar Pahlawan Nasional. Itu yang tadi keputusan daripada DPP Partai Golkar,” kata Bahlil.

    Dalam pertemuan tersebut, Bahlil mengatakan Presiden Prabowo menerima aspirasi Partai Golkar terkait usulan tersebut dan menyatakan akan mempertimbangkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    “Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan. Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal, kan ada, ada mekanisme yang harus dilalui,” ucap Bahlil.

    “Kami sebagai partai sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian permohonan kami untuk Pak Harto ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” imbuhnya.

    Bahlil menambahkan Partai Golkar juga telah menyampaikan usulan itu kepada Kementerian Sosial. Dia menegaskan Partai Golkar secara konsisten mendukung pengusulan Soeharto melalui jalur resmi, baik di tingkat fraksi maupun di DPP partai.

    “Partai Golkar, konsisten. Konsisten terus, baik di fraksi maupun di DPP Partai Golkar, karena Pak Harto ini kan adalah tokoh, presiden, dan bagi Golkar ini adalah bagian dari apa yang beliau meletakkan kerangka perjuangan Golkar pada saat, pada masa itu ya,” ucapnya.

    Sebelumnya,

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto saat ini masih mempelajari sejumlah nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

    Prasetyo mengatakan usulan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Gelar dan Tanda Jasa yang telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah.

    “Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan. Mohon waktu,” kata Prasetyo di Gedung ANTARA Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10).

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Kabupaten Pasuruan Tetapkan 27 Raperda Prioritas 2026

    DPRD Kabupaten Pasuruan Tetapkan 27 Raperda Prioritas 2026

    Pasuruan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menetapkan sebanyak 27 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai prioritas pembahasan untuk tahun 2026. Keputusan tersebut disahkan melalui rapat paripurna di ruang utama DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (27/10/2025), yang menandai langkah awal sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

    Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa pembentukan Propemperda merupakan dasar penting untuk merancang kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat.

    “Kami ingin setiap perda nantinya benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dan tidak hanya berhenti sebagai dokumen hukum,” ujar Samsul, Senin (3/11/2025).

    Dari total 27 Raperda yang telah disetujui, sembilan berasal dari inisiatif DPRD dan 18 lainnya merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Menurut Samsul, komposisi ini menunjukkan adanya kolaborasi kuat antara dua lembaga pemerintahan tersebut.

    “Dengan adanya kombinasi ini, kami berharap regulasi yang lahir bisa adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di Pasuruan,” katanya.

    Beberapa Raperda inisiatif DPRD menyoroti isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti penanggulangan narkoba, pengelolaan sampah, perlindungan usaha mikro dan koperasi, serta pengakuan masyarakat hukum adat dan penataan pasar rakyat.

    “Isu-isu ini tidak bisa diabaikan karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. DPRD ingin hadir di tengah persoalan publik dengan solusi berbasis kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Samsul.

    Sementara itu, dari pihak eksekutif, 18 Raperda usulan pemerintah daerah meliputi bidang penting seperti penguatan investasi, tata ruang, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tiga di antaranya bersifat wajib, yakni laporan pertanggungjawaban APBD 2025, perubahan APBD 2026, dan penyusunan RAPBD 2027.

    Samsul menilai, regulasi yang diajukan pemerintah daerah akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

    “Raperda ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik dan daya saing daerah,” ujarnya.

    Dalam penutupan rapat, DPRD Kabupaten Pasuruan juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perda.

    “Kami membuka ruang partisipasi publik secara luas, karena perda yang baik lahir dari masukan rakyat,” pungkas Samsul. [ada/beq]

  • Indonesia gelar International Sustainability Forum untuk percepatan transisi ekonomi berkelanjutan

    Indonesia gelar International Sustainability Forum untuk percepatan transisi ekonomi berkelanjutan

    Jumat, 10 Oktober 2025 12:17 WIB

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (kanan) mencoba berdialog dengan robot dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Forum bertema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World itu menghadirkan sekitar 250 pembicara serta diikuti lebih dari 100 pebisnis dan filantropis untuk mendorong kolaborasi global dalam mempercepat transisi ekonomi berkelanjutan melalui investasi. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (kedua kiri) meninjau stan pameran dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025). Forum bertema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World itu menghadirkan sekitar 250 pembicara serta diikuti lebih dari 100 pebisnis dan filantropis untuk mendorong kolaborasi global dalam mempercepat transisi ekonomi berkelanjutan melalui investasi. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Manokwari: Kunjungan Wapres akselerasi pembangunan daerah

    Bupati Manokwari: Kunjungan Wapres akselerasi pembangunan daerah

    Manokwari (ANTARA) – Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran Rakabuming menjadi momentum penting yang mampu mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

    “Kunjungan Bapak Wapres dan Ibu pada Selasa (4/11) adalah wujud kehadiran negara di daerah untuk melihat secara langsung, merasakan, menyentuh, dalam melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manokwari,” kata Hermus di Manokwari, Senin.

    Ia mengatakan Wapres bisa datang langsung ke Manokwari dan melihat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua Barat sekaligus mencari solusinya.

    Ia menuturkan masyarakat Manokwari menyambut antusias kedatangan Wapres dan rombongan apalagi bertepatan dengan rangkaian perayaan HUT Kabupaten Manokwari.

    Pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan dengan baik.

    “Persiapan untuk menyambut kunjungan Bapak Wapres bersama Ibu telah mencapai 90 persen. Kami pastikan semua kegiatan di Kabupaten Manokwari akan berjalan lancar dan sukses,” katanya.

    Hermus menjelaskan, selama dua hari kunjungan pada 4–5 November 2025, Wapres Gibran dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

    Selain itu, Wapres juga diagendakan mengunjungi beberapa sekolah guna meninjau pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta bertemu para kepala daerah se-Papua Barat.

    Sementara Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming diagendakan membuka Festival Mama-Mama Kreatif di Pujasera Fasharkan TNI Angkatan Laut Biryosi, dan mengunjungi SD di Kelurahan Sowi.

    Selain itu, juga meninjau kegiatan pelatihan bagi pelaku UMKM kreatif di Gedung DPD PWKI Papua Barat serta menghadiri peresmian penyalaan listrik dan air bersih di kawasan Rendani Gunung.

    “Saya pikir semua kegiatan ini telah terorganisir dengan baik melalui kepanitiaan penyambutan kunjungan Bapak Wakil Presiden dan Ibu bersama rombongan,” ujar Hermus.

    Bupati berharap kunjungan Wapres membawa berkah dan energi baru bagi kemajuan daerah, sekaligus memperkuat semangat masyarakat dalam membangun Manokwari sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Papua Barat.

    “Mari kita tunjukkan sikap positif dan keramahan khas Manokwari sebagai tuan rumah yang baik. Kita percaya kunjungan ini membawa berkat bagi daerah dan masyarakat,” katanya.

    Ia memastikan seluruh situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Manokwari berjalan aman dan kondusif. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik selama pelaksanaan seluruh agenda kunjungan tersebut.

    “Kita percaya banyak hal besar yang akan Tuhan kerjakan bagi Manokwari melalui momentum ini,” pungkas Hermus.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airbus sebut A400M milik TNI AU memiliki kemampuan serbaguna

    Airbus sebut A400M milik TNI AU memiliki kemampuan serbaguna

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Airbus wilayah Asia-Pasifik Anand Stanley mengatakan pesawat angkut A400M yang baru datang Lanud Halim Perdanakusuma merupakan pesawat angkut yang memiliki kemampuan serbaguna.

    Selain untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar, pesawat ini juga dapat digunakan untuk mengisi bahan bakar untuk pesawat tempur di udara hingga operasi evakuasi massal.

    “Pesawat ini bisa melakukan misi 2.400 nautical miles. Ini adalah pesawat multi-misi, multi-role yang dapat melakukan refueling aerial, multi-misi termasuk medevac (medical evacuation),” kata dia Anand saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin.

    Menurut Anand, keberadaan pesawat ini sangat tepat dengan kebutuhan TNI AU yakni mengantar logistik untuk kebutuhan prajurit di wilayah Indonesia yang bersifat kepulauan.

    Pesawat ini juga dapat membantu pesawat tempur TNI AU mengisi bahan bakar di tengah misi patroli udara.

    Selain memenuhi kebutuhan TNI AU dalam bidang operasi kemanusiaan, pesawat ini juga dapat dilengkapi dengan senjata untuk melakukan infiltrasi (penyerangan).

    Anand melanjutkan, pihak Airbus sendiri mengaku sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah Indonesia dan Airbus di bidang pembelian Airbus A400M ini.

    Karenanya, pihak Airbus memastikan pesawat angkut A400M ke dua yang akan dikirim ke Indonesia 2026 dalam kondisi baik agar bisa langsung dioperasikan TNI AU.

    “Kami menanti-nantikan untuk menghantar pesawat pada tahun 2026 mendatang,” kata Anand.

    Pesawat angkut terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Udara, yakni Airbus A400M mendarat di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin pagi, dengan disambut tradisi penyiraman air ala TNI AU.

    Dalam laporan ANTARA di lokasi pukul 07.45 WIB, terlihat pesawat tersebut melewati siraman air yang ditembakkan mobil pemadam kebakaran dari sisi kanan dan kiri pesawat.

    Kedatangan pesawat tersebut langsung disambut tepuk tangan seluruh perwira TNI AU dan beberapa tamu undangan yang hadir di Lanud Halim Perdanakusuma.

    Dalam kegiatan hari ini, pesawat diserahkan secara simbolis dari Presiden Prabowo kepada Panglima TNI dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan TNI AU.

    Setelah diterima oleh TNI AU, pesawat ini akan ditempatkan di Skuadron 31 Lanud Halim Perdanakusuma.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons putusan MK, Saleh Daulay: PAN beri ruang perempuan di AKD DPR

    Respons putusan MK, Saleh Daulay: PAN beri ruang perempuan di AKD DPR

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan partainya selalu memberikan ruang bagi perempuan untuk menempati posisi strategis di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI.

    Saleh menyampaikan hal itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 169/PUU-XXII/2024 yang mengharuskan komposisi anggota maupun pimpinan AKD mengakomodasi keterwakilan perempuan.

    “Di pimpinan fraksi PAN, ketua dan bendahara kami adalah perempuan, [yakni] Putri Zulkifli Hasan dan Widya Pratiwi. Keduanya sangat kompeten. Sejauh ini, seluruh urusan fraksi dikerjakan dengan baik,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Putri Zulkifli Hasan juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi XII yang mengurusi bidang energi dan sumber daya mineral. Selain itu, imbuh dia, kader PAN lainnya, Desy Ratnasari, dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

    “Dan banyak anggota perempuan fraksi PAN yang dipercaya menjadi kapoksi (ketua kelompok fraksi) di berbagai komisi,” ujar Saleh Daulay.

    “Sejauh ini, para srikandi PAN tersebut bekerja dengan baik. Mereka selalu memberikan laporan yang sangat baik kepada fraksi secara reguler. Bahkan, dalam beberapa isu tertentu, mereka justru menginisiasi program khusus dalam menunjang komisi dan kerja-kerja pemerintah,” sambung dia.

    Dia mengatakan fraksi PAN setuju dengan putusan MK tersebut. Ia berharap seluruh fraksi di DPR akan melaksanakan putusan yang bersifat final dan mengikat itu, sekaligus berlomba menjaring calon anggota legislatif (aleg) perempuan yang berkualitas.

    “Selain jumlahnya, partai-partai juga harus memikirkan agar para aleg perempuannya bisa menjadi pimpinan di AKD dimulai dari rekrutmen, pelatihan, pembinaan, dan penempatan. Semua proses itu harus benar-benar dilaksanakan secara baik agar kualitas dan hasil kerja DPR semakin bagus dan berorientasi bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Sejalan dengan pertimbangan hukum MK, Saleh mengatakan partai harus memikirkan agar perempuan diberi kesempatan untuk menjadi pimpinan di fraksi masing-masing. Hal ini mengingat keputusan penting dan strategis dibicarakan lintas pimpinan fraksi.

    “Kalau perempuan yang memimpin, otomatis seluruh kepentingan dan kebijakan yang diambil akan berorientasi pada gender dan pemberdayaan perempuan. Ini tidak mudah, tetapi harus dilaksanakan. Fraksi PAN dengan senang hati telah memulainya,” ujar dia.

    Di samping itu, dia mengatakan perempuan turut memiliki kepentingan di berbagai komisi. Oleh sebab itu, ia mendorong semua fraksi memperhatikan keterwakilan perempuan di semua komisi, sebagaimana yang diamanatkan MK.

    “Perlu dipertegas bahwa dimana pun dan kapan pun, perempuan harus mendapat tempat yang baik dan terhormat. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Bahkan, sangat banyak perempuan yang secara kualitas di atas laki-laki,” kata Saleh yang juga Ketua Komisi VII DPR RI.

    Sebelumnya, Kamis (30/10), MK mengabulkan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan pakar kepemiluan Titi Anggraini.

    MK memutuskan komposisi anggota maupun pimpinan alat kelengkapan dewan atau AKD di DPR RI harus mengakomodasi keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan di tiap-tiap fraksi.

    AKD itu meliputi Badan Musyawarah (Bamus), komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan panitia khusus (pansus).

    Dalam hal ini, MK memberi pemaknaan baru terhadap Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco ikut orasi di pabrik Michelin minta pekerjakan kembali karyawan

    Dasco ikut orasi di pabrik Michelin minta pekerjakan kembali karyawan

    Bekasi (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut berorasi saat ada aksi demonstrasi buruh di depan pabrik ban Michelin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, untuk meminta perusahaan mempekerjakan kembali sejumlah karyawan yang diisukan bakal dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dia berorasi setelah bersama jajaran DPR dan perwakilan buruh menemui manajemen perusahaan PT Multistrada Arah Sarana sebagai pengelola pabrik ban Michelin. Menurut dia, sudah ada sejumlah hal yang disepakati dengan perusahaan.

    “Kami minta kepada manajemen untuk yang saat ini teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali,” kata Dasco di depan ratusan buruh.

    Ucapan Dasco itu pun langsung mendapatkan tepuk tangan apresiasi dari para buruh yang memadati Jalan Pantura tersebut.

    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta perusahaan untuk menyetop segala proses PHK kepada karyawannya. Apabila ada proses PHK, dia meminta perusahaan harus mengacu pada perjanjian kerja sama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku.

    “Dan apabila ada proses-proses selanjutnya, agar pihak manajemen dapat melakukan perundingan sesuai dengan ketentuan,” katanya.

    Dia pun meminta kepada perusahaan agar menuntaskan permasalahan tersebut paling lambat hingga Jumat mendatang. Untuk itu, dia meminta kepada kelompok buruh yang demonstrasi itu tetap menjaga suasana kondusif dan kembali bekerja.

    “Kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran. Harus ikuti prosedur yang berlaku,” katanya.

    Adapun kabar mengenai PHK perusahaan ban multinasional asal Prancis ini berasal dari organisasi buruh. Diduga hal itu disebabkan oleh menurunnya permintaan terhadap produk ban Michelin, yang menurutnya juga terjadi dalam lingkup global.

    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, mengatakan organisasi pekerja akan mengambil langkah strategis untuk melindungi anggota yang terancam kehilangan pekerjaan.

    Ia meminta Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat segera memanggil manajemen perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) KEP KSPSI PT Multistrada.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.