Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Menko AHY: Presiden Prabowo dorong pembangunan kereta di luar Jawa

    Menko AHY: Presiden Prabowo dorong pembangunan kereta di luar Jawa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur kereta api tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.

    “Tadi beliau menyampaikan negara, pemerintah akan hadir untuk memastikan sektor transportasi kereta ini juga semakin maju dan berkembang. Dan kita harus mengingat bahwa pembangunan tentu tidak hanya di Jawa, tapi juga di berbagai kawasan Indonesia lainnya,” kata AHY usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    “Itu mengapa beliau juga menyampaikan bukan hanya memperkuat Jawa, tapi juga Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, untuk kereta juga harus dibangun,” imbuhnya.

    AHY mengatakan arahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menghadirkan sistem transportasi kereta yang mampu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

    Menurut AHY, pembangunan jaringan kereta di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi diharapkan dapat membuka sentra-sentra ekonomi baru dan memperkuat hubungan antara kawasan industri strategis dengan kawasan ekonomi khusus di berbagai daerah.

    “Konektivitas atau infrastruktur pendukung transportasi darat, laut, udara termasuk kereta api ini penting untuk kita kawal bersama-sama, karena bukan hanya untuk melayani mobilitas masyarakat, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi di berbagai daerah, menciptakan sentra-sentra pertumbuhan baru, termasuk juga menghubungkan antara kawasan industri strategis dan kawasan ekonomi khusus,” ucapnya.

    Dia menjelaskan sektor transportasi kereta masih menjadi primadona di Indonesia dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 500 juta penumpang per tahun atau sekitar 1,6 juta penumpang setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah menilai moda ini perlu terus dikembangkan agar semakin modern, nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

    Selain untuk transportasi penumpang, pemerintah juga mendorong pemanfaatan kereta sebagai moda utama untuk distribusi logistik, seperti komoditas batubara, sawit, dan lain sebagainya.

    AHY menilai penguatan jaringan kereta dapat membantu menekan beban transportasi darat dan mengurangi kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension and over loading (ODOL).

    “Dengan transportasi logistik pada saat yang nanti lebih mengedepankan kereta dari satu titik ke titik yang lain, ini juga diharapkan bisa menjadi solusi dan sekaligus mengurangi beban jalan raya,” ucap AHY.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Pasuruan dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp230 Juta kepada Ahli Waris Pegawai PUPR

    Pemkot Pasuruan dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp230 Juta kepada Ahli Waris Pegawai PUPR

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Pasuruan terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di wilayahnya.

    Wujud nyata komitmen itu terlihat dari penyerahan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris pegawai Dinas PUPR, Irwan Zakariyah.

    Santunan senilai total Rp230.036.980 tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, di kediaman almarhum di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Senin (3/11/2025). Momen ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara Pemkot Pasuruan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Adi Wibowo menyebut bahwa pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi pekerja di semua sektor. Ia menegaskan bahwa setiap tenaga kerja, baik ASN maupun non-ASN, berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Kami ingin memastikan seluruh pekerja di Kota Pasuruan mendapatkan perlindungan. Risiko kerja bisa datang kapan saja, dan negara harus hadir memberikan kepastian bagi keluarga yang ditinggalkan,” ujar Adi.

    Ia berharap, santunan ini dapat membantu keluarga almarhum terutama dalam kebutuhan pendidikan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain itu, Adi menyebut momen ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi kesejahteraan tenaga kerja.

    “Semoga santunan ini bisa meringankan beban keluarga dan menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya perlindungan sosial tenaga kerja,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan, **Sulistijo N. Wirjawan**, menjelaskan bahwa program JKK tidak hanya melindungi selama masa kerja, tetapi juga memberikan manfaat penuh hingga pasca kejadian. Ia menyebut Irwan Zakariyah telah terdaftar sejak Februari 2020 dan mengalami kecelakaan kerja berat.

    “Beliau mengalami kelumpuhan saraf dari pusar hingga tubuh bagian bawah akibat kecelakaan kerja. Karena itu, seluruh manfaat JKK kami salurkan kepada ahli warisnya,” terang Sulis.

    Menurutnya, total santunan tersebut meliputi beberapa komponen, antara lain santunan cacat, kompensasi tidak masuk kerja, santunan berkala, dan beasiswa untuk anak korban. Nilai totalnya mencapai Rp230 juta lebih, yang diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh keluarga.

    “Kami berharap momentum ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan ini bukan sekadar formalitas, tapi jaring pengaman bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” pungkas Sulis. (ada/ted)

  • Mujadalah Kiai Kampung Bahas Krisis Air dan Kesejahteraan Petani Tengger

    Mujadalah Kiai Kampung Bahas Krisis Air dan Kesejahteraan Petani Tengger

    Probolinggo (beritajatim.com) – Forum Mujadalah Kiai Kampung (MKK) kembali digelar di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan yang dihadiri ratusan warga Suku Tengger ini menjadi ajang menyampaikan keluh kesah masyarakat petani di kawasan lereng Gunung Bromo, terutama soal kesulitan air dan kesejahteraan ekonomi.

    Pendiri MKK, Najib Salim Atamimi, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengupayakan kerja sama antar daerah untuk mencari solusi permanen atas persoalan air di wilayah Tengger.

    “Di Ranu Kumbolo itu ada air yang tumpah ke sungai, mengalir ke enam desa di sini. Kami sedang berkomunikasi dengan pihak Lumajang untuk kesejahteraan masyarakat Tengger, agar bisa menyalurkan air bersihnya ke wilayah sini,” ujarnya.

    Najib menegaskan, pembangunan ekonomi seharusnya menyentuh wilayah pedesaan, bukan hanya perkotaan. Salah satunya dengan membangun pasar desa agar hasil pertanian bisa dipasarkan langsung.

    “Presiden mana pun membangun bukan di kota, tapi di desa. Karena di kota sudah banyak investor, sementara di desa masih minim. Kami akan mencari lokasi terbaik dan mengupayakan investasi dari dana CSR untuk membangun market hasil pertanian di kawasan enam desa ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI, dr. Ferry Julianto, memberikan apresiasi terhadap gerakan MKK yang digagas masyarakat Tengger.

    “Kami membahas bagaimana menjadikan enam desa di wilayah Tengger ini sebagai model koperasi desa Qur’an Merah Putih. Program ini bisa menjadi contoh nasional dalam tata kelola koperasi berbasis masyarakat,” kata Ferry.

    Ia menegaskan, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta DPRD dan pemerintah daerah Probolinggo-Lumajang untuk mempercepat penyelesaian krisis air di kawasan tersebut.

    Selain itu, enam koperasi desa di kawasan Tengger juga akan dikirim untuk belajar ke Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Jawa Barat, guna mempelajari pengelolaan produk hortikultura yang bernilai tinggi.

    “Kualitas sayur-mayur di Tengger ini luar biasa, tapi belum dikelola optimal. Kami ingin jadikan ini model pengembangan koperasi desa berbasis hasil pertanian,” jelas Ferry.

    Ferry juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memetakan ribuan bidang tanah desa yang akan dijadikan lokasi pembangunan fasilitas ekonomi berbasis koperasi. Diharapkan pada Maret 2026, proyek tersebut sudah dapat beroperasi.

    Di sisi lain, Kepala Desa Ngadas menuturkan bahwa warganya telah lama menghadapi kesulitan air bersih, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.

    “Sejak zaman kemerdekaan kami sulit air. Dulu warga mengambil dari sungai, lalu dibuat penampungan, tapi masih kurang. Kalau musim hujan kami tidak bisa memanfaatkannya. Semoga dengan bantuan pemerintah, masalah air di Bromo segera teratasi,” katanya.

    Ia menambahkan, jika pasokan air bisa stabil, masyarakat bisa menanam sepanjang tahun dan tidak hanya satu kali panen.

    “Kalau musim panas, petani banyak menganggur. Dengan adanya air, kami bisa tetap bekerja, menyiram tanaman sayur seperti gubis dan lainnya,” imbuhnya.

    Forum mujadalah ini diakhiri dengan doa bersama dan komitmen bersama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di kawasan Tengger. [ada/but]

  • Peringatan Hari Jadi Ke-495, Bupati Pamekasan: Bahasa dan Budaya Fondasi Peradaban

    Peringatan Hari Jadi Ke-495, Bupati Pamekasan: Bahasa dan Budaya Fondasi Peradaban

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menegaskan bahasa dan budaya sebagai fondasi peradaban yang harus dirawat dan dilestarikan guna menjaga jati diri yang membanggakan.

    Hal tersebut disampaikan dalam upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Jadi Ie-495 Pamekasan, di Lapangan Nagara Bhakti Kompleks Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Senin (3/11/2025).

    Terlebih dalam prosesi upacara yang mengusung tema ‘Bangkit Bersama untuk Pamekasan Maju’, juga menggunakan bahasa Madura halus sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas daerah, sekaligus melestarikan budaya lokal di wilayah setempat.

    “Peringatan hari jadi ini bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memahami sejarah sekaligus mengambil hikmah dibalik sejarah. Artinya hari jadi ini mengingatkan kita agar tidak melupakan sejarah, karena di dalamnya banyak pelajaran yang bisa menjadi panduan bagi masa depan,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman.

    Di antara poin sejarah yang dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran, yakni bahasa daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga jati diri masyarakat. “Bahasa Madura adalah bagian dari identitas kita, jika bahasa ini ditinggalkan pepahan identitas itu juga akan hilang,” ungkapnya.

    “Bahkan Pamekasan juga menjadi salah satu dari beberapa kabupaten di Indonesia, yang mendapatkan apresiasi pemerintah pusat karena konsisten melestarikan bahasa daerah, yaitu bahasa Madura,” sambung Kholilurrahman.

    Bupati yang akrab disapa Kiai Kholil juga mengimbau sekaligus mengajak masyarakat agar tidak kehilangan karakter budaya di tengah arus globalisasi. “Perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa dan budaya merupakan fondasi peradaban yang harus senantiasa kita rawat,” tegasnya.

    “Oleh karena itu, kami sangat berharap pada peringatan Hari Jadi Ke-495 ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, serta menjadikan pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan Pamekasan berkelanjutan,” pungkasnya. [pin/suf]

  • DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    Jakarta (ANTARA) – Komite IV DPD RI meminta kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap formula dan mekanisme alokasi Transfer ke Daerah (TKD) agar mencerminkan kebutuhan riil daerah, serta berorientasi pada pemerataan fiskal antar wilayah.

    Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Purbaya yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Kesimpulan itu pun dibacakan oleh Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta.

    “Kementerian Keuangan agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan dari Anggota DPD RI,” kata Novita.

    Menurut dia, DPD RI juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan simplifikasi regulasi dan syarat salur dalam penyaluran TKD (DAK, Dana Otsus, dan TKD lainnya) agar penyaluran lebih cepat dalam mendukung realisasi proyek infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, dan jalan.

    “Reformasi atas penyaluran harus diarahkan agar lebih fleksibel, memiliki hasil guna tinggi, dan selaras dengan prioritas daerah,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga perlu memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (terutama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri) agar kebijakan fiskal pusat tidak berdampak kontraktif terhadap daerah. Sinergi itu penting untuk memastikan TKD tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.

    “Komite IV DPD RI meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi alokasi, guna menjaga stabilitas fiskal daerah serta efektivitas desentralisasi,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta Kemenkeu melibatkan DPD RI selaku representasi daerah dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah agar DPD RI dapat memastikan bahwa kepentingan daerah telah terakomodir dengan baik.

    Dia pun menyampaikan bahwa DPD RI dan Kemenkeu sepakat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas TKD dan PAD, mempercepat belanja produktif, menjaga keseimbangan fiskal vertikal dan horisontal, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat undang-undang.

    “Komite IV DPD RI meminta agar Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta penurunan anggaran TKD di tahun 2026, terus dipantau dampaknya terhadap daerah,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meminimumkan ketimpangan vertikal dan horisontal dalam rangka penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja, serta sinergi pusat dan daerah.

    Kemudian pihaknya juga terus memperkuat sistem perpajakan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah.

    Dia pun memaparkan dalam grafis bahwa mayoritas wilayah-wilayah di Indonesia masih lebih memiliki anggaran belanja yang lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan.

    Dari grafis tersebut, wilayah yang memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dibandingkan anggaran belanja yakni wilayah Jawa. Namun hal itu, kata dia, bukan berarti daerah-daerah memiliki kondisi keuangan yang kurang baik.

    “Nanti (daerah) yang miskin yang income-nya rendah, kalau bisa dikasih lebih banyak sedikit, kalau nggak nanti kita bikin yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Saya akan minta mereka melakukan revisi DAU dan DAK-nya,” kata Purbaya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi I: Pesawat A400M perkuat pertahanan udara RI

    Anggota Komisi I: Pesawat A400M perkuat pertahanan udara RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengatakan kehadiran Airbus A400M yang merupakan pesawat angkut terbesar TNI Angkatan Udara merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia sekaligus mendukung misi kemanusiaan di berbagai daerah.

    “Pesawat A400M bukan hanya simbol modernisasi alutsista, tetapi juga bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan dan kemampuan mobilitas TNI,” kata legislator urusan pertahanan itu dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan kemampuan pesawat A400M yang dapat digunakan untuk pengangkutan logistik, pasukan, evakuasi medis, serta misi kemanusiaan relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan rawan bencana alam.

    “Dengan daya jelajah yang tinggi dan kapasitas angkut besar, pesawat ini akan sangat membantu TNI dalam operasi kemanusiaan maupun penanganan bencana di wilayah terpencil,” ucap Oleh Soleh.

    Di sisi lain, dia menekankan bahwa peningkatan alutsista seperti A400M harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan TNI.

    “Kita perlu memastikan bahwa teknologi canggih ini bisa dioperasikan dan dirawat secara optimal oleh personel TNI yang terlatih dan profesional,” katanya menegaskan.

    Selaku anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah untuk terus memperkuat sistem pertahanan nasional dengan cara yang efektif, transparan, dan akuntabel.

    “Kehadiran A400M menjadi bukti nyata bahwa modernisasi pertahanan Indonesia berjalan ke arah yang positif. Ini investasi jangka panjang untuk keamanan nasional sekaligus kemanusiaan,” kata dia.

    Pada Senin ini, Presiden RI Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci pesawat angkut Airbus A400M kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Kunci pesawat tersebut kemudian diserahkan Panglima TNI kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

    Sebelum penyerahan kunci pesawat, Presiden Prabowo melakukan prosesi membuka tirai lambang Skuadron 31 yang menempel di badan pesawat. Presiden juga menyiramkan air kembang ke bagian roda depan pesawat.

    Pesawat A400M TNI AU memiliki panjang 45,1 meter, lebar 42,2 meter, dan tinggi 14,7 meter. Pesawat itu dapat mengangkut muatan hingga 37 ton, dan 116 personel. A400M TNI AU itu juga dilengkapi dengan 4 mesin turboprop Europrop TP400-D6, dan dapat terbang dengan kecepatan maksimal 780 kilometer per jam dengan maksimal daya jelajah mencapai 8.900 kilometer.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Israel pun bersuka cita atas kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas

    Warga Israel pun bersuka cita atas kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas

    Jumat, 10 Oktober 2025 08:01 WIB

    Warga Israel merayakan pengumuman kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas di Tel Aviv, Israel, Kamis (9/10/2025). Israel dan Hamas pada Kamis (9/10) menyepakati gencatan senjata di Gaza, menawarkan langkah sementara untuk mengakhiri konflik dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, melukai hampir 170.000 lainnya, dan menghancurkan wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Xinhua/​​​​​​Chen Junqing/nym.

    Warga Israel berpelukan setelah adanya pengumuman kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas di Tel Aviv, Israel, Kamis (9/10/2025). Israel dan Hamas pada Kamis (9/10) menyepakati gencatan senjata di Gaza, menawarkan langkah sementara untuk mengakhiri konflik dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, melukai hampir 170.000 lainnya, dan menghancurkan wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Xinhua/​​​​​​Chen Junqing/nym.

    Warga Israel berdoa setelah adanya pengumuman kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas di Tel Aviv, Israel, Kamis (9/10/2025). Israel dan Hamas pada Kamis (9/10) menyepakati gencatan senjata di Gaza, menawarkan langkah sementara untuk mengakhiri konflik dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, melukai hampir 170.000 lainnya, dan menghancurkan wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Xinhua/​​​​​​Chen Junqing/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Mojokerto Buka PKL Kepaniteraan Klinik, Dorong Kolaborasi Pendidikan dan Layanan Kesehatan

    Pemkab Mojokerto Buka PKL Kepaniteraan Klinik, Dorong Kolaborasi Pendidikan dan Layanan Kesehatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali membuka ruang kolaborasi antara dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

    Secara resmi, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, membuka kegiatan ini di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto, Senin (3/11/2025). Kegiatan turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, Dekan Fakultas Kedokteran UWKS, Dr. Harry K. Gondo, para dosen pembimbing, serta kepala UPTD dari lima puskesmas lokasi PKL.

    Kegiatan PKL akan berlangsung selama tiga pekan, mulai 4 hingga 24 November 2025, dan melibatkan lima puskesmas di Kabupaten Mojokerto, yaitu Puskesmas Jetis, Gedeg, Kupang, Kemlagi, dan Kedungsari.

    Dalam sambutannya, Gus Barra menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses pendidikan dokter tingkat akhir. Mahasiswa dapat belajar langsung menangani pasien, memahami sistem pelayanan dasar, serta berinteraksi secara nyata dengan masyarakat.

    “Melalui kegiatan di puskesmas, para dokter muda akan berhadapan langsung dengan beragam kondisi kesehatan masyarakat, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif. Kami percaya, dokter muda yang hadir di sini akan membawa energi baru, ide segar, dan semangat pelayanan yang tulus bagi masyarakat,” ujar Gus Barra.

    Bupati Mojokerto juga menegaskan bahwa kehadiran dokter muda bukan hanya sarana pembelajaran, tetapi juga kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di tingkat puskesmas. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kampus dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis komunitas.

    “Kolaborasi semacam ini harus terus dijaga untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sinergi antara kampus dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus berlanjut, menciptakan ekosistem pembelajaran yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menutup sambutannya, Gus Barra berpesan kepada para peserta PKL untuk selalu menjaga etika, disiplin, dan profesionalitas selama bertugas. Para dokter muda diharapkan dapat menjalin kerja sama baik dengan tenaga kesehatan, menghormati nilai-nilai lokal, serta menjadikan pengalaman ini sebagai bekal pengabdian di masa depan. [tin/beq]

  • Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Komisi I DPR minta pemerintah dorong OKI untuk atasi konflik di Sudan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk bisa mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengatasi konflik kemanusiaan yang terjadi di Sudan.

    Dia menilai OKI memiliki tanggung jawab moral untuk segera menghentikan konflik yang terjadi di Sudan, yang mayoritas penduduknya muslim merupakan anggota OKI. Menurut dia, konflik yang terjadi situasinya semakin buruk karena adanya aksi pembunuhan massal.

    “Saya berharap pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera lakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

    Dia pun menyatakan keprihatinannya dan menyerukan agar pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk menahan diri dan melakukan gencatan senjata mengingat konflik dalam 2 tahun ini telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas dan 14 juta dalam pengungsian.

    “Ini mengingatkan peristiwa genosida yang terjadi sebelumnya yang menyasar beberapa etnis di wilayah Darfur pada konflik tahun 2003 hingga 2016,” kata dia.

    Menurut dia situasi saat ini lebih sulit karena konflik terjadi antara dua jenderal yang saling bermusuhan, yaitu panglima Pasukan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Force/SAF) Abdel Fattah al Burhan, dan Panglima Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Force/RSF) Mohamed Hamdan Dagalo.

    “Mereka dulu bersekutu, memiliki kekuatan militer yang berimbang, sementara dalam 2 tahun konflik kedua belah pihak terus meningkatkan propaganda kebencian identitas dan kesukuan,” katanya.

    Untuk itu, dia mengatakan upaya meredakan konflik dan mendorong gencatan senjata perlu diupayakan dengan serius agar tragedi kemanusiaan di Sudan tidak bertambah parah.

    Dia pun menilai Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memiliki peluang terbesar untuk memberi tekanan, karena kedua negara tersebut memiliki hubungan dekat dengan militer Sudan dan kelompok Paramiliter.

    Sebelumnya, jumlah korban tewas akibat pertempuran di Kota Al Fasher di Provinsi Darfur Utara, Sudan, bertambah menjadi 2.200 orang setelah kota tersebut secara penuh diambil alih oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 26 Oktober.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 393.000 orang telah meninggalkan Kota Al Fasher dalam empat hari terakhir. El Fasher, benteng terakhir tentara Sudan di wilayah Darfur yang luas, dikepung secara intens oleh RSF sejak tahun lalu.

    Adapun perang saudara di Sudan, kini memasuki tahun ketiga. Perang saudara itu melibatkan tentara Sudan dan RSF.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PP AMPG jalin kerja sama dengan Pemuda UMNO Malaysia

    PP AMPG jalin kerja sama dengan Pemuda UMNO Malaysia

    “Disepakatinya kerja sama ekonomi dan pendidikan oleh PP AMPG dan Pemuda UMNO Malaysia karena menilai kedua negara memiliki potensi yang cukup baik untuk mengembangkan beberapa sektor usaha perekonomian, khususnya sektor usaha kecil menengah (UKM),”

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) menjalin kerja sama pada sektor ekonomi dan pendidikan dengan salah satu organisasi pemuda partai di Malaysia, yakni Pemuda UMNO Malaysia.

    “Disepakatinya kerja sama ekonomi dan pendidikan oleh PP AMPG dan Pemuda UMNO Malaysia karena menilai kedua negara memiliki potensi yang cukup baik untuk mengembangkan beberapa sektor usaha perekonomian, khususnya sektor usaha kecil menengah (UKM),” ujar Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut Said menjelaskan PP AMPG mempunyai program pengembangan ekonomi pemuda melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga koperasi.

    Sementara untuk sektor pendidikan, kata dia, PP AMPG mempunyai program pelatihan guru agama, serta beasiswa kepada anak bangsa yang berprestasi dan kurang mampu.

    “Saat ini program pelatihan guru-guru agama telah berjalan, dan bekerja sama dengan Pemuda Partai di kamboja. Dengan demikian, bila kerja sama dengan UMNO Malaysia ini bisa terjalin, maka PP AMPG akan melanjutkan saja,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Pemuda UMNO Malaysia Mohd Hairi berharap kerja sama dengan PP AMPG dapat terlaksana dengan baik.

    “Saya percaya bahwa kebangkitan kaum muda yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk sektor perekonomian dengan menjadi pelaku usaha yang maju dan peduli dengan rakyat. Dengan demikian, nanti akan tercipta lapangan pekerjaan yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat,” katanya.

    Sebelumnya, PP AMPG juga menjalin kerja sama dengan organisasi kepemudaan partai politik. Misalnya dengan Penggerak Belia Selangor (PEBS), Malaysia, yang dilakukan pada 31 Oktober 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.