Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Kantor Gubernur Riau dan kediamannya sepi usai informasi OTT KPK

    Kantor Gubernur Riau dan kediamannya sepi usai informasi OTT KPK

    “Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,”

    Pekanbaru, (ANTARA) – Kantor Gubernur dan Rumah Dinas Gubernur Abdul Wahid tampak sepi ramainya informasi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan turut mengamankan orang nomor satu di bumi lancang kuning tersebut.

    Pantauan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, aktivitas di lingkungan Kantor tampak lengang, hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang berjaga di pos depan. Sedangkan pada meja resepsionis Kantor Gubernur Riau hanya ditunggu satu orang

    “Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,” ujar salah seorang petugas yang berjaga, Senin malam.

    Diketahui kegiatan Gubernur Riau pada Senin (3/11) bertempat di Kediaman Gubernur Riau atau Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Ada sejumlah tempat kegiatan di sana seperti Balai Serindit, Gedung Pauh Janggi, dan Ruang Rapat Kediaman Gubernur Riau.

    Kegiatan pertama gubernur Senin ini yakni apel bersama dalam peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya di ruang rapat kediaman gubernur Abdul Wahid memimpin rapat tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

    Dalam kesempatan itu Abdul Wahid rapat bersama Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Siak Afni Zulkifli. Akan tetapi usai adanya informasi OTT itu, suasana sepi juga terlihat di Kediaman atau Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau.

    Di sana juga hanya tampak dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di pos samping masuk ke kediaman. Padahal, jika pada hari-hari sebelumnya banyak aktivitas dilingkungan kediaman tersebut.

    Sebelumnya, KPK sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan penangkapan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan. “Ya,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA.

    Hal senada disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang membenarkan adanya OTT terhadap Abdul Wahid. “Benar, sementara masih berproses,” ujarnya.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Informasi sementara menyebutkan, OTT berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB dan turut menyeret sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua jam bersama Prabowo, Jonan bahas diplomasi hingga program rakyat

    Dua jam bersama Prabowo, Jonan bahas diplomasi hingga program rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan berbagi pandangan selama dua jam dengan Presiden RI Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seputar diplomasi hingga program pro rakyat.

    “Jadi, kami sebenarnya memang juga minta waktu untuk sharing lah. Sebagai rakyat, sebagai warga negara, berdiskusi tentang program-program yang dijalankan oleh beliau selama ini,” kata Jonan seusai bertemu Presiden, Senin.

    Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut diprakarsai oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam rangka berbagi pandangan mengenai sejumlah program pemerintahan yang kini dijalankan Presiden Prabowo dan seluruh kementerian/lembaga.

    Jonan menyampaikan apresiasinya karena Presiden Prabowo berkenan mendengarkan berbagai masukan dan berdialog terbuka terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk diplomasi luar negeri, pengembangan BUMN, serta program-program kerakyatan.

    “Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri. Juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak,” katanya.

    Direktur Utama PT KAI periode 2009 hingga 2014 itu menilai, kiprah Presiden Prabowo dalam memperkuat peran Indonesia di dunia internasional dan mendorong partisipasi BUMN untuk kepentingan bangsa patut diapresiasi.

    Selain itu, pria yang berhasil mengubah wajah layanan transportasi KAI itu, juga menyoroti sejumlah program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang menurutnya memiliki dampak ekonomi berantai.

    “Memang kalau diminta sempurna dari awal mungkin tidak mungkin. Tapi kan ini perbaikannya pelan-pelan, mestinya jalan sih selama ini,” kata Jonan.

    Ia menambahkan bahwa diskusi tersebut murni bersifat sharing dan memberikan pandangan dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

    “Jadi diskusinya itu saja, nggak ada yang lain,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI luncurkan kereta khusus petani-pedagang jalur Merak bulan ini

    KAI luncurkan kereta khusus petani-pedagang jalur Merak bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera meluncurkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna mendistribusikan produksi pangan dan komoditas lainnya dengan jalur Rangkasbitung-Merak pada bulan ini.

    Usai bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan Presiden Prabowo mendukung layanan kereta khusus petani dan pedagang ini untuk mendukung perekonomian masyarakat.

    “Beliau sangat mendukung sekali, karena ini adalah men-support untuk ekonomi rakyat di bawah, dan beliau memberikan beberapa arahan juga untuk menambah kapasitas dari kereta petani dan pedagang ini,” kata Bobby saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Bobby merinci pihaknya sudah menyiapkan delapan unit kereta untuk mengakomodasi transportasi petani dan pedagang dalam mendistribusikan hasil produksi mereka dengan rute Rangkasbitung-Merak.

    Kereta khusus petani dan pedagang ini, kata Bobby, akan beroperasional sesuai dengan aktivitas mereka, yakni pagi dan sore.

    Namun demikian, KAI juga berencana menambah jalur dan rute lain ke depannya, setelah rute Rangkasbitung-Merak resmi beroperasi.

    “Kita akan luncurkan di Merak dulu, di Merak dulu kita akan luncurkan. Di bulan ini kita luncurkan,” kata Bobby.

    Adapun jalur kereta petani ini juga akan diperpanjang dari Stasiun Rangkasbitung sampai ke Stasiun Tanah Abang.

    KAI juga akan memberikan subsidi untuk operasional kereta petani, sehingga tarifnya tentu akan lebih murah, daripada menggunakan truk atau mobil. Namun demikian, besaran subsidi itu masih dibahas.

    “Akan lebih murah dari ini. Karena kan logikanya, ini adalah petani pedagang yang tidak mampu untuk menyewa mobil. Truk. Yang jelas ini adalah memang subsidi kepada petani dan pedagang,” kata Bobby.

    Adapun pada Agustus lalu, PT KAI telah melakukan uji coba pengoperasian kereta ekonomi khusus petani dan pedagang untuk rute Surabaya Gubeng–Lamongan, Jawa Timur.

    Kereta khusus ini dirancang untuk membantu mobilitas petani dan pedagang, sekaligus mempermudah pengangkutan hasil panen maupun barang dagangan secara lebih leluasa, aman, dan efisien.

    Menurut Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, konsep desain kereta khusus petani dan pedagang ini mengedepankan kemudahan akses dan ruang angkut yang lebih luas.

    Tempat duduk dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan, sehingga ruang tengah menjadi lapang untuk menempatkan hasil pertanian atau barang dagangan, sekaligus memudahkan pergerakan di dalam kereta.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kolaborasi Kemensos-Kemendiktisaintek, Siapkan Beasiswa Lulusan Sekolah Rakyat

    Kolaborasi Kemensos-Kemendiktisaintek, Siapkan Beasiswa Lulusan Sekolah Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam menyiapkan program hilirisasi bagi siswa Sekolah Rakyat agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, dan Kepala Pusdiklatbangprof Hasim, melakukan kunjungan kerja ke kantor Kemendiktisaintek di Jakarta Pusat pada Senin (3/11/2025).

    Kedatangan Gus Ipul disambut oleh Menteri Kemendiktisaintek Brian Yuliarto, Wakil Menteri Fauzan, Sekretaris Jenderal Togar Mangihut Simatupang, serta Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi Muhamad Hasan Chabibie.

    Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa hilirisasi menjadi fokus utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar siswa Sekolah Rakyat memiliki arah yang jelas setelah lulus.

    “Dari 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan saat ini, untuk jenjang SMA itu sekitar 6.700 siswa yang akan lulus nanti di tahun 2028. Sesuai arahan presiden, dalam rangka hilirisasi, para siswa diberi pilihan oleh ingin lanjut perguruan tinggi atau bekerja,” kata Gus Ipul.

    Ia menjelaskan, penentuan arah pendidikan siswa dilakukan melalui asesmen minat dan bakat berbasis teknologi DNA Talent oleh Ary Ginanjar. “Dari situ kelihatan anak-anak ini mau kemana. Sembari menunggu hasil asesmen final, kita asumsikan saat ini 50 persen siswa Sekolah Rakyat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, 50 persen lagi ingin bekerja,” ungkapnya.

    Gus Ipul menilai kerja sama dengan Kemendiktisaintek sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pendidikan para siswa. “Saat ini kan yang kelas 1 SMA itu, nanti lulus 2028. Siapa tahu alokasi KIP Kuliah nanti bisa didorong untuk di tahun 2028. Nah, ini yang kita perlukan MoU untuk hilirisasi Sekolah Rakyat,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Menteri Kemendiktisaintek Brian Yuliarto menyatakan komitmen penuh untuk mendukung inisiatif tersebut.

    “InsyaAllah Pak, dengan senang hati tentu kalau terkait beasiswa kami akan siapkan, tadi sudah jelas secara kebutuhan dan juga tujuan universitas nanti mungkin bisa saja kami menyampaikan informasi ke adik-adik itu jurusannya apa saja,” ucap Brian.

    Brian juga menjelaskan bahwa pihaknya memiliki sistem pemetaan potensi siswa yang sejalan dengan konsep DNA Talent. “Sebenarnya juga kami juga ada teman-teman di universitas yang memiliki seperti punya Pak Ary Ginanjar DNA Talent itu tapi mungkin arahnya lebih ke arah program studi apa nih yang cocok untuk mempertajam,” katanya.

    Terkait beasiswa, Brian memastikan tidak ada kendala. “Kalaupun nantinya tiap tahun ada pertambahan siswa nanti bisa kita ajukan tambahan. Tidak ada masalah. Karena kan ini prioritas, desil 1 desil 2. Kita memberikan KIP kuliah pun memang itu sasarannya,” tegasnya.

    Selain itu, Brian mengusulkan agar mahasiswa penerima KIP Kuliah menjadi mentor bagi calon mahasiswa Sekolah Rakyat serta membentuk tim pendampingan agar perguruan tinggi negeri terdekat dapat menugaskan mahasiswanya sebagai pembimbing.

    “Bisa ada model pembinaan awal, seperti mentoring khusus untuk anak-anak calon beasiswa yang bersemangat kuliah. Nanti anak-anak penerima KIP Kuliah kita tugaskan bertindak seperti mentor, supaya mereka kepercayaan dirinya lebih,” ujarnya.

    Menutup pertemuan, Gus Ipul memastikan bahwa kolaborasi antara Kemensos dan Kemendiktisaintek akan segera diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) dalam waktu dekat. [tok/ian]

  • Pantura Gresik Macet Parah, Ratusan Truk Kini Wajib Parkir Saat Jam Larangan

    Pantura Gresik Macet Parah, Ratusan Truk Kini Wajib Parkir Saat Jam Larangan

    Gresik (beritajatim.com) – Guna mengurangi kemacetan di Jalan Daendels Pantura Gresik, truk bertonase besar wajib parkir saat jam larangan operasional berlaku. Kebijakan ini diterapkan karena masih banyak sopir truk yang melanggar aturan larangan jam melintas.

    Kabid Tata Kelola Prasarana (TKP) Dishub Gresik, Femmy Husada, mengatakan bahwa aturan jam operasional telah disepakati bersama. Truk yang melintas di Jalan Daendels Pantura wajib masuk ke kantong parkir yang telah disediakan di Ngawen, Sidayu. “Semua ini untuk mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan di jalan pantura tersebut,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

    Dishub Gresik sebelumnya menetapkan larangan operasional truk mulai pukul 05.00 hingga 08.00 WIB, serta pukul 15.00 hingga 18.00 WIB.

    Selama waktu larangan, pergerakan kendaraan berat dialihkan ke kantong parkir Ngawen, Kecamatan Sidayu. Tercatat 602 truk masuk pada jam larangan pagi (05.00–08.00 WIB) dan 1.538 truk pada jam larangan sore (15.00–18.00 WIB).

    Rata-rata ada 20 truk per jam yang parkir. Jika truk tetap dibiarkan melintas, arus kendaraan menuju exit Tol Manyar dapat terhambat hingga 40 menit, padahal jarak 18 kilometer dari Ngawen ke Manyar idealnya bisa ditempuh dalam 20 menit.

    “Dengan skema ini, waktu tempuh bisa lebih cepat 20 menit dan potensi kemacetan serta risiko kecelakaan bisa ditekan,” jelas Femmy.

    Ia menambahkan, lebar jalan pantura hanya sekitar 7 meter sehingga tidak mampu menampung antrean panjang truk yang rata-rata berlebar 2,5 meter per unit. Ditambah perlintasan warga, arus kendaraan pribadi, dan mobil antar-jemput sekolah, situasi akan semakin padat bila truk tetap melintas saat jam sibuk.

    “Kantong parkir ini sangat membantu mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan di jalan pantura. Ke depan, kami berharap ada kantong parkir juga di wilayah Gresik Selatan,” pungkasnya. (dny/kun)

  • Pesawat A400M Resmi Perkuat TNI, Prabowo: Tambah Kemampuan Udara Indonesia

    Pesawat A400M Resmi Perkuat TNI, Prabowo: Tambah Kemampuan Udara Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) — Satu dari dua pesawat angkut berat Airbus A400M resmi tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/11/2025). Pesawat ini merupakan hasil pengadaan yang dimulai pada tahun 2021 saat Presiden Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    “Alhamdulillah, sudah mulai berdatangan alutsista-alutsista yang penting. A400M, saya kira, akan menambah kemampuan kita,” ujar Presiden Prabowo usai meninjau langsung pesawat A400M di Lanud Halim.

    Prabowo menjelaskan bahwa pesawat A400M tidak hanya memperkuat mobilitas strategis TNI, tetapi juga akan dilengkapi dengan berbagai modul pendukung kemanusiaan. Ia telah menginstruksikan agar A400M segera dilengkapi modul ambulans udara serta peralatan pemadam kebakaran hutan, untuk memperluas fungsinya dalam penanganan bencana dan misi kemanusiaan.

    “Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans untuk A400M, dan juga saya instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Jadi ini nanti menambah kekuatan kita,” tutur Prabowo.

    Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan besar membutuhkan kapasitas udara yang tangguh untuk mendukung pembangunan nasional dan operasi kemanusiaan lintas wilayah.

    “Wilayah kita sangat besar, sebesar Eropa. Kemudian sekian belas ribu pulau, udara bagi kita sangat-sangat menentukan, sangat penting,” ujarnya.

    Prabowo Subianto berencana menegosiasikan pembelian empat unit tambahan untuk memperkuat pertahanan udara Republik Indonesia.

    “Kita sudah dapat dua unit, kita sudah ada opsi empat unit. Kita mungkin negosiasi untuk kita tandatangani empat unit lagi,” kata Prabowo.

    Satu unit Airbus A400M tersebut tiba di Tanah Air setelah menempuh perjalanan sekitar tiga hari dari Pusat Pelatihan Internasional Airbus Military and Defence di Sevilla, Spanyol. Pesawat itu diawaki oleh 22 personel yang telah menyelesaikan pelatihan Line & Basic Category (Electrical & Avionic) Airbus A400M.

    Empat pilot yang mengawaki pesawat tersebut adalah Letkol Pnb Putut Satriya Yoni, Mayor Pnb Riki Sihaloho, Mayor Pnb Fathir Muhammad Hadid, dan Kapten Pnb Indra Kusuma Nugrah. Seluruh awak kembali ke Indonesia setelah menjalani pelatihan di Spanyol sejak 23 Juni hingga 15 September 2025. [kun]

  • Posyandu Era Baru di Mojokerto: Kader Jadi ‘Penyambung Lidah’ Warga ke Pemerintah

    Posyandu Era Baru di Mojokerto: Kader Jadi ‘Penyambung Lidah’ Warga ke Pemerintah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat peran kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor antar perangkat daerah. Menurutnya, standar pelayanan minimal dari kementerian selama ini menjadi tanggung jawab dinas-dinas terkait di jajaran Pemkot Mojokerto.

    “Dan saya bersyukur hari ini bisa bertatap muka dengan ibu-ibu semuanya, khususnya para kader, karena Posyandu 6 SPM ini sifatnya kolaborasi. Konsep Posyandu 6 SPM merupakan pengembangan dari Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mencakup pelayanan mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia,” ungkapnya di Kelurahan Miji, Kecamatan Magersari, Senin (3/11/2025).

    Tidak hanya berfokus pada kesehatan, Posyandu kini juga berperan dalam enam bidang pelayanan minimal: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Ning Ita menegaskan bahwa tanggung jawab teknis tetap berada pada masing-masing dinas.

    “Tugas-tugas bidang tadi tetap menjadi tanggung jawab masing-masing dinas, tetapi di sini para kader berperan sebagai penyambung lidah masyarakat. Tugas panjenengan adalah menyampaikan apa saja yang perlu diketahui pemerintah terkait enam bidang tadi,” ujarnya.

    Ning Ita menyoroti peran penting kader dalam melaporkan kondisi sosial warga yang mendadak jatuh miskin agar segera mendapatkan intervensi dari dinas terkait.

    “Jangan sampai keluarga yang semula bukan keluarga miskin tapi tiba-tiba jatuh miskin, pendidikan anaknya terhambat. Inilah tugas kader Posyandu untuk memberikan informasi itu agar segera ditindaklanjuti. Regulasi Posyandu 6 SPM lahir untuk memastikan layanan pemerintah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

    Melalui sosialisasi ini, Ning Ita berharap para kader memahami peran strategisnya dalam mendukung Pemkot Mojokerto membangun masyarakat yang sehat, berdaya, dan sejahtera melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. [tin/kun]

  • Wamendagri minta pemda percepat pendataan lahan Koperasi Merah Putih

    Wamendagri minta pemda percepat pendataan lahan Koperasi Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan percepatan pendataan penyediaan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    “Tugas kita sekarang adalah mempercepat pendataannya, karena ini bukan hal yang mudah mempercepat pendataan tadi. Kementerian Dalam Negeri berdasarkan arahan dari Pak Mendagri telah menyusun satu tim yang secara khusus bertugas untuk melakukan percepatan,” kata Bima di Jakarta, Senin.

    Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kopdeskel Merah Putih yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Bima menjelaskan, Kemendagri memiliki mandat untuk melakukan percepatan pendataan lahan. Tahapan ini sangat penting karena setelah badan hukum selesai, akan dilanjutkan dengan pembangunan gerai Kopdeskel di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan 80 ribu gerai pada awal tahun depan.

    Bima memaparkan empat kriteria utama lahan yang perlu dipenuhi sebelum diinput ke portal PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Pertama, lahan harus memiliki alas hak yang jelas, yakni kepemilikan yang sah dan tercatat sebagai aset Pemda ataupun kementerian/lembaga. Kedua, luas lahan memadai, sekurang-kurangnya seribu meter persegi untuk mendukung pembangunan gedung dan sarana penunjang.

    Ketiga, lokasi berada di titik strategis, mudah dijangkau, dekat fasilitas umum, dan memiliki akses jalan yang baik. Keempat, kondisi lahan siap dibangun, tidak berada di area rawan bencana, serta bebas dari jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

    “Jadi, lahannya ini adalah lahan yang matang, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini empat kriteria lahan tadi. Nah, di lapangan kami ingin menajamkan bagaimana mekanisme koordinasi untuk pendataan,” ujarnya.

    Hingga sore ini, Bima menyampaikan bahwa portal Agrinas baru merekam 5.981 data lahan, jumlah yang dinilai masih jauh dari target. Ia menekankan perlunya verifikasi secara ketat, terutama di sejumlah daerah, untuk memastikan kesesuaian data dengan kriteria.

    Bima turut menyoroti masih ditemukannya data tidak wajar, seperti luas lahan hanya satu meter persegi atau keterangan yang tidak akurat.

    Selain itu, Pemda diminta berkoordinasi dengan danramil, dandim, dan babinsa di wilayah masing-masing.

    “Kemudian apabila di lapangan ini cocok dan sesuai, maka Koramil dan Babinsa ini melaporkan hasil pendataan kepada Pak Dandim. Pak Dandim kemudian meng-input lahan tersebut melalui portal command center untuk diverifikasi. Nanti di sana akan diverifikasi lagi apakah sesuai dengan kriteria, luasan, lokasi, dan kesiapan lahan, dan lain-lain,” kata Bima.

    Selanjutnya, Bima meminta Pemda untuk fokus melakukan pendataan aset yang memenuhi kriteria gerai kopdeskel, baik yang telah memiliki bangunan maupun yang masih berupa lahan. Pemda juga diminta mengambil langkah taktis sesuai kondisi lapangan, serta memastikan proses pendataan dilakukan secara menyeluruh dan sesuai ketentuan.

    “Bapak-Ibu diminta untuk lebih memfokuskan langsung kepada aset-aset, mendata aset yang betul-betul sesuai dengan kriteria pembangunan gerai kopdes,” jelasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Bima turut memperkenalkan para ketua tim wilayah yang bertugas dalam pendataan dan pembangunan gerai kopdeskel, yakni: Edi Mardianto untuk wilayah Sumatra; Wahyu Bintono Hari Bawono untuk wilayah Jawa; Hoiruddin Hasibuan untuk Kalimantan dan Sulawesi; serta La Ode Ahmad untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ia juga mendorong Pemda untuk berkoordinasi dengan narahubung (person in charge/PIC) masing-masing wilayah apabila diperlukan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawaslu RI tegaskan hasil pengawasan harus tersampaikan ke publik

    Bawaslu RI tegaskan hasil pengawasan harus tersampaikan ke publik

    “Kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama di wilayah pengawas, ini harus diketahui publik,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa setiap hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu harus diketahui oleh masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

    “Kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama di wilayah pengawas, ini harus diketahui publik,” kata Komisioner Bawaslu RI, Puadi, di Banda Aceh, Senin.

    Pernyataan itu disampaikan Puadi saat membuka “Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan”, bersama unsur masyarakat sipil hingga penyandang disabilitas, di Kota Banda Aceh.

    Dirinya menyampaikan, keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat yang memang harus diketahui secara transparan, karena ini juga berkaitan dengan pengawasan partisipatif.

    Ia menyebutkan, hasil-hasil pengawasan yang dilakukan para pengawas, termasuk mengenai pelanggaran hingga penyelesaian sengketa harus diketahui masyarakat.

    “Penanganan pelanggaran, juga termasuk penyelesaian sengketa, dan juga pelanggaran administrasi itu, publik harus tahu,” ujarnya.

    Kemudian, kata Puadi, informasi hasil pengawasan tersebut perlu disampaikan kepada publik agar nantinya bisa didiskusikan guna mendapatkan masukan dari masyarakat demi berjalan baiknya demokrasi.

    Termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan berkaitan tentang skripsi, riset, disertasi dan tesisnya. Ini juga berkaitan tentang untuk kebutuhan aksesibilitas akademik.

    “Untuk masyarakat juga, bagaimana masyarakat itu mengetahui tentang peran-peran, fungsi-fungsi pendidikan. Keterbukaan informasi harus berjalan terus agar demokrasi di Indonesia berjalan ke arah yang lebih baik lagi,” kata Puadi.

    Dalam kesempatan ini, Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Saputra, tujuan dari kegiatan ini sebagai upaya memperkuat literasi keterbukaan informasi publik pengawasan pemilu di Aceh.

    Dirinya menuturkan, mereka juga memiliki tugas menyampaikan informasi tentang pengawasan pemilu di Aceh secara lugas, mudah dipahami, dan yang paling penting adalah menarik tanpa menghilangkan substansinya.

    “Jadi makanya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan ini untuk memperkaya literasi mengenai keterbukaan informasi publik terkait pengawasan pemilu di Aceh ini,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengajak masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang pengawasan pemilu sebanyak mungkin, karena itu dapat menambah informasi atau pengetahuan lebih lengkap. Kecuali yang dikecualikan.

    “Misalnya, informasi mengenai proses penanganan pelanggaran, dan sebagainya, termasuk informasi yang dikecualikan. Tapi selain itu semuanya, termasuk laporan keuangan, hasil pengawasan ada di PPID, semuanya bisa diakses,” ujar Agus Saputra.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPRD Magetan Nur Wakhid Gugat Pimpinan DPRD dan DPC PKB ke Pengadilan

    Anggota DPRD Magetan Nur Wakhid Gugat Pimpinan DPRD dan DPC PKB ke Pengadilan

    Magetan (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PKB DPRD Magetan, Nur Wakhid, resmi melayangkan dua gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Magetan. Gugatan tersebut diduga berkaitan dengan isu pergantian antar waktu (PAW) terhadap dirinya di lembaga legislatif tersebut.

    Juru Bicara PN Magetan, Deddi Alparesi, membenarkan adanya dua perkara yang telah terdaftar atas nama penggugat Nur Wakhid.

    “Untuk perkara nomor 34, penggugatnya adalah Nur Wakhid dengan tergugat Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Magetan. Agenda sidang pertama dijadwalkan Rabu, 12 November 2025, pukul 09.00 WIB,” terang Deddi, Senin (3/11/2025).

    Majelis hakim pada perkara nomor 34 diketuai oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, dengan Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota.

    Selain itu, Deddi juga mencatat perkara kedua dengan nomor 35 yang diajukan oleh Nur Wakhid. “Perkara nomor 35 penggugatnya sama, Nur Wakhid. Namun tergugatnya adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai PKB Magetan sebagai tergugat I dan II. Sidang perdana juga digelar pada hari yang sama, Rabu, 12 November 2025 pukul 09.00 WIB,” tambahnya.

    Untuk perkara tersebut, majelis hakim dipimpin oleh Rintis Candra, S.H., M.H., dengan hakim anggota Nur Wahyu Lestariningrum, S.H., M.H., dan Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

    Langkah hukum yang ditempuh Nur Wakhid muncul di tengah isu internal PKB Magetan terkait rencana PAW terhadap dirinya. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ia akan digantikan usai dinamika politik di tubuh partai. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Magetan maupun pengurus DPC PKB mengenai proses maupun alasan rencana PAW tersebut. PN Magetan memastikan kedua gugatan telah terdaftar dan akan disidangkan sesuai jadwal. [fiq/kun]