Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Penumpang capai 468 juta per tahun, Prabowo minta KAI tambah gerbong

    Penumpang capai 468 juta per tahun, Prabowo minta KAI tambah gerbong

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin untuk segera memperbaiki kenyamanan stasiun hingga penambahan gerbong, menyusul jumlah penumpang yang mencapai ratusan juta per tahun.

    Dalam pertemuan Kepala Negara dengan Bobby Rasyidin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, dibahas arah pengembangan transportasi massal, khususnya layanan kereta api nasional.

    “Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap transportasi massal khususnya kereta api, sebagai simbol kemajuan dan peradaban suatu negara,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui media sosial Sekretariat Kabinet di Jakarta.

    Ia mengatakan Presiden menginstruksikan Dirut KAI untuk segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan transportasi massal berbasis kereta api.

    Presiden menginstruksikan Dirut KAI untuk segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan, baik pada sarana maupun prasarana, termasuk kenyamanan di stasiun.

    “Seluruh layanan perkeretaapian (gerbong & stasiun) harus aman, bersih, modern, dan nyaman untuk semua penumpang,” demikian petikan keterangan Setkab.

    Presiden juga menginstruksikan peningkatan kenyamanan gerbong dengan menjaga kebersihan dan memastikan pendingin udara berfungsi optimal.

    Selain itu, untuk mengatasi kepadatan penumpang yang bisa mencapai 1 juta orang per hari, terutama di layanan KRL Jabodetabek, Kepala Negara mengarahkan agar dilakukan penambahan jumlah gerbong baru serta gerbong khusus perempuan.

    Dengan jumlah pengguna kereta api yang mencapai sekitar 486 juta penumpang setiap tahun, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan layanan yang lebih baik, aman, dan manusiawi bagi masyarakat.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Semarang klarifikasi aksi damai di RSUD Wongsonegoro

    Pemkot Semarang klarifikasi aksi damai di RSUD Wongsonegoro

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Kota Semarang mengklarifikasi terkait aksi damai yang berlangsung di RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Semarang tidak berkaitan langsung dengan manajemen maupun pemerintah daerah.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSWN Mochamad Abdul Hakam, di Semarang, Senin, menjelaskan aksi tersebut merupakan persoalan internal antara dua pihak rekanan swasta yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan gedung rawat inap 12 lantai tahap 3.

    Proyek pembangunan gedung tersebut dilaksanakan oleh kontraktor utama PT Wahyu Prima, berdasarkan surat perjanjian pekerjaan nomor 027.2/490/A/2025 tertanggal 9 Juli 2025.

    “RSUD Wongsonegoro berkontrak resmi dengan PT. Wahyu Prima. Adapun pihak yang melakukan aksi, yakni PT. Anugrah Mandiri Teknik, tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan RS,” katanya.

    Aksi damai yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu menuntut pembayaran pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) yang diklaim telah dilakukan oleh PT Anugrah Mandiri Teknik.

    Pengamanan dilakukan oleh unsur Polsek dan Koramil Tembalang serta Kesbangpol Kota Semarang agar kegiatan berjalan tertib.

    Usai aksi, mediasi antara kedua pihak diselenggarakan di Aula Koramil Tembalang dengan difasilitasi aparat keamanan.

    “Dalam mediasi tersebut telah disepakati untuk dilakukan perhitungan bersama terhadap volume pekerjaan yang sudah terpasang di lapangan,” katanya.

    Perhitungan tersebut berlangsung mulai 23-24 Oktober 2025 dini hari dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing pihak.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa RSWN Semaranh telah meminta kontraktor utama untuk menyelesaikan persoalan secara profesional tanpa mengganggu pelayanan publik di RS.

    “Kami berharap masyarakat memahami bahwa persoalan ini murni antara dua badan usaha. Pemerintah kota maupun RSUD Wongsonegoro tidak memiliki kewenangan atas hubungan kerja di antara keduanya,” katanya.

    Hakam mengimbau semua pihak untuk menjaga suasana kondusif dan tidak menyebarkan informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik.

    “Pelayanan kesehatan di RS Wongsonegoro tetap berjalan normal, dan pemerintah kota akan terus memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jonan siap mengabdi jika diminta Prabowo, tapi belum ada tawaran

    Jonan siap mengabdi jika diminta Prabowo, tapi belum ada tawaran

    “Enggak ada tawaran. Ini cuma diskusi,”

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan siap jika diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mengabdi, meski dalam obrolannya selama 2 jam di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, belum ada tawaran.

    “Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih ya. Itu aja sih. ya tergantung yang ngasih tugas,” katanya saat ditanya awak media terkait peluang untuk kembali mengabdi bagi negara.

    Dalam pertemuannya dengan Presiden dalam rangka bertukar pandangan seputar program pemerintah, ia menyebut belum ada tawaran penugasan apa pun dari Kepala Negara.

    Jonan mengatakan, pertemuannya dengan Presiden murni bersifat diskusi dan tukar pandangan sebagai warga negara.

    “Enggak ada tawaran. Ini cuma diskusi,” ujarnya.

    Meski demikian, Jonan menyatakan kesiapannya jika suatu saat negara kembali memintanya untuk mengemban tugas tertentu.

    Ia menegaskan, kesediaannya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara, bukan karena ada pembicaraan khusus mengenai jabatan atau penugasan.

    Jonan sebelumnya bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang difasilitasi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, membahas berbagai isu pembangunan nasional hingga program kerakyatan.

    Nama Jonan melambung saat menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2009 hingga 2014. Di bawah kepemimpinannya, PT KAI bertransformasi memperbaiki layanan publik dan manajemen operasional hingga mengubah wajah transportasi kereta api Indonesia menjadi lebih baik.

    Keberhasilan tersebut membawanya ke kursi pemerintahan sebagai Menteri Perhubungan (2014-2016), dan kemudian sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari tahun 2016 hingga 2019, sebelum akhirnya kembali aktif sebagai komisaris di berbagai perusahaan swasta terkemuka.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jonan sebut tak bahas polemik Kereta Cepat saat bertemu Prabowo

    Jonan sebut tak bahas polemik Kereta Cepat saat bertemu Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua jam, sama sekali tidak membahas proyek kereta cepat.

    Jonan menjelaskan bahwa agenda pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin itu, murni berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai sejumlah program pemerintahan yang dijalankan Presiden Prabowo.

    “Saya nggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa, nggak,” kata Jonan saat ditanya topik pembahasan terkait kereta cepat atau whoosh kepada wartawan.

    Dia mengatakan bahwa dirinya juga tidak diminta memberikan masukan apa pun terkait wacana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya.

    “Nggak ada, saya sudah pensiun, saya nggak akan menyampaikan pendapat lah,” ujarnya.

    Meski enggan mengomentari isu-isu strategis seperti tenor utang proyek kereta cepat atau pengelolaannya, Jonan tetap memberikan apresiasi terhadap inovasi di sektor transportasi.

    “Saya pikir, mestinya beliau pasti punya kebijakan sendiri mengenai ini. Whoos sendiri secara operasional bagus. Soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri ke Presiden, karena tadi nggak dibahas,” ujarnya.

    Pemerintah tengah menyoroti polemik pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Pada hari ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk melaporkan perkembangan sektor infrastruktur sekaligus meminta arahan langsung terkait solusi atas permasalahan utang proyek tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah membahas isu utang Kereta Cepat dalam rapat terbatas bersama jajaran ekonomi, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara Rosan Roeslani.

    Dalam pertemuan itu, Presiden meminta tim ekonominya menyiapkan berbagai opsi penyelesaian utang, seperti perpanjangan masa pinjaman atau skema pembayaran alternatif, agar tidak menimbulkan gejolak bagi perekonomian nasional.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Rp210 triliun capex Kopdeskel hidupkan ekonomi desa-daerah

    Mendagri: Rp210 triliun capex Kopdeskel hidupkan ekonomi desa-daerah

    “Ini luar biasa karena biasanya awal tahun belanja daerah lamban. Dana belum turun, kegiatan baru lelang, dan belanja baru meningkat di akhir tahun. Dengan Rp210 triliun yang turun di awal, akan ada kompensasi untuk menggerakkan ekonomi daerah sejak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang mencapai sekitar Rp210 triliun akan memberikan dampak besar sebagai motor penggerak keuangan daerah.

    “Ini luar biasa karena biasanya awal tahun belanja daerah lamban. Dana belum turun, kegiatan baru lelang, dan belanja baru meningkat di akhir tahun. Dengan Rp210 triliun yang turun di awal, akan ada kompensasi untuk menggerakkan ekonomi daerah sejak awal tahun,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Tito mengungkapkan anggaran tersebut akan dikucurkan untuk pembangunan gerai dan fasilitas Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia. Pembangunan dilakukan dengan sistem padat karya dan memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya lokal.

    “Ini memberi efek berganda bagi daerah, terutama yang tengah menyesuaikan diri dengan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) dan masih mengandalkan PAD,” ujarnya.

    Tito menyebut, program Kopdeskel Merah Putih akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekaligus membantu kepala daerah mencapai indikator kinerja utama (KPI).

    “Program ini akan membantu menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki gini ratio, dan menjaga inflasi. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan intervensi ekonomi melalui koperasi yang hadir di desa,” kata Tito.

    Selain itu, keberadaan Kopdeskel Merah Putih juga akan menekan peran tengkulak dan rentenir, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal secara merata.

    “Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Setiap kepala daerah akan diuntungkan jika program ini berjalan karena berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tuturnya.

    Untuk merealisasikan program ini, Kemendagri meminta pemerintah daerah kabupaten/kota segera mendata aset lahan atau bangunan yang dapat digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih.

    Dari 75.266 desa, baru 5.339 desa (7 persen) yang memiliki data aset lahan atau bangunan, sedangkan dari 514 kabupaten/kota, baru 15 daerah (3 persen) yang melaporkan asetnya.

    Oleh karena itu, Tito meminta kepala daerah mempercepat proses ini karena menjadi prasyarat utama penyaluran dana Rp210 triliun tersebut.

    “Pendataan ini harus jadi prioritas. Kami minta kepala daerah membentuk satgas, berkoordinasi dengan sekda, dinas pemerintahan desa, dan dinas koperasi,” kata Mendagri.

    Kemendagri juga menyiapkan tim supervisi yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto untuk memantau progres setiap dua hari sekali dan melakukan evaluasi mingguan.

    Daerah dengan kinerja terbaik akan menerima insentif tambahan sebesar Rp5 miliar pada Februari 2026.

    Tito menekankan, lahan yang digunakan untuk Kopdeskel Merah Putih harus memenuhi empat kriteria utama: pertama status hukum jelas, seperti aset desa, pemda, atau hibah. Kedua, luas minimal 1.000 meter persegi. Ketiga, lokasi strategis dan mudah diakses publik.Keempat, bebas dari risiko bencana alam.

    Beberapa daerah mulai menunjukkan dukungannya. Pemkab Aceh Barat, misalnya, tengah menyiapkan lahan untuk 16 Kopdeskel prioritas tahap awal. Sementara di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, pemerintah daerah berencana membangun 7 hingga 8 Kopdeskel Merah Putih setelah proses pemetaan aset selesai.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kantor Gubernur Riau dan kediamannya sepi usai informasi OTT KPK

    Kantor Gubernur Riau dan kediamannya sepi usai informasi OTT KPK

    “Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,”

    Pekanbaru, (ANTARA) – Kantor Gubernur dan Rumah Dinas Gubernur Abdul Wahid tampak sepi ramainya informasi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan turut mengamankan orang nomor satu di bumi lancang kuning tersebut.

    Pantauan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, aktivitas di lingkungan Kantor tampak lengang, hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang berjaga di pos depan. Sedangkan pada meja resepsionis Kantor Gubernur Riau hanya ditunggu satu orang

    “Hari ini Pak Gubernur tidak tampak di kantor,” ujar salah seorang petugas yang berjaga, Senin malam.

    Diketahui kegiatan Gubernur Riau pada Senin (3/11) bertempat di Kediaman Gubernur Riau atau Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Ada sejumlah tempat kegiatan di sana seperti Balai Serindit, Gedung Pauh Janggi, dan Ruang Rapat Kediaman Gubernur Riau.

    Kegiatan pertama gubernur Senin ini yakni apel bersama dalam peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya di ruang rapat kediaman gubernur Abdul Wahid memimpin rapat tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik.

    Dalam kesempatan itu Abdul Wahid rapat bersama Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Siak Afni Zulkifli. Akan tetapi usai adanya informasi OTT itu, suasana sepi juga terlihat di Kediaman atau Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau.

    Di sana juga hanya tampak dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di pos samping masuk ke kediaman. Padahal, jika pada hari-hari sebelumnya banyak aktivitas dilingkungan kediaman tersebut.

    Sebelumnya, KPK sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan penangkapan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan. “Ya,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA.

    Hal senada disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang membenarkan adanya OTT terhadap Abdul Wahid. “Benar, sementara masih berproses,” ujarnya.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Informasi sementara menyebutkan, OTT berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB dan turut menyeret sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua jam bersama Prabowo, Jonan bahas diplomasi hingga program rakyat

    Dua jam bersama Prabowo, Jonan bahas diplomasi hingga program rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan berbagi pandangan selama dua jam dengan Presiden RI Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seputar diplomasi hingga program pro rakyat.

    “Jadi, kami sebenarnya memang juga minta waktu untuk sharing lah. Sebagai rakyat, sebagai warga negara, berdiskusi tentang program-program yang dijalankan oleh beliau selama ini,” kata Jonan seusai bertemu Presiden, Senin.

    Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut diprakarsai oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam rangka berbagi pandangan mengenai sejumlah program pemerintahan yang kini dijalankan Presiden Prabowo dan seluruh kementerian/lembaga.

    Jonan menyampaikan apresiasinya karena Presiden Prabowo berkenan mendengarkan berbagai masukan dan berdialog terbuka terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk diplomasi luar negeri, pengembangan BUMN, serta program-program kerakyatan.

    “Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri. Juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak,” katanya.

    Direktur Utama PT KAI periode 2009 hingga 2014 itu menilai, kiprah Presiden Prabowo dalam memperkuat peran Indonesia di dunia internasional dan mendorong partisipasi BUMN untuk kepentingan bangsa patut diapresiasi.

    Selain itu, pria yang berhasil mengubah wajah layanan transportasi KAI itu, juga menyoroti sejumlah program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang menurutnya memiliki dampak ekonomi berantai.

    “Memang kalau diminta sempurna dari awal mungkin tidak mungkin. Tapi kan ini perbaikannya pelan-pelan, mestinya jalan sih selama ini,” kata Jonan.

    Ia menambahkan bahwa diskusi tersebut murni bersifat sharing dan memberikan pandangan dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

    “Jadi diskusinya itu saja, nggak ada yang lain,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI luncurkan kereta khusus petani-pedagang jalur Merak bulan ini

    KAI luncurkan kereta khusus petani-pedagang jalur Merak bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera meluncurkan layanan kereta api khusus untuk petani dan pedagang guna mendistribusikan produksi pangan dan komoditas lainnya dengan jalur Rangkasbitung-Merak pada bulan ini.

    Usai bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan Presiden Prabowo mendukung layanan kereta khusus petani dan pedagang ini untuk mendukung perekonomian masyarakat.

    “Beliau sangat mendukung sekali, karena ini adalah men-support untuk ekonomi rakyat di bawah, dan beliau memberikan beberapa arahan juga untuk menambah kapasitas dari kereta petani dan pedagang ini,” kata Bobby saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Bobby merinci pihaknya sudah menyiapkan delapan unit kereta untuk mengakomodasi transportasi petani dan pedagang dalam mendistribusikan hasil produksi mereka dengan rute Rangkasbitung-Merak.

    Kereta khusus petani dan pedagang ini, kata Bobby, akan beroperasional sesuai dengan aktivitas mereka, yakni pagi dan sore.

    Namun demikian, KAI juga berencana menambah jalur dan rute lain ke depannya, setelah rute Rangkasbitung-Merak resmi beroperasi.

    “Kita akan luncurkan di Merak dulu, di Merak dulu kita akan luncurkan. Di bulan ini kita luncurkan,” kata Bobby.

    Adapun jalur kereta petani ini juga akan diperpanjang dari Stasiun Rangkasbitung sampai ke Stasiun Tanah Abang.

    KAI juga akan memberikan subsidi untuk operasional kereta petani, sehingga tarifnya tentu akan lebih murah, daripada menggunakan truk atau mobil. Namun demikian, besaran subsidi itu masih dibahas.

    “Akan lebih murah dari ini. Karena kan logikanya, ini adalah petani pedagang yang tidak mampu untuk menyewa mobil. Truk. Yang jelas ini adalah memang subsidi kepada petani dan pedagang,” kata Bobby.

    Adapun pada Agustus lalu, PT KAI telah melakukan uji coba pengoperasian kereta ekonomi khusus petani dan pedagang untuk rute Surabaya Gubeng–Lamongan, Jawa Timur.

    Kereta khusus ini dirancang untuk membantu mobilitas petani dan pedagang, sekaligus mempermudah pengangkutan hasil panen maupun barang dagangan secara lebih leluasa, aman, dan efisien.

    Menurut Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, konsep desain kereta khusus petani dan pedagang ini mengedepankan kemudahan akses dan ruang angkut yang lebih luas.

    Tempat duduk dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan, sehingga ruang tengah menjadi lapang untuk menempatkan hasil pertanian atau barang dagangan, sekaligus memudahkan pergerakan di dalam kereta.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kolaborasi Kemensos-Kemendiktisaintek, Siapkan Beasiswa Lulusan Sekolah Rakyat

    Kolaborasi Kemensos-Kemendiktisaintek, Siapkan Beasiswa Lulusan Sekolah Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam menyiapkan program hilirisasi bagi siswa Sekolah Rakyat agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, dan Kepala Pusdiklatbangprof Hasim, melakukan kunjungan kerja ke kantor Kemendiktisaintek di Jakarta Pusat pada Senin (3/11/2025).

    Kedatangan Gus Ipul disambut oleh Menteri Kemendiktisaintek Brian Yuliarto, Wakil Menteri Fauzan, Sekretaris Jenderal Togar Mangihut Simatupang, serta Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi Muhamad Hasan Chabibie.

    Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa hilirisasi menjadi fokus utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, agar siswa Sekolah Rakyat memiliki arah yang jelas setelah lulus.

    “Dari 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan saat ini, untuk jenjang SMA itu sekitar 6.700 siswa yang akan lulus nanti di tahun 2028. Sesuai arahan presiden, dalam rangka hilirisasi, para siswa diberi pilihan oleh ingin lanjut perguruan tinggi atau bekerja,” kata Gus Ipul.

    Ia menjelaskan, penentuan arah pendidikan siswa dilakukan melalui asesmen minat dan bakat berbasis teknologi DNA Talent oleh Ary Ginanjar. “Dari situ kelihatan anak-anak ini mau kemana. Sembari menunggu hasil asesmen final, kita asumsikan saat ini 50 persen siswa Sekolah Rakyat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, 50 persen lagi ingin bekerja,” ungkapnya.

    Gus Ipul menilai kerja sama dengan Kemendiktisaintek sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pendidikan para siswa. “Saat ini kan yang kelas 1 SMA itu, nanti lulus 2028. Siapa tahu alokasi KIP Kuliah nanti bisa didorong untuk di tahun 2028. Nah, ini yang kita perlukan MoU untuk hilirisasi Sekolah Rakyat,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Menteri Kemendiktisaintek Brian Yuliarto menyatakan komitmen penuh untuk mendukung inisiatif tersebut.

    “InsyaAllah Pak, dengan senang hati tentu kalau terkait beasiswa kami akan siapkan, tadi sudah jelas secara kebutuhan dan juga tujuan universitas nanti mungkin bisa saja kami menyampaikan informasi ke adik-adik itu jurusannya apa saja,” ucap Brian.

    Brian juga menjelaskan bahwa pihaknya memiliki sistem pemetaan potensi siswa yang sejalan dengan konsep DNA Talent. “Sebenarnya juga kami juga ada teman-teman di universitas yang memiliki seperti punya Pak Ary Ginanjar DNA Talent itu tapi mungkin arahnya lebih ke arah program studi apa nih yang cocok untuk mempertajam,” katanya.

    Terkait beasiswa, Brian memastikan tidak ada kendala. “Kalaupun nantinya tiap tahun ada pertambahan siswa nanti bisa kita ajukan tambahan. Tidak ada masalah. Karena kan ini prioritas, desil 1 desil 2. Kita memberikan KIP kuliah pun memang itu sasarannya,” tegasnya.

    Selain itu, Brian mengusulkan agar mahasiswa penerima KIP Kuliah menjadi mentor bagi calon mahasiswa Sekolah Rakyat serta membentuk tim pendampingan agar perguruan tinggi negeri terdekat dapat menugaskan mahasiswanya sebagai pembimbing.

    “Bisa ada model pembinaan awal, seperti mentoring khusus untuk anak-anak calon beasiswa yang bersemangat kuliah. Nanti anak-anak penerima KIP Kuliah kita tugaskan bertindak seperti mentor, supaya mereka kepercayaan dirinya lebih,” ujarnya.

    Menutup pertemuan, Gus Ipul memastikan bahwa kolaborasi antara Kemensos dan Kemendiktisaintek akan segera diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) dalam waktu dekat. [tok/ian]

  • Pantura Gresik Macet Parah, Ratusan Truk Kini Wajib Parkir Saat Jam Larangan

    Pantura Gresik Macet Parah, Ratusan Truk Kini Wajib Parkir Saat Jam Larangan

    Gresik (beritajatim.com) – Guna mengurangi kemacetan di Jalan Daendels Pantura Gresik, truk bertonase besar wajib parkir saat jam larangan operasional berlaku. Kebijakan ini diterapkan karena masih banyak sopir truk yang melanggar aturan larangan jam melintas.

    Kabid Tata Kelola Prasarana (TKP) Dishub Gresik, Femmy Husada, mengatakan bahwa aturan jam operasional telah disepakati bersama. Truk yang melintas di Jalan Daendels Pantura wajib masuk ke kantong parkir yang telah disediakan di Ngawen, Sidayu. “Semua ini untuk mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan di jalan pantura tersebut,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

    Dishub Gresik sebelumnya menetapkan larangan operasional truk mulai pukul 05.00 hingga 08.00 WIB, serta pukul 15.00 hingga 18.00 WIB.

    Selama waktu larangan, pergerakan kendaraan berat dialihkan ke kantong parkir Ngawen, Kecamatan Sidayu. Tercatat 602 truk masuk pada jam larangan pagi (05.00–08.00 WIB) dan 1.538 truk pada jam larangan sore (15.00–18.00 WIB).

    Rata-rata ada 20 truk per jam yang parkir. Jika truk tetap dibiarkan melintas, arus kendaraan menuju exit Tol Manyar dapat terhambat hingga 40 menit, padahal jarak 18 kilometer dari Ngawen ke Manyar idealnya bisa ditempuh dalam 20 menit.

    “Dengan skema ini, waktu tempuh bisa lebih cepat 20 menit dan potensi kemacetan serta risiko kecelakaan bisa ditekan,” jelas Femmy.

    Ia menambahkan, lebar jalan pantura hanya sekitar 7 meter sehingga tidak mampu menampung antrean panjang truk yang rata-rata berlebar 2,5 meter per unit. Ditambah perlintasan warga, arus kendaraan pribadi, dan mobil antar-jemput sekolah, situasi akan semakin padat bila truk tetap melintas saat jam sibuk.

    “Kantong parkir ini sangat membantu mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan di jalan pantura. Ke depan, kami berharap ada kantong parkir juga di wilayah Gresik Selatan,” pungkasnya. (dny/kun)