Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Prabowo: Tahun pertama pemerintah fokus ketahanan pangan nasional

    Prabowo: Tahun pertama pemerintah fokus ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus utama pada tahun pertama masa pemerintahannya adalah mengamankan ketahanan pangan nasional sebagai sektor paling strategis dalam menjaga kemandirian negara.

    “Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan karena pangan ini adalah yang paling strategis,” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa.

    Presiden menyampaikan ketersediaan pangan menjadi syarat utama bagi keberlangsungan suatu bangsa karena tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemandirian di bidang pangan.

    Presiden juga menolak pandangan yang membenarkan ketergantungan terhadap impor bahan pangan dari luar negeri.

    “Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar, mau menyakiti kita bahwa kita boleh bergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan, dan memproduksi makanannya sendiri,” kata Prabowo.

    Presiden menambahkan pemerintah telah bergerak cepat dalam memperkuat sektor pangan. Produksi pangan nasional disebut mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia dan cadangan pangan juga yang terbesar sejak Indonesia berdiri.

    Kondisi tersebut dinilai sebagai langkah awal dalam menjaga keamanan pangan secara berkelanjutan. Selain pangan, Presiden juga menargetkan kemandirian energi dalam beberapa tahun ke depan.

    “Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi,” kata Presiden.

    Presiden menambahkan bahwa transportasi publik, termasuk kereta api, memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

    Pemerintah berencana memperluas dan memperbesar layanan perkeretaapian nasional agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat menengah dan bawah.

    “Kalau orang kaya, dia bisa naik pesawat, dia bisa naik mobil. Rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan capaian menggembirakan pada sektor pertanian nasional ketika produksi padi tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton berkat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

    “Kami mengucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia kepada Bapak Presiden Republik Indonesia telah mempermudah regulasi khususnya sarana produksi kepada petani Indonesia,” kata Mentan seusai menyaksikan pengumuman proyeksi produksi beras secara virtual yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) di Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Serpong, Tengerang, Banten, Senin (3/11).

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan menandai langkah besar Indonesia menuju swasembada pangan.

    Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Birokrat ke Panggung Politik! Abdul Hayat Gani Resmi Nahkodai Partai Perindo Sulsel, Siapkan Pondasi dan Target Politik Jangka Panjang

    Dari Birokrat ke Panggung Politik! Abdul Hayat Gani Resmi Nahkodai Partai Perindo Sulsel, Siapkan Pondasi dan Target Politik Jangka Panjang

    “Saya menganggap birokrat itu satu hal, belum sempurna lah pengabdian saya, karena saya masih bisa berkegiatan bernuansa kemasyarakatan, kesempatan itu belum saya lakukan. Ada beberapa hal pertimbangan, ada krisis kepemimpinan, untuk memperbaiki itu satu-satunya jalan adalah masuk ke partai politik, tidak ada pilihan. Sepintar-pintarnya orang, secerdas-cerdasnya orang kalau tidak ada partai hanya akan jadi pengikut saja. Kalau kita masuk di partai, kita memperbaiki itu dari dalam,” pungkasnya.

    Diketahui, Abdul Hayat Gani memiliki rekam jejak panjang di dunia birokrasi. Ia menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejak 23 Mei 2019 hingga 14 Desember 2022. Bahkan, ia sempat dipercaya menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sulsel sebanyak dua kali, yakni pada periode 7–19 April 2022 dan 26 Juni–22 Juli 2022.

    Namun, masa jabatannya sebagai Sekda berakhir lebih cepat setelah dicopot oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Meski demikian, kiprahnya di pemerintahan tidak berhenti di situ. Ia kembali dipercaya menjadi pejabat tinggi pratama usai menyurati Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara pada 29 Juli 2024. Tak lama kemudian, ia didapuk menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, menggantikan Akbar Ali, pada 9 September 2024.

    Kini, memasuki babak baru di dunia politik, Abdul Hayat Gani membawa semangat birokrasi yang berorientasi pada hasil. Ia berkomitmen menjadikan Partai Perindo sebagai wadah perjuangan yang berpihak kepada masyarakat dan menjadi kekuatan politik baru di Sulawesi Selatan.

  • Banyak Orang Menjatuhkan Bahlil, Gus Iqdam: Setelah Saya Ketemu Ternyata Orangnya baik, Hawanya Senyum Terus

    Banyak Orang Menjatuhkan Bahlil, Gus Iqdam: Setelah Saya Ketemu Ternyata Orangnya baik, Hawanya Senyum Terus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Majelis Ta’lim Sabilu Taubah, Gus Iqdam secara khusus memuji Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai pribadi yang baik dan menyenangkan.

    Ia pun bertanya-tanya tentang banyak publik yang mencemooh bahkan berusaha menjatuhkan Menteri ESDM itu.

    “Banyak orang menjatuhkan pak Bahlil. Setelah saya ketemu ternyata orangnya baik, bahagia, dan hawanya senyum terus,” kata Gus Iqdam pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh ormas Satkar Ulama Indonesia dalam rangkaian HUT Ke-61 Partai Golkar di Jakarta Velodrome International, Sabtu (25/10/2025).

    Selain bernuansa relijius, Gus Iqdam mengapresiasi acara yang dihadiri hampir 10 ribu massa dari seluruh Indonesia yang memadati Jakarta Velodrome International itu juga menanamkan rasa kecintaan kepada Rasulullah.

    “Bagi saya, acara Maulid yang diselenggarakan Partai Golkar ini sangat luar biasa. Partai besar seperti Golkar mengadakan kegiatan relijius seperti ini. Selain itu, secara tidak langsung acara ini selain menanamkan rasa cinta kita kepada Rasullullah, kegiatan seperti ini juga menguatkan keimanan kita,” kata Gus Iqdam.

    Gus Iqdam juga mendoakan Partai Golkar yang di usianya ke-61, makin dicintai dan dipercaya oleh rakyat Indonesia. “Semoga Partai Golkar menjadi partai yang diridhoi Allah SWT,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan penyelenggaraan HUT Ke-61 Partai Golkar.

    Menurut Bahlil, keluarga besar Partai Golkar ingin meneladani sifat Rasulullah terutama dalam menjalankan roda organisasi yakni, shiddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (komunikatif) dan fathonah (cerdas).

  • Prabowo Ngeluh Ada Orang Pemerintahan Akali Rakyat tapi Tak Direshuffle, Pengamat Ungkap Faktor Jokowi

    Prabowo Ngeluh Ada Orang Pemerintahan Akali Rakyat tapi Tak Direshuffle, Pengamat Ungkap Faktor Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan adanya orang pemerintahan yang mengakali rakyat. Tapi ironisnya, Prabowo tak mengganti orang pemerintahan tersebut.

    Pengamat Politik Nurmal Idrus mengatakan hal tersebut menarik. Apalagi dengan adanya spekulasi bahwa ada faktor Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini adalah isu yang menarik untuk dicermati,” kata Nurmal keapda fajar.co.id, Selasa (4/11/2025).

    Menurutnya, sudah gaya Prabowo memberi peringatan keras. Baik di tingkat kementerian hingga jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Presiden Prabowo memang kerap memberikan peringatan keras kepada pejabat di berbagai tingkatan, termasuk menteri, kepala daerah, hingga direksi BUMN,” ujarnya.

    “Menegaskan bahwa tidak ada posisi yang tidak bisa diganti, termasuk dirinya sendiri,” tambahnya.

    Menurutnya, memang tak bisa ditampik bahwa tidak langsungnya Prabowo mengganti orang dimaksud. Karena menjaga stabilitas politik.

    “Faktor menjaga hubungan baik dan stabilitas politik dengan Presiden Jokowi serta koalisi pendukung menjadi salah satu pertimbangan mengapa Presiden Prabowo tidak langsung melakukan penggantian secara besar-besaran, meskipun telah menyampaikan keluhan,” jelasnya.

    “Hal ini demi memastikan transisi kekuasaan dan pelaksanaan program berjalan harmonis,” tambahnya.

    Di sisi lain, dia mengatakan keluhan tersebut, menunjukkan Prabowo tak ragu menindak diapapun yang bekerja tak benar.

    “Namun, Prabowo tetap menunjukkan ketegasan bahwa ia tidak akan ragu mengganti siapa pun yang kinerjanya tidak benar, termasuk menteri, jika peringatan tidak diindahkan,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Terlanjur Bayar Biaya Administrasi, Bantuan Ternak di Bondowoso Justru Macet

    Terlanjur Bayar Biaya Administrasi, Bantuan Ternak di Bondowoso Justru Macet

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Bondowoso dibuat resah lantaran program pengadaan ternak tahun 2025 tak kunjung terealisasi.

    Para penerima manfaat mengaku sudah memenuhi seluruh syarat administratif yang diminta pemerintah daerah, namun hingga November ini, bantuan yang dijanjikan belum juga disalurkan.

    Ketua Kelompok Peternak Pejaten Bangkit, Kecamatan Tegalampel, Muhammad Irwansyah, mengungkapkan bahwa para peternak sudah berbulan-bulan menunggu kepastian dari dinas terkait.

    “Kami sudah selesaikan semua berkas sejak Mei sampai Juli, termasuk SKT dari Bakesbangpol, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Alasannya cuma salah kode rekening,” ujarnya pada Beritajatim.com, Selasa (4/11/2025).

    Menurut Irwan, program tersebut sebelumnya sudah dibahas dan disetujui DPRD Bondowoso. Dinas Peternakan juga telah menyiapkan daftar belanja anggaran (DBA) dan calon ppenerima

    Namun setelah terjadi pergantian pejabat di dinas, muncul aturan baru yang mewajibkan kelompok ternak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Bakesbangpol.

    Aturan baru itu dinilai memberatkan karena SKT mensyaratkan akta pendirian notaris dan klasifikasi ormas, bukan kelompok peternak. “Kami jadi harus keluar biaya tambahan hanya untuk urusan administrasi,” keluhnya.

    Irwan menyebut, kelompoknya telah mengeluarkan biaya sekitar Rp138 juta untuk membangun kandang komunal, menyewa lahan pakan, dan membeli bahan pakan hingga lima ton. “Kami habis uang segitu karena yakin program segera jalan. Tapi nyatanya mandek,” katanya kecewa.

    Kelompok Pejaten Bangkit seharusnya menerima 10 ekor sapi jantan dari program tersebut. Di Desa Pejaten sendiri terdapat empat kelompok penerima — satu kelompok sapi dan tiga kelompok kambing — yang seluruhnya diusulkan melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Bondowoso, Soedarsono.

    Irwan juga menyoroti dugaan pungutan liar dalam proses pengurusan SKT. Ia menyebut beberapa kelompok diarahkan untuk menggunakan notaris tertentu dengan biaya Rp1,5 juta per kelompok, padahal notaris lain bisa mengurus hanya Rp750 ribu.

    “Sekitar 20 kelompok akhirnya memilih notaris yang saya rekomendasikan karena lebih cepat dan murah,” katanya.

    Ia menegaskan, program ini bukan hibah uang, melainkan pengadaan barang. “Kami hanya menerima ternak sesuai usulan, bukan uang. Tapi sekarang malah tak ada kejelasan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widotono, menjelaskan bahwa program tersebut terhambat karena adanya perubahan aturan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

    “Aturan baru itu mengatur bahwa bantuan ternak harus masuk kategori belanja hibah, sedangkan di APBD awal kami rencanakan sebagai belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Saat diajukan perubahan di PAPBD, tidak bisa disetujui hingga tingkat gubernur,” jelasnya.

    Hendri menegaskan, perubahan tersebut tak bisa dipaksakan karena berpotensi menyalahi mekanisme penganggaran.

    “Kalau dipaksakan, risikonya bisa pidana. Jadi kami konsultasikan dengan Inspektorat. Kami juga berencana mengundang peternak untuk memberi penjelasan resmi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, program bantuan ternak kemungkinan akan didorong kembali pada tahun anggaran 2026, bergantung pada hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan persetujuan provinsi. (awi/but)

  • Bupati Lumajang Sebut Ada Dugaan Keterlibatan Oknum ASN yang Selewengkan Solar Subsidi

    Bupati Lumajang Sebut Ada Dugaan Keterlibatan Oknum ASN yang Selewengkan Solar Subsidi

    Lumajang (beritajatim.com) – Bupati Lumajang Indah Amperawati menyebut ada oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

    Hal ini disampaikan Indah saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku yang diduga melakukan penimbunan solar bersubsidi di kawasan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Desa Labruk Lor, Kecamatan/Kabupaten Lumajang, Senin (3/11/2025) malam.

    Sebagai informasi, dalam operasi ini, satu kendaraan truk dengan Nopol N 9407 UN kedapatan sedang melakukan pengangkutan solar bersubsidi.

    Terdapat satu pelaku sekaligus pengemudi truk dengan inisial UP, warga Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan/Kabupaten Lumajang yang diamankan dalam operasi ini.

    Indah mengaku, informasi terhadap dugaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang yang terlibat penyelewengan solar subsidi ini sudah dikantongi sejak satu bulan lalu.

    “Jadi ada informasi yang saya terima, sebenarnya informasi dan modus, dugaan nama-nama sudah saya terima kira-kira sebulan yang lalu,” terang Indah.

    Menurutnya, meski sudah mengantongi nama oknum yang diduga melakukan penyelewengan solar subsidi, pihaknya masih perlu berhati-hati untuk mendapat bukti tepat.

    Sebab, Indah juga menduga ada banyak pihak yang bermain dalam bisnis ilegal tersebut. Termasuk kalangan ASN Pemkab Lumajang.

    “Saya kemudian perlu berhati-hati dalam hal ini supaya membuktikannya itu tepat karena seperti yang saya sampaikan, ada banyak yang diduga bermain di area ini. Salah satunya merupakan aparatur sipil negara yang menjadi kewenangan pembinaan saya tentu nya,” tambah Indah.

    Selain itu, Indah mendorong agar pihak Kepolisian Resort (Polres) Lumajang dapat memperlebar proses penyelidikan terhadap kasus tersebut.

    “Saya pikir bisa jadi tidak hanya satu orang aparatur sipil negara. Nanti kalau kapolres bisa memperlebar penyelidikan ini bisa jadi di luar ASN juga,” ungkap Indah. (has/ted)

  • Pemkab Ponorogo Kebut Ratusan Proyek Jalan, Fokus Tingkatkan Konektivitas Antarwilayah

    Pemkab Ponorogo Kebut Ratusan Proyek Jalan, Fokus Tingkatkan Konektivitas Antarwilayah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) tancap gas mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Sedikitnya 167 ruas jalan rusak bakal diperbaiki secara serentak, sebelum akhir tahun 2025.

    Anggaran sebesar Rp94 miliar digelontorkan dari pos Perubahan APBD (P-APBD) 2025, yang bersumber dari dana pinjaman Bank Jatim dan telah mendapat persetujuan pemerintah pusat. Pekerjaan ditargetkan rampung dalam 45 hari kerja dengan sistem pengerjaan paralel di berbagai wilayah.

    “Untuk tender cepat, ada 9 paket yang sudah kami launching dan sudah berkontrak. Sisanya, PL (penunjukan langsung),” ujar Kabid Bina Marga DPUPKP Ponorogo, Shintawati, Selasa (4/11/2025).

    Beberapa ruas jalan prioritas masuk kategori lelang cepat, antara lain Jalan Ngrayun–Mrayan, Jalan Jeruksing–Jabung, serta Jalan Kota Lama–Jenangan. Sejumlah proyek ini, dinilai strategis karena menjadi penghubung antarwilayah dan jalur mobilitas ekonomi warga.

    Menurut Shintawati, percepatan perbaikan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih representatif menjelang pergantian tahun.

    “Kami kerja secara paralel, termasuk dengan PL. Kami memaksimalkan pekerjaan secepat mungkin,” tegasnya.

    Selain proyek jalan, DPUPKP juga menyiapkan pembangunan trotoar baru di 2 titik strategis tahun depan dengan nilai anggaran sekitar Rp6 miliar. Dua lokasi yang disiapkan yakni di Jalan K.H. Ahmad Dahlan dan Jalan Sultan Agung.

    “Rencananya tahun depan kami mulai. Tapi tetap menunggu evaluasi dan penyesuaian anggaran,” ungkap Shintawati.

    Langkah percepatan perbaikan jalan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Ponorogo untuk memperkuat infrastruktur dasar dan memperlancar aktivitas ekonomi warga di berbagai kecamatan. Jika target 167 ruas jalan selesai tepat waktu, maka wajah transportasi darat Ponorogo akan jauh lebih baik menyongsong tahun 2026. [end/aje]

  • 40 Dapur MBG di Blitar Telah Beroperasi, Baru 3 yang Kantongi SLHS

    40 Dapur MBG di Blitar Telah Beroperasi, Baru 3 yang Kantongi SLHS

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 40 dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Blitar telah beroperasi. Dapur tersebut juga sudah melayani makan bergizi bagi puluhan ribu anak dan ibu hamil di Bumi Penataran (julukan Kabupaten Blitar).

    Namun di tengah kabar gembira tersebut, ada hal yang masih harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Pasalnya dari 40 dapur MBG tersebut hanya 3 unit saja yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Ketua Gugus Tugas MBG Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti menekankan bahwa SLHS adalah syarat mutlak, mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh setiap dapur. Langkah ini juga upaya untuk menjamin kualitas produk makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “SLHS ini merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki SPPG agar bisa mendapatkan izin. Karena kita tahu dari satu SPPG ini menjadi penyedia MBGG bagi ribuan penerima manfaat,” ungkap Khusna, Selasa (4/10/2025).

    Keseriusan Pemkab Blitar dalam masalah higienitas ini bukan tanpa alasan. Khusna sempat menyinggung adanya insiden yang terjadi di wilayah Wonodadi, yang menjadi perhatian serius.

    “Pernah ada waktu itu, kejadian anak-anak mual dan muntah setelah minum susu kedelai. Tidak parah, tapi itu jadi perhatian kami agar tidak terulang,” tegasnya.

    Khusna menegaskan, sertifikasi SLHS adalah bentuk jaminan keamanan pangan. “Agar makanan yang dikonsumsi anak benar-benar aman dan tidak menimbulkan keracunan,” ujarnya.

    Untuk mempercepat perizinan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar gencar menggelar pelatihan bagi para relawan yang terlibat langsung sebagai penjamah makanan di SPPG.

    “Setidaknya setiap minggu kita menggelar pelatihan. Minimal 50 persen relawan SPPG harus sudah mengikuti pelatihan, kemudian SLHS ini bisa diurus dan diterbitkan,” terang Khusna.

    Secara prosedural, pengurusan SLHS melalui sistem Online Single Submission (OSS) memang rumit dan memakan waktu lama, serta mensyaratkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

    Namun, berkat diskresi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), SPPG yang sudah beroperasi tetap dapat dilayani perizinannya. Pemkab Blitar memastikan seluruh satuan tersebut akan terus didampingi hingga memenuhi persyaratan izin secara lengkap, demi memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar higienitas. [owi/beq]

  • Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Pondok Pesantren Urus PBG dan SLF demi Lingkungan Belajar Aman

    Pemkab Banyuwangi Fasilitasi Pondok Pesantren Urus PBG dan SLF demi Lingkungan Belajar Aman

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Banyuwangi siap memfasilitasi pengelola pondok pesantren dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pencanangan program Pesantren Aman yang diluncurkan saat kick off Hari Santri Nasional di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pada 20 Oktober 2025 lalu.

    “Pemkab telah menggelar sosialisasi tentang regulasi dan prosedur pembangunan serta penggunaan bangunan yang sesuai standar. Karena kami, pemerintah ikut berkewajiban memastikan lingkungan belajar santri aman dan layak. Salah satunya dengan menjamin fasilitas infrastruktur baik gedung belajar maupun asrama yang aman dan sesuai standar,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (4/11/2025).

    Sosialisasi tersebut diikuti oleh 70 pengurus pondok pesantren se-Banyuwangi, dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi dan Pembangunan Choiril Ustadi, serta dihadiri perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan para camat se-Banyuwangi.

    Ipuk menjelaskan bahwa pendampingan pemerintah sangat diperlukan agar setiap bangunan di wilayah Banyuwangi, khususnya pondok pesantren, dibangun dan digunakan sesuai ketentuan keselamatan. “Pemkab siap memfasilitasi pengurusan PBG dan SLF. Dinas terkait akan siap membantu pengurusannya. Silakan berkonsultasi dengan Dinas PU,” tegasnya.

    Plt Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan bahwa PBG merupakan dokumen wajib sebelum pembangunan gedung dimulai, sedangkan SLF berfungsi memastikan gedung yang telah selesai dibangun memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

    “Kedua dokumen ini saling melengkapi dan penting untuk legalitas serta keamanan suatu bangunan,” jelas Suyanto yang akrab disapa Yayan.

    Menurutnya, Dinas PU CKPP Banyuwangi membuka layanan konsultasi bagi pondok pesantren yang ingin memeriksa kelayakan bangunan atau mengurus dokumen PBG dan SLF. Pemkab akan memberikan pendampingan penuh agar seluruh proses berjalan mudah dan transparan.

    “Masyarakat dan pengelola ponpes bisa datang langsung ke Dinas PU atau Mall Pelayanan Publik untuk berkonsultasi lebih lanjut. Kami siap memberikan pendampingan setiap saat. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama agar santri bisa belajar dengan aman dan orang tua pun tenang,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan strategi fiskal besar dengan memasang sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2025 mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program bantuan sosial (bansos) dan pembangunan desa pada tahun anggaran 2026.

    Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa tingginya Silpa 2025 merupakan langkah antisipatif menghadapi berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas tahun depan. Berdasarkan perhitungan Pemkab, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat diperkirakan turun 30 persen dari APBD, atau sekitar Rp1,2 triliun.

    “Angka Silpa yang tinggi menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran 2026, terutama karena DBH Migas berkurang cukup signifikan,” ujar Nurul Azizah.

    Mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro itu merinci bahwa DBH Migas tahun 2025 sebesar Rp4,5 triliun akan berkurang menjadi Rp3,3 triliun di tahun 2026. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp1,68 triliun, termasuk kontribusi dari empat RSUD swadana senilai kurang lebih Rp563 miliar. Dengan proyeksi tersebut, pendapatan tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun, terdiri dari DBH Migas Rp3,3 triliun dan PAD murni sekitar Rp400 miliar.

    “Dengan adanya perkiraan pendapatan 2026 yang defisit, maka perlu dukungan dari Silpa 2025,” jelasnya.

    Nurul menegaskan bahwa Silpa tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pemerataan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana itu akan dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pengadaan mobil siaga desa, pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa pendidikan bagi pelajar Bojonegoro guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    “Kami menyiapkan dengan matang untuk pembangunan berkelanjutan, dan untuk kepentingan serta kebermanfaatan masyarakat,” tegasnya.

    Dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025, di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025), Wabup juga memaparkan komposisi belanja APBD 2026.

    Belanja daerah tersebut mencakup belanja pegawai sekitar Rp2,7 triliun, dana abadi migas (cadangan) Rp500 miliar, premi UHC (BPJS Kesehatan) bagi pekerja rentan Rp37 miliar, beasiswa pendidikan masyarakat Bojonegoro Rp39 miliar, serta Alokasi Dana Desa (ADD).

    Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan proyek yang belum bisa dilaksanakan karena kendala perizinan, seperti rencana pembangunan tebing sungai dari BBWS Bengawan Solo.

    “Tujuannya menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan Silpa produktif untuk mendukung APBD 2026,” tandas Nurul Azizah.

    Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar program prioritas masyarakat tetap berjalan meski terjadi perubahan fiskal nasional. “Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kas daerah sebagai “celengan”. Peringatan ini muncul karena masih besarnya dana mengendap atau saldo Silpa di sejumlah daerah, termasuk Bojonegoro.

    Daerah penghasil migas itu tercatat masih memiliki sisa anggaran fantastis hingga Rp3 triliun di akhir tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi dari pemerintah pusat mendorong agar dana surplus tersebut diarahkan untuk pembiayaan produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [lus/beq]