Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Bilateral Menlu Indonesia-Belanda bahas isu strategis

    Bilateral Menlu Indonesia-Belanda bahas isu strategis

    Kamis, 9 Oktober 2025 14:44 WIB

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) berjabat tangan saat bertukar dokumen kerja sama (MoU) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) menandatangani dokumen kerja sama (MoU) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) menyambut Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) sebelum pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri: Forkopimda punya peran strategis jaga stabilitas

    Wamendagri: Forkopimda punya peran strategis jaga stabilitas

    Forkopimda juga memiliki peran dalam pemberdayaan lembaga lokal, seperti desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar dapat mendukung pemerataan ekonomi di tingkat daerah

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah serta mendorong percepatan pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan.

    “Selain menjaga keamanan, Forkopimda memiliki tanggung jawab mendukung pelaksanaan Astacita dan program strategis nasional pemerintah,” katanya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya, Selasa.

    Ia menjelaskan tugas tersebut memiliki dasar hukum jelas, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 tentang penyelenggaraan pemerintahan umum, serta diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022.

    Karena itu, ia menegaskan pentingnya sinergi dan integrasi kebijakan antara pusat dan daerah.

    “Forkopimda harus memastikan bahwa kebijakan pusat dapat terimplementasi dengan baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Ini mencakup pemantauan, evaluasi program prioritas, dan memastikan tidak ada ketidaksinkronan kebijakan,” kata Wiyagus.

    Wiyagus menyebut Forkopimda juga memiliki peran dalam pemberdayaan lembaga lokal, seperti desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar dapat mendukung pemerataan ekonomi di tingkat daerah.

    “Program strategis nasional memiliki komponen lokal. Forkopimda harus ikut mendorong penguatan desa agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah,” tegasnya.

    Selain itu, Forkopimda juga diharapkan mampu menjaga harmoni sosial, termasuk dalam mengelola dinamika aspirasi masyarakat agar tetap berjalan dalam koridor hukum dan ketertiban.

    Terakhir, Wiyagus mengingatkan pentingnya memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa pemborosan dan kebocoran.

    “Pemerintahan daerah harus berjalan efektif. Sinergi Forkopimda adalah ruang untuk menyelesaikan persoalan di daerah secara cepat, sistematis, dan terukur,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program Rp5 Juta Setiap Bulan untuk Gen Z Surabaya, Simak Mekanisme dan Tujuannya

    Program Rp5 Juta Setiap Bulan untuk Gen Z Surabaya, Simak Mekanisme dan Tujuannya

    Surabaya (beritajatim.com) – Program intervensi Gen Z, dengan pembiayaan Rp5 juta setiap bulan di setiap RW, pada tahun 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya optimistis dapat memajukan sumber daya manusia dan memajukan pembangunan dari lingkup terkecil, Selasa (4/11).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa program ini dijalankan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana setiap bulan pemuda RW dapat mengajukan usulan program dalam bentuk proposal perencanaan kegiatan kepada lurah dan camat.

    “Jadi setelah disampaikan proposalnya ini, lurah camat, RT-RW akan kumpul bersama anak muda (membahas rencana program kegiatan),” kata Eri.

    Menurut Wali Kota Eri, untuk memperketat setiap usulan proposal agar tepat sasaran dan berdampak, nanti proposal akan disaring terlebih dahulu dalam forum Musrenbang. Sehingga anak muda di setiap RW diharapkan sungguh-sungguh merumuskan ide kegiatan atau program di setiap bulannya.

    “Saya katakan, kegiatan itu adalah kegiatan yang bisa merubah anak-anak muda di RW itu, karena anggaran saya per-RW,” tegas Eri.

    Dari situ, Eri Cahyadi menekankan bahwa Pemkot telah menyiapkan anggaran tersebut untuk memfasilitasi generasi penerus, dan dia berharap program ini dapat menyatukan antara anak muda serta orang tua dalam memajukan pembangunan Kota Pahlawan.

    “Kepada orang tua ini jangan terus-terusan ingin menang terus dengan garapan paving, terus PJU, Rutilahu, ya (meskipun) itu tetap saya kasih. Tapi kan kita harus juga menyiapkan anak muda-anak muda (sebagai generasi penerus),” pungkas Wali Kota Eri.

    Untuk diketahui, program intervensi Gen Z senilai Rp5 juta per bulan oleh Pemkot Surabaya itu direncanakan terealisasi di setiap RW di Surabaya pada tahun 2026. Pembiayaan ini diambil dari Anggaran APBD Pemkot 2026 senilai Rp47 miliar. (rma/ian)

  • Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Mendorong Transformasi Hijau, HKI Jajaki Model Eco-Industrial Park Tiongkok

    Surabaya (beritajatim.com) – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengikuti program China–Indonesia Industrial Park Green Development di Beijing dan Tianjin pada 26–30 Oktober 2025.

    Program ini mempertemukan pengambil kebijakan, pengelola kawasan industri, dan lembaga riset dari kedua negara untuk memperkuat kolaborasi menuju industrialisasi hijau dan rendah karbon.

    Kegiatan ini difasilitasi oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Global Environmental Institute (GEI), dengan dukungan Energy Foundation China serta Chinese Academy of Sciences (CAS).

    Program tersebut dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan dan praktik terbaik pengembangan eco-industrial park (EIP) yang telah sukses diterapkan di Tiongkok.

    Dalam kesempatan istimewa itu, delegasi Indonesia diikuti oleh perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta HKI. HKI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Didik Prasetiyono.

    Didik mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan yang dimulai di Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES), Chinese Academy of Sciences, Beijing. Para peneliti dan pelaku industri berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan energi, air, dan limbah dengan pendekatan berbasis riset dan teknologi.

    “Berbagai inovasi ditampilkan, mulai dari penerapan microgrid untuk energi hijau, sistem manajemen karbon berbasis Internet of Things (IoT), hingga konsep zero-waste industrial park. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Tiongkok berhasil memadukan kebijakan, riset ilmiah, dan teknologi lingkungan secara terpadu untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan,” kata Didik.

    Didik menambahkan, pada sesi kunjungan ke China Center for Information Industry Development (CCID), yang merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (Ministry of Industry and Information Technology / MIIT), delegasi Indonesia mempelajari peran riset dan data industri dalam perumusan kebijakan nasional.

    CCID, lembaga strategis di bawah MIIT, berperan penting sebagai penggerak riset, analisis data, dan kerja sama internasional yang mendukung kebijakan industri berbasis inovasi.

    “Sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan industrialisasi berbasis pengetahuan di Tiongkok. Pola seperti ini menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat transformasi industri yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi,” ungkap kandidat doktor Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Universitas Airlangga (Unair) ini.

    Sementara itu, puncak kegiatan berlangsung di Tianjin Economic-Technological Development Area (TEDA), salah satu kawasan industri paling sukses di Tiongkok.

    TEDA mengelola lebih dari 40 ribu hektare lahan industri dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 mencapai sekitar RMB 258,1 miliar atau setara Rp567 triliun.

    Delegasi Indonesia diterima jajaran pimpinan TEDA dan meninjau fasilitas pengolahan air limbah berkapasitas 100.000 meter kubik per hari yang dioperasikan oleh Veolia, perusahaan lingkungan asal Prancis.

    Fasilitas tersebut dioperasikan hanya oleh tiga orang berkat sistem otomasi penuh berbasis sensor dan pemantauan waktu nyata (real-time monitoring) yang mampu menjaga efisiensi energi secara presisi.

    Didik menegaskan pentingnya sinergi riset, kebijakan, dan industri dalam mempercepat transformasi hijau. “Setiap investasi teknologi lingkungan adalah keputusan lintas generasi yang harus dirancang efisien dan adaptif untuk jangka panjang,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengalaman Tiongkok membuktikan bahwa transformasi hijau berhasil bila negara memiliki arah kebijakan yang jelas. Pemerintah Tiongkok menjadi penggerak utama dengan strategi transisi energi yang tegas, riset yang kuat, dan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta.

    Kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta iklim investasi yang kondusif menciptakan kepercayaan dan mempercepat transformasi industri. HKI meyakini, Indonesia dapat mereplikasi arah serupa agar transformasi hijau menjadi gerakan ekonomi nasional yang nyata.

    Kunjungan ini menjadi tonggak penting bagi penguatan ekosistem industri hijau di Indonesia. HKI menilai, kemitraan dengan lembaga-lembaga Tiongkok seperti CAS, CCID-MIIT, dan TEDA dapat menjadi katalis percepatan implementasi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (KIBL) yang tengah digagas Kementerian Perindustrian.

    Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menuju Net Zero Emission 2060 dan peta jalan Making Indonesia 4.0. Kawasan industri akan menjadi simpul utama industrialisasi hijau yang berdaya saing global sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (tok/ian)

  • Akhiri Rakernas Perindo 2025, Angela Tanoesoedibjo Umumkan 11 Program Strategis untuk Dukung Program Prabowo

    Akhiri Rakernas Perindo 2025, Angela Tanoesoedibjo Umumkan 11 Program Strategis untuk Dukung Program Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo 2025 resmi berakhir pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Acara penutupan berlangsung meriah di kawasan Ancol, Jakarta, dan dihadiri sejumlah elite partai politik nasional, menandai berakhirnya agenda besar yang menjadi momentum penting bagi Partai Perindo di usia ke-11 tahun.

    Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menegaskan bahwa Rakernas tahun ini bukan sekadar forum internal, melainkan ruang konsolidasi untuk memperkuat kolaborasi lintas partai dan sinergi dengan pemerintah.

    “Hari ini merupakan hari terakhir rapat kerja nasional dari partai Perindo. Di usia partai Perindo yang ke 11 tahun ini, kami bukan hanya menggelar rakernas bukan untuk internal saja, tapi meningkatkan sinergitas dengan pemerintah dan dengan partai politik yang jauh lebih senior dari kami, karena pada akhirnya untuk membangun Indonesia diperlukan kolaborasi,” ucap Angela.

    Ia juga menekankan bahwa hasil Rakernas kali ini melahirkan arah strategis partai dalam mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perindo, kata Angela, telah merumuskan 11 langkah strategis yang akan menjadi panduan perjuangan partai ke depan.

    “Dan pada kesempatan kali ini kami merumuskan 11 langkah strategis Partai Perindo untuk mendukung pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk program-program strategisnya seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih hingga sekolah rakyat,” pungkasnya.

  • Menteri Maman: Prabowo perintahkan percepat pembentukan SAPA UMKM

    Menteri Maman: Prabowo perintahkan percepat pembentukan SAPA UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembentukan sistem satu data terintegrasi atau SAPA UMKM guna memperkuat layanan dan perlindungan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

    “Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu SAPA UMKM,” kata Maman usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menurut Maman, sistem tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan 57 juta pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah. Dengan jumlah yang besar, pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai sehingga dibutuhkan sistem berbasis teknologi dan digitalisasi.

    Maman menjelaskan SAPA UMKM akan menjadi platform terintegrasi yang mencakup berbagai layanan seperti perizinan, akses pembiayaan, serta pemasaran produk.

    “Tadi petunjuk Pak Presiden, yang sekarang sedang kita bangun yaitu namanya SAPA UMKM dan Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” kata dia.

    Sebelumnya pada Agustus lalu Menteri Maman menegaskan platform digital SAPA UMKM untuk memberikan pelayanan, perlindungan serta pemberdayaan dan pembinaan bagi pengusaha UMKM, bukan untuk memungut pajak.

    “SAPA UMKM adalah sebuah sistem yang kami buat, sekali lagi bukan untuk memungut pajak. Tapi sistem ini dibuat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, serta pemberdayaan maupun pembinaan kepada UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Maman di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/8).

    Menurut dia, hampir tidak mungkin Kementerian UMKM mampu menjangkau 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Maka dari itu dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi, Kementerian UMKM dalam waktu sekitar 3 bulan ke depan akan meluncurkan sebuah sistem super aplikasi yang bernama SAPA UMKM.

    Mohon doanya semoga bisa dilancarkan dan tentunya pasti nanti pada saat sistem itu diluncurkan akan masih banyak evaluasi-evaluasi, karena kami akan terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem ini. Namun itu semua kita buat demi untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Maman.

    Pewarta: Fathur Rochman/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wajib Miliki SLHS, Dapur MBG di Sampang Evaluasi Standar Kebersihan dan Keamanan Pangan

    Wajib Miliki SLHS, Dapur MBG di Sampang Evaluasi Standar Kebersihan dan Keamanan Pangan

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah melakukan evaluasi terhadap 50 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah tersebut.

    Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap dapur MBG dapat memenuhi standar penyajian makanan bergizi yang optimal. Proses evaluasi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari kualitas bahan yang digunakan, kebersihan lingkungan sekitar, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

    Ketua Satgas MBG Sampang, Ahmad Mahfud, menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan langkah serius untuk menilai kelayakan operasional dapur MBG yang ada. “Kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, semua aspek kami periksa dengan detail,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa (4/11/2025).

    Hasil evaluasi yang dilakukan akan menjadi bahan untuk perbaikan lebih lanjut, baik dari sisi teknis pengolahan makanan maupun administrasi pelaksana program. Ahmad Mahfud juga menegaskan pentingnya setiap dapur untuk memiliki standar yang seragam agar terjamin kelayakannya. Dapur yang belum memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diwajibkan untuk segera melengkapi persyaratan tersebut.

    “Kami ingin seluruh dapur MBG memiliki standar yang sama dan benar-benar layak. Ini program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegasnya.

    Program MBG ini merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting, khususnya di kalangan anak sekolah. Di Sampang, pengawasan dilakukan secara berkala dan terstruktur agar seluruh dapur MBG konsisten dalam menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan. [sar/suf]

  • KSAD perintahkan prajuritnya tingkatkan wawasan

    KSAD perintahkan prajuritnya tingkatkan wawasan

    Anda semua ini tidak punya alasan untuk jadi bodoh, karena akses untuk mendapatkan pembelajaran dan informasi (kini) lebih cepat. Belajarlah dan bacalah untuk menambah wawasan serta lakukan inovasi demi pengembangan diri dan kemajuan satuan kalian

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memerintahkan prajuritnya untuk terus meningkatkan wawasan guna menunjang keberhasilan dalam menjalankan misi.

    Hal tersebut dikatakan Maruli saat memberikan amanat pada upacara penutupan Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVI Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Tahun Ajaran 2025, di Gedung Prof. Dr. Satrio, Seskoad, Bandung, Selasa.

    Menurut Maruli, prajurit TNI AD sudah memiliki fasilitas yang mudah diakses untuk mendapatkan pengetahuan, salah satunya yakni melalui Seskoad.

    “Anda semua ini tidak punya alasan untuk jadi bodoh, karena akses untuk mendapatkan pembelajaran dan informasi (kini) lebih cepat. Belajarlah dan bacalah untuk menambah wawasan serta lakukan inovasi demi pengembangan diri dan kemajuan satuan kalian,” kata Maruli dalam keterangannya kepada ANTARA.

    Dengan bermodalkan pengetahuan tinggi, Maruli yakin prajuritnya dapat memiliki kemampuan adaptif dan solutif yang tinggi dalam sebuah penugasan.

    Tidak hanya itu, Maruli juga meyakini wawasan yang luas dapat menjadikan prajuritnya terbuka akan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang.

    Dengan dasar tersebut, Maruli yakin para perwiranya yang berwawasan luas dapat membawa kemajuan untuk organisasi TNI AD, terutama di bidang mempertahankan kedaulatan negara.

    “Gunakan ilmu yang saudara peroleh untuk memberi solusi, bukan sekadar menjalankan rutinitas. Kita juga punya harga diri, supaya bangsa Indonesia bisa jadi bangsa yang dipandang dunia, dan kita punya kesempatan itu,” kata Maruli kepada siswa Seskoad di depannya.

    Untuk diketahui, pendidikan Reguler LXVI Seskoad TA 2025 diikuti oleh 255 perwira siswa yang terdiri dari 249 perwira TNI AD, tiga perwira TNI AL, dua perwira TNI AU, dan satu perwira Polri. Pendidikan berlangsung selama 16 minggu dan menjadi salah satu momentum pembentukan kader pemimpin TNI di masa depan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapenda Bondowoso Intensifkan Penerimaan Pajak Daerah Menjelang Akhir Tahun

    Bapenda Bondowoso Intensifkan Penerimaan Pajak Daerah Menjelang Akhir Tahun

    Bondowoso (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso terus menggenjot penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun 2025. Kepala Bapenda Bondowoso, Dodik Siregar, menjelaskan bahwa upaya optimalisasi ini mencakup berbagai jenis pajak, mulai dari yang bersifat harian, bulanan, hingga tahunan.

    Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pajak hotel dan restoran. Menurut Dodik, sektor ini masih belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengungkapkan, meskipun Bapenda telah melakukan beberapa kali monitoring dan evaluasi terhadap pengusaha hotel dan restoran, laporan yang diterima masih menunjukkan penerimaan yang “biasa-biasa saja.”

    “Kita beberapa kali melakukan monitoring dan evaluasi dengan sejumlah pengusaha hotel dan restoran. Namun mereka melaporkan kondisi penerimaan yang masih biasa-biasa saja,” ujar Dodik dalam wawancara dengan beritajatim.com, Selasa (4/11/2025).

    Lebih lanjut, Dodik mengungkapkan bahwa sebagian besar wajib pajak masih memiliki pola pikir yang kurang tepat, merasa cukup hanya dengan membayar pajak secara mandiri tanpa memperhatikan kesesuaian laporan dan realisasi di lapangan.

    “Mindset mereka masih ‘kan sudah bayar, kok masih ditagih lagi’. Padahal kami perlu memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi di lapangan,” jelasnya.

    Selain itu, Bapenda Bondowoso juga menghadapi tantangan dalam penerapan sistem pembayaran pajak digital. Beberapa wajib pajak lebih memilih membayar pajak secara tunai (cash) karena merasa bahwa pembayaran digital lebih transparan dan dapat terpantau oleh pihak pusat.

    Namun, menurut Dodik, sistem pembayaran digital sebenarnya dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan mempermudah transaksi pajak daerah. “Pembayaran digital justru dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan kemudahan transaksi pajak daerah,” tegasnya.

    Dengan dua bulan terakhir di tahun 2025 yang masih tersisa, Bapenda Bondowoso berencana untuk melakukan evaluasi ulang dan penertiban data pajak untuk memetakan potensi pajak yang belum tergarap secara optimal, terutama di sektor jasa dan kuliner. Dodik menegaskan bahwa masih ada ‘ruang besar untuk meningkatkan PAD dari sektor ini.’ [awi/suf]

  • Cak Imin: Pemutihan BPJS dibuka, peserta siap-siap registrasi ulang

    Cak Imin: Pemutihan BPJS dibuka, peserta siap-siap registrasi ulang

    Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka kesempatan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan pada akhir tahun ini.

    Muhaimin, seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, meminta peserta yang memiliki tunggakan untuk bersiap melakukan registrasi ulang agar kepesertaan BPJS Kesehatan dapat aktif kembali setelah program pemutihan diberlakukan.

    “Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini,” katanya.

    Ia menyebut bahwa peserta dengan tunggakan iuran akan diberi kesempatan untuk melakukan registrasi ulang agar status kepesertaannya kembali aktif.

    Muhaimin menjelaskan, melalui registrasi ulang tersebut, peserta yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan terlebih dahulu.

    “Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali,” ujar Muhaimin.

    Ketika ditanya soal mekanisme penanganan tunggakan iuran, Muhaimin menyatakan bahwa beban tersebut akan ditangani oleh BPJS Kesehatan dan sudah terintegrasi dalam pembiayaan pemerintah.

    “Ya, otomatis tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera,” katanya.

    Ia menambahkan, program ini menjadi bagian dari langkah pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan membayar iuran.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.