Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Kembali Sidak Proyek Soekarno-Hatta, Temukan 50 Titik Jaringan PDAM Terdampak

    Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Kembali Sidak Proyek Soekarno-Hatta, Temukan 50 Titik Jaringan PDAM Terdampak

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek preservasi jalan dan trotoar di Jalan Soekarno-Hatta. Sidak dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait terganggunya aliran air PDAM akibat aktivitas galian proyek.

    Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan, menjelaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi adanya jaringan air yang terputus akibat pekerjaan proyek jalan. Dari hasil pengecekan, diketahui terdapat sejumlah titik pipa yang rusak dan mengganggu distribusi air ke pelanggan.

    “Berdasarkan temuan sementara, terdapat sekitar 50 titik jaringan PDAM yang terdampak imbas dari kegiatan proyek di ruas Jalan Panglima Sudirman dan Soekarno-Hatta,” ujar Mukhlas.

    Ia menilai, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana proyek dengan instansi teknis, terutama PDAM. Akibatnya, galian proyek menimbulkan efek domino yang cukup luas terhadap pelayanan air bersih bagi masyarakat.

    [irp posts=”1436425″ ]

    “Jika koordinasi dilakukan sejak awal, ketika ada jaringan yang terkena galian dapat segera ditangani tanpa menunggu dampaknya meluas. Ke depan, hal seperti ini tidak boleh terulang,” tegasnya.

    Mukhlas menambahkan, Komisi 3 akan memanggil pelaksana proyek serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

    “Kami ingin memastikan proyek bernilai besar ini berjalan efektif, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Heri Poniman, menuturkan bahwa pihaknya menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan, termasuk proyek dengan pendanaan dari pemerintah pusat.

    “Kami tidak bisa membiarkan adanya pembiaran di lapangan. DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan masukan agar pekerjaan sesuai prosedur dan tidak merugikan warga,” jelasnya.

    Dari pihak pelaksana proyek, Didik Effendy, selaku pembantu pengawas, mengakui bahwa kebocoran pipa PDAM memang sempat terjadi akibat tidak diketahuinya posisi jaringan saat proses penggalian.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM setiap hari. Saat ada pipa yang terkena galian, langsung kami lakukan perbaikan dan penyambungan ulang,” terangnya.

    Menurut Didik, saat ini proses perbaikan masih berlangsung, dan pihak pelaksana siap menanggung biaya operasional akibat kerusakan yang terjadi.

    Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo, Indra Sovia Jalal, membenarkan adanya gangguan layanan air bersih akibat aktivitas proyek tersebut.

    “Dari data kami, ada sekitar 50 titik jaringan yang terkena imbas. Kami memang belum menghitung total kerugiannya, namun dampaknya cukup signifikan terhadap pelayanan air kepada pelanggan,” jelasnya.

    Indra menegaskan, PDAM mendukung penuh program pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo, namun ia mengimbau agar setiap pelaksana proyek lebih berhati-hati dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah kerusakan serupa.

    Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek preservasi jalan tersebut serta mendorong peningkatan koordinasi antarinstansi demi meminimalisasi dampak sosial dan teknis di lapangan. [ada/aje]

  • Presiden Minta Jalur Whoosh Berlanjut Hingga Banyuwangi, Bupati Ipuk: Kabar Gembira!

    Presiden Minta Jalur Whoosh Berlanjut Hingga Banyuwangi, Bupati Ipuk: Kabar Gembira!

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan proyek Kereta Cepat Whoosh tidak hanya akan berhenti di Surabaya. Kepala negara bahkan membuka kemungkinan perpanjangan jalur hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

    Pernyataan itu disampaikan usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Saya minta tidak hanya Surabaya, tapi berlanjut sampai Banyuwangi. (Kereta cepat sampai Banyuwangi),” ujar Presiden Prabowo.

    Menurut Prabowo, target pembangunan transportasi modern tidak lagi bisa berhenti pada rencana lama. “Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang Banyuwangi,” tegasnya.

    Bupati Ipuk: Warga Banyuwangi Sambut Antusias

    Merespons hal tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih dan menyebut rencana itu menjadi energi baru bagi daerahnya.

    “Ini kabar gembira bagi daerah, terutama warga Banyuwangi. Kami berterima kasih dan siap mendukung program pemerintah pusat untuk memperpanjang trayek kereta cepat sampai ke Banyuwangi,” kata Ipuk.

    Ipuk menilai, kehadiran Whoosh akan memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus mendongkrak sektor pariwisata hingga distribusi logistik di ujung timur Pulau Jawa.

    “Dengan adanya kereta cepat, kian melengkapi konektivitas daerah-daerah di Jawa,” tambahnya.

    Banyuwangi Tumbuh Jadi Destinasi Wisata Favorit

    Banyuwangi sendiri terus mencatat tren positif kunjungan wisata. Pada 2024, tercatat 3,2 juta wisatawan domestik datang ke Banyuwangi, naik dari 3,1 juta pada tahun 2023. Untuk wisatawan mancanegara juga meningkat menjadi 122.904 pada 2024 dari 69.639 pada 2023.

    Transportasi menuju Banyuwangi pun semakin ramai. PT KAI Daop 9 Jember mencatat, pada Triwulan III 2025, tiga stasiun di Banyuwangi — Stasiun Banyuwangi Kota, Ketapang, dan Kalisetail — jika digabung menempati posisi tertinggi jumlah penumpang di Daop 9.

    Selain kereta api, Banyuwangi juga memiliki Bandara Blimbingsari yang melayani penerbangan dari Jakarta dan Surabaya, serta Pelabuhan Ketapang yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia.

    Jika pembangunan rute Whoosh berlanjut hingga Banyuwangi, disebut akan menjadi penguat ekosistem transportasi terpadu dan percepatan ekonomi kawasan selatan-timur Jawa. (als/ted)

  • Banyuwangi Gali Kembali Sejarah: Ekskavasi Situs Macan Putih Libatkan Sejarawan UGM

    Banyuwangi Gali Kembali Sejarah: Ekskavasi Situs Macan Putih Libatkan Sejarawan UGM

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam upaya melestarikan warisan sejarah Kerajaan Blambangan, Pemkab Banyuwangi berenacana melakukan ekskavasi penyelamatan Situs Macan Putih di Kecamatan Kabat. Penggalian situs purbakala tersebut menggandeng sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Sri Margana.

    Situs Macan Putih dikenal sebagai lokasi ibu kota Kerajaan Blambangan pada masa pemerintahan Prabu Tawang Alun II, sekitar tahun 1655 hingga 1691 Masehi.

    Namun seiring waktu, sebagian kawasan situs telah beralih fungsi menjadi permukiman penduduk, sehingga diperlukan langkah penyelamatan agar peninggalan sejarahnya tidak semakin hilang.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik rencana ekskavasi tersebut. Ipuk mengatakan pelestarian situs sejarah merupakan bagian dari upaya menjaga identitas masyarakat Banyuwangi.

    Ipuk berharap selain menjadi sumber pengetahuan sejarah, situs ini juga dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukatif di Banyuwangi.

    “Kami tidak hanya ingin melestarikan benda bersejarah, tetapi juga menjaga memori kolektif masyarakat Banyuwangi. Situs Macan Putih merupakan salah satu jejak penting kejayaan Blambangan yang harus dilestarikan,” ujar Ipuk, Rabu (5/11/2025).

    Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menambahkan, ekskavasi ini bertujuan mengidentifikasi ulang dan melindungi keberadaan situs bersejarah tersebut.

    “Kami ingin melakukan peninjauan kembali terhadap struktur yang telah ditemukan di Situs Macan Putih, sekaligus menyiapkan langkah konservatif agar keberadaan situs ini tetap terjaga,” ujar Yayan, panggilan akrab Suyanto.

    Ekskavasi adalah penggalian yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol untuk keperluan arkeologi. Dalam arkeologi, ekskavasi adalah metode penelitian untuk menggali situs purbakala demi menemukan dan mempelajari sisa-sisa peradaban masa lalu

    Yayan menjelaskan, hasil ekskavasi ini nantinya akan disusun dalam bentuk naskah akademik dan kajian budaya lengkap.

    “Output akhirnya berupa rekomendasi dari para ahli cagar budaya, termasuk arahan pembatasan kawasan hingga kemungkinan pemugaran situs,” jelasnya.

    Menurut Yayan, kondisi situs saat ini cukup mengkhawatirkan karena sebagian struktur telah rusak atau hilang. Ekskavasi terakhir dilakukan pada 2015 dan belum pernah dilanjutkan.

    “Jika tidak segera ditangani, peninggalan sejarah ini akan terus berkurang. Karena itu, Pemkab berencana memulai kembali kajian penyelamatan ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Dr. Sri Margana bersama tim arkeolog UGM sebelumnya juga terlibat dalam ekskavasi Situs Macan Putih pada 2015. Dari penggalian di 13 titik, ditemukan sejumlah struktur arkeologis seperti pondasi bangunan, tembok keliling istana, serta berbagai artefak peninggalan Kerajaan Blambangan abad ke-17 berupa gerabah, pecahan keramik, dan tulang.

    “Saat ini kami menyiapkan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi situs-situs penting dan menentukan langkah konservasi agar Situs Macan Putih tetap terjaga,” terang Sri Margana.

    Selain penelitian lapangan, tim juga menelusuri arsip Belanda, toponimi, serta kesaksian masyarakat lokal guna memperkuat data sejarah.

    “Tujuan akhirnya, kami ingin menjadikan Macan Putih sebagai laboratorium sejarah sekaligus destinasi wisata edukatif,” ungkapnya.

    Sri Margana menilai langkah Pemkab Banyuwangi sangat tepat karena pelestarian situs bersejarah akan memperkaya daya tarik wisata daerah.

    “Banyuwangi memiliki narasi sejarah panjang. Jika dapat direkonstruksi dan ditampilkan, akan menjadi daya tarik wisata budaya yang luar biasa,” ujarnya.

    Untuk tahap awal, fokus penelitian difokuskan pada kawasan Macan Putih, sebelum dikembangkan ke situs-situs lain di Banyuwangi.

    “Situs Macan Putih termasuk yang terancam secara konservasi, sehingga perlu segera dilindungi,” pungkas Margana. [alr/aje]

     

  • Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Optimalisasi Produk TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PBJ Award Tahun 2025.

    Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri dan hasil produksi pelaku UMKM dalam setiap proses pengadaan.

    “Transaksi pemerintah sangatlah besar. Jika kita arahkan belanja ini kepada produk dalam negeri dan pelaku UMKM, maka kita sedang membangun pondasi ekonomi rakyat. Kita sedang menggerakkan roda produksi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Mojokerto,” ungkapnya.

    Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Gus Barra juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan sering menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan.

    “Sehingga pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem elektronik dalam seluruh proses pengadaan. Pengadaan adalah episentrum. Di sinilah godaan terbesar sering muncul. Maka kita harus kuat, harus jujur, dan berani menolak praktik yang tidak sesuai aturan. SPSE bukan sekadar aplikasi, tapi benteng integritas kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengapresiasi capaian Pemkab Mojokerto yang berhasil memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat berkat percepatan belanja produk dalam negeri dan pencatatan transaksi PBJ yang tertib. Menurutnya, apresiasi bukan hanya soal piagam, tapi soal kepercayaan ketika pusat memberikan insentif fiskal.

    “Itu artinya Kabupaten Mojokerto dipercaya. Maka mari kita jaga kepercayaan ini dengan kerja nyata, dengan belanja yang berpihak pada rakyat, dan dengan pencatatan yang jujur. Kami berharap dapat memperkuat ekosistem pengadaan yang berpihak pada produk lokal, mendorong percepatan belanja PDN, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah,” pungkasnya

    Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Mojokerto turut menyerahkan PBJ Award Tahun 2025 kepada perangkat daerah dan pelaku usaha berprestasi. Kegiatan ini didukung oleh CV. Raya Computindo dan mencakup empat kategori utama. Untuk kategori perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Bappeda meraih penghargaan tertinggi dengan persentase rencana belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 96 persen. Disusul oleh Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Sarirejo di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Puskesmas Tawangsari menempati posisi pertama dalam pencatatan transaksi tertinggi melalui aplikasi SPSE.

    Diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Puskesmas Lespadangan. Untuk kategori pelaku usaha, Ismaniaty dari Ria Catering mencatat transaksi tertinggi di sektor makanan dan minuman dengan nilai Rp411 juta, sedangkan CV. Bahtera menempati posisi teratas di luar kategori tersebut dengan transaksi mencapai lebih dari Rp1 miliar. [tin/ian]

  • PWI Pusat gelar empat penghargaan di HPN, hadiah lebih dari Rp500 juta

    PWI Pusat gelar empat penghargaan di HPN, hadiah lebih dari Rp500 juta

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meluncurkan empat ajang penghargaan bergengsi dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, yakni Anugerah Jurnalistik Adinegoro, SIWO Award, Press Card Number One (PCNO), dan Tribrata Award.

    Peluncuran tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir didampingi oleh Ketua Panitia HPN yang juga Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang beserta pengurus lainnya di Gedung Sekretariat PWI, Jakarta, Selasa.

    Dalam sambutannya, Munir menegaskan Anugerah Jurnalistik Adinegoro merupakan penghargaan tertinggi bagi insan pers Indonesia. Ajang itu diharapkan menjadi wadah untuk menampilkan karya jurnalistik terbaik yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme.

    “Anugerah Adinegoro ini adalah penghargaan paling bergengsi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Kami berharap PWI daerah aktif mengirimkan karya terbaik sehingga kita dapat menemukan karya-karya jurnalistik berkualitas, berintegritas, dan bermartabat,” ujarnya.

    Selain Anugerah Adinegoro, ia juga menjelaskan makna dari penghargaan SIWO Award yang diberikan oleh Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI. Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi bagi insan olahraga, mulai dari atlet, pelatih, pembina, hingga kepala daerah yang memiliki kepedulian terhadap prestasi olahraga nasional.

    “Kita ingin SIWO Award menjadi inspirasi bagi pelaku olahraga lainnya untuk terus mengibarkan prestasi olahraga Indonesia di kancah nasional maupun internasional,” ucap Munir.

    Sementara itu, Anugerah PCNO diberikan kepada para wartawan senior dan tokoh pers yang telah menunjukkan dedikasi serta loyalitas tinggi terhadap dunia jurnalistik dan masyarakat.

    “PCNO adalah bentuk penghormatan kepada para senior dan jurnalis yang telah lama mengabdi, memberikan keteladanan, serta menjadi panutan bagi insan pers muda,” jelasnya.

    Pada 2025 ini, PWI juga memperkenalkan penghargaan baru bernama Tribrata Award, hasil kerja sama dan kolaborasi antara PWI Pusat dan Polri. Penghargaan itu diberikan kepada wartawan yang menulis karya terbaik mengenai dunia kepolisian mencakup pengabdian, profesionalisme, dan peran Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat.

    “Melalui Tribrata Award, kita ingin mendorong wartawan di seluruh Indonesia untuk menulis tentang profesionalisme dan dedikasi polisi dalam menjaga keamanan agar dapat menjadi inspirasi dan edukasi bagi masyarakat,” ujar Munir.

    Selain keempat penghargaan tersebut, PWI Pusat juga meluncurkan Lomba Foto “Banten Terkini” yang bertujuan mengabadikan potret Banten masa kini sebagai bentuk dokumentasi dan inspirasi bagi masyarakat.

    Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang mengatakan total hadiah yang disiapkan untuk seluruh kategori mencapai lebih Rp500 juta sebagai bentuk apresiasi nyata kepada para insan pers tanah air.

    “Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi teman-teman wartawan di seluruh Indonesia, sekaligus bentuk apresiasi untuk insan pers dan mitra dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional,” katanya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mojokerto Siaga! Pemkab Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Musim Hujan

    Mojokerto Siaga! Pemkab Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Musim Hujan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Mengantisipasi potensi bencana alam akibat perubahan musim dan cuaca ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi. Kegiatan yang berlangsung di halaman Pemkab Mojokerto ini dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, Moch. Rizal Octavian.

    Apel tersebut menjadi simbol kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang kerap terjadi pada periode peralihan musim. Hadir dalam kesempatan itu jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto, perwakilan instansi pemerintah, serta unsur relawan kebencanaan.

    Dalam arahannya, Wabup yang akrab disapa Mas Rizal ini mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam upaya penanggulangan bencana. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah mitigasi dan penanganan kebencanaan.

    “Saya mengajak seluruh elemen yang berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto agar memperkuat koordinasi dan komunikasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Menjaga keselamatan jiwa adalah hal yang utama,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025).

    Selain itu, Mas Rizal juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait kebencanaan, terutama di media sosial. Ia meminta agar warga hanya mengakses informasi dari sumber resmi pemerintah guna menghindari penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan.

    “Saya mengimbau kepada seluruh warga untuk selalu waspada dan mengikuti informasi terkini yang disampaikan melalui media resmi pemerintah. Hindari berita hoaks yang dapat mengganggu stabilitas dan menimbulkan kepanikan di antara kita,” pesannya.

    Lebih lanjut, Mas Rizal menjelaskan bahwa Kabupaten Mojokerto termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, khususnya bencana hidrometeorologi. Kondisi ini dipengaruhi oleh bentang alam yang beragam, mulai dari keberadaan tiga sungai besar seperti Sungai Brantas, Lamong, dan Sadar beserta 61 anak sungainya.

    “Hingga gugusan pegunungan di bagian selatan dan timur seperti Anjasmoro, Welirang, Arjuno, dan Penanggungan. Kepada seluruh elemen masyarakat, jagalah keseimbangan alam sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengurangi risiko bencana. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Kita jaga alam, alam jaga kita,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang tertib dan berstandar.

    Hal itu tampak dari langkah Bupati Mojokerto Muhammad Albarra yang menyerahkan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada enam perusahaan.

    Keenam penerima sertifikat tersebut antara lain PT Sinar Sosro Gunung Slamat (Teh Botol Sosro), PT Astra International, PT Adik Dwi Putranto, PT Sama Sentral Swasembada, PT Bakti Luhur Abadi, dan Ibu Milka Malva Rohi.

    Penyerahan berlangsung di Hall PT Sinar Sosro Gunung Slamat, Kecamatan Mojosari, dengan disaksikan sejumlah pejabat daerah serta unsur Forkopimca setempat.

    Dalam kesempatan itu, Gus Barra (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa sertifikat PBG dan SLF menjadi bukti kepatuhan perusahaan terhadap aturan serta jaminan bahwa bangunan mereka telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

    “Bapak dan Ibu penerima PBG dan SLF hari ini telah menunjukkan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya soal kecepatan,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025)

    Tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan keselamatan bagi semua pengguna. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga berharap agar bangunan dan fasilitas yang telah bersertifikat dapat dimanfaatkan secara optimal serta menjadi daya tarik bagi investasi baru di Kabupaten Mojokerto.

    “Kami ingin agar investasi di Mojokerto bisa terus tumbuh dan berkelanjutan. Dengan kepatuhan seperti ini, kepercayaan investor tentu akan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus tetap sejalan dengan penataan ruang yang tertib, lingkungan yang terjaga, serta kondisi sosial yang kondusif,” katanya.

    Masih kata Gus Barra, Kabupaten Mojokerto punya banyak potensi mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Potensi tersebut, lanjutnya, hanya akan berkelanjutan jika bisa mengelola dengan bijak dan berwawasan lingkungan. Kegiatan tersebut digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto.

    Turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKP2), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Mojosari.

    Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mojokerto berharap agar seluruh pelaku usaha semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi dan standar teknis bangunan, sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan di wilayah Bumi Majapahit. [tin/ian]

  • Gubernur Bobby ajak wartawan kolaborasi wujudkan Indonesia Emas 2045

    Gubernur Bobby ajak wartawan kolaborasi wujudkan Indonesia Emas 2045

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengajak para wartawan, khususnya pengurus dan anggota Forum Wartawan Pemprov (FWP) Sumut terus berkolaborasi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Pihaknya juga mengajak FWP Sumut bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Provinsi Sumut agar masyarakat Sumut bisa menjadi sumber daya manusia unggul.

    “Sehingga benar-benar tercapai cita-cita bangsa kita, yaitu Indonesia Emas, dan Sumut adalah emas paling bersinar dari seluruh wilayah Indonesia,” kata Bobby usai pengukuhan pengurus FWP Sumut periode 2025-2028 di Kantor Gubernur Sumut, Selasa.

    Gubernur mengharapkan agar FWP Sumut bisa menerjemahkan maupun menginformasikan berbagai program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

    Ia mengharapkan, wartawan di lingkungan Pemprov Sumut dapat memberikan informasi program yang baik, sehingga pembangunan sedang dilakukan oleh Pemprov Sumut berjalan baik.

    “Tonjolkan (pemberitaan, red) dengan memberikan pandangan atau kepastian bagi masyarakat atau eksternal yang mau membantu Pemprov Sumut,” jelas Bobby.

    Gubernur juga mengatakan, saat ini ada 55 anggota FWP Sumut dari kuota 100 rumah bersubsidi bebas uang muka memakai Bank Sumut melalui Program 3 Juta Rumah yang diberikan oleh pihaknya.

    “Ini tanggung jawab kami juga untuk menyalurkan program ini segera. Kalau bisa akhir tahun ini, saya harap nanti diundang sama FWP untuk syukuran dan masuk rumah baru,” ucap Bobby.

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumut Farianda Putra Sinik mengapresiasi perhatian Gubernur Sumut Bobby Nasution terhadap para wartawan.

    Ia juga mengapresiasi keterbukaan Gubernur Sumut Bobby Nasution atas informasi terhadap kalangan media dengan menggelar temu pers setiap hari terkait program pembangunan di wilayah Sumut.

    “Saya melihat apa yang sudah dilakukan pak Gubernur bagaimana pak Gubernur memerintahkan OPD untuk membuka informasi seluasnya kepada masyarakat. Jangan ada yang disembunyikan, maka kami apresiasi keterbukaan informasi bapak,” kata Fairanda.

    Ketua FWP Sumut Syaifullah Defaza juga mengapresiasi Gubernur Sumut Bobby Nasution karena telah memberikan perhatian lebih terhadap wartawan maupun media.

    Ia mengajak pengurus dan anggota FWP Sumut turut menginformasikan program Gubernur Sumut Bobby Nasution salah satunya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

    “Sekarang saatnya bagi kita FWP Sumut, dan segenap wartawan yang bertugas. Giliran kita mendukung penuh seluruh suksesi program agar sampai ke masyarakat,” jelas Syaiful.

    Adapun susunan pengurus FWP Sumut periode 2025–2028 tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/S4/DKI/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025.

    Ketua Dewan Kehormatan Khairul Muslim (Membara News), Sekretaris Charles Daulay (Pewarta), anggota Amir Syarifudin (SumutCyber), Zulfikar Tanjung (Mimbar Umum), dan Rifki Warisan (Medanpos.com).

    Ketua FWP Syaifullah Defaza (Bisanews), Wakil Ketua Muhammad Said (LKBN ANTARA), Dandres Saragih (Harian Sinar Indonesia Baru), Bagus Syahputra (Viva News), Hendri Fauzi Sihombing (Metro TV), dan Tuti Lubis (SCTV).

    Sekretaris Amru Lubis (Analisa), Wakil Sekretaris Ucok Iswandi (Media Selektif), dan Paulina Marpaung (Buanapagi.com), serta Bendahara Zainul Abdi Nasution (Mita News), dan Wakil Bendahara Irma Yuni (Lintas Medan).

    Kemudian, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Husni Lubis (Sentralberita.com), anggota Dame Ambarita (Metro Siantar), dan Jafar Wijaya (iNews), serta Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan-Litbang Ahmad Rizal (Medan Merdeka), anggota Siti Amelia (Mimbarumum.co.id), dan Tazli Syahputra (Tribunmedan.com).

    Lalu, Ketua Bidang Advokasi dan Investigasi Anton Siahaan (Media 24 Jam), anggota Tonijer Hutagalung (Orbit), Nizar Aldi Nasution (detik.com), dan Mhd Iqbal (Harian Mistar), serta Ketua Bidang Agama dan Kesejahteraan Sosial Ade Priyadi (Medan Pos), anggota Tania Depari (Asarpua), dan Roni Neliati Tanjung (Intip News).

    Terakhir, Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Bambang Sri Kurniawan (Inilah Medan), anggota Maria Surbakti (Klikmetro.com), Indra Widyastuti (RRI Medan), dan Dodi Kurniawan (TVRI), serta Ketua Bidang Humas Ucok Rudin (Eksis News), anggota Ramli Sarumaha (Koran Aktual), dan Farida Noris Ritonga (CNN).

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejari Pastikan Kemitraan Perhutani–Petani Bondowoso Berjalan Sesuai Aturan

    Kejari Pastikan Kemitraan Perhutani–Petani Bondowoso Berjalan Sesuai Aturan

    Bondowoso (beritajatim.com) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso memastikan kemitraan antara Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso dan petani hutan berjalan sesuai aturan hukum.

    Pengawalan dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani dan 48 petani hutan di Balai Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Senin (3/11/2025).

    Langkah tersebut menjadi upaya konkret mencegah konflik sosial dan memastikan lahan hutan negara dimanfaatkan secara produktif dan legal.

    Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i dan Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir.

    Administratur KPH Perhutani Bondowoso, Misbakhul Munir, menjelaskan bahwa kerja sama meliputi pengelolaan lahan seluas 10 hektare di petak 51A RPH Wringintapung, BKPH Bondowoso, dengan masa berlaku dua tahun.

    “Tujuannya agar masyarakat memiliki payung hukum dalam memanfaatkan lahan yang telah kami kerjasamakan,” jelasnya.

    Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri, menegaskan bahwa pengawalan dilakukan karena banyak lahan Perhutani sebelumnya tidak produktif atau bahkan dimanfaatkan warga tanpa izin resmi. Kondisi itu, menurutnya, rawan menimbulkan konflik sosial di sekitar kawasan hutan.

    Ia mencontohkan, di Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel seluas 2,5 hektare dan di Desa Sumberwaru Kecamatan Binakal seluas 74,8 hektare, Kejari bersama Perhutani telah melakukan penertiban dengan pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

    “Kami mendorong Perhutani menertibkan aset strategis yang berpotensi dikuasai tanpa izin agar sesuai aturan,” ujarnya.

    Fikri juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei, terdapat sekitar 78 warga di Desa Taman yang selama ini menggarap lahan Perhutani tanpa dasar hukum yang jelas.

    Karena itu, Kejari menginisiasi pembentukan PKS kemitraan agar warga mendapatkan legalitas dan kepastian hukum dalam mengelola lahan secara produktif.

    Melalui pola kemitraan tersebut, petani dapat menanam tanaman kehutanan dan agroforestri seperti kopi serta palawija. Skema bagi hasil disepakati 70 persen untuk petani dan 30 persen untuk Perhutani, baik dari hasil hutan maupun hasil pertanian.

    Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Kejari dalam pendampingan hukum terhadap program tersebut.

    “Legalitas ini penting agar petani merasa aman bekerja, sementara aset negara tetap terlindungi dan termanfaatkan sesuai ketentuan,” katanya. (awi/ian)

  • DPRD Pamekasan Desak Semua SPPG Penuhi Standar Gizi Demi Kemaslahatan

    DPRD Pamekasan Desak Semua SPPG Penuhi Standar Gizi Demi Kemaslahatan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mendesak semua dapur Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat, agar memenuhi standar gizi demi kemaslahatan bersama.

    “Semua SPPG dalam program MBG itu harus selalu memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan, termasuk juga harus melibatkan ahli gizi di setiap dapur guna memastikan menu MBG sesuai ketentuan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin, Selasa (4/11/2025).

    Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab selama ini terdapat beragam kasus keracunan penerima manfaat program MBG yang mencederai cita-cita mulia dari Presiden Prabowo Subianto. “Selana ini hampir semua SPPG di Pamekasan, belum memiliki ahli gizi. Hal ini tentu perlu menjadi evaluasi khusus untuk mencegah kejadian serupa terulang,” ungkapnya.

    “Sejauh ini kami legislatif belum memiliki kewenangan teknis terkait pengelolaan MBG, tapi kita tetap melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait sebagai bentuk sinergi pengawasan terhadap program MBG, terutama setelah pembentukan Satgas MBG,” imbuhnya.

    Meski begitu, pihaknya menilai jika saat ini program MBG mulai berjalan tertib dan tidak ada lagi kasus keracunan. “Untuk saat ini realisasi program MBG sudah mulai stabil, artinya sudah tidak ada lagi kasus keracunan. Tapi perlu diingat jika segala persyaratan dari dinas tetap perlu dipenuhi oleh semua SPPG,” tegasnya.

    Sebelumnya Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur juga sempat mengingatkan pelaksanaan program MBG agar memprioritaskan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata. Hal tersebut disampaikan sering dengan adanya laporan kasus keracunan hingga temuan hewan buah dalam menu makanan MBG.

    Terlebih program tersebut memiliki manfaat penting bagi masyarakat, beberapa di antaranya menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di wilayah setempat. Hanya saja sangat penting juga untuk memprioritaskan keamanan dan kesehatan masyarakat. [pin/kun]