Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Dua Jabatan Strategis Kosong, Pemkab Bojonegoro Tunjuk Pejabat Sementara Jaga Laju Birokrasi

    Dua Jabatan Strategis Kosong, Pemkab Bojonegoro Tunjuk Pejabat Sementara Jaga Laju Birokrasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan penyesuaian penting dalam struktur birokrasi menyusul kekosongan di dua jabatan strategis. Posisi Sekretaris DPRD (Sekwan) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) kini resmi diisi pejabat sementara agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

    Kekosongan itu terjadi karena dua alasan berbeda. Kursi Sekwan ditinggalkan oleh Edi Susanto yang terpilih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro melalui seleksi terbuka pada akhir Oktober 2025. Sedangkan posisi Kasatpol PP kosong setelah pejabat sebelumnya, Heru Sugiharto, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Padangan dan kini menjalani penahanan.

    Sebagai langkah cepat, Pemkab Bojonegoro menunjuk dua pejabat lain untuk merangkap tugas. Yayan Rohman, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD. Sementara posisi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Satpol PP diisi oleh Arief Nanang, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora).

    Penunjukan Arief Nanang terbilang istimewa karena ia bukan sosok baru di lingkungan Satpol PP. Sebelumnya, Arief pernah memimpin instansi tersebut selama kurang lebih lima tahun sebelum pindah ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Hari Kristianto, membenarkan keputusan ini. “Betul, status Pak Yayan sebagai Plt Sekretaris DPRD, dan Pak Arief sebagai Plh Kasatpol PP,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

    Hari menegaskan, langkah penunjukan tersebut diambil agar roda birokrasi tetap berjalan optimal. “Tentu tujuannya agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.

    Terkait pengisian jabatan definitif, Hari menjelaskan bahwa Pemkab menyiapkan dua opsi, yakni melalui rotasi-mutasi atau seleksi terbuka (lelang jabatan). “Jika melalui mutasi, kemungkinan pengisian bisa dilakukan pada akhir tahun ini. Namun jika melalui lelang jabatan, kemungkinan baru tahun depan,” jelasnya.

    Baik Yayan Rohman maupun Arief Nanang saat dikonfirmasi terpisah membenarkan penugasan ganda tersebut. Keduanya memastikan tetap menjalankan tugas pokok di instansi masing-masing sambil mengisi kekosongan jabatan yang baru. [lus/beq]

  • Menhan minta TNI dan Polri kompak layani rakyat

    Menhan minta TNI dan Polri kompak layani rakyat

    TNI sendiri bertugas untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara, sementara Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dua tugas ini saling bersinggungan karena sama-sama demi kepentingan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta prajurit TNI menjaga kekompakan dengan personel Polri dalam melayani masyarakat.

    “Kalau Panglima sama Kapolri kompak, kamu juga harus kompak sama anggota kepolisian. Kalau tentaranya kuat, polisinya kuat, negara kita menjadi kuat,” kata Sjafrie dalam keterangan resmi Mabes TNI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Saat bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 823/Raja Wakaaka di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (4/11), Sjafrie mengatakan TNI dan Polri memiliki tugas yang saling berkesinambungan.

    TNI sendiri bertugas untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara, sementara Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dua tugas ini saling bersinggungan karena sama-sama demi kepentingan rakyat.

    Kepada prajurit TNI, Sjafrie meminta personel TNI untuk melayani masyarakat dengan tulus.

    Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor utama TNI bisa ada hingga saat ini. Karenanya untuk menjaga kesinambungan hubungan antara masyarakat dengan TNI, Sjafrie meminta para prajurit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Dia juga meminta agar seluruh prajurit selama tidak bersikap arogan hingga menyakiti hati masyarakat.

    “Rakyat membiayai kita sampai kita masuk di lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu,” jelas Sjafrie.

    Terkhusus untuk prajurit yang bertugas di Yonif TP 823 Baubau, Sjafrie meminta untuk selalu memperkuat pertahanan negara sekaligus membangun perekonomian serta infrastruktur untuk kepentingan masyarakat sekitar.

    “Daerah kita luas, 514 kabupaten tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang harus menjaga kedaulatan, kita punya kewajiban supaya satu kabupaten itu dijaga oleh satu batalyon, kalau perlu dua batalyon,” tutup Sjafrie

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: UU Perfilman perlu direvisi untuk bangkitkan industri

    Komisi VII DPR: UU Perfilman perlu direvisi untuk bangkitkan industri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyebut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman perlu direvisi untuk membangkitkan industri film nasional.

    Chusnunia dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu, menilai Undang-Undang tersebut harus diperbarui karena mengingat kondisi zaman yang berubah dan menyesuaikan kebutuhan industri perfilman di era digital.

    “Kami akan mendorong Kementerian Ekraf (Ekonomi Kreatif) untuk mengawal agar sektor film mendapat perhatian strategis baik dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional 2026–2045 maupun revisi Undang-Undang tentang Perfilman,” ucapnya.

    Ia mendorong tumbuhnya film nasional sebagai alat promosi dan diplomasi kebudayaan. Menurut dia, film merupakan media yang efektif untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional.

    “Kita bisa melihat contoh Korea Selatan maupun India yang berhasil menggunakan film sebagai alat penetrasi budaya ke berbagai belahan dunia,” kata legislator yang mengurusi bidang perindustrian dan ekraf itu.

    Dia meyakini Indonesia bisa menempuh langkah serupa dalam karya-karya film guna mempromosikan kebudayaan maupun pariwisata nasional. Terlebih, kata dia, film-film Indonesia saat ini terus tampil di berbagai festival internasional.

    “Industri perfilman dewasa ini tidak hanya tentang hiburan semata, tetapi juga memiliki potensi menjadi kekuatan ekonomi yang penting,” ujarnya.

    Chusnunia menjabarkan pada 2024, lebih dari 150 film lokal diputar dan menarik lebih dari 80 juta penonton sehingga menguasai 70 persen pangsa pasar domestik. Hingga Oktober 2025, jumlah penonton telah mencapai 77 juta.

    “Menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten,” katanya.

    Industri film, dia menambahkan, juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, mempromosikan pariwisata.serta membangkitkan kesadaran sosial yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat.

    Menurut dia, industri film berkontribusi terhadap penciptaan lebih dari 24 juta lapangan kerja.

    Di samping itu, subsektor film, musik, dan gim menyumbang sekitar 25 persen dari total nilai ekonomi kreatif nasional, seiring meningkatnya konsumsi konten lokal dan tren experience-driven economy di kalangan generasi muda.

    “Proyeksi kontribusi industri film sebesar 9,8 miliar dolar AS terhadap PDB (produk domestik bruto) pada 2027 menjadi bukti bahwa sinema adalah salah satu investasi masa depan,” tutur Chusnunia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan minta prajurit TNI lindungi dan hormati rakyat

    Menhan minta prajurit TNI lindungi dan hormati rakyat

    Rakyat membiayai kita sampai kita masuk di lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta seluruh prajurit TNI untuk melindungi dan menghormati rakyat demi terciptanya rasa aman di lingkungan masyarakat.

    “Kalian harus menjadi tentara rakyat, harus bisa bersatu dengan rakyat, dan harus bisa menghormati rakyat. Tidak boleh menyakiti hati rakyat,” kata Sjafrie dalam keterangan resmi Mabes TNI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Saat mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 823/Raja Wakaaka di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (4/11), Sjafrie mengatakan dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor utama TNI bisa ada hingga saat ini.

    Karenanya untuk menjaga kesinambungan hubungan antara masyarakat dengan TNI, Sjafrie meminta para prajurit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan seluruh prajurit diminta tidak bersikap arogan hingga menyakiti hati masyarakat.

    “Rakyat membiayai kita sampai kita masuk di lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu,” jelas Sjafrie.

    Terkhusus untuk prajurit yang bertugas di Yonif TP 823 Baubau, Sjafrie meminta untuk selalu memperkuat pertahanan negara sekaligus membangun perekonomian serta infrastruktur untuk kepentingan masyarakat sekitar.

    “Daerah kita luas, 514 kabupaten tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang harus menjaga kedaulatan, kita punya kewajiban supaya satu kabupaten itu dijaga oleh satu batalyon, kalau perlu dua batalyon,” tutup Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dokter Tifa: Isu Bunker Jokowi akan Terbuka dari Lingkar Dalam

    Dokter Tifa: Isu Bunker Jokowi akan Terbuka dari Lingkar Dalam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, ikut menanggapi pernyataan politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, yang menyinggung dugaan adanya bunker uang di rumah Presiden ke-7, Jokowi.

    Dikatakan Tifa, isu tersebut akan berkembang dengan sendirinya dari kalangan yang ia sebut sebagai “Geng Solo”.

    “Jangan khawatir, soal bunker Jokowi, yang akan bongkar adalah Genk Solo sendiri,” ujar Tifa di X @DokterTifa (5/11/2025).

    Ia juga menyinggung bahwa klarifikasi atau pembongkaran informasi terkait isu tersebut tidak akan berhenti pada satu orang saja.

    Tifa mengatakan bahwa publik hanya perlu menunggu waktu hingga semakin banyak pihak yang bersuara.

    “Tidak percaya kepada Beathor? Tunggu nanti yang nyanyi bukan cuma beliau, tapi vocal group yang terdiri atas Budik, Lulut, Bahlul, Lisgit, Etok, bahkan mungkin sampai Mbak Sri,” tandasnya.

    Tifauzia bilang, dinamika di internal lingkar kekuasaan akan membuat isu besar ini terbuka dengan sendirinya.

    Terlapor dugaan ijazah palsu Jokowi ini menyebut bahwa tanda-tanda ke arah itu sudah terlihat dari berbagai pernyataan publik beberapa waktu terakhir.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi, blak-blakan bercerita mengenai pentingnya transparansi kekayaan pejabat negara.

    Beathor menyinggung tuduhan korupsi yang kerap muncul terhadap Presiden ke-7, Jokowi, dan menantang agar pembuktian dilakukan secara terbuka.

    “Kalau kita dituduh, dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Kita datangin rumahnya, kita bongkar, rumah itu di bawahnya ada bunker, tempat naruh uang,” kata Beathor dikutip pada Rabu (5/11/2025).

  • Kembali Lempar Bola Panas, Beathor Suryadi Bilang Ada Bunker di Rumah Jokowi

    Kembali Lempar Bola Panas, Beathor Suryadi Bilang Ada Bunker di Rumah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, blak-blakan bercerita mengenai pentingnya transparansi kekayaan pejabat negara.

    Beathor menyinggung tuduhan korupsi yang kerap muncul terhadap Presiden ke-7, Jokowi, dan menantang agar pembuktian dilakukan secara terbuka.

    “Kalau kita dituduh, dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Kita datangin rumahnya, kita bongkar, rumah itu di bawahnya ada bunker, tempat naruh uang,” kata Beathor dikutip pada Rabu (5/11/2025).

    Ia menegaskan, jika memang tidak ada praktik korupsi, maka pembuktian bisa dilakukan secara terbuka kepada publik.

    Dikatakan Beathor, hal tersebut bukan semata tuduhan, melainkan bentuk dorongan agar pejabat negara memberikan contoh keterbukaan.

    “Kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan buka rumah Bapak,” ucapnya.

    Beathor juga menaruh perhatiannya pada kasus-kasus besar yang melibatkan sejumlah pejabat lembaga tinggi negara.

    Ia menyinggung praktik penyimpanan uang dalam jumlah besar yang disebutnya terjadi di lingkaran kekuasaan.

    “Sekarang orang-orang Mahkamah Agung punya tank, mobil-mobil tempat barang itu apa namanya? Di dalam kontainer itu ada 920 miliar,” ungkapnya.

    Ia menilai, banyak pihak tidak bisa menyimpan uang dalam jumlah besar di bank, sehingga mencari cara lain.

    “Orang Mahkamah Agung, karena gak bisa disimpan di bank, gak bisa disimpan di rumah,” terangnya.

    Beathor kemudian mengungkapkan bahwa kasus lain yang menyeret nama sejumlah orang kaya.

    “Kita lihat lagi orang kaya, yang kemarin ketangkep Rp11 triliun. Itu kan gak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkep, nyata uangnya ada,” tandasnya.

  • Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Kembali Sidak Proyek Soekarno-Hatta, Temukan 50 Titik Jaringan PDAM Terdampak

    Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Kembali Sidak Proyek Soekarno-Hatta, Temukan 50 Titik Jaringan PDAM Terdampak

    Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek preservasi jalan dan trotoar di Jalan Soekarno-Hatta. Sidak dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait terganggunya aliran air PDAM akibat aktivitas galian proyek.

    Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan, menjelaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi adanya jaringan air yang terputus akibat pekerjaan proyek jalan. Dari hasil pengecekan, diketahui terdapat sejumlah titik pipa yang rusak dan mengganggu distribusi air ke pelanggan.

    “Berdasarkan temuan sementara, terdapat sekitar 50 titik jaringan PDAM yang terdampak imbas dari kegiatan proyek di ruas Jalan Panglima Sudirman dan Soekarno-Hatta,” ujar Mukhlas.

    Ia menilai, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana proyek dengan instansi teknis, terutama PDAM. Akibatnya, galian proyek menimbulkan efek domino yang cukup luas terhadap pelayanan air bersih bagi masyarakat.

    [irp posts=”1436425″ ]

    “Jika koordinasi dilakukan sejak awal, ketika ada jaringan yang terkena galian dapat segera ditangani tanpa menunggu dampaknya meluas. Ke depan, hal seperti ini tidak boleh terulang,” tegasnya.

    Mukhlas menambahkan, Komisi 3 akan memanggil pelaksana proyek serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

    “Kami ingin memastikan proyek bernilai besar ini berjalan efektif, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Heri Poniman, menuturkan bahwa pihaknya menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan, termasuk proyek dengan pendanaan dari pemerintah pusat.

    “Kami tidak bisa membiarkan adanya pembiaran di lapangan. DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan masukan agar pekerjaan sesuai prosedur dan tidak merugikan warga,” jelasnya.

    Dari pihak pelaksana proyek, Didik Effendy, selaku pembantu pengawas, mengakui bahwa kebocoran pipa PDAM memang sempat terjadi akibat tidak diketahuinya posisi jaringan saat proses penggalian.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM setiap hari. Saat ada pipa yang terkena galian, langsung kami lakukan perbaikan dan penyambungan ulang,” terangnya.

    Menurut Didik, saat ini proses perbaikan masih berlangsung, dan pihak pelaksana siap menanggung biaya operasional akibat kerusakan yang terjadi.

    Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo, Indra Sovia Jalal, membenarkan adanya gangguan layanan air bersih akibat aktivitas proyek tersebut.

    “Dari data kami, ada sekitar 50 titik jaringan yang terkena imbas. Kami memang belum menghitung total kerugiannya, namun dampaknya cukup signifikan terhadap pelayanan air kepada pelanggan,” jelasnya.

    Indra menegaskan, PDAM mendukung penuh program pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo, namun ia mengimbau agar setiap pelaksana proyek lebih berhati-hati dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah kerusakan serupa.

    Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek preservasi jalan tersebut serta mendorong peningkatan koordinasi antarinstansi demi meminimalisasi dampak sosial dan teknis di lapangan. [ada/aje]

  • Presiden Minta Jalur Whoosh Berlanjut Hingga Banyuwangi, Bupati Ipuk: Kabar Gembira!

    Presiden Minta Jalur Whoosh Berlanjut Hingga Banyuwangi, Bupati Ipuk: Kabar Gembira!

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan proyek Kereta Cepat Whoosh tidak hanya akan berhenti di Surabaya. Kepala negara bahkan membuka kemungkinan perpanjangan jalur hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

    Pernyataan itu disampaikan usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Saya minta tidak hanya Surabaya, tapi berlanjut sampai Banyuwangi. (Kereta cepat sampai Banyuwangi),” ujar Presiden Prabowo.

    Menurut Prabowo, target pembangunan transportasi modern tidak lagi bisa berhenti pada rencana lama. “Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang Banyuwangi,” tegasnya.

    Bupati Ipuk: Warga Banyuwangi Sambut Antusias

    Merespons hal tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih dan menyebut rencana itu menjadi energi baru bagi daerahnya.

    “Ini kabar gembira bagi daerah, terutama warga Banyuwangi. Kami berterima kasih dan siap mendukung program pemerintah pusat untuk memperpanjang trayek kereta cepat sampai ke Banyuwangi,” kata Ipuk.

    Ipuk menilai, kehadiran Whoosh akan memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus mendongkrak sektor pariwisata hingga distribusi logistik di ujung timur Pulau Jawa.

    “Dengan adanya kereta cepat, kian melengkapi konektivitas daerah-daerah di Jawa,” tambahnya.

    Banyuwangi Tumbuh Jadi Destinasi Wisata Favorit

    Banyuwangi sendiri terus mencatat tren positif kunjungan wisata. Pada 2024, tercatat 3,2 juta wisatawan domestik datang ke Banyuwangi, naik dari 3,1 juta pada tahun 2023. Untuk wisatawan mancanegara juga meningkat menjadi 122.904 pada 2024 dari 69.639 pada 2023.

    Transportasi menuju Banyuwangi pun semakin ramai. PT KAI Daop 9 Jember mencatat, pada Triwulan III 2025, tiga stasiun di Banyuwangi — Stasiun Banyuwangi Kota, Ketapang, dan Kalisetail — jika digabung menempati posisi tertinggi jumlah penumpang di Daop 9.

    Selain kereta api, Banyuwangi juga memiliki Bandara Blimbingsari yang melayani penerbangan dari Jakarta dan Surabaya, serta Pelabuhan Ketapang yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia.

    Jika pembangunan rute Whoosh berlanjut hingga Banyuwangi, disebut akan menjadi penguat ekosistem transportasi terpadu dan percepatan ekonomi kawasan selatan-timur Jawa. (als/ted)

  • Banyuwangi Gali Kembali Sejarah: Ekskavasi Situs Macan Putih Libatkan Sejarawan UGM

    Banyuwangi Gali Kembali Sejarah: Ekskavasi Situs Macan Putih Libatkan Sejarawan UGM

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam upaya melestarikan warisan sejarah Kerajaan Blambangan, Pemkab Banyuwangi berenacana melakukan ekskavasi penyelamatan Situs Macan Putih di Kecamatan Kabat. Penggalian situs purbakala tersebut menggandeng sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Sri Margana.

    Situs Macan Putih dikenal sebagai lokasi ibu kota Kerajaan Blambangan pada masa pemerintahan Prabu Tawang Alun II, sekitar tahun 1655 hingga 1691 Masehi.

    Namun seiring waktu, sebagian kawasan situs telah beralih fungsi menjadi permukiman penduduk, sehingga diperlukan langkah penyelamatan agar peninggalan sejarahnya tidak semakin hilang.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik rencana ekskavasi tersebut. Ipuk mengatakan pelestarian situs sejarah merupakan bagian dari upaya menjaga identitas masyarakat Banyuwangi.

    Ipuk berharap selain menjadi sumber pengetahuan sejarah, situs ini juga dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukatif di Banyuwangi.

    “Kami tidak hanya ingin melestarikan benda bersejarah, tetapi juga menjaga memori kolektif masyarakat Banyuwangi. Situs Macan Putih merupakan salah satu jejak penting kejayaan Blambangan yang harus dilestarikan,” ujar Ipuk, Rabu (5/11/2025).

    Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menambahkan, ekskavasi ini bertujuan mengidentifikasi ulang dan melindungi keberadaan situs bersejarah tersebut.

    “Kami ingin melakukan peninjauan kembali terhadap struktur yang telah ditemukan di Situs Macan Putih, sekaligus menyiapkan langkah konservatif agar keberadaan situs ini tetap terjaga,” ujar Yayan, panggilan akrab Suyanto.

    Ekskavasi adalah penggalian yang dilakukan secara sistematis dan terkontrol untuk keperluan arkeologi. Dalam arkeologi, ekskavasi adalah metode penelitian untuk menggali situs purbakala demi menemukan dan mempelajari sisa-sisa peradaban masa lalu

    Yayan menjelaskan, hasil ekskavasi ini nantinya akan disusun dalam bentuk naskah akademik dan kajian budaya lengkap.

    “Output akhirnya berupa rekomendasi dari para ahli cagar budaya, termasuk arahan pembatasan kawasan hingga kemungkinan pemugaran situs,” jelasnya.

    Menurut Yayan, kondisi situs saat ini cukup mengkhawatirkan karena sebagian struktur telah rusak atau hilang. Ekskavasi terakhir dilakukan pada 2015 dan belum pernah dilanjutkan.

    “Jika tidak segera ditangani, peninggalan sejarah ini akan terus berkurang. Karena itu, Pemkab berencana memulai kembali kajian penyelamatan ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Dr. Sri Margana bersama tim arkeolog UGM sebelumnya juga terlibat dalam ekskavasi Situs Macan Putih pada 2015. Dari penggalian di 13 titik, ditemukan sejumlah struktur arkeologis seperti pondasi bangunan, tembok keliling istana, serta berbagai artefak peninggalan Kerajaan Blambangan abad ke-17 berupa gerabah, pecahan keramik, dan tulang.

    “Saat ini kami menyiapkan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi situs-situs penting dan menentukan langkah konservasi agar Situs Macan Putih tetap terjaga,” terang Sri Margana.

    Selain penelitian lapangan, tim juga menelusuri arsip Belanda, toponimi, serta kesaksian masyarakat lokal guna memperkuat data sejarah.

    “Tujuan akhirnya, kami ingin menjadikan Macan Putih sebagai laboratorium sejarah sekaligus destinasi wisata edukatif,” ungkapnya.

    Sri Margana menilai langkah Pemkab Banyuwangi sangat tepat karena pelestarian situs bersejarah akan memperkaya daya tarik wisata daerah.

    “Banyuwangi memiliki narasi sejarah panjang. Jika dapat direkonstruksi dan ditampilkan, akan menjadi daya tarik wisata budaya yang luar biasa,” ujarnya.

    Untuk tahap awal, fokus penelitian difokuskan pada kawasan Macan Putih, sebelum dikembangkan ke situs-situs lain di Banyuwangi.

    “Situs Macan Putih termasuk yang terancam secara konservasi, sehingga perlu segera dilindungi,” pungkas Margana. [alr/aje]

     

  • Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Optimalisasi Produk TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PBJ Award Tahun 2025.

    Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri dan hasil produksi pelaku UMKM dalam setiap proses pengadaan.

    “Transaksi pemerintah sangatlah besar. Jika kita arahkan belanja ini kepada produk dalam negeri dan pelaku UMKM, maka kita sedang membangun pondasi ekonomi rakyat. Kita sedang menggerakkan roda produksi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Mojokerto,” ungkapnya.

    Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Gus Barra juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan sering menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan.

    “Sehingga pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem elektronik dalam seluruh proses pengadaan. Pengadaan adalah episentrum. Di sinilah godaan terbesar sering muncul. Maka kita harus kuat, harus jujur, dan berani menolak praktik yang tidak sesuai aturan. SPSE bukan sekadar aplikasi, tapi benteng integritas kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengapresiasi capaian Pemkab Mojokerto yang berhasil memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat berkat percepatan belanja produk dalam negeri dan pencatatan transaksi PBJ yang tertib. Menurutnya, apresiasi bukan hanya soal piagam, tapi soal kepercayaan ketika pusat memberikan insentif fiskal.

    “Itu artinya Kabupaten Mojokerto dipercaya. Maka mari kita jaga kepercayaan ini dengan kerja nyata, dengan belanja yang berpihak pada rakyat, dan dengan pencatatan yang jujur. Kami berharap dapat memperkuat ekosistem pengadaan yang berpihak pada produk lokal, mendorong percepatan belanja PDN, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah,” pungkasnya

    Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Mojokerto turut menyerahkan PBJ Award Tahun 2025 kepada perangkat daerah dan pelaku usaha berprestasi. Kegiatan ini didukung oleh CV. Raya Computindo dan mencakup empat kategori utama. Untuk kategori perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Bappeda meraih penghargaan tertinggi dengan persentase rencana belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 96 persen. Disusul oleh Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Sarirejo di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Puskesmas Tawangsari menempati posisi pertama dalam pencatatan transaksi tertinggi melalui aplikasi SPSE.

    Diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Puskesmas Lespadangan. Untuk kategori pelaku usaha, Ismaniaty dari Ria Catering mencatat transaksi tertinggi di sektor makanan dan minuman dengan nilai Rp411 juta, sedangkan CV. Bahtera menempati posisi teratas di luar kategori tersebut dengan transaksi mencapai lebih dari Rp1 miliar. [tin/ian]