Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Polisi ungkap 1.443 kasus kejahatan selama Operasi Sikat Semeru 2025

    Polisi ungkap 1.443 kasus kejahatan selama Operasi Sikat Semeru 2025

    “Hasil Operasi Sikat Semeru 2025 Alhamdulillah signifikan. Selama 12 hari kita ungkap 1.443 kasus dengan jumlah tersangka 1.135,”

    Surabaya (ANTARA) – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengungkap 1.443 kasus kejahatan dan menahan 1.135 tersangka selama pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2025 yang digelar pada 22 Oktober hingga 2 November.

    “Hasil Operasi Sikat Semeru 2025 Alhamdulillah signifikan. Selama 12 hari kita ungkap 1.443 kasus dengan jumlah tersangka 1.135,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Timur Kombes Pol Widi Atmoko di Markas Polda Jatim, Rabu.

    Ia menjelaskan dari total kasus yang diungkap, sebanyak 270 kasus merupakan target operasi (TO) dengan 276 tersangka, sedangkan 1.173 kasus lainnya non-target operasi (non-TO) dengan 859 tersangka.

    Untuk kasus TO, rinciannya yakni pencurian dengan pemberatan (curat) 107 kasus dengan 109 tersangka, pencurian dengan kekerasan (curas) 27 kasus dan 26 tersangka, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 101 kasus dan 101 tersangka.

    Kemudian penyalahgunaan senjata api satu kasus dengan tiga tersangka, kejahatan jalanan tujuh kasus dan delapan tersangka, pencurian delapan kasus dan delapan tersangka, penyalahgunaan senjata tajam (sajam) 14 kasus dan 14 tersangka, bahan peledak (handak) tiga kasus dan tiga tersangka, serta penyelundupan dua kasus dengan dua tersangka.

    Adapun untuk non-TO, curat sebanyak 529 kasus dengan 405 tersangka, curas 45 kasus dan 43 tersangka, curanmor 438 kasus dan 235 tersangka.

    Selanjutnya penyalahgunaan senjata api satu kasus dan dua tersangka, kejahatan jalanan 22 kasus dan 35 tersangka, pencurian 75 kasus dan 68 tersangka, penyalahgunaan sajam 38 kasus dan 40 tersangka, handak enam kasus dan tujuh tersangka, serta penyelundupan empat kasus dengan empat tersangka.

    Barang bukti yang diamankan antara lain uang tunai Rp75,37 juta, 316 unit sepeda motor, 34 unit mobil, enam truk, 94 kunci T, satu laptop, 197 telepon genggam, 75 flashdisk rekaman CCTV, 25 celurit, 10 parang, empat pedang, 30 gram serbuk bahan peledak, dua pucuk senjata api, 150 butir amunisi, dan 231 ekor hewan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu. Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Rosan, saat ditanya lebih lanjut mengenai skema penggunaan dana PSO itu, belum dapat menjelaskan lebih detail.

    “Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi disampaikan, pemerintah pasti hadir, itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk transportasi massal itu memang tanggung jawab pemerintah,” ujar CEO Danantara Rosan P. Roeslani.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.

    “Sementara ini, ada sejumlah opsi, bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing,” kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/11).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Konsumsi rumah tangga kuartal III melambat karena siklus musiman

    BPS: Konsumsi rumah tangga kuartal III melambat karena siklus musiman

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2025 merupakan dampak dari siklus musiman, bukan karena penurunan daya beli masyarakat.

    “Konsumsi rumah tangga itu kan juga salah satunya dipengaruhi oleh siklus musiman ya kan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Amalia menjelaskan perlambatan tersebut terjadi karena pada kuartal III tidak terdapat periode libur panjang keagamaan seperti pada kuartal II yang diwarnai momentum Idul Fitri dan Idul Adha.

    Menurutnya, kondisi itu memengaruhi aktivitas belanja dan perjalanan masyarakat yang biasanya meningkat pada masa libur panjang.

    “Di kuartal ke-II kan banyak libur termasuk libur lebaran, Idul Adha, Idul Fitri yang panjang, itu kan membuat orang banyak spending dan juga banyak travelling,” kata dia.

    Dia menegaskan konsumsi rumah tangga pada kuartal III tetap solid meski mengalami perlambatan tipis dibandingkan kuartal sebelumnya.

    Terkait pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen pada kuartal III 2025, Amalia mengatakan hal tersebut didorong oleh ekspor yang tumbuh di atas 9 persen serta pengeluaran konsumsi pemerintah yang berbalik positif 5,49 persen setelah sempat terkontraksi pada kuartal II.

    “Kan sudah 5,04 persen, pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9 persen, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah sudah membalik positif dari kuartal II yang tumbuh negatif -1,38 persen di kuartal II di kuartal III ini sudah tumbuh positif 5,49 persen,” kata dia.

    Dari sisi produksi, industri pengolahan menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 5,54 persen.

    Diketahui, BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 4,89 persen (year on year/yoy), ditopang oleh konsumsi untuk transportasi dan komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 6,41 persen.

    Namun, apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, konsumsi rumah tangga melambat baik secara tahunan (yoy) maupun kumulatif (ctc).

    Pada periode yang sama tahun 2024, konsumsi rumah tangga tumbuh masing-masing sebesar 4,97 persen (yoy) dan 4,96 persen (ctc), sementara pada triwulan III 2025 tumbuh 4,89 persen (yoy) dan 4,94 persen (ctc).

    Secara kuartalan (qtq), konsumsi rumah tangga bahkan terkontraksi 0,56 persen pada triwulan III 2025, setelah pada triwulan II 2025 tumbuh 3,14 persen.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengungkapkan, komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat secara tahunan (yoy) termasuk makanan dan minuman selain restoran yang tumbuh 4,11 persen serta kesehatan dan pendidikan 4,06 persen.

    Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang terkontraksi secara kuartalan (qtq) mencakup kelompok makanan dan minuman selain restoran, pakaian dan alas kaki, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, restoran dan hotel, serta kelompok lainnya.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkopolhukam serahkan tali asih ke tokoh masyarakat di Jayapura

    Menkopolhukam serahkan tali asih ke tokoh masyarakat di Jayapura

    “Beliau berupaya mensejahterakan masyarakat ,”

    Jayapura (ANTARA) – Menkopolhukam Djamari Chaniago, Rabu (5/11) menyerahkan tali asih ke tokoh masyarakat dan pelajar di Jayapura yang dilaksanakan di Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Abepura.

    Menkopolhukam Djamari Chaniago dalam sambutannya mengatakan, titik berat tugas Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah mensejahterakan rakyat yang dilakukan mulai dari pemberian makanan gratis kepada anak-anak sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis dan pembangunan sekolah rakyat serta sekolah yang lainnya.

    “Beliau berupaya mensejahterakan masyarakat ,” kata Menkopolhukam Djamari Chaniago di hadapan tokoh masyarakat dan pelajar di Jayapura.

    Dikatakan, para tokoh masyarakat diminta untuk mengobarkan semangat agar meningkatkan kreativitas anak-anak di Papua dengan memanfaatkan bangunan yang sudah dibangun .

    “Gunakan ruangan, gedung yang ada di PYCH dan gunakan berbagai peluang untuk mencurahkan semua kreativitas yang dimiliki untuk mengembangkan dan mengerjakan kreativitas yang dimiliki karena masih panjang perjalanan kalian ,” kata Menkopolhukam Djamari Chaniago.

    Sementara itu Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay George Awi seusai pertemuan mengapresiasi pertemuan tersebut dan berharap kedepan lebih sering dilakukan guna menjalin silaturahmi.

    Selain itu , kata Awi dengan kunjungan tersebut diharapkan makin banyak program yang diberikan pemerintah pusat untuk masyarakat di Tanah Papua.

    “Mudah-mudahan ke depan makin banyak program yang dilaksanakan dan langsung menyentuh serta dirasakan masyarakat di Tanah Papua,” harap George Awi.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dukung langkah Menko PM manfaatkan aset tidur untuk UMKM

    Anggota DPR dukung langkah Menko PM manfaatkan aset tidur untuk UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyatakan mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memanfaatkan aset tidur milik badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah untuk menjadi pusat bisnis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.

    Rivqy menjelaskan mendukung kebijakan tersebut karena dinilai sebagai terobosan yang kreatif dan strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Ini langkah konkret dan kreatif. Banyak aset tidur yang berada di lokasi strategis, dan seharusnya bisa difungsikan untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta ekonomi kreatif,” ujar Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut dia mengatakan upaya Menko PM perlu didukung karena UMKM saat ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

    Dengan demikian, kata dia, setiap kebijakan yang membuka akses dan memperluas ruang usaha UMKM harus didukung bersama.

    Sementara itu, dia mengatakan dirinya siap berkolaborasi dengan pemerintah sebagai anggota DPR yang membidangi BUMN.

    “Kami siap berkolaborasi dengan BUMN sebagai mitra Komisi VI DPR untuk memfasilitasi program ini. Saya juga melihat keseriusan Bapak Muhaimin selaku Menko PM yang hari ini turun langsung meninjau lokasi Pasar 1001 Malam di Laswi Heritage, Bandung, Jawa Barat,” katanya.

    Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan instruksi presiden (Inpres) sebagai landasan hukum penggunaan aset tidur milik pemerintah untuk aktivitas UMKM.

    Rencana Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari program Pasar 1001 Malam, sebuah inisiatif membangun pusat bisnis dan kolaborasi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif memanfaatkan aset tidur pemerintah di berbagai lokasi strategis.

    Program tersebut, kata Muhaimin, bertujuan mempercepat peningkatan skala UMKM, terutama melalui perluasan akses pasar yang selama ini menjadi salah satu kendala utama UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi dan gempuran barang impor.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PHDI Pasuruan Minta Dukungan Pemkab untuk Kegiatan Keagamaan dan Pasraman Hindu

    PHDI Pasuruan Minta Dukungan Pemkab untuk Kegiatan Keagamaan dan Pasraman Hindu

    Pasuruan (beritajatim.com) – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Pasuruan menyampaikan harapan besar agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan keagamaan umat Hindu. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama DPRD Kabupaten Pasuruan yang dihadiri sejumlah anggota dewan dan perwakilan PHDI.

    Dalam kesempatan tersebut, PHDI menyoroti beberapa agenda tahunan seperti pawai ogoh-ogoh dan perayaan Nyepi yang sebelumnya pernah mendapat bantuan pemerintah, namun belakangan tidak lagi. Mereka berharap agar dukungan itu bisa kembali diberikan mulai tahun 2026 mendatang.

    Sekretaris PHDI Kabupaten Pasuruan, Puja Wasista, mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menyampaikan kondisi umat Hindu di daerah. Ia berharap pemerintah dapat menyalurkan dukungan konkret terhadap kegiatan dan lembaga pendidikan keagamaan.

    “Kami mohon support dan dukungan pemerintah. Selama ini kami belum memiliki kantor pelayanan, dan pasraman masih dibiayai secara mandiri tanpa hibah,” ujar Puja Wasista, Rabu (5/11/2025).

    Ia menambahkan, di Kabupaten Pasuruan terdapat sekitar 21 pasraman, namun hanya 13 yang masih aktif karena keterbatasan biaya. Buku-buku pelajaran bahkan dibeli secara mandiri oleh pengurus dan guru agama.

    “Kalau ada bantuan dari pemerintah, kami yakin seluruh pasraman bisa kembali aktif. Apalagi lembaga ini penting untuk menjaga pendidikan dan budaya umat Hindu,” lanjutnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setya Wardhana, menegaskan bahwa aspirasi dari PHDI akan menjadi perhatian serius DPRD. Ia menilai umat Hindu memiliki kontribusi besar dalam menjaga kerukunan dan budaya daerah.

    “Kita akan perjuangkan agar ada alokasi anggaran yang lebih adil untuk semua umat beragama. Tidak boleh ada yang terabaikan, termasuk saudara-saudara kita umat Hindu,” kata Agus.

    Menurut Agus, daerah seperti Tosari, Tutur, dan Puspo merupakan wilayah yang kaya akan nilai budaya dan spiritual, sehingga wajar bila pemerintah memberi perhatian lebih. Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap kegiatan seperti pawai ogoh-ogoh dan hari raya keagamaan lainnya.

    “Kami akan terus mengawal usulan ini agar bisa direalisasikan dalam anggaran tahun depan. Masukan dari PHDI sangat penting bagi keseimbangan pembangunan keagamaan di Pasuruan,” pungkasnya. (ada/kun)

  • Wamendagri: Dua “mesin” pembangunan jadi kunci percepatan Papua

    Wamendagri: Dua “mesin” pembangunan jadi kunci percepatan Papua

    Manokwari (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk menyatakan, percepatan pembangunan di Tanah Papua membutuhkan dua “mesin” yang harus dijalankan secara seimbang, yakni anggaran pemerintah dan perekonomian swasta.

    “Kalau anggaran pemerintah saja yang bekerja membiayai daerah, misalnya penyerapan anggarannya rendah, maka pertumbuhan ekonomi akan sulit bergerak. Karena perekonomian swasta juga harus berjalan,” kata Ribka Haluk di Manokwari, Rabu.

    Ia mengatakan, selama ini pembangunan di daerah otonomi khusus (Otsus) Papua lebih banyak bergantung pada pembiayaan dari anggaran pemerintah daerah.

    Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah konkret dalam dua bulan ke depan untuk mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan daerah.

    Langkah percepatan pembangunan tersebut melibatkan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Pembangunan Papua.

    “Sejak kemarin kami sudah melaksanakan pleno bersama BP3OKP dan Komite Eksekutif. Hasilnya sudah kami serahkan kepada Bapak Wakil Presiden untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

    Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Pembangunan Papua, Velix Wanggai, menambahkan, salah satu tantangan utama pembangunan di Tanah Papua adalah berkurangnya postur anggaran di enam provinsi akibat efisiensi fiskal pemerintah pusat.

    Namun, meski APBD turun, daerah harus lebih kreatif mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan mempermudah perizinan, memanfaatkan sumber daya alam, dan menumbuhkan sektor swasta.

    Ia mengatakan, Wakil Presiden telah memberikan arahan agar Kementerian Dalam Negeri menjadi pemimpin dalam percepatan realisasi dana otonomi khusus (Otsus) atau dana tambahan infrastruktur hingga akhir 2025.

    “Langkah percepatan APBD di enam provinsi Papua sedang disiapkan, sekaligus strategi pembiayaan untuk tahun 2026,” tambahnya.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Banyuwangi Raih Penghargaan Pembina Siskamling Terpadu Terbaik III Jogo Jatim

    Bupati Banyuwangi Raih Penghargaan Pembina Siskamling Terpadu Terbaik III Jogo Jatim

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Terbaik III Pembina Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Forkopimcam se-Jatim yang digelar di Surabaya, Selasa (4/11/2025).

    Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada kepala daerah yang aktif membina dan mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) secara terpadu di wilayahnya.

    Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, sekaligus menegaskan komitmen Banyuwangi dalam memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat.

    “Upaya untuk memperkuat Siskamling dilakukan pemerintah daerah dengan sinergi berbagai pihak. Mulai dari Kepolisian, TNI, hingga melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat,” ujar Ipuk.

    Selain penghargaan untuk Bupati Banyuwangi, Kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran juga meraih predikat Pelaksanaan Siskamling Terbaik III, sementara Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Sumbermulyo dinobatkan sebagai Pembina Siskamling Terbaik III Tingkat Desa/Kelurahan.

    Ipuk menjelaskan, penguatan Siskamling bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan sosial serta mempererat solidaritas antarwarga.

    “Siskamling bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menumbuhkan budaya gotong royong dan kepedulian sosial di masyarakat. Terima kasih atas peran kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat yang berkolaborasi menjalankan Siskamling dengan baik,” imbuhnya.

    Kepala Satpol PP Banyuwangi, Wawan Yadmadi, menjelaskan bahwa penilaian Siskamling dilakukan berdasarkan berbagai indikator seperti kesiapan pos kamling, partisipasi warga, keterlibatan Satlinmas, TNI, dan Polri, serta inovasi dan keberlanjutan program keamanan lingkungan.

    “Pemerintah daerah melalui kecamatan terus melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan Siskamling di desa-desa agar program ini terus berjalan berkesinambungan,” kata Wawan.

    Sementara itu, Kepala Desa Sumbermulyo, Suhardi, menjelaskan bahwa Siskamling di desanya tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan penanganan bencana.

    “Pengurus Siskamling aktif melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Setiap tahun kami juga mengadakan peringatan ulang tahun Pos Kamling dengan berbagai acara yang bermanfaat bagi warga,” ujar Suhardi.

    Ia menambahkan, pos Siskamling di desanya dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kendaraan operasional untuk patroli lingkungan. “Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga sangat aktif dalam pendampingan serta kegiatan warga,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Zohran Mamdani Muslim Pertama dan Termuda Wali Kota New York, Mardani PKS: Pelajaran untuk Indonesia

    Zohran Mamdani Muslim Pertama dan Termuda Wali Kota New York, Mardani PKS: Pelajaran untuk Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Zohran Mamdani menjadi wali kota Muslim pertama dan sekaligus yang termuda di New York

    Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera telah memprediksi hal tersebut sebelumnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyorot salah satu kendidat.

    Yaitu Zohran Mamdani diprediksi bakal mendapatakan kemenangan di Pilkada tersebut.

    “Zohran Mamdani diprediksi menang Pilkada New York,” tulisnya dikutip Rabu (5/11/2025).

    Yang menarik dari Zohran Mamdani menurutnya tema dukungan yang dibawanya.

    Dimana, ia berfokus ke kelas menengah menjadi jualan utama. Perumahan, transportasi hingga pengasuhan anak dan penyediaan bahan kebutuhan pokok jadi daya tarik politiknya.

    “Tema dukungan bagi kelas menengah menjadi jualan utama,” tuturnya.

    “Perumahan, transportasi hingga pengasuhan anak dan penyediaan bahan kebutuhan pokok,” jelasnya.

    Mardani pun menyebut ini bisa jadi salah satu pelajaran berharga untuk para politisi Indonesia.

    Dengan memberikan solusi ke masalah kelas menengah dan dukungan pun bakal mengalir.

    “Pelajaran untuk politisi: berikan solusi pada masalah kelas menengah dan tentu kalau di Indonesia wilayah pedesaan. Bravo ZM. Yang keren Pak Bernie Sanders full dukung ZM🙏,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Anggaran BTT Blitar Dipangkas Rp10 Miliar, Siaga Bencana Terancam?

    Anggaran BTT Blitar Dipangkas Rp10 Miliar, Siaga Bencana Terancam?

    Blitar (beritajatim.com) – Anggaran untuk pos Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Blitar pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan sangat tajam mencapai 80 persen.

    Dana yang berfungsi sebagai dana darurat untuk penanganan bencana dan kejadian tak terduga ini diproyeksikan hanya sebesar Rp2,5 miliar. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar Rp10 miliar dari target APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp12,5 miliar.

    Kondisi ini tentu cukup mengkhawatirkan. BPBD Kabupaten Blitar pun tidak menampik dampak dari pemangkasan anggaran tersebut.

    Namun BPBD Kabupaten Blitar menegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pemangkasan BTT sebesar Rp10 miliar itu tak signifikan.

    “Kami tidak terlalu terdampak signifikan, pasalnya di anggaran induk kita tahun 2026 untuk kekeringan sudah ada penganggaran, kedaruratan juga sudah ada, Jadi selain dari BTT daerah biasanya juga ada BTT dari Provinsi Jawa Timur,” ucap Windu Susilo, Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Blitar pada Rabu (5/10/2025).

    Penurunan drastis BTT sebesar Rp10 miliar ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam maupun non-alam yang tidak dapat diprediksi. Dengan sisa anggaran hanya Rp2,5 miliar, tentu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar harus ekstra cermat dalam mengalokasikan dan mengelola dana darurat tersebut.

    Namun BPBD Kabupaten Blitar menegaskan bahwa sumber dana kedaruratan bukan hanya dari daerah, namun juga dari pemerintah provinsi. Sehingga jika dana daerah habis, BPBD Kabupaten Blitar bisa mengajukan dana ke Provinsi Jawa Timur.

    “Biasanya kita ke provinsi (mengajukan bantuan). Sebenarnya kalau bilang pengaruh ya pengaruh tapi tidak signifikan karena selama ini bencana di Kabupaten Blitar tidak terlalu parah,” tegasnya.

    BPBD Kabupaten Blitar menjabarkan bahwa selama ini dana darurat biasanya digunakan untuk menanggulangi kekeringan. Rata-rata untuk penanggulangan bencana kekeringan tersebut, BPBD Kabupaten Blitar memerlukan dana sekitar Rp300 juta.

    “Kalau tahun ini belum ada penganggaran ya karena tidak ada kekeringan,” tandasnya.

    Pemkab Blitar sebelumnya telah menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengatur belanja daerah akibat keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, masyarakat berharap pemangkasan BTT tidak akan mengganggu kecepatan dan kualitas respon pemerintah jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat di Bumi Penataran.

    “Kalau masyarakat tentunya hanya berharap di tengah minimnya anggaran penanganan bencana daerah tentu tetap bisa maksimal dan jangan mengorbankan kemanusian warga,” ucap Vian, warga Kabupaten Blitar. [owi/beq]