Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Mendagri tegaskan daerah tak sendirian jalani pengalihan TKD

    Mendagri tegaskan daerah tak sendirian jalani pengalihan TKD

    “Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah tidak sendirian menjalani kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan pemerintah pusat siap membantu daerah yang menghadapi kesulitan

    “Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Tito menegaskan pengalihan TKD bukan langkah pemangkasan, tetapi upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

    Kebijakan pengalihan TKD menjadi ujian bagi banyak pemerintah daerah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Aceh telah menyampaikan bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi masa transisi fiskal tersebut.

    Dukungan nyata datang dari Mendagri, yang melakukan supervisi langsung terhadap daerah, termasuk Aceh, untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak menekan ekonomi masyarakat.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada Mendagri yang terus memberi perhatian serius terhadap Aceh selama masa transisi pengalihan TKD.

    Ia mengakui, Pemprov Aceh sempat khawatir tidak dapat mendanai sejumlah program prioritas daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, berkat arahan dan pendampingan langsung Mendagri, kekhawatiran itu perlahan teratasi. Pemerintah Provinsi Aceh mulai melakukan rasionalisasi anggaran secara bertahap, tanpa mengganggu perekonomian masyarakat.

    “Saya kira apa yang dilakukan Pak Mendagri sudah sangat tepat. Beliau memberi saran-saran konkret kepada kami. Walaupun penyesuaian TKD berat bagi Aceh, arahan beliau sangat membantu,” kata Nasir.

    Nasir mengungkapkan, Mendagri turun langsung mendampingi banyak pemerintah daerah dalam merancang skenario menghadapi pengalihan TKD.

    Di Aceh, arahan Mendagri dirumuskan ke dalam tiga strategi utama: Memastikan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi, memangkas kegiatan yang belum mendesak serta mengoptimalkan kegiatan yang sudah didanai agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

    “Kami pastikan kegiatan yang kami jalankan punya dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata Nasir.

    Menurutnya, perhatian Mendagri menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pengalihan TKD tidak ditujukan untuk melemahkan daerah, melainkan untuk mendorong efisiensi dan ketahanan fiskal pemerintah daerah.

    Lebih jauh, Ia menilai Mendagri memahami betul situasi yang dihadapi pemerintah daerah. Tito tak hanya memberi instruksi, tetapi juga menghadirkan solusi konkret agar program pusat dapat menjadi kompensasi terhadap perubahan alokasi TKD di daerah.

    “Kami yakin Pak Mendagri dan jajaran pemerintah pusat tidak akan meninggalkan kami. Beliau memahami kondisi Aceh yang punya karakteristik khusus,” ujar Nasir.

    Ia berharap, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terus dijaga dalam semangat kolaboratif, bukan sekadar hubungan administratif, agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

    Hal serupa disampaikan Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan, yang mengakui peran aktif Mendagri Tito Karnavian dalam membantu pemerintah daerah kepulauan menghadapi tantangan inflasi dan logistik.

    “Perhatian konkret beliau terasa dalam pengendalian inflasi. Di Sabang, kalau pasokan pangan terganggu karena cuaca, harga bisa naik. Untungnya, ada rapat pengendalian inflasi rutin setiap Senin,” ujarnya.

    Harun berharap, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berlanjut, tidak hanya soal pengalihan TKD, tetapi juga dalam mendampingi eksekusi program strategis nasional yang dapat dimodifikasi menjadi stimulus ekonomi kerakyatan di Sabang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Kediri, Mbak Wali Berpesan PKK Harus Sinergis dan Inovatif

    Pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Kediri, Mbak Wali Berpesan PKK Harus Sinergis dan Inovatif

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri, Rabu (05/11/2025). Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu TP PKK Kecamatan yang lama atas dedikasi, pengorbanan waktu, dan energi yang telah ibu curahkan selama ini. Segala upaya dan jejak baik ibu-ibu akan menjadi pondasi berharga bagi perjalanan PKK di kecamatan masing-masing. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada ketua TP PKK Kecamatan yang baru dilantik,” ujarnya.

    Dalam arahannya, Mbak Wali mengungkapkan gerakan PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan. Bukan hanya tentang ketahanan keluarga, namun juga sebagai penggerak pembangunan mulai tingkat paling dasar, yaitu keluarga. Keberadaan PKK sangat penting, mulai dari peningkatan gizi anak, penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga penguatan peran perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya.

    “Saya menekankan pentingnya sinergi di internal TP PKK mulai dari dasa wisma hingga TP PKK Kota. Selain itu kuatkan kolaborasi dengan berbagai pihak agar PKK tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif dengan perkembangan zaman. Sehingga setiap program dan kegiatan PKK bisa selaras dengan visi misi kita, mewujudkan Kota Kediri MAPAN,” ungkapnya.

    Mbak Wali berharap, Ketua TP PKK Kecamatan yang baru segera melakukan langkah-langkah konsolidasi, menyusun rencana kerja yang sejalan dengan program PKK Kota Kediri, dan terus memperkuat kaderisasi di tingkat kelurahan. TP PKK sendiri juga memiliki banyak tantangan seperti kasus stunting, lalu juga kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

    “Jaga semangat kebersamaan, bangun komunikasi yang harmonis, dan ciptakan inovasi kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadikan setiap kegiatan PKK bukan sekadar rutinitas. Tetapi gerakan perubahan yang berakar dari hati,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua TP PKK Ning Faiq mengajak jajaran TP PKK Kecamatan untuk menjalankan amanah ini dengan penuh keikhlasan, semangat, dan kebersamaan. Ke depan, semua akan menjadi satu tim, satu kesatuan, satu tubuh. Maka harus terus menjaga kekompakan, soliditas, dan sinergi untuk menyukseskan berbagai program kebijakan TP PKK Kota kediri. Sampai hari ini, PKK terus menghadapi berbagai tantangan seiring berkembangnya zaman.

    Paling utama adalah semua tetap perlu memperhatikan penanganan stunting di Kota Kediri. Tentu TP PKK Kota Kediri sebagai mitra Pemerintah Kota Kediri, melalui peran Posyandu perlu selalu berkolaborasi dengan OPD terkait untuk bersama menyelesaikan tantangan ini. Karena, waktu terus berjalan, dan anak-anak akan tumbuh dewasa.

    “Tentunya kita semua berharap mereka tumbuh dengan baik dan menjadi pemimpin di masa depan. Selain itu, ada berbagai program kebijakan TP PKK yang perlu dijalankan juga. Saya berharap dengan formasi yang baru ini, kegiatan di level kecamatan dan kelurahan bisa berjalan dengan optimal,” imbuhnya.

    Mbak Wali juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua TP PKK Kecamatan yang lama. Lalu Wakil Wali Kota Qowimuddin menyerahkan cinderamata.

    Ketua TP PKK Kecamatan yang dilantik adalah, Yayuk Ernawati Abdul Rahman sebagai Ketua TP PKK Kecamatan Mojoroto, Uun Nurfitriana Agus Suharianto sebagai Ketua TP PKK Kecamatan Kota, dan Sri Hari Yuni Utami Yudi Kuncoro sebagai Ketua TP PKK Kecamatan Pesantren. Ada pula penyerahan buku memori dari Ketua TP PKK Kecamatan yang lama kepada Ketua TP PKK Kecamatan yang baru dan Ketua TP PKK Kota Kediri.

    Turut hadir, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, Asisten Pemerintahan dan Kesra Samsul Bahri, Kepala OPD terkait, Camat, Ketua TP PKK Kecamatan periode sebelumnya, pengurus TP PKK Kota dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • KSAU minta MOT dijalankan demi asah kemampuan tempur pilot

    KSAU minta MOT dijalankan demi asah kemampuan tempur pilot

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono meminta jajarannya melaksanakan latihan Mission Oriented Training (MOT) 2025 layaknya simulasi pertempuran di udara demi mengasah kemampuan para penerbang tempurnya.

    Hal tersebut dikatakan Tonny saat memberikan pengarahan kepada Pelaku dan Komando Latihan (Kolat) MOT 2025 di Gedung ACMI, Lanud Iswahjudi, Magetan, Selasa (4/11).

    Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, Tonny mengatakan MOT terdiri dari beragam sesi latihan dari mulai menggunakan flight simulator hingga simulasi pertempuran menggunakan pesawat tempur sungguhan.

    Rangkaian latihan harus dilalui para penerbang tempur guna melatih ketepatan, kecepatan penerbang serta koordinasi antarsatuan agar setiap unsur siap menghadapi situasi pertempuran sesungguhnya.

    Tidak hanya itu, Tonny juga mengingatkan kepada para penerbangnya untuk memperhatikan sistem keselamatan diri dan pesawat selamat menjalankan latihan.

    Hal tersebut harus menjadi perhatian utama pilot demi memastikan keselamatan diri dan fasilitas yang dimiliki TNI AU.

    “Tidak ada keberhasilan yang layak dibanggakan jika harus mengorbankan nyawa atau merusak alutsista. Terbanglah dengan aman, kuasai prosedur darurat, dan patuhi aturan,” jelas Tonny.

    Dengan adanya latihan ini, Tonny berharap TNI AU dapat semakin kuat dan mampu mempertahankan wilayah udara Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Pesan untuk dewasa berpolitik dari putusan sidang MK DPR

    Pesan untuk dewasa berpolitik dari putusan sidang MK DPR

    Kebebasan yang terkurangi adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pejabat publik dan politik

    Bondowoso (ANTARA) – Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau MK DPR memutuskan Surya Utama atau Uya Kuya dan Adies Kadir tidak melanggar kode etik.

    Pada putusan dari sidang mengenai dugaan pelanggaran kode etik itu, MK DPR justru menegaskan bahwa Uya Kuya telah menjadi korban dari penyebaran berita bohong alias hoaks.

    Sementara itu teradu Adies Kadir, juga ditetapkan tidak melanggar kode etik karena permasalahannya adalah soal kekeliruan pernyataan mengenai gaji dan tunjangan DPR ketika wawancara dengan media massa.

    Pada sidang itu, MK DPR juga memutuskan bahwa anggota DPR lainnya yang menjadi teradu, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo, dinyatakan terbukti melanggar kode etik.

    Meskipun demikian, semua perilaku yang akhirnya membawa kelima anggota DPR itu ke meja sidang Mahkamah Kehormatan Dewan harus menjadi pelajaran bersama untuk terus dewasa dalam berpolitik dan menyikapi situasi politik.

    Bagi anggota dewan, kedewasaan itu menjadi keharusan karena setiap tindakan dan perkataan mereka pasti mendapat sorotan dari masyarakat. Semua tempat dan keadaan, kini menjadi semacam aquarium bagi anggota DPR, dan semua warga dapat melihatnya dengan jelas.

    Anggota DPR yang sebelumnya bebas bertindak dan berucap di ruang publik, kini tidak bisa lagi. Bukan hanya di ruang publik, bahkan di ruang yang sangat pribadi sekalipun, mereka tidak bisa sembarangan.

    Jika meminjam lelucon satir mengenai kerja para intelijen di masa Orde Baru, semua tempat telah menjadi bagian dari operasi intelijen untuk memantau semua orang. Bahkan, dinding dan lantai rumah pun bisa mencatat apa yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang. Guyonan politik ini, agaknya, relevan untuk dipegang oleh semua politikus di negeri ini, lebih-lebih mereka yang duduk di jabatan publik.

    Bedanya, yang menjadi pengawas melekat bagi anggota DPR dan pejabat publik itu adalah rakyat. Mata dan telinga rakyat, kini, terpasang di mana-mana untuk mengawasi pejabat publik dan anggota DPR.

    Sementara itu, bagi masyarakat, kedewasaan dalam menyikapi peristiwa politik juga harus selalu dikedepankan agar tidak terjebak pada perbuatan melanggar hukum dan moral, serta memancing orang lain marah, hingga akhirnya juga terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum.

    Bahkan, sikap tidak hati-hati dalam merespons situasi politik juga berpotensi membawa seseorang harus meringkuk dalam penjara karena melanggar hukum.

    Perilaku respons cepat masyarakat terhadap peristiwa politik yang ruang ekspresinya menggunakan media sosial, kedewasaan dan kehati-hatian harus menjadi benteng utama agar tidak menjerumuskan diri dan orang lain pada pelanggaran hukum.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 34 Lembaga Keagamaan dan Ormas di Gresik Menerima Dana Hibah

    34 Lembaga Keagamaan dan Ormas di Gresik Menerima Dana Hibah

    Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 34 lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Gresik menerima dana hibah. Program yang digelontorkan pemerintah daerah setempat merupakan bagian dari strategi pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    Sebelum pencairan hibah, 34 lembaga keagamaan dan ormas tersebut menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “NPHD bukan sekadar administrasi, tetapi komitmen untuk mengelola dana secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab serta mendukung capaian pembangunan daerah,” tegas Sekda Pemkab Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, Rabu (5/11/2025).

    Selain penandatanganan NPHD, peserta juga mendapat pengarahan teknis terkait mekanisme penyaluran, penggunaan dana, dan pelaporan pertanggungjawaban dengan pendampingan aparat pengawasan internal serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

    “Jangan sampai peruntukan dana hibah disalahgunakan atau tidak tepat penggunaannya,” ungkap Alifin Nurahmana Wanda, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Gresik.

    Sementara itu, Wabup Gresik dr. Asluchul Alif menuturkan bahwa hibah daerah merupakan bentuk kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam mendukung pembangunan. “Hibah ini bukan hadiah, melainkan sinergi pemerintah dengan lembaga keagamaan dan ormas dalam membangun masyarakat yang berkarakter. Kami akan memastikan pendampingan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan,” tuturnya.

    Mantan Wakil Ketua DPRD Gresik tersebut menambahkan pentingnya integritas dan kedisiplinan penerima hibah, baik dari sisi laporan administrasi maupun penggunaannya. “Tolong jangan disalahgunakan supaya tidak berurusan dengan aparat penegak hukum,” imbuhnya. [dny/kun]

  • BSKDN Kemendagri raih penghargaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 

    BSKDN Kemendagri raih penghargaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA 

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Terbaik Kategori Pagu Kecil Tahun Anggaran 2024.

    Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Jakarta IV Kementerian Keuangan melalui Keputusan Kepala KPPN Nomor KEP-85/KPN.1204/2025 tertanggal 29 Oktober 2025.

    Penghargaan diserahkan langsung kepada Kepala Bagian (Kabag) Keuangan BSKDN Zuliyadi Antony, mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo.

    Capaian ini menegaskan komitmen BSKDN dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Dalam keputusan tersebut, Kepala KPPN Jakarta IV Made Cana Armaya menetapkan bahwa penilaian dilakukan terhadap sejumlah komponen, meliputi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (unaudited dan audited), kelengkapan dokumen laporan dan pendukungnya, serta kualitas penyajian catatan atas laporan keuangan.

    BSKDN berhasil menempati peringkat pertama dalam kategori pagu kecil (di bawah Rp150 miliar), mengungguli dua satuan kerja lainnya yaitu Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratas dengan Prabowo, Cak Imin ungkap dua strategi atasi kemiskinan

    Ratas dengan Prabowo, Cak Imin ungkap dua strategi atasi kemiskinan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memaparkan dua strategi utama yang dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

    “Hari ini kita melanjutkan rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting adalah mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantai kemiskinan melalui dua skema strategi,” kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan strategi pertama berfokus pada sektor pendidikan yang diarahkan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pengembangan sekolah rakyat.

    Pemerintah, kata dia, juga akan memperkuat sinergi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan agar lulusan sekolah dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.

    Cak Imin mengatakan strategi kedua menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kompetensi kerja. Pemerintah akan memperbanyak pelatihan vokasi bagi lulusan SMA dan SMK agar lebih cepat terserap di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

    “Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja,” ucap dia.

    Selain itu, Cak Imin juga menyampaikan Presiden Prabowo memberikan arahan agar dilakukan revitalisasi sekolah vokasi dengan kurikulum yang berorientasi pada kesiapan kerja, serta mendorong investasi melalui anggaran negara guna meningkatkan kapasitas keterampilan vokasional peserta didik.

    “Termasuk, Pak Presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan,” ucapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menambahkan bahwa sektor pendidikan akan menjadi prioritas utama dalam program pengentasan kemiskinan.

    Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    “Jadi, bagaimana kita me-matching-kan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri. Jadi, ini mempersiapkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik di level bawah maupun level yang teknologi tinggi, serta juga untuk pekerja migran,” kata Pratikno.

    “Termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya, selain kemampuan-kemampuan teknis, dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama tadi bagian dari pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akademisi FH Untag Nilai Putusan MKD atas Adies Kadir Sudah Tepat dan Proporsional

    Akademisi FH Untag Nilai Putusan MKD atas Adies Kadir Sudah Tepat dan Proporsional

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat hukum politik dari Fakultas Hukum (FH) Untag Surabaya, Sultoni Fikri, menilai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menyatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir, tidak bersalah, sudah tepat dan proporsional.

    Menurutnya, pernyataan yang sempat menimbulkan perdebatan publik itu masuk dalam kategori slip of the tongue atau kekeliruan berbicara yang bersifat spontan.

    “Yang terjadi pada Bapak Adies Kadir jelas dapat dikategorikan sebagai slip of the tongue, bukan pelanggaran etik. Slip of the tongue adalah kekeliruan berbicara yang spontan, tanpa niat, dan tidak mengandung unsur kesengajaan untuk menyinggung atau merendahkan pihak lain,” ujar Sultoni di Surabaya, Rabu (5/11/2025).

    Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, pelanggaran etik hanya dapat dinilai jika terdapat unsur pelanggaran hukum, pelanggaran tata tertib rapat, atau tindakan yang menurunkan martabat lembaga secara substansial. Karena pernyataan tersebut sudah diklarifikasi secara terbuka dan tidak menimbulkan akibat hukum, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik.

    “Pernyataan beliau lebih tepat dipahami sebagai slip of the tongue yang telah terkoreksi secara etis dan komunikatif,” lanjut peneliti di Nusantara Center for Social Research ini.

    Sultoni juga menilai langkah cepat Adies yang langsung memberikan klarifikasi keesokan harinya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan kedewasaan etik pejabat publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Respons cepat terhadap kesalahan komunikatif menunjukkan adanya kesadaran moral dan tanggung jawab institusional. Itu sejalan dengan prinsip responsible speech dalam ruang demokrasi,” tutur alumnus Ilmu Politik Universitas Airlangga ini.

    Dia menambahkan, jika merujuk pada UU MD3 serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015, tidak ada unsur pelanggaran substansial dalam kasus tersebut. Menurutnya, persepsi publik yang muncul lebih disebabkan penyebaran potongan video tanpa konteks penuh di media sosial.

    “Yang dinilai dalam pelanggaran etik adalah niat dan akibat hukum. Karena MKD telah memeriksa secara objektif dan menyatakan beliau tidak bersalah, maka persoalan ini selesai secara hukum dan etik,” kata Sultoni.

    Ia menilai MKD telah menggunakan pendekatan yang edukatif dan proporsional dalam menangani perkara tersebut. Pendekatan semacam ini, lanjut dia, penting agar penegakan etik tidak berubah menjadi alat politik atau pembunuhan karakter.

    “Keputusan MKD yang menyatakan Adies Kadir tidak bersalah adalah penerapan prinsip fair trial dalam ranah etik parlemen,” tegasnya.

    Sultoni menyimpulkan bahwa sikap klarifikasi cepat yang ditunjukkan Adies dapat menjadi contoh budaya akuntabilitas bagi pejabat publik. Ia menyebut, pejabat yang berani mengakui dan memperbaiki kekeliruan menunjukkan integritas yang patut dihargai.

    “Beliau telah menunjukkan bahwa pejabat publik yang berani mengakui kekeliruan dan segera memperbaikinya adalah pejabat yang memahami makna akuntabilitas. Itu contoh bahwa tanggung jawab moral adalah fondasi utama etika pejabat negara,” pungkas Sultoni. [asg/kun]

  • Zulkifli Hasan targetkan PAN tembus posisi tiga besar Pemilu 2029

    Zulkifli Hasan targetkan PAN tembus posisi tiga besar Pemilu 2029

    “Sudah saatnya kami yang berkuasa tidak minder lagi dan harus berani karena PAN bersama Partai Gerindra berada di pemerintahan, maka harus dimanfaatkan momentum itu dan PAN harus masuk tiga atau empat besar pada Pemilu 2029,”

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menargetkan partai yang dipimpin nya bisa menembus posisi tiga besar partai nasional dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

    “Sudah saatnya kami yang berkuasa tidak minder lagi dan harus berani karena PAN bersama Partai Gerindra berada di pemerintahan, maka harus dimanfaatkan momentum itu dan PAN harus masuk tiga atau empat besar pada Pemilu 2029,” katanya saat melakukan konsolidasi partai di rumah Ketua DPD PAN Jember, Abdussalam, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu petang.

    Politisi yang akrab disapa Zulhas itu menyampaikan tekad kuat partainya untuk melesat menjadi salah satu kekuatan politik utama pada Pemilu 2029, terutama di Kabupaten Jember yang masuk dalam kawasan strategis di Tapal Kuda tersebut.

    “Visi, misi, dan cita-cita PAN sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ekonomi Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dengan semangat kesetaraan dan gotong royong,” tuturnya.

    Zulhas menjelaskan bahwa pentingnya peningkatan kesejahteraan sektor pangan, peternakan, dan perikanan karena saat ini pemerintah tengah menyiapkan program besar yang melibatkan jutaan pelaku usaha rakyat agar hasil pertanian dan perikanan bisa terserap lebih baik.

    “Saya meminta seluruh pengurus PAN di Jember dan Lumajang segera membentuk relawan hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS) untuk memperkuat basis dukungan dan pembiayaan konsolidasi menjadi tanggung jawab partai pusat,” katanya.

    Ia mengatakan kawasan Tapal Kuda, khususnya Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam mendongkrak suara PAN karena memiliki populasi yang tinggi dan karakter masyarakat yang dinamis.

    “Kawasan Tapal Kuda itu sangat penting, terutama di Kabupaten Jember, sehingga saya akan sering berkunjung ke sini” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPD PAN Jember Abdussalam menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan arahan Ketua Umum dan siap bergerak cepat melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah agar PAN semakin kuat dan mampu mencapai target nasional.

    Zulhas menutup konsolidasi dengan keyakinan bahwa masa depan Indonesia akan semakin cerah jika seluruh elemen partai bekerja dengan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada rakyat.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.